Connect with us

ASIA PASIFIK

Vaksin COVID-19 India Sangat Efektif Melawan Virus

Vaksin COVID-19 India Sangat Efektif Melawan Virus


Vaksin COVID-19 pertama India yang dikembangkan di dalam negeri itu sendiri, ternyata 81 persen efektif melawan penyakit tersebut, demikian yang terlihat dari data yang dirilis hari Rabu (3/3).

Vaksin baru yang disebut Covaxin itu dikembangkan bersama oleh perusahaan farmasi berbasis di Hyderabad, Bharat Biotech dan Dewan Riset Medis India yang didanai pemerintah. Hasilnya diperoleh berdasarkan analisis pendahuluan dari uji klinis tahap akhir yang melibatkan lebih dari 25 ribu sukarelawan berusia antara 18 dan 98 tahun.

Suatu penelitian sebelumnya menunjukkan vaksin dua dosis ini juga efektif melawan virus corona varian Inggris yang baru ditemukan.

“Hari ini merupakan tonggak penting dalam penemuan vaksin, bagi ilmu pengetahuan dan perjuangan kita melawan virus corona,” kata Direktur Bharat Biotech Dr. Krishna Ellis dalam suatu pernyataan tertulis. “Covaxin menunjukkan kecenderungan keampuhan klinis yang tinggi terhadap COVID-19 dan juga imunogenisitas (kemampuan memicu respons imun) yang signifikan terhadap varian-varian yang bermunculan dengan cepat.”

Menteri Kesehatan India, Harsh Vardhan disuntik vaksin COVAXIN, yang dikembangkan oleh perusahaan India Bharat Biotech, di sebuah rumah sakit swasta di New Delhi, India, Selasa, 2 Maret 2021.

Menteri Kesehatan India, Harsh Vardhan disuntik vaksin COVAXIN, yang dikembangkan oleh perusahaan India Bharat Biotech, di sebuah rumah sakit swasta di New Delhi, India, Selasa, 2 Maret 2021.

Kabar ini merupakan perkembangan menggembirakan dalam upaya lambat New Delhi untuk memvaksinasi 300 juta dari 1,3 miliar warga India hingga Agustus. Pemerintah telah memberi izin Covaxin untuk penggunaan darurat, dengan PM Narendra Modi menerima dosis pertama vaksin itu sebelumnya pekan ini, bukannya menerima vaksin yang dikembangkan Oxford-AstraZeneca. India telah mencatat lebih dari 11 juta kasus COVID-19 terkukuhkan, terburuk kedua setelah Amerika Serikat

Lebih dari 40 negara telah menunjukkan minat pada Covaxin, termasuk di antaranya Bahrain, Maladewa, Mongolia, Myanmar dan Filipina.

Dalam kabar lain mengenai vaksin, regulator obat Uni Eropa Kamis menyatakan memulai “peninjauan bergulir” terhadap vaksin COVID-19 Sputnik V buatan Rusia.

Di bawah proses tersebut, Badan Obat-obatan Eropa (EMA) akan mengizinkan para peneliti untuk menyerahkan hasil pendahuluan uji klinis mereka untuk dievaluasi segera, dalam upaya mempercepat proses mendapatkan persetujuan akhir. EMA mendapat kecaman yang kian besar karena lambannya proses pemberian izin bagi kandidat vaksin COVID-19, mendorong beberapa negara untuk secara sepihak menyetujui Sputnik V.

Suatu penelitian yang mendapat penelaahan sejawat yang diterbitkan di jurnal kedokteran The Lancet bulan lalu menunjukkan vaksin dua dosis Sputnik V hampir 92 persen efektif mengatasi gejala COVID-19.

Sementara itu, suatu laporan baru menyebutkan negara-negara dengan banyak warganya kelebihan barat badan adalah negara-negara yang memiliki tingkat kematian tertinggi terkait virus corona.

Laporan yang dikeluarkan hari Kamis oleh Federasi Obesitas Dunia menyatakan sekitar 2,2 juta dari 2,5 juta kematian akibat COVID-19 terjadi di negara-negara dengan tingkat obesitas yang tinggi, dengan tingkat kematian 10 kali lebih tinggi di negara-negara di mana 50 persen atau lebih populasinya mengalami kelebihan berat badan, termasuk di antaranya AS, Inggris dan Italia.

“Korelasi antara obesitas dan tingkat mortalitas akibat COVID-19 jelas dan menarik,” kata Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seraya menambahkan bahwa temuan-temuan itu harus dijadikan “sebagai peringatan” bagi pemerintah untuk mengatasi obesitas.

“Investasi dalam kesehatan masyarakat serta tindakan internasional yang terpadu untuk menangani akar penyebab obesitas merupakan salah satu cara terbaik bagi negara-negara untuk membangun ketahanan dalam sistem kesehatan pascapandemi,” ujar Tedros. “Kami mendesak semua negara untuk memanfaatkan kesempatan ini.” [uh/ab]

Advertisement
Click to comment

ASIA PASIFIK

Protes Antikudeta di Myanmar Berkurang, 19 Dihukum Mati 

Protes Antikudeta di Myanmar Berkurang, 19 Dihukum Mati 



Sembilan belas orang dijatuhi hukuman mati di Myanmar karena membunuh rekan seorang kapten militer, stasiun TV milik militer Myawaddy mengatakan Jumat. Ini adalah hukuman pertama yang diumumkan di depan umum sejak kudeta 1 Februari dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

Laporan itu mengatakan pembunuhan itu terjadi pada 27 Maret di distrik Okkalapa Utara, Yangon, kota terbesar Myanmar. Darurat militer telah diberlakukan di distrik itu, memungkinkan pengadilan militer mengumumkan hukuman itu.

Penguasa militer yang menggulingkan pemerintah terpilih pada Jumat (9/4) mengatakan, kampanye protes terhadap pemerintahannya berkurang karena orang-orang menginginkan perdamaian, dan bahwa mereka akan mengadakan pemilu dalam dua tahun, kerangka waktu pertama yang diberikan untuk kembali ke demokrasi.

Pasukan menembakkan senjata peluncur granat ke pengunjuk rasa anti-kudeta hari Jumat (9/4) di kota Bago, dekat Yangon, kata saksi dan laporan berita. Sedikitnya 10 orang tewas, dan jasad mereka ditumpuk di dalam pagoda, kata saksi mata.

Media berita Myanmar Now dan Mawkun, majalah berita online, melaporkan sedikitnya 20 tewas dan banyak yang terluka. Tidak mungkin mendapatkan jumlah korban yang pasti karena pasukan menutup daerah dekat pagoda, kata mereka.

Juru bicara junta Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan pada konferensi pers di ibu kota, Naypyitaw, bahwa negara itu kembali normal dan kementerian pemerintah serta bank-bank akan segera beroperasi penuh.

Lebih dari 600 orang tewas oleh pasukan keamanan yang menindak protes terhadap kudeta itu, menurut kelompok aktivis. Aktivitas negara sempat terhenti karena protes dan pemogokan luas terhadap kekuasaan militer.

Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik mengatakan bahwa 614 orang, termasuk 48 anak-anak, tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta, hingga Kamis malam. Lebih dari 2.800 orang ditahan, katanya. [ka/pp]

Continue Reading

ASIA PASIFIK

Iran Bebaskan Kapal Korsel yang Ditahan Terkait Sengketa Pembekuan Aset

Iran Bebaskan Kapal Korsel yang Ditahan Terkait Sengketa Pembekuan Aset


Sebuah kapal tanker minyak Korea Selatan yang ditahan selama berbulan-bulan oleh Iran, menyusul perselisihan dana miliaran dolar yang disita oleh Seoul, dibebaskan Jumat pagi (9/4). Peristiwa itu berlangsung hanya beberapa jam sebelum Teheran melangsungkan pembicaraan lebih lanjut dengan negara-negara besar dunia mengenai kesepakatan nuklir.

Data MarineTraffic.com menunjukkan kapal MT Hankuk Chemi meninggalkan Bandar Abbas, Jumat dini hari (9/4).

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Iran melepaskan kapal tanker itu dan kaptennya setelah merebut kapal tersebut pada Januari. Kementerian itu mengatakan Hankuk Chemi meninggalkan pelabuhan Iran sekitar pukul 6 pagi waktu setempat setelah menyelesaikan proses administrasi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, kemudian mengukuhkan bahwa Iran telah membebaskan kapal tersebut.

“Atas permintaan pemilik dan pemerintah Korea, perintah untuk membebaskan kapal dikeluarkan oleh jaksa, ” kata Khatibzadeh seperti dikutip oleh kantor berita pemerintah, IRNA.

Kapal tanker kimia HANKUK CHEMI yang secara resmi disebut CHEMTRANS MABUHAY, terlihat di St. Catharines, Ontario, Kanada 24 Juli 2011. (Foto: Paul Beesley / via REUTERS)

Kapal tanker kimia HANKUK CHEMI yang secara resmi disebut CHEMTRANS MABUHAY, terlihat di St. Catharines, Ontario, Kanada 24 Juli 2011. (Foto: Paul Beesley / via REUTERS)

Pemilik kapal itu, DM Shipping Co. Ltd. dari Busan, Korea Selatan, tidak dapat dihubungi Associated Press untuk dimintai komentar.

Hankuk Chemi sedang melakukan perjalanan dari fasilitas petrokimia di Jubail, Arab Saudi, ke Fujairah di Uni Emirat Arab ketika pasukan Garda Revolusi Iran menyerbu kapal itu Januari lalu dan memaksa kapal tersebut mengubah arah dan melakukan perjalanan ke Iran.

Iran menuduh MT Hankuk Chemi mencemari perairan di Selat Hormuz yang penting. Tetapi penyitaan itu secara luas dilihat sebagai upaya untuk menekan Seoul agar mencairkan miliaran dolar aset Iran di bank-bank Korea Selatan akibat sanksi berat Amerika terhadap Iran. Iran membebaskan 20 awak kapal itu pada Februari, tetapi terus menahan kapal dan kaptennya sambil menuntut agar Korea Selatan mencairkan aset Iran yang dibekukan.

Kementerian Luar Negeri Iran tidak mengakui bahwa perselisihan penyitaan dana melatarbelakangi penahanan kapal itu ketika mengumumkan pembebasannya. Khatibzadeh hanya mengatakan bahwa kapten dan kapal tanker tersebut memiliki catatan bersih di wilayah tersebut.

Tetapi seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, yang berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan, mengatakan kesediaan Seoul untuk menyelesaikan masalah aset Iran yang dibekukan di Korea Selatan kemungkinan memiliki pengaruh positif dalam keputusan Iran untuk melepaskan kapal tersebut.

Pejabat itu mengatakan Iran sebelumnya mengakui bahwa upaya Korea Selatan untuk menyelesaikan perselisihan itu tidak hanya bergantung pada kemampuan dan upaya Korea Selatan saja, melainkan juga terkait dengan negosiasi kesepakatan nuklir Teheran.

Pembekuan dana melibatkan persetujuan dari berbagai negara termasuk AS, yang pada 2018 memberlakukan sanksi besar-besaran pada sektor minyak dan perbankan Iran. Pejabat itu mengatakan Korea Selatan telah berkomunikasi erat dengan negara-negara lain mengenai aset Iran yang dibekukan itu.

Perkembangan itu terjadi ketika Iran dan negara-negara besar dunia bersiap untuk melanjutkan negosiasi di Wina, Jumat, untuk menyelesaikan perselisihan terkait sanksi-sanksi AS terhadap Iran dan pelanggaran Iran terhadap perjanjian nuklir. Kesepakatan nuklir 2015, yang kemudian ditinggalkan Presiden Donald Trump tiga tahun kemudian, menawarkan keringanan sanksi kepada Iran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya. [ab/uh]

Continue Reading

ASIA PASIFIK

Wabah Corona Makin Meluas di Thailand Menjelang Songkran

Wabah Corona Makin Meluas di Thailand Menjelang Songkran


Pihak berwenang Thailand, Jumat (9/4), masih kesulitan mengendalikan wabah virus corona yang kian meluas hanya beberapa hari sebelum liburan Songkran. Liburan tahun baru tradisional negara ini menjadi keprihatinan pemerintah karena pada saat itu jutaan orang biasanya melakukan perjalanan ke berbagai penjuru negara itu.

Sejumlah pejabat kesehatan melaporkan 559 infeksi baru lainnya secara nasional pada Jumat, menyusul peningkatan 405 kasus baru dan 334 kasus baru dalam dua hari sebelumnya. Pihak berwenang telah menanggapinya dengan memerintahkan penutupan tempat hiburan di 41 provinsi selama dua pekan mulai Sabtu, sementara sejumlah gubernur membatasi pelancong yang datang dari tempat lain ke provinsi mereka.

Penumpang duduk di ruang tunggu di Stasiun Kereta Hua Lamphong, Bangkok, Thailand, Jumat, 9 April 2021.

Penumpang duduk di ruang tunggu di Stasiun Kereta Hua Lamphong, Bangkok, Thailand, Jumat, 9 April 2021.

Peningkatan kasus baru harian setinggi itu jarang terjadi di Thailand, yang dinilai berhasil menanggulangi pandemi virus corona jauh lebih baik daripada banyak negara lain. Thailand mengambil langkah-langkah keras, termasuk kontrol perbatasan yang ketat yang telah menghancurkan industri pariwisata yang menguntungkan negara itu.

Thailand juga kadang-kadang bereksperimen dengan segala hal, mulai dari pemberlakuan jam malam dan larangan minuman beralkohol hingga penutupan sekolah, pusat perbelanjaan, dan restoran.

Baik para pelancong maupun bisnis sama-sama berharap liburan Songkran tahun ini dapat berlanjut tanpa lonjakan kasus baru. Liburan resmi itu dibatalkan tahun lalu untuk memperlambat penyebaran penyakit, karena bertepatan dengan munculnya wabah besar pertama di negara itu.

Seorang polisi berpatroli dengan mengendarai sepeda motor di kawasan bisnis hiburan dan pariwisata di Bangkok, saat pemerintah menutup lokasi ini di tengah pandemi COVID-19, 8 April 2021. (Foto: ANTONOV / AFP)

Seorang polisi berpatroli dengan mengendarai sepeda motor di kawasan bisnis hiburan dan pariwisata di Bangkok, saat pemerintah menutup lokasi ini di tengah pandemi COVID-19, 8 April 2021. (Foto: ANTONOV / AFP)

Pemerintah nasional sejauh ini menolak untuk mengeluarkan larangan bepergian tahun ini, meskipun otoritas provinsi diizinkan untuk menetapkan aturan karantina bagi orang-orang yang datang dari zona berisiko tinggi seperti Bangkok. Beberapa provinsi telah melakukannya, sehingga mengacaukan rencana perjalanan banyak orang.

Wabah saat ini adalah yang terbesar di negara itu sejak Desember, sewaktu pasar makanan segar, yang mempekerjakan sejumlah pekerja migran dari Myanmar, menjadi pusat penyebarannya.

Wabah kali ini diduga berasal dari sejumlah bar dan tempat hiburan malam lainnya di jantung kota Bangkok, termasuk yang sering dikunjungi orang-orang kaya dan berpengaruh. Jumlah kasus baru sekarang meningkat di setidaknya 20 provinsi, dan pihak berwenang mengatakan beberapa dari kasus baru adalah varian virus yang lebih menular yang pertama kali terdeteksi di Inggris.

Seorang turis mendorong kopernya sendirian, saat para pekerja memasang dekorasi menjelang perayaan Tahun Baru Buddha di Thailand, yang secara lokal dikenal sebagai Songkran, di Jalan Khaosan, Bangkok, 8 April 2021. (Foto: Mladen ANTONOV / AFP)

Seorang turis mendorong kopernya sendirian, saat para pekerja memasang dekorasi menjelang perayaan Tahun Baru Buddha di Thailand, yang secara lokal dikenal sebagai Songkran, di Jalan Khaosan, Bangkok, 8 April 2021. (Foto: Mladen ANTONOV / AFP)

Wabah kali ini yang telah menginfeksi setidaknya satu menteri Kabinet dan memaksa sejumlah pejabat tinggi pemerintah lainnya melakukan karantina mandiri, meningkatkan kritik terhadap pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan penanganannya terhadap pandemi.

Sementara Thailand hanya mencatat 30.869 infeksi dan 96 kematian sejak pandemi dimulai, para kritikus mengatakan pemerintah belum berbuat cukup terkait dengan vaksinasi atau dukungan bagi orang-orang yang mata pencahariannya hilang akibat pandemi.

Thailand telah memvaksinasi kurang dari satu persen dari 69 juta penduduknya dan memiliki pasokan vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang relatif kecil. Meskipun melangsungkan sejumlah program vaksinasi yang mendapat banyak sorotan media — termasuk imunisasi para pekerja di tempat-tempat hiburan yang sekarang ditutup di daerah yang terkena wabah terbaru, masih belum jelas kapan masyarakat umum akan bisa mendapatkan vaksin. [ab/uh]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close