Connect with us

COVID-19

Wacana Vaksin Berbayar Didengungkan Pemerintah Lagi, Dikritisi Ilmuwan

Wacana Vaksin Berbayar Didengungkan Pemerintah Lagi, Dikritisi Ilmuwan


kemenkes mengkaji wacana vaksin berbayar khusus untuk perusahaan indonesia

Presiden Jokowi menjadi penerima perdana suntikan vaksin buatan Sinovac. Foto dari biro pers istana kepresidenan via AFP

Ada argumen utama yang dikemukakan kelompok pro vaksin berbayar dalam debat bulan lalu. Karena takut terlalu lama menunggu antrean vaksin gratis, kelompok ini bersedia bayar agar bisa cepet-cepet diberi zat kekebalan. Alasan ini sempat kalah ketika Presiden Joko Widodo menyelesaikan debat dengan mengumumkan vaksin Covid-19 akan sepenuhnya gratis.

Rupanya Kementerian Kesehatan masih menimbang kemungkinan memfasilitasi ide tersebut. Pada Kamis (14/1) lalu, Menteri Kesehatan Budi Sadikin Gunadi mengaku lembaganya sedang mengkaji kemungkinan dibolehkannya program vaksinasi mandiri. Tujuannya agar perusahaan bisa segera memvaksinasi pekerjanya agar ekonomi segera berputar.

“Bolehnya [vaksinasi mandiri] untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu: korporasi mau beli dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih. Mungkin itu bisa kita berikan [izin]. Saya lihat kalau seperti ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri. Yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita,” kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI.

Tenang, ide ini memang tidak akan menghapus vaksin gratis untuk semua warga Indonesia (setidaknya hingga artikel ini dilansir). Tenaga kerja esensial juga direncanakan tetap jadi prioritas vaksinasi. Budi menyebut “bisa jadi” vaksinasi berbayar digelar bersamaan dengan vaksinasi gratis untuk masyarakat umum di luar tenaga kerja esensial.

Pada titik ini, ide Kemenkes masih wacana. Namun, rencana tersebut udah disambut baik pengusaha yang kurang suka promo vaksin gratis disertai S&K “kudu sabar ngantre”. 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P. Roeslani memberi iming-iming, bahwa pembukaan akses vaksinasi mandiri akan mengurangi beban APBN. Tak cuma itu, menurutnya vaksinasi mandiri oleh swasta akan mempercepat selesainya program vaksinasi nasional.

“Apabila aksesnya dibuka, swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam list Kementerian Kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Rosan dilansir Kompas. 

Selain alasan barusan yang terdengar dermawan, Rosan pernah dikritik setelah bikin pernyataan insensitif dengan menganalogikan menerima vaksin sama kayak masuk ke Disneyland. Kalau mau cepat, ya harus bayar lebih. Emang enak sih punya duit banyak, padahal mayoritas penerima vaksin aja belum pernah ke Disneyland 🙁

Mudah ditebak, wacana Menkes tersebut langsung dikritik publik. Lewat Twitter, fisikawan medis dan asisten dosen di Duke-NUS Medical School Septian Hartono mengulang kekhawatiran yang udah banyak disinggung dalam debat bulan lalu.

Ia mengatakan konsep vaksinasi gratis dipilih agar distribusinya berdasarkan prioritas risiko, bukan kemampuan membayar. Apabila dibuka vaksinasi mandiri, akhirnya orang yang mampu senantiasa berpeluang dapat duluan.

Epidemiolog dan peneliti pandemi Griffith University Dicky Budiman menyayangkan aktivitas pikir-pikir pemerintah tersebut. Dicky menilai, dalam situasi pandemi atau bencana nasional, negara seharusnya tidak mengambil pendekatan ekonomi. 

“Jadi, vaksin itu kan dibeli negara dengan uang rakyat. Vaksin adalah public goods, barang publik yang dibeli untuk mengendalikan pandemi. Ini bukan situasi normal, itu [vaksin dibuat] untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Ini bukan barang ekonomi, tidak boleh berlaku supply and demand. Seharusnya mekanismenya tidak berlaku hukum ekonomi,” kata Dicky kepada VICE. 

Ia juga menambahkan, “Jadi, penggunaannya harus sesuai dengan mekanisme strategi kesehatan masyarakat, bukan strategi ekonomi. Artinya, pemberian vaksin berdasarkan urutan mana yang berisiko paling tinggi, bukan yang paling banyak uangnya. Nanti kalau begitu [kebijakan vaksinasi mandiri diberlakukan], jadi siapa yang punya uang, dia [vaksin] habis, dia [vaksin] dibeli borong. Ini jadi omongan lagi Indonesia, jadi cibiran dunia kalau begini.”

Kembalinya wacana vaksinasi mandiri adalah wacana pemerintah kesekian yang bikin bingung. Pendapat Rosan bahwa keterlibatan swasta bisa mempercepat proses vaksinasi nasional sebenarnya pernah dikemukakan Menteri BUMN Erick Thohir, awal Desember 2020. Erick mengatakan vaksinasi akan berlangsung lama karena terbatasnya tenaga BUMN farmasi, pemegang hak monopoli pengadaan vaksin di Indonesia. Ia juga menganggap jika fasilitas kesehatan swasta diberi hak melakukan vaksinasi mandiri, prosesnya akan makin cepat.

Pertanyaannya, kenapa swasta tidak digandeng sekaligus vaksin tetap gratis? Padahal di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil menunjukkan sinyal siap mengondisikan akan vaksinasi berjalan lebih cepat. Mengingat Menkes Budi sendiri pernah menyinggung stok vaksin terbatas, memberlakukan vaksinasi mandiri akan bikin omongan Dicky jadi kenyataan: yang kaya akan memborong.

Di luar soal vaksinasi mandiri, Dicky juga mengkritik kebijakan lain menkes baru yang sempat dipuji-puji ini. Yaitu perihal memberikan sertifikat vaksinasi sebagai syarat bebas bepergian tanpa hasil PCR. Seperti yang sudah ditunjukkan sejak hari pertama vaksinasi, janji semacam ini akan menimbulkan euforia dan mendorong penerima vaksin seakan bebas jalan-jalan. Padahal, penerima vaksin tetap berpotensi membawa virus sehingga enggak sesuai dengan strategi pengendalian pandemi. Masih bertanya kenapa? Kami sudah meringkas penjelasan panjang lebar ahli di sini.



Source link

Advertisement
Click to comment

BPOM

BPOM Restui Vaksin Sinovac, Penyuntikan Perdana ke Presiden Jokowi Sesuai Jadwal

BPOM Restui Vaksin Sinovac, Penyuntikan Perdana ke Presiden Jokowi Sesuai Jadwal


BPOM terbitkan izin darurat untuk vaksin Sinovac efikasi 65,3 persen

Vaksin Covid-19 buatan Sinovac sembari menunggu izin BPOM telah didistribusikan hingga Banda Aceh. Foto oleh Chaideer Mahyuddin/AFP

Izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) untuk vaksin CoronaVac buatan perusahaan Sinovac Life Sciences diumumkan lewat konferensi pers Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hari ini (11/1). Izin ini diberikan usai hasil uji klinis fase 3 di Bandung menunjukkan vaksin tersebut punya nilai efikasi 65,3 persen, di atas batas minimal yang ditetapkan WHO sebesar 50 persen. Dengan keluarnya keputusan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Presiden Jokowi akan divaksinasi pada Rabu (13/1), sesuai jadwal yang sempat diumumkan Kementerian Dalam Negeri.

“Hasil evaluasi BPOM terhadap data, mencakup pengawasan bahan baku, proses pembuatan, hingga produk jadi vaksin sudah sesuai dengan mutu vaksin internasional. Maka, Senin, 11 Januari BPOM memberikan persetujuan emergency use authorization pada vaksin corona pertama kali pada vaksin Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma,” ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito.

Penny meminta masyarakat percaya pada independensi BPOM dalam pemberian izin CoronaVac. Sebab, kata Penny, BPOM telah memastikan mutu lewat inspeksi ke pabrik pembuatan vaksin di Beijing, Tiongkok, secara berkala. BPOM juga telah menghelat evaluasi uji klinis terhadap pakar independen, mempertimbangkan hasil uji di negara lain, serta BPOM sendiri secara rutin diaudit oleh WHO.

Selain karena angka efikasinya cukup, izin BPOM juga didasarkan pada rekomendasi Komite Nasional Penilai Obat, tim ahli imunologi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan para epidemiolog, kemarin.

Meski efikasi di Indonesia memenuhi standar, angkanya jauh lebih rendah dari efikasi uji klinis fase 3 di Turki (91 persen) dan Brasil (78 persen). Perwakilan Komite Nasional Penilai Obat Jarir At Thobari menjelaskan, perbedaan ini muncul karena pengaruh subjek penelitian, perilaku masyarakat, dan seberapa besar proses transmisi virus. Menurut Jarir, Turki memperoleh persentase lebih tinggi karena relawan uji klinis adalah tenaga kesehatan (20 persen) dan orang berisiko tinggi (80 persen). Sementara di Brazil, vaksin tahap uji klinis hanya diberikan kepada nakes.

“Di Bandung ini [uji klinis dilakukan pada] populasi umum. Artinya, ini justru membawa informasi yang cukup bagi Indonesia bahwa populasi umum perlindungannya segitu [65,3 persen]. Kita enggak punya banyak subjek yang high priority sehingga ini [efikasi terhadap nakes dan orang berisiko tinggi] enggak bisa kita lihat. Tapi, untuk nakes kita bisa berkaca dari Brasil dan Turki,” ucap Jarir.

Uji klinis fase tiga di Bandung diklaim sudah memenuhi kaidah penelitian internasional dari WHO sehingga menghasilkan data berkualitas dan valid. Ikatan Dokter Indonesia yang hadir di konferensi pers BPOM turut memberi apresiasi terhadap proses uji dan meyakinkan publik bahwa hasilnya bisa dipercaya.

Pada saat yang sama, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am menyatakan vaksin Sinovac halal. “Berdasarkan kajian dan juga auditing LPPOM MUI serta perspektif keagamaan, disimpulkan bahwa vaksin Covid Sinovac Life Science ini suci dan halal. Alhamdulillah, fatwa sudah ditandatangani dalam fatwa MUI No. 2/2021 tentang Produk Vaksin Sinovac dan PT Bio Farma,” ujar Asrorun.

Menanggapi diizinkannya penggunaan darurat vaksin Sinovac, epidemiolog sekaligus peneliti Pandemi dari Griffith University, Dicky Budiman, menyebut tahapan kajian yang dilakukan BPOM sudah benar. Ini menjadi dasar yang memadai bahwa vaksin Sinovac aman, halal, dan memiliki efikasi cukup. 

Ia lalu mengingatkan ada tahapan lain yang tak boleh dilewatkan setelah UEA in terbit, Pertama, status emergency bersifat sementara sehingga pemerintah wajib memonitor ketat penggunaan vaksin di lapangan. Sistem pengawasan harus siap merespons dan mengantisipasi segala hal yang bisa terjadi.

Kedua, Sinovac punya tugas besar menjelaskan data hasil semua uji klinis fase ketiga selesai melalui analisis keseluruhan. “Tidak mungkin dan tidak akan ada vaksin yang memiliki efikasi berbeda-beda. Efikasi itu ya sama, mau di Tiongkok atau Indonesia. Ini masih beda-beda karena data masih multicenter [dari berbagai sumber]. Hasil analisa akhir fase tiga nantinya dilaporkan dan dimuat di jurnal, baru dilihat kesimpulannya,” kata Dicky kepada VICE.

Ketiga, upaya 5M dari masyarakat dan 3T dari pemerintah tidak bisa ditanggalkan meski sudah ada vaksin. “Penyampaian hasil EUA bukanlah satu hal yang mengakhiri pandemi. Masih panjang perjalanan kita, baik dari segi riset vaksin, efektivitas vaksin, ataupun target herd immunity. Ini [rilis EUA] adalah progress, tapi jangan lupa PR masih banyak,” tutup Dicky.



Source link

Continue Reading

COVID-19

Ngobrol Dengan Lelaki yang Nekat Pasang Iklan Jual Ginjal di Media

Ngobrol Dengan Lelaki yang Nekat Pasang Iklan Jual Ginjal di Media


Lelaki di Kashmir Nekat Ingin Jual Ginjal untuk Lunasi Utang

Foto oleh Tauseef Mustafa/AFP 

Sabzar Ahmed Khan tidak berpikir dua kali ketika hendak mengiklankan sesuatu yang tidak biasa di surat kabar. Lelaki ini berasal dari desa Nussu Qazigund di Jammu dan Kashmir, negara bagian di utara India. Cobaan demi cobaan datang bertubi-tubi menimpa warga Kashmir, dari pengawasan militer, kerusuhan, kekacauan politik, pemutusan akses internet hingga pandemi.

Tim redaksi kaget menerima permintaan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Lelaki 28 tahun itu ingin jual ginjal.

“Saya Sabzar Ahmed Khan […] warga Nussu Qazigund yang mengalami kerugian besar dan telah kehilangan segalanya. Saat ini, total utang saya sudah mencapai 9 juta Rupee (Rp1,7 miliar). Saya siap menjual ginjal kepada siapa saja yang membutuhkan,” bunyi iklannya. Tak lupa dia mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Khan dulu bekerja di dealer mobil, tapi bisnisnya sudah bangkrut. Tim redaksi menghujani jutaan pertanyaan kepada Khan. Ingin memastikan dia tidak sedang main-main. “Mereka tanya apa tujuanku, dan bahkan memberi tahu tindakan ini ilegal di India,” tuturnya kepada VICE World News. “Saya memohon iklannya tetap dipasang karena sudah kehabisan akal.”

(Kiri) Foto Sabzar Ahmed Khan. (Kanan) foto iklan jual ginjal.

(Kiri) Sabzar Ahmed Khan memasang iklan (Kanan) jual ginjal. Dia mengaku istrinya juga ingin menjual ginjal untuk melunasi utang. Foto oleh Sabzar Ahmed Khan.

“Saya bilang kepada mereka, saya sudah kepikiran bunuh diri jika mereka tidak memasang iklannya,” Khan melanjutkan.

Khan terlilit utang sebesar 6,1 juta Rupee (Rp1,1 miliar) ke bank dan 3 juta Rupee (Rp577 juta) ke sejumlah orang. Dia mengalami banyak kesialan sejak 2019, ketika pemerintah India mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus. Sebelum dicabut, negara bagian mayoritas Islam itu bebas memiliki bendera dan konstitusinya sendiri. Sebagian wilayah Kashmir jatuh ke tangan India.

Bentrokan pecah di mana-mana. Ekonomi lumpuh. Ratusan ribu karyawan mengalami PHK massal. Akses internet pun diblokir pemerintah. “Setiap saat ada kekerasan yang terjadi di tempat kami,” ujar Khan. “Ada jam malam. Sopir angkot mogok karena harga BBM sangat mahal. Situasinya buruk di sini.”

Pada Oktober 2020, perusahaan riset Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) merilis data angka pengangguran di Jammu dan Kashmir yang mencapai 16,2 persen, tertinggi kedua di India.

“Keluargaku sudah tahu,” dia mengungkapkan. “Istri juga kepengin jual ginjal untuk melunasi utang.”

Pengantin baru ini meminjam uang ke mana-mana untuk membiayai keluarga. Putus asa tidak bisa melunasinya, Khan akhirnya memasang iklan tersebut. “Orang-orang mengira saya iseng,” keluhnya. “Mereka mengolok-olok saya.”

Khan hanya punya dua pilihan, antara jual ginjal atau mengakhiri hidup.

Kisah Khan menjadi contoh nyata krisis ekonomi akibat pandemi tidak pandang bulu dalam memilih korban. Anak muda, terutama yang baru terjun ke dunia kerja, sangat merasakan efeknya. Pengorbanan Khan juga menunjukkan betapa orang nekat melakukan apa pun untuk bertahan hidup. Agustus lalu, ibu muda di India terpaksa menjual bayinya yang baru dua bulan, sama seperti pasangan suami istri yang menjual buah hati setelah dipecat gara-gara Covid-19.

Angka bunuh diri di India melonjak akibat kesulitan ekonomi. Di tengah kurangnya data resmi, sekelompok peneliti independen melakukan survei informal kematian yang tidak terkait Covid-19 di negara itu hanya bermodalkan artikel berita dan bukti anekdot. Kelaparan dan kesulitan finansial menempati posisi teratas.

Bulan lalu, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengumumkan skema ketenagakerjaan ketiga untuk mendorong lapangan kerja serta menawarkan jaminan kredit bagi sektor yang paling mengalami kerugian.

“Perekonomian yang sudah lesu semakin memburuk sejak pandemi,” ekonom Santosh Mehrotra memberi tahu DW.

Lockdown dan pembatasan aktivitas yang ditetapkan pemerintah semakin menyudutkan Khan. “Iklanku mencerminkan apa yang sedang terjadi di negara ini,” terang Khan. “Hari ini mungkin saya yang pasang iklan. Mana tahu keesokan hari ada orang lain yang melakukannya juga. Pemerintah seharusnya mendengar suara rakyat seperti saya.”

Pengusaha Shahid Ahmed mengutarakan kepada harian Precious Kashmir, banyak warga Kashmir telah bangkrut dari sebelum COVID-19. Akan tetapi, pandemi “menjadi faktor pendorong utama kebangkrutan di Kashmir.”

“Seorang lelaki nekat ingin jual ginjalnya untuk melunasi utang,” lanjut Ahmed. “Banyak yang senasib sepenanggungan dengannya, tapi kami tak berani bersuara seperti Sabzar.”

Khan mengaku telah menerima transferan sekitar 10.000-20.000 Rupee (setara Rp1,9-3,8 juta) dari donor anonim. Sejauh ini, dia belum terseret ke ranah hukum karena ingin menjual ginjal yang dianggap ilegal di India.

“Respons yang saya terima cukup positif. Banyak yang menanyakan alasanku, dan saya cuma bisa bilang terlilit utang,” imbuhnya. “Saya melihat masih ada harapan, tapi entah bertahan berapa lama.”

Follow Pallavi Pundir di Twitter.





Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close