Connect with us

Bernas

Watak Elitis Pembuat Kebijakan dalam Rencana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman

Watak Elitis Pembuat Kebijakan dalam Rencana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman

[ad_1]

JAKARTA – Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri melahirkan keputusan soal nasib jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Dua pihak sepakat melakukan pembongkaran. Lagi, kita melihat bagaimana pembuat kebijakan negeri ini beraksi dalam bingkai watak elitis mereka. Adakah kajian ilmiah yang melandasi keputusan ini?

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dalam kesempatan itu meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk mengkaji ulang keberadaan jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin. Kata Sahroni jalur sepeda permanen meningkatkan kerawanan kecelakaan dan menyulitkan kendaraan lain, terutama di tengah lalu lintas yang padat.

“Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut,” tutur Sahroni di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu, 16 Juni.

Selain itu Sahroni berujar tentang diskriminasi di antara komunitas sepeda. Ungkapan Sahroni merujuk pada gesekan yang terjadi di masa ujicoba jalur sepeda khusus road bike di Jalan Layang Nontol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dan Sudirman-Thamrin beberapa hari lalu.

Listyo setuju. Polisi bakal berkoordinasi dengan Pemprov DKI soal keputusan ini. Listyo juga berencana studi banding ke negara tetangga untuk melihat bagaimana pengaturan perihal rute sepeda, baik komuter maupun olahraga. “Kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah yang permanen dibongkar saja,” kata Listyo.

“Pengaturan ruas wilayahnya daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan Kemenhub, dengan Pemda DKI. Para Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama, sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada.”

Listyo juga menyebut tentang pembatasan jam. Menurut Listyo pembatasan diberlakukan agar keberadaan sepeda tidak “mengganggu para peguna dan moda-moda lain yang memanfaatkan jalur tersebut.”

Kapolri Jenderal Idham Azis Raker dengan Komisi III DPR (Sumber: Humas Polri)

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI bakal mengkaji terlebih dahulu rencana itu. Riza mengatakan pada prinsipna Pemprov DKI ingin memberi fasilitas terbaik bagi semua pihak, baik pejalan kaki, pesepeda, pengguna kendaraan bermotor, hingga kendaraan umum.

“Kita akan berikan pelayanan terbaik kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas,” kata Riza di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni.

Hal apa saja yang perlu disoroti?

Kamis malam, 17 Juni, kami mencoba menghubungi Ahmad Sahroni. Tak ada tanggapan hingga artikel ini disusun. Yang jelas, ada beberapa sorotan terkait pengambilan kebijakan ini. Pertama tentang Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan keberadaan jalur sepeda.

Itu diungkap Ketua Tim Advokasi Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima. Ia menyebut rencana pembongkaran jalur sepeda melanggar UU 22/2009, yang mengamanatkan kelengkapan fasilitas sepeda. Selain UU 22/2009, rencana pembongkaran ini juga berpotensi berhadapan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013.

“Jalur sepeda, Itu amanah UU No. 22/2009, silahkan kalau mau melawan UU yang dibuat sendiri oleh legislatif,” Fahmi, dikutip CNN Indonesia.

Selain potensi pertentangan aturan, rencana pembongkaran jalur sepeda ini juga menempatkan lampu sorot pada klub sepeda milik Sahroni. Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies (RCUS) Elisa Sutanudjaja, dalam akun Twitter @elisa_jkt menulis: Bapak Sahroni ini ternyata ketua klub roadbike. Ternyata genk pletoner instagrammable.

Wakil Ketua DPR Ahmad Sahroni bersama klub road bikenya (Instagram/@asc.cycling)

Sahroni memang membawahi sebuah komunitas sepeda bernama ASC Goweser. Komunitas itu diresmikan pada Agustus 2020 lalu. ASC Goweser menaungi banyak jenis sepeda, termasuk road bike yang spesifik jadi unit binaan khusus Sahroni. Mei lalu, para pebalap ASC Cycling tampil cemerlang di event balap Kowis Loop Cycling Community.

Dikutip Medcom, dari semua kategori, para pesepeda binaan Sahroni mengikuti empat kategori. Mereka berhasil menjadi juara serta membawa pulang medali di tiga kategori. “Saya bangga sekali dengan pencapaian tim ASC Cycling karena dari enam pesepeda yang diturunkan, tiga di antaranya berhasil naik podium,” kata Sahroni waktu itu.

Selain dua hal di atas, masalah lain yang jadi sorotan adalah soal dana Rp30 miliar. Memang, dana itu bukan dari APBD DKI Jakarta sehingga pertimbangan soal pertanggungjawaban publiknya lebih minim. Dana pembangunan jalur sepeda permanen ini datang dari kompensasi pihak ketiga.

Tapi tidak kah terpikir soal progres pembangunan yang telah menghabiskan dana sekian banyak itu? Sebenarnya apa landasan dari kebijakan-kebijakan ini? Didasari pertimbangan ilmiah kah? Jika melihat watak para pengambil kebijakan di negeri ini, seringkali kebijakan diambil berdasar watak elitis penguasa.

Watak elitis pembuat kebijakan

Dalam pembuatan kebijakan, landasan dan pertimbangan jadi perkara penting. Dan tak boleh sembarangan yang jelas. Teori Inkremental menjelaskan bagaimana kebijakan ideal dibuat dengan pertanggungjawaban pada realitas.

Artinya, sebuah kebijakan harus dibuat dengan terlebih dulu melwati kajian dan berlandas pertimbangan ilmiah. Data wajib jadi pegangan.

Lalu bagaimana dengan penghapusan jalur sepeda yang dilandasi laporan dan keresahan publik? Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyampaikan pandangannya kepada MENTEGA, Kamis, 17 Juni.

“Itu (laporan publik) enggak bisa (jadi landasan). Kalau cuma laporan publik, itu publik yang mana. Itu kan harus dilihat, di-pemetaan dulu. Pengertian publik itu kan dinamis dan cair. Artinya tidak ada sesuatu yang sifatnya konstan. Harus diperjelas publik yang mana.”

Ilustrasi foto (Sumber: Antara)

Pertimbangan kedua, dalam sebuah kebijakan publik, pemangku kepentingan harus memiliki pola pikir bahwa kebijakan itu diambil untuk kepentingan publik. Bagaimana maksud penjelasan Trubus dalam konsep ini?

Ada dua perspektif melihat budaya bersepeda hari ini. Pertama, pesepeda komuter yang menjadikan sepeda sebagai alat transportasi mereka. Kedua, pesepeda olahraga. Mana lebih berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih luas –di luar para pengguna sepeda itu sendiri?

“Kalau mau jadi kebijakan publik yang benar perspektifnya harus sebagai trasnportasi, bukan olahraga dulu. Yang olahraga carikan saja tempat,” Trubus.

Pesepeda olahraga (Sumber: Antara)
Pesepeda (Sumber: Antara)

Trubus melihat faktor kuasa amat kuat di dalam isu ini. Dan ini telah lama jadi watak dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan Indonesia, menurut Trubus sejak lama dipengaruhi faktor elitis.

“Bahasa ilmiahnya itu kekuasaan, pada kekuasaan. Begitu. kekuasaan itu menjadi kunci. Karena begitu kebijakan mau dibuat, mereka yang berkekuatan besar itu yang menentukan. Seperti omnibus law, itu kan kekuasaan yang besar. Atau kasus Abdee Slank. Menentukan komisaris-komisaris itu semua kan karena kekuasaan.”

Dalam konteks rencana penghapusan jalur sepeda Sudirman, kita dapat melihat dua sisi kekuatan politi yang terlibat: DPR dan Kapolri. “Kapolri, untuk jadi kapolri harus uji kepatutan dulu di DPR.”

Hal-hal semacam ini memengaruhi pengambilan keputusan. Sebab, bagaimanapun, kebijakan adalah produk politis. Yang penting untuk ditumbuhkan sekarang adalah kesadaran di kepala para pemegang kuasa untuk memenuhi unsur-unsur realitas nan ilmiah dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, apa lagi yang penting? Pemahaman publik, tentunya. Publik yang paham adalah publik yang berdaya dalam fungsi kontrol.

*Baca Informasi lain soal JAKARTA atau baca tulisan menarik lain dari Diah Ayu Wardani juga Yudhistira Mahabharata.

BERNAS Lainnya

.

[ad_2]

Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Bernas

Bukan Tuntut Nia-Ardi Dipajang di Konpers, Adil Itu Menghentikan Kebiasaan Polisi Pajang Tersangka Narkoba

Bukan Tuntut Nia-Ardi Dipajang di Konpers, Adil Itu Menghentikan Kebiasaan Polisi Pajang Tersangka Narkoba

[ad_1]

JAKARTA – Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie tersangka narkoba. Publik memprotes polisi tak ‘memajang’ keduanya dalam konferensi pers. Keadilan dipertanyakan karena polisi biasa menampilkan tersangka dalam konferensi pers serupa. Tuntutan soal keadilan ini benar. Tapi bukan untuk memajang Nia dan Ardi melainkan agar polisi menghentikan kebiasaan ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus telah menjelaskan alasan Nia dan Ardi tak ditampilkan. “Lagi tes rambut,” kata dia kepada wartawan, Kamis, 8 Juli. Sebelum kasus Nia dan Ardi, polisi memiliki semacam kebiasaan menampilkan para figur publik yang terjerat kasus narkoba.

Tak cuma dipajang. Mereka juga biasa diminta menyatakan permohonan maaf. Paling baru, Erdian Aji Prihartanto atau Anji. Rabu, 16 Juni, Polres Metro Jakarta Barat mengumumkan status tersangka Anji. Di hadapan media massa Anji meminta maaf karena mengonsumsi ganja.

Anji dalam konferensi pers (Sumber: Istimewa)

“Pertama-tama saya mohon maaf kepada keluarga, saudara, kerabat, rekan kerja, pihak-pihak yang terkait dengan saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa dengan kejadian ini,” kata Anji.

Sebelum Anji ada aktor muda, Jeff Smith. Seperti Anji, Jeff Smith ditangkap karena kepemilikan dan konsumsi tanaman ganja. Yang terjadi dalam acara ‘gelar maaf’ ini menarik. Usai meminta maaf kepada keluarga dan orang-orang terdekat, Jeff Smith menyampaikan testimoni soal manfaat ganja.

Jeff Smith mengatakan pengklasifikasian ganja sebagai narkotika golongan I keliru. Jeff Smith juga mendorong otoritas merancang kebijakan pemanfaatan ganja, lewat penelitian terlebih dulu, pastinya. “Ganja tak layak dikategorikan narkotika golongan satu. Secepatnya Indonesia harus lakukan penelitian.”

Menyoal ‘gelar maaf’ tersangka narkoba

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform Iftitah Sari menjelaskan tak ada ketentuan hukum untuk polisi memajang tersangka dalam konferensi pers. ‘Gelar maaf’ yang sering kita lihat ini kebiasaan terbilang baru. Sebelumnya, polisi paling-paling menghadirkan tersangka dalam proses gelar perkara.

“Enggak ada aturannya sebenarnya untuk konpers gitu. Paling gelar perkara biasanya yang sering disebut. Itu pun sebenernya juga enggak ada aturannya di KUHAP. Itu cuma diatur di level peraturan kapolri (perkap) saja. Jadi aturan internalnya Polri,” katanya kepada MENTEGA, Jumat, 9 Juli.

Bahkan menurut Iftitah memajang tersangka seharusnya tak dilakukan karena bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah yang diatur KUHAP. Dalam beberapa kesempatan polisi tampak menyadari prinsip ini. Soal ketika kita melihat tersangka, meski dipajang diminta mengenakan tutup wajah.

“Malah secara prinsip harusnya enggak boleh ‘mejeng’ pelaku atau tersangka gitu karena jadi bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah … Jadi prinsipnya pelaku atau tersangka itu harus dianggap tidak bersalah dulu sebelum ada putusan hakim yang menyatakan bersalah.”

Lalu bagaimana dengan landasan perkap yang merupakan aturan internal kepolisian seperti yang dikatakan Iftitah? Ada semacam penyimpangan, menurut Iftitah. Menurutnya, semua peraturan pelaksana tentang hukum acara harus mengacu pada KUHAP.

Maka, tuntutan paling benar untuk keadilan sebagaimana didesak publik bukan membawa Nia dan Ardi ke hadapan pers. Apalagi untuk meminta maaf. Kebiasaan ini seharusnya dihentikan terhadap siapapun tersangka, khususnya kasus narkoba.

“Jangan dianggap tebang pilih sekaligus perlakuan. Harus konsisten juga dengan pelaku atau tersangka lainnya,” kata Iftitah.

Soal kenapa konteks kasus narkoba disorot dalam persoalan ini, Direktur Hukum dan Kebijakan Yayasan Sativa Nusantara Yohan Misero sempat menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika amat teliti mengatur posisi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dalam UU 35/2009, klasifikasi pengguna, bandar, kurir atau peran-peran lain amat dirinci. Untuk pengguna, UU 35/2009 memosisikan mereka sebagai korban. Maka dalam konteks ini asas praduga tak bersalah jadi lebih prinsipil untuk dijaga.

“Hal ini terlihat di banyak kasus. Nunung, Tora Sudiro, Lucinta Luna, Dwi Sasono, dan lain-lain. Hal ini tidak diwajibkan oleh hukum dan tidak boleh dipaksakan. Kami menilai kebiasaan ini patut untuk dihentikan,” Direktur Hukum dan Kebijakan YSN Yohan Misero, dikutip MENTEGA.

Dasar asas praduga tak bersalah

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus (Rizky Adytia Pramana/VOI)Caption

Asas praduga tak bersalah diatur dalam KUHAP (Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP asas praduga tak bersalah tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam UU Peradilan, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Artikel itu berbunyi:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

[TULISAN SERI: JANGAN PANIK INI ORGANIK]

Lebih lanjut, buku Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan karya M. Yahya Harahap menjelaskan, “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek.”

“Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

*Baca Informasi lain soal NARKOBA atau baca tulisan menarik lain dari Rizky Adytia Pramana dan Yudhistira Mahabharata.

BERNAS Lainnya

.

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading

Bernas

Kata Orang Inggris Curang

Kata Orang Inggris Curang

[ad_1]

JAKARTA – Inggris melaju ke final Euro 2020 usai mengalahkan Denmark di laga semifinal. Keberhasilan Inggris itu mencatatkan kontroversi. Bau-bau kecurangan muncul dari laga itu.

Inggris ketinggalan lebih dulu lewat gol tendangan bebas Mikkel Damsgaard. Kedudukan kemudian lewat gol bunuh diri kapten Denmark, Simon Kjaer yang gagal mengantisipasi umpan silang pemain muda Arsenal, Bukayo Saka.

Pertandingan berlanjut hingga babak perpanjangan waktu. Menit 102, Raheem Sterling jatuh di kotak penalti. Dua menit kemudian, Harry Kane mengeksekusi penalti menjadi gol yang memastikan kemenangan Inggris.

Rangkaian peristiwa krusial ini yang banyak disoroti para penikmat dan pengamat sepak bola. Kemenangan Inggris dipertanyakan karena kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam beberapa menit itu.

Dua bola di lapangan

Penalti yang dieksekusi Kane berawal dari aksi solo Sterling membawa bola menembus sisi kiri pertahanan Denmark. Kejanggalan pertama terjadi di momen itu. Di sisi lapangan yang sama, sebuah bola tiba-tiba muncul.

Ada dua bola di lapangan yang menurut banyak pihak memengaruhi konsentrasi bek Denmark. Menimbulkan kebingungan. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sejatinya telah menetapkan ketentuan yang harus diambil wasit dalam situasi seperti ini.

Hukum Permainan FIFA, tepatnya pada bagian “Outside Interference” atau Gangguan dari Luar mengatur beberapa situasi yang mengharuskan wasit menghentikan pertandingan.

Salah satunya adalah ketika ada lebih dari satu bola di lapangan. Tapi poin lain memberikan kewenangan bagi wasit untuk menilai situasi. Jika bola kedua, ketiga, atau seterusnya itu tidak mengganggu, permainan boleh dilanjutkan dengan sejumlah syarat.

“Bola tambahan, benda atau binatang lain memasuki lapangan permainan selama pertandingan, wasit harus menghentikan permainan (dan memulai kembali dengan bola yang dijatuhkan).”

“Hanya jika mengganggu permainan. Kecuali bola masuk ke gawang dan gangguan tidak mencegah pemain bertahan memainkan bola. Gol diberikan jika bola masuk ke gawang, bahkan jika kontak dilakukan dengan bola, kecuali jika gangguan dilakukan oleh tim penyerang.”

Pelanggaran Sterling

Sterling, Kane, dan Henderson merayakan kemenangan Inggris (Twitter/@euro2020)

Dua pelatih kawakan yang sempat mencicip kerasnya Liga Inggris, Arsene Wenger dan Jose Mourinho mengomentari penalti Sterling. Bagi Wenger Inggris tak seharusnya diberikan penalti.

“Tidak ada penalti. Saya tidak mengerti kenapa (penalti),” kata Wenger berkomentar sebagai pengamat di Olahraga kaki.

Menurut Wenger Sterling kerap melakukan menyelam. Wenger kembali ke Liga Inggris 2017, ketika ia menangani Arsenal dan dikalahkan 3-1 oleh Manchester City. Wenger saat itu mengkritik wasit dan menyelam Sterling.

“Saya yakin itu bukan penalti. Kami tahu bahwa Raheem Sterling melakukan diving dengan baik, dia melakukannya dengan sangat baik,” kata Wenger.

Mantan pelatih Chelsea dan Manchester United, Jose Mourinho juga menyoroti penalti Inggris di laga kontra Denmark. Penalti untuk Inggris tak tepat, katanya. Meski begitu Mourinho menyebut Inggris layak melaju ke final.

“Inggris pantas menang dan saya sangat senang. Jangan salah paham … Tapi saya mengatakannya, seperti yang saya lihat. Dan sebagai orang sepak bola saya kecewa karena penalti pada Raheem Sterling diberikan,” kata Mou.

“Mungkin para penggemar Inggris tidak akan menyukai pendapat saya, tetapi itu harusnya bukan penalti. Tidak. Terutama di level ini, semi final Euro. Saya tidak mengerti keputusan wasit,” tambah dia.

Sementara, Sterling telah angkat suara. Ada sentuhan yang mengganggu larinya, kata Sterling. “Saya masuk ke kotak penalti dan dia (Joakim Maehle) menjulurkan kaki kanannya keluar. Selama itu masuk, itu yang terpenting,” kata Sterling, dikutip Olahraga BBC.

Laser pengganggu Schmeichel

Kiper Denmark, Kasper Schmeichel (Instagram / @ kasperschmeichel)

Sesaat sebelum Kane menendang bola penaltinya, Kasper Schmeichel tampak diganggu serangan laser. Cahaya itu diduga ditembakkan dari tribun penonton Inggris.

Konsentrasi Schmeichel sempat terganggu. Meski begitu Schmeichel tetap berhasil menepis tendangan Kane sebelum bola muntah itu kembali disikat Kane ke jaring gawang.

Serangan laser yang paling kita kenal pernah terjadi pada laga final Piala AFF 2010 antara Indonesia dan Malaysia. Itu terjadi ketika kiper Indonesia, Markus Horison menghadapi situasi tendangan bebas.

Belum sempat ditendang, Markus protes. Pelatih tim Indonesia, Alfred Riedl juga protes. Sebagai preseden, wasit yang memimpin pertandingan, Toma Masaaki memutuskan untuk menghentikan pertandingan.

Laser diketahui memiliki efek buruk bagi mata. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahaya laser –bahkan jika itu mainan– yang digunakan sembarangan bisa menyebabkan cedera mata bahkan kebutaan.

Efek paparan laser bisa lebih berbahaya dari efek menatap matahari secara langsung. Dan Hewett, petugas promosi kesehatan di FDA’s Center for Devices and Radiological Health menjelaskan paparan sinar laser dalam taraf ringan dalam waktu singkat bisa menyebabkan kehilangan penglihatan sementara.

Cahaya sinar laser menghasilkan energi panas yang bisa merusak jaringan mata. Hal ini yang bisa jadi terjadi pada Schmeichel dan Markus jika sinar laser tepat mengenai mata mereka dalam beberapa saat.

Mantan pemain nasional Inggris dan Liverpool, Stan Collymore mengutuk aksi penggemar timnas Inggris. Ia menyerukan pihak yang menyorot wajah Schmeichel dengan laser dihukum larangan masuk stadion seumur hidup.

“Jika ada yang menyorotkan pena laser ke Schmeichel, mereka ingin dilarang seumur hidup,” bunyi kicauan Stan Collymore.

*Baca Informasi lain soal EURO 2020 atau baca tulisan menarik lain dari Riki Noviana dan Yudhistira Mahabharata.

BERNAS Lainnya

.

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading

Bernas

Mengapa Penyebutan Oknum kepada Polisi Pemerkosa Gadis 16 Tahun di Kantor Polsek Jailolo Selatan Tak Dapat Dibenarkan?

Mengapa Penyebutan Oknum kepada Polisi Pemerkosa Gadis 16 Tahun di Kantor Polsek Jailolo Selatan Tak Dapat Dibenarkan?

[ad_1]

JAKARTA – Kasus pemerkosaan perempuan 16 tahun oleh Briptu Nikwal Idwar di Kantor Polisi Jailolo Selatan, Halmahera Barat membuat masyarakat geram. Bagaimana tidak. Polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat justru berbuat bejat. Meski begitu, masih ada pihak yang menyebut kejahatan ini dilakukan oleh oknum. Apakah kasus yang terjadi di kantor aparat penegak hukum ini masih pantas disebut dilakukan oleh oknum?

Peristiwa keji itu terjadi pada 13 Juni. Berdasarkan reka adegan yang digelar Polda Maluku Utara, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Adip Rojikan menceritakan korban –sebut saja Bunga– yang berasal dari Halmahera Selatan berencana pergi ke Ternate dengan seorang temannya berinisial A (19), selanjutnya disebut Mawar.

Bunga dan Mawar menyebrang dari Pulau Bacan ke Saketa di Pulau Halmahera menggunakan feri. Ketika hendak melanjutkan perjalanan lewat Sidangoli hari keburu petang. Dan karena tak menemukan angkutan umum untuk melanjutkan perjalanan, tepat jam satu dini hari waktu setempat, keduanya masuk kamar penginapan untuk beristirahat.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, kemudian pintu kamar mereka digedor oleh polisi, meminta keduanya ikut ke kantor Polsek Jailolo Selatan. Mereka lantas diangkut menggunakan mobil patroli yang menjemput.

Sesampainya di kantor, Bunga dan Mawar kabarnya diinterogasi seputar aksi pelarian. Padahal, menurut informasi yang beredar, keduanya bepergian atas izin orang tua masing-masing.

Di ruangan inilah Bunga bertemu Briptu Nikwal Idwar. Seusai investigasi, Bunga dan Mawar memutuskan beristirahat di salah satu ruangan Polsek. Briptu Nikwal Idwar kemudian menegur Mawar yang menerima  telepon karena berisik. Ia memintanya menelpon di luar ruangan.

Tatkala Mawar kembali, ia mendapati kamar tempat Bunga berada dalam keadaan terkunci dan lampunya padam. Kemudian lampu ruangan kembali menyala dan Briptu Nikwal Idwar keluar dari pintu kamar tersebut. Mawar yang kaget langsung masuk ruangan dan melihat Bunga menangis.

Ilustrasi (Sumber: Pixabay)

Bunga bercerita bahwa ia baru saja diperkosa Briptu Nikwal Idwar. Ia tak dapat menolak sebab diancam bui. Ketika mereka berdua hendak pergi pagi harinya, Briptu II melarang. Keduanya malah dijebloskan ke penjara.

Kelakuan bejat tersebut langsung terbongkar hari itu juga. Keduanya menceritakan apa yang terjadi ke aparat lain yang berjaga.

Meski pelaku sudah ditangkap, aktivis melihat pertanyaan lain: pertanyaan penyebutan “halus” atau eufemisme kepada petugas yang melakukan tindak pidana. Selama ini, petugas yang bersalah atau diduga bersalah sering disebut individu. Bahkan, seolah mengingkari akar permasalahan di institusi kepolisian.

Di balik masalah penyebutan oknum

Salah seorang yang mempermasalahkan penyebutan oknum adalah Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Iftitahsari. Dia bilang kita tak bisa menerima pembenaran dengan hanya menyalahkan oknum. “Karena dengan begitu seolah-olah seperti men-deny akar masalah yang ada dalam institusi kepolisian,” kata dia kepada MENTEGA.

Iftitahsari berpendapat bahwa ada yang kurang beres dengan sistem peradilan pidana khususnya di tubuh institusi kepolisian. “Kita punya masalah yang serius dalam sistem peradilan pidana kita yang punya akuntabilitas buruk dan sistem pengawasan (dari pengadilan) yang ga jalan, khususnya di tubuh institusi kepolisian.”

Untuk itu, Iftitahsari menekankan perlunya mereformasi sistem peradilan pidana khususnya di tubuh Polri. Yang harus disadari kata dia, saat ini kepolisian punya wewenang yang besar namun minim kontrol.

“Kita harus sadar bahwa saat ini kepolisian punya kewenangan yang sangat besar tapi minim kontrol, ditambah glorifikasi media melalui tontonan tv tertentu yang mengekspose betapa powerful tugas polisi yang sebenernya pelaksanaan kewenangan semacam itu juga sangat bertentangan dengan KUHAP,” pungkasnya.

*Baca Informasi lain soal KEKERASAN SEKSUAL atau baca tulisan menarik lain dari Ramdan Febrian Arifin.

BERNAS Lainnya

.

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close