Connect with us

FEED

Usulan Jokowi Tiga Periode Adalah Manuver Elit Politik yang Tak Didukung Masyarakat

Avatar

Published

on

Usulan Jokowi Tiga Periode Adalah Manuver Elit Politik yang Tak Didukung Masyarakat

[ad_1]

Survei SMRC tunjukkan mayoritas masyarakat tidak dukung wacana Jokowi bisa menjabat tiga periode

Presiden Jokowi mengenakan baju adat NTT saat berpidato di sidang tahunan DPR pada 14 Agustus 2020. Foto dari arsip setpres/via AFP

Saat Indonesia dibelit pandemi Covid-19 yang semakin buruk, sejumlah orang, politisi dan elit pemerintahan mulai bermanuver mengenai 2024. Wacana penambahan masa jabatan presiden Joko Widodo diembuskan, yang kemudian diulas banyak media massa.

Sejak pertengahan Maret 2024, bermunculan wacana dukungan terhadap pencalonan Joko Widodo sebagai kepala negara untuk ketiga kalinya. Padahal, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, jabatan presiden paling lama adalah dua periode.

Salah satu yang baru-baru ini menyita perhatian adalah kelompok menyebut diri sebagai Komunitas Jokowi-Prabowo 2024, atau disingkat Jokpro 2024. Mereka meyakini tak cukup bagi Indonesia untuk dipimpin oleh politikus PDIP asal Solo, Jawa Tengah, itu selama 10 tahun dan ingin Jokowi kembali menjabat di periode ketiga bersama Prabowo Subianto, pendiri Gerindra yang kini menjabat menteri pertahanan.

Jokowi sudah menyatakan penolakan (mari kita terus mengingat pernyataan ini sampai 2024 kelak) atas dorongan maju lagi untuk periode ketiga. “Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga [motif] menurut saya: ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” tegas Jokowi, seperti dikutip Jawa Pos.

Tetapi, anggota Jokpro tetap memaksa, bahkan percaya Jokowi akan berubah sikap. “Kita lihat nanti prosesnya bagaimana, konstelasinya seperti apa. Jadi, saya meyakini betul Pak Presiden adalah kepala negara, pemimpin yang sangat mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono.

Tidak jelas masyarakat mana yang dimaksud oleh anggota klub penggemar Jokowi dan Prabowo tersebut. Ini lantaran survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan sentimen sebaliknya.

Dari 1.072 responden yang diwawancarai antara kurun 21-28 Mei 2020, sebanyak 74 persen mengatakan ingin presiden hanya bisa menjabat maksimal selama dua kali. Ketika ditanya lebih spesifik apakah mereka mau Jokowi mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2024, lebih dari separuh (52,9 persen) mengaku tidak setuju.

Responden yang setuju alternatif lain tidak sedikit. Sebanyak 27 persen melihat seharusnya presiden hanya boleh menjabat satu kali selama lima tahun. Ada hanya 10 persen dan enam persen yang masing-masing mendukung ide presiden berkuasa satu kali, selama delapan dan 10 tahun.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menjadi salah satu politisi yang secara terbuka setuju bila presiden dibolehkan menjabat tiga periode. Hal itu diungkapkannya pada Maret 2021.

“Secara pribadi saya setuju adanya wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode sepanjang atas dasar kehendak rakyat yang tercermin dari fraksi dan kelompok DPD (Dewan Perwakilan Daerah),” kata pagi.

Sementara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dirinya menolak penambahan masa jabatan presiden. Peraturan yang ada saat ini, menurutnya, adalah untuk “membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya”.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sendiri menilai bahwa usulan agar kesempatan bagi pengincar posisi nomor satu di Indonesia ditambah tidak sesuai konstitusi.

“Jadi, sekarang kalau kemudian kita ingin menjawab apakah wacana atau usulan untuk mengajukan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau tiga kali lima tahun itu dipastikan sesuatu yang inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi,” kata peneliti Perludem Fadli Ramdhanil.

Artinya, agar Jokowi bisa bergandengan tangan menjadi pasangan capres-cawapres bersama mantan rivalnya saat Pilpres 2019, Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur lamanya presiden berkuasa harus diamandemen. Tentu saja ada yang mendukung usulan ini.

Tetapi, hasil survei SMRC lagi-lagi memperlihatkan sebagian besar responden tidak sepakat. Sebanyak 68,2 persen peserta survei yakin baik UUD 1945 maupun Pancasila tidak boleh diubah. Kemudian, ada 15,2 persen yang meski melihat keduanya dibuat oleh manusia sehingga ada kekurangan, tapi sudah pas bagi Indonesia.

Fadli berpendapat pintu masuk lain adalah dari kewenangan lembaga negara dan pembuatan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Misalnya, menghapus pemilihan langsung dan demokratis oleh rakyat, kemudian menyerahkan kewenangan memilih presiden-wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebenarnya, usulan itu sudah pernah muncul pada 2019. Saat itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ingin MPR kembali punya mandat seperti era sebelum reformasi. Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faisal, menyebut wacana tersebut merupakan pendapat para kiai yang disampaikan ketika Munas Alim Ulama pada 2012.

Pendapat itu ia sebut relevan mengingat Pilpres 2019 membuat rakyat terpolarisasi sebagai pendukung Jokowi atau Prabowo. “Jadi, kekhawatiran di dalam konstelasi 2019 yang sampai sekarang menyisakan suatu ketegangan yang belum selesai itu yang menjadi kekhawatiran,” ucapnya. “Kalau pola ini terus-menerus menjadi pola ini, kan berbahaya bagi politik masyarakat.”

Berkaca lagi dari survei SMRC, pendapat itu tidak mencerminkan sentimen publik secara luas. Ini karena 84,3 persen orang menyatakan penolakan terhadap wacana mengembalikan pemilihan kepala negara kepada MPR. Seandainya situasi itu terjadi, maka presiden tak lagi bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan para politisi dan partai politik.

Usulan pembuatan GBHN oleh MPR pun dilihat sebagai sesuatu yang tidak tepat. Sebanyak 74,7 persen orang berpendapat skenario itu tidak boleh terjadi lagi.

Pada 2016 lalu, peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai jika GBHN hidup lagi, itu akan berbahaya. Sebelum reformasi, seorang presiden bekerja menurut GBHN yang dibuat oleh MPR. Akibatnya, dia harus tunduk pada apa yang digariskan oleh parlemen, bukan janjinya selama kampanye.

“Jangan-jangan kekuatan yang diberikan kepada MPR melalui GBHN itu akan dimanfaatkan orang partai politik untuk membuka ruang transaksi [politik] baru,” tuturnya.



[ad_2]

Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

FEED

BPKH RI dan NU CARE-LAZISNU Resmikan Gedung Asrama Santri Pondok Pesantren An Nahdliyah Padamulya

Tia Mutiara

Published

on

BPKH RI dan NU CARE-LAZISNU Resmikan Gedung Asrama Santri Pondok Pesantren An Nahdliyah Padamulya

BuzzFeed – PBNU berkolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI meresmikan bangunan asrama putra putri Pondok Pesantren An Nahdliyah Padamulya, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, pada Kamis (02/12/2021). Peresmian bangunan tersebut merupakan salah satu realisasi pemanfaatan program kemaslahatan BPKH RI dengan NU CARE-LAZISNU.

Peresmian dilakukan oleh Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT selaku Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI, dihadiri Ketua umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA, Ketua PP NU CARE-LAZISNU M. Wahib MH, M.Si,  Ketua Panitia Pembangunan KH. Abdul Manan Ghani ,H. Acep Purnama, SH., MH Bupati Kuningan , AKBP Doffie Pahlevi Sanjaya Kapolres Kuningan, Ketua PBNU  KH. Dr. Eman Suryaman, Dr.–Ing H. Bina Suhendra Bendahara Umum PBNU dan Rais PBNU KH. Mustofa Aqil Sirodj.

Bantuan ini sesuai dengan komitmen BPKH dalam menyalurkan nilai manfaat dari hasil dana abadi umat (DAU) sebagaimana diatur dalam PP No 5 tahun 2018 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji dan PBPKH No 7 Tentang prioritas kegiatan kemaslahatan salah satunya dalam bidang Pendidikan dan Dakwah.

Dalam sambutannya Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT menyampaikan harapan bangunan asrama ini dapat menjadi tempat para santri menimba ilmu.

“Biaya pembangunan ini tidak menggunakan dana haji melainkan dana bagi hasil yang bermanfaat untuk kebaikan umat sesuai dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, nirlaba, transparan dan akuntabel,” kata Rahmat.

Sementara Ketua NU CARE-LAZISNU, M Wahib MH, M.Si mengungkapkan rasa syukurnya, karena BPKH dan NU CARE-LAZISNU menjadi jalan hadirnya asrama santri Pondok Pesantren An Nahdliyah Padamulya,

“Pembangunan asrama santri Pondok Pesantren An Nahdliyah   termasuk ke dalam bantuan Pendidikan dan Dakwah. Kolaborasi ini merupakan mitra yang sangat strategis. Semoga dapat bermanfaat dan istiqomah,”Katanya.

Ketua umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA, mengatakan BPKH RI dan NU CARE-LAZISNU menjadi washilah atau mitra terlaksananya pembangunan asrama santri Pondok Pesantren An Nahdliyah Padamulya.

“Alhamdulillah siang hari ini kita bersyukur dengan diresmikannya asrama santri Pondok Pesantren An Nahdliyah yang berada dibawah pengelolaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas kolaborasi BPKH RI bersama NU CARE-LAZISNU menjadi jalan washilah terbangunnya asrama ini,” katanya.

Baca juga : Kolaborasi Bersama PBNU, BPKH Bantu Pembangunan Pesantren An Nahdliyah Kuningan

Menurut Buya Said, sapaan akrab Ketua Umum PBNU, ini merupakan cita-cita PBNU sejak lama.

“Ini merupakan cita-cita, keinginan PBNU sejak lama, mempunyai masjid dan pesantren yang langsung miliknya PBNU,” tuturnya.

Selanjutnya Ketua Panitia Pembangunan, KH. Abdul Manan Ghani mendapat amanah untuk menghidupkan tanah wakaf dengan membangun pesantren,

“Saya ditugaskan menghidupkan tanah wakaf seluas lima hektar kurang seratus delapan puluh lima meter dari bapak haji Sahal yang diterima langsung ketua umum PBNU KH Said Aqil Siroj,” kata KH Manan.

“Alhamdulillah berkat berbagai kerjasama telah kami bangun asrama santri,” ujarnya.

Sudah kita laksanakan, lanjut Kyai Manan,  peresmian untuk bangunan asrama santri dan pembangunan ini dibantu BPKH RI bersama NU CARE-LAZISNU.

“Kami berharap, pesantren ini nantinya menjadi pesantren Islam Nusantara, pesantren yang mempunyai ciri khas, serta melahirkan santri diplomatis dan dapat menciptakan bisnis yang baru,” tutupnya.

Pembangunan asrama santri senilai 3 Milyar ini berlangsung sejak November 2020 ditandai dengan seremonial groundbreaking.

Continue Reading

FEED

NU CARE LAZISNU Memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik

Tia Mutiara

Published

on

NU CARE LAZISNU Memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik

 

BuzzFeed – Berdasarkan hasil audit keuangan dari dari Kantor Akuntan Publik (KAP), NU CARE LAZISNU memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas program kemaslahatan yang dikerjasamakan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI pada 2020. Pengelolaan dana yang dilakukan NU CARE-LAZISNU dinilai sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ketua Pengurus Pusat (PP) NU CARE-LAZISNU Muhammad Wahib menjelaskan bahwa program kemaslahatan bersama BPKH sudah dilakukan sejak 2019, dengan pengelolaan keuangan sebesar Rp300 juta.

Lalu pada 2020, NU CARE-LAZISNU terus bekerja secara maksimal. Melalui good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang disingkat Mantap (modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional), NU CARE-LAZISNU dianugerahi menjadi mitra terbaik dari 25 mitra yang lain.

Dari yang semula mendapatkan dana program yang harus dikelola sebesar Rp300 juta, NU CARE-LAZISNU kemudian mendapat Rp25,6 miliar pada 2020. Selanjutnya, program kemaslahatan bersama BPKH RI itu diaudit secara syariah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Kita juga melaksanakan (audit) dari eksternal, lembaga independen, yaitu kantor akuntan publik (KAP),” terang Wahib, ditemui team media, di lantai 2 Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, pada Selasa (16/11/2021).

KAP merupakan lembaga independen yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan RI dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. KAP memiliki tugas untuk melaksanakan audit secara independen kepada perusahaan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan.

“Karena NU CARE-LAZISNU ini termasuk lembaga pelayanan, sehingga banyak pengelolaan dana yang dilakukan maka perlu dilaksanakan audit. Transparansi, untuk melakukan pelaporan kepada masyarakat. Karena ada banyak juga kita menggunakan dana publik,” katanya.

Terkait program kemaslahatan itu, NU CARE-LAZISNU telah menyampaikan kepada BPKH RI untuk bisa melaksanakan audit keuangan secara eksternal. Hal itu disadari sebagai upaya untuk melaporkan dana yang telah dititipkan dan dilaksanakan NU CARE-LAZISNU sebagai mitra yang telah sesuai dengan koridor pengelolaan sistem akuntansi keuangan.

“Alhamdulillah, secara opini sudah memberikan kepada kita. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi kita semua diaudit, baik dari sistem keuangan dan juga dikunjungi programnya. Itu sampai 30 persen program lebih yang diaudit dan juga disurvei langsung ke lokasi. Itu tidak ada temuan penyimpangan, tetapi kita alhamdulillah malah sangat bagus menurut KAP sehingga kita dianugerahi nilai tertinggi, Opini WTP itu,” jelasnya.

Tingkatkan SDM dan manajemen pengelolaan Ke depan, Wahib berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM), sistem manajemen pengelolaan, dan mengaktifkan kembali ISO 9000:2015. Tujuannya agar performa dan manajemen pengelolaan NU CARE-LAZISNU, baik pelaksanaan maupun manajemen keuangan sudah sesuai dengan standar internasional.

“Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pelatihan sertifikasi di Good Corporate Governance (GCG) agar manajemen di NU CARE-LAZISNU, terutama program-program kemasyarakatan ini sesuai dengan standar bukan hanya nasional, tetapi juga internasional,” harapnya.

NU CARE-LAZISNU juga akan melaksanakan audit untuk setiap program kemasyarakatan yang dilakukan. Selain meningkatkan mutu SDM dan kapasitas manajemen pengelolaan, Wahib menegaskan akan terus menumbuhkan militansi bagi para pengurus di lembaga filantropi NU ini.

“(Tujuannya) supaya kepercayaan umat terjaga untuk berdonasi, berzakat, infak, dan bersedekah melalui NU CARE-LAZISNU. Bahkan kalau perlu harus meningkat. Karena target kita, di 2020 Rp1,8 triliun, tetapi pada 2021 ini kita target mencapai Rp2 triliun pengelolaan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

 

Continue Reading

FEED

Peduli Bencana Banjir Kota Batu, GMNI Fisipol UINSA Gelar Aksi Galang Dana

Avatar

Published

on

Peduli Bencana Banjir Kota Batu, GMNI Fisipol UINSA Gelar Aksi Galang Dana

BuzzFeed – Beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (FISIP UINSA) yang tergabung dalam wadah Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINSA (DPK GMNI FISIPOL UINSA), gelar aksi galang dana pada Minggu (14/10/2021) di Perempatan Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya.

Aksi galang dana ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan. Penggalangan dana dilakukan melalui beberapa cara yaitu, turun langsung ke jalan serta open donasi melalui rekening dan pamflet yang di sebar di media massa.

Koordinator lapangan aksi galang dana ini Raqin Rafa Raditya, menuturkan bahwasannya dalam aksi galang dana ini banyak masyarakat yang bersimpati memberikan bantuan sesuai dengan kerelaan, keikhlasan dan kemampuannya

“Aksi penggalangan dana ini murni panggilan kemanusiaan agar para korban bencana banjir di Kota Batu dapat terbantu” ujar Raqin, mahasiswa Hubungan Internasional FISIP UINSA.

Selain itu, Irsyad Miftachussalim menambahkan bahwa aksi ini untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan juga aksi peduli terhadap sesama umat manusia.

“Kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong dan peduli kepada saudara kita yang tertimpa musibah, apalagi musibah tersebut terjadi di daerah sekitar kita. Kita harus segera tanggap untuk membantu serta mengulurkan tangan kepada para korban bencana banjir yang melanda Kota Batu, Malang” ujar Bung Irsyad menjabat sebagai Sekretaris DPK GMNI FISIPOL UIN Sunan Ampel Surabaya.

Di lain kesempatan, Muhammad Dwi Arifin, Komisaris DPK GMNI FISIPOL UIN Sunan Ampel Surabaya mengungkapkan bahwasannya aksi galang dana ini adalah sebuah aksi tindakan konkrit yang dilakukan kawan-kawan GMNI.

Dilain itu, pihaknya sebagai kader marhaenis, tentu tidak boleh acuh terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Kita harus bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.

“Semoga kegiatan-kegiatan positif semacam ini bisa menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kemanusiaan serta kepedulian yang tinggi pada kader-kader GMNI” tutup Bung Arifin.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

VIDEO FEED

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

Part of Telegraf. Copyright © 2021 BuzzFeed. KBI Media Holding. All Rights Reserved.

close