Connect with us

FEED

Usai Tinjau Serbuan Amfibi Marinir, KSAL Resmikan Puslatpurmar-9 Dabo Singkep

Usai Tinjau Serbuan Amfibi Marinir, KSAL Resmikan Puslatpurmar-9 Dabo Singkep



loading…

JAKARTAKepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan Pusat Latihan Tempur Marinir (Puslatpurmar)-9 TNI Angkatan Laut Dabo Singkep, Kepulauan Riau.

Selain meresmikan Puslatpur Marinir, KSAL juga melantik Mayor Marinir Adid Kurniawan Wicaksono, sebagai Komandan pertama. Kegiatan tersebut dilakukan KSAL seusai meninjau serbuan amfibi Pasukan Pendaratan Korps Marinir TNI AL dalam latihan operasi amfibi di Pantai Todak, Dabo Singkep Kepulauan Riau, Sabtu (10/4/2021). Baca juga: Dankormar Resmikan Pantai Todak, Riau Jadi Tempat Latihan Pendaratan Marinir

Peresmian Puslatpurmar 9 yang disaksikan para Pangkotama TNI AL dan Forkopimda Kabupaten Lingga ini berdasarkan Surat Keputusan KSAL Nomor Kep/1068/IV/2021 tanggal 8 April 2021. Sementara itu, Mayor Marinir Adid Kurniawan Wicaksono yang diberi amanah untuk memimpin pusat latihan tempur ini merupakan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 50. Baca juga: Penembakan Rudal C-705 Sukses, KSAL: Bukti Kesiapan Prajurit dan Alutsista TNI AL

Sebelum diresmikan sebagai Puslatpurmar-9 TNI AL, para pasukan pendarat Korps Marinir TNI AL telah menggunakan wilayah Pantai Todak ini sebagai tempat latihan operasi serbuan amfibi Pra Armada Jaya 2021. Operasi amfibi merupakan salah satu operasi gabungan TNI untuk melaksanakan pendaratan amfibi Korps Marinir di tumpuan pantai yang dikuasai musuh. Dalam latihan ini bertindak sebagai Panglima Komandan Tugas Gabungan Amfibi (Kogasgabfib) Laksma TNI Dato Rusman SN yang sehari-hari menjabat Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada I.

Dalam latihan operasi amfibi ini, Pasukan Pendarat (Pasrat) didaratkan dari kapal perang Kogasgabfib seperti KRI Teluk Cirebon-543, KRI Teluk Ende-517, KRI Teluk Sibolga-536, dengan kendaraan tempur berupa tank jenis BTR-50 dan BMP-3F. Pasrat diperankan dari Pasmar 1 Jakarta, sedangkan bertindak sebagai Komandan Pasukan Pendarat (Danpasrat) Kolonel Marinir Freddy Ardianzah yang kesehariannya menjabat sebagai Danbrigif 1 Marinir.

Operasi amfibi terlaksana setelah penguasaan dan pengontrolan laut oleh Kogaslagab. Pasukan Pendarat sebelum melaksanakan manuver ke pantai didahului tim Intai Amfibi baik lewat laut (Raid Amfibi) maupun udara (Junpur) yang menyiapkan pantai tumpuan pendaratan yang aman. Kendaraan tempur dan Pasukan Pendarat Marinir mulai melaksanakan pendaratan dibantu dengan payung perlindungan Bantuan Tembakan Kapal (BTK).

Sementara itu, unsur-unsur yang terlibat dalam latihan operasi amfibi ini melibatkan 9 Kapal perang terdiri dari KRI Bung Tomo-357, KRI John Lie-358, KRI Patimura-371, KRI Tjiptadi-381, KRI Teuku Umar-385, KRI Teluk Ende-517 KRI Teluk Sibolga-536, KRI Teluk Cirebon-543 dan KRI Pulau Raas-726; 5 pesawat udara; dan 10 kendaraan tempur Marinir TNI AL terdiri dari 6 unit BTR-50 dan 4 unit BMP-3F.

(cip)



Source link

Advertisement
Click to comment

FEED

Satgas Covid-19 Minta Pemda Memperketat Pengawasan Mobilitas dan Kerumunan

Satgas Covid-19 Minta Pemda Memperketat Pengawasan Mobilitas dan Kerumunan




Wiku Adisasmito


© Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Wiku Adisasmito

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah memperbaiki sistem pengawasan di tingkat kabupaten atau kota sebagai dasar penentuan kebijakan operasional sektor-sektor esensial di zonasi lebih rendah yakni RT/RW.

Upaya ini sangat krusial dilakukan saat ini ketika terjadi kecenderungan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri kendati mudik telah dilarang dan pada ujungnya risiko penularan Covid-19 semakin meningkat.

“Dasar penyelenggaraan kegiatan di tingkat komunitas harus sesuai dengan yang tertuang dalam Inmendagri No.10 Tahun 2021. Penting adanya kesatuan komando dan narasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tugas pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan harapan,” tutur Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, dalam siaran persnya, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: Dirjen Dikcapil Tanggapi Laporan Fotokopi KTP-el Hingga KK Jadi Bungkus Gorengan di Angkringan

Baca juga: Hadapi 3 Varian Virus Baru, Menkes Siapkan 47 Ribu Tempat Tidur dan 22 Ribu Kamar ICU untuk Pasien

Dia menambahkan kebijakan pelarangan mudik yang sudah diputuskan pemerintah bukan tanpa alasan.

Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya mencegah potensi kenaikan kasus yang seringkali terjadi pasca libur panjang.

Selain itu, kebijakan pelarangan mudik juga bertujuan untuk mengendalikan mobilitas di berbagai wilayah pusat kota/kabupaten yang saling terhubung atau yang dikenal sebagai daerah aglomerasi.

Dengan demikian, pengendalian dan pencegahan kasus COVID-19 dapat berjalan secara efektif.

“Pada prinsipnya silaturahmi merupakan tradisi dan bentuk ibadah masyarakat yang perlu

dijamin haknya. Namun, di tengah kondisi Pandemi COVID-19, metodenya perlu disesuaikan

menjadi silaturahmi virtual untuk mencegah terjadinya penularan yang terjadi kepada keluarga yang ada di kampung halaman,” jelas Wiku.

Baca juga: Sebelum Lebaran, Menkes Suplai Obat-obatan Covid-19 di Sumatera dan Kalimantan

Dia mengatakan silaturahmi saat Idulfitri sangat penting dan menjadi momentum melepas

kerinduan masyarakat kepada keluarganya yang tinggal jauh di kampung halaman.

“Namun, silaturahmi virtual tidak sedikitpun mengurangi esensi silaturahmi fisik. Bahkan, silaturahmi virtual ini merupakan bentuk perlindungan kita terhadap keluarga di kampung halaman,” ungkap Wiku.

Bulan Ramadhan mengajarkan kita semua untuk menahan hawa nafsu dan Wiku berharap bekal Ramadhan ini dapat kita petik dan terus dipertahankan walaupun Ramadhan telah meninggalkan kita.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk sabar dan menunda dahulu kegiatan mudik yang ingin

dilakukan. Jika kebijakan ini didukung penuh oleh masyarakat, maka akan menjadi modal

Perayaan Hari Raya Idulfitri seperti sedia kala di tahun 2022.

Selanjutnya, terkait dengan sektor esensial, Pemerintah memastikan sektor esensial dapat

beroperasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Selain itu berdasarkan hasil rapat terbatas dengan presiden, diputuskan bahwa untuk tempat pariwisata akan tutup untuk yang berlokasi di zona merah dan zona oranye.

Bagi tempat pariwisata yang berlokasi di zona kuning dan hijau, maka dapat beroperasi dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas.

Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mampu mengambil keputusan yang tepat bagi banyak pihak yaitu COVID-19 terkendali dan ekonomi pun pulih.

“Selain itu, bagi pengelola lokasi pariwisata yang berada di zona kuning dan hijau juga harus

berkoordinasi dengan satgas di daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan oleh pengunjung,” tambah Wiku.

Baca juga: Gubernur Anies Angkat Bicara Soal Warganya Sakit, Kejang dan Meninggal Setelah Vaksin AstraZeneca

Terakhir, selama masa peniadaan mudik, penerbangan charter pun juga ikut berhenti beroperasi sementara.

Demi mencegah importasi kasus pun, para pekerja asing dihimbau untuk menunda

kepulangannya.

Demi implementasi kebijakan yang baik, Satgas Penanganan COVID-19 meminta petugas

lapangan yang berjaga di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia untuk memperketat pengawasan terhadap kedatangan WNA sesuai dengan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021.

Petugas juga harus memastikan WNA yang masuk ke Indonesia mematuhi seluruh protokol kesehatan yang diatur di dalam surat edaran tersebut.



Source link

Continue Reading

FEED

Valentino Rossi Diklaim Sudah Tak Lagi Menikmati Balapan di MotoGP : Okezone Sports

Valentino Rossi Diklaim Sudah Tak Lagi Menikmati Balapan di MotoGP : Okezone Sports


HOUSTON – Legenda balap MotoGP, Kevin Schwantz, membeberkan apa yang membuat Valentino Rossi tampil begitu buruk di kejuaraan dunia musim 2021. Schwantz menyebut bahwa performa minor itu terjadi lantaran Rossi mulai tak menikmati setiap balapan di MotoGP saat ini.

Sebagaimana diketahui, Rossi memang memulai kampanyenya di MotoGP 2021 dengan performa jauh dari kata mengesankan. Ya, Rossi gagal mendapatkan hasil positif dalam empat balapan awal MotoGP musim ini.

Dalam dua balapan awal di MotoGP Qatar dan Doha yang berlangsung di Sirkuit Losail, Rossi tak dapat berbicara banyak dengan hanya finis 19 dan 20. Sementara dalam balapan di MotoGP Portugal 2021, Rossi gagal finis.

Valentino Rossi

Di MotoGP Spanyol 2021 Rossi kembali gagal tampil impresif dengan hanya finis ke-17. Hal tersebut pun membuat Rossi harus terpaku di posisi ke-21 pada klasemen sementara MotoGP 2021 dengan raihan empat poin.

Baca Juga: Keberadaan Tim Valentino Rossi di MotoGP 2022 Ancam Masa Depan Pembalap Ini

Performa minor Rossi itu pun membuat banyak pengamat menilai bahwa The Doctor –julukan Rossi– sudah waktunya untuk pensiun dari MotoGP. Pasalnya terlihat betul, Rossi begitu kesulitan bersaing dengan para pembalap muda.

Schwantz pun lantas coba memberikan analisanya terkait penurunan performa yang dialami oleh Rossi dalam beberapa musim terakhir. Ya, pria berusia 56 tahun itu percaya kenyamanan membalap jadi alasan mengapa Rossi tampil buruk belakangan ini.

“Sebagai pembalap, ini salah satu hal yang paling sulit. Saya ingat beberapa balapan pertama pada 1995, saya tak menjalani kualifikasi dengan baik, finis di belakang, tak ikut memperebutkan podium dan kemenangan seperti kebiasaan saya,” jelas Schwantz, seperti disadur dari GPOne, Selasa (11/5/2021).

Valentino Rossi

“Sebagai seorang pembalap, situasi seperti ini benar-benar sangat terasa sangat berat. Balapan menyenangkan karena kami senang jika dapat memetik kemenangan, dan saat peluang menang tak lagi ada, maka balapan tidak lagi terasa menyenangkan,” sambungnya.

Baca Juga: Valentino Rossi bagai Wine Tua Berkualitas Tinggi

“Saya sempat berpikir bahwa pada saat kembali ke Eropa, dan menjalani balapan di trek yang lebih ia kenal, di mana ia kerap menang, bakal membantunya bangkit. Akan tetapi kenyataannya, ia jelas kesulitan saat ini,” tuntas pria berkebangsaan Amerika Serikat itu.



Source link

Continue Reading

FEED

KPK Eksekusi Terpidana Penyuap Edhy Prabowo ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Terpidana Penyuap Edhy Prabowo ke Lapas Cibinong



loading…

JAKARTA – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Terpidana kasus suap ekspor benih lobster Suharjito ke Lapas Cibinong. Eksekusi tersebut sesuai dengan putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst tanggal 21 April 2021 yang berkekuatan hukum tetap.

“Memasukkan terpidana Suharjito ke Lapas Klas IIA Cibinong untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021). Baca juga: Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Penyuap Edhy Prabowo

Ali mengungkapkan Suharjito juga dibebani kewajiban membayar denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

“Kewajiban pembayaran denda sebesar Rp250 juta tersebut, telah disetorkan melalui rekening penampungan KPK pada 5 Mei 2021,” kata Ali.

Diketahui, Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ia merupakan penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dng pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan,” ujar Ketua Majelis Hakim Albertus Usada di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021) malam.

Suharjito terbukti bersalah menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebesar USD103.000 atau setara Rp1,4 miliar dan Rp706.055.440 (Rp706 juta). Total keseluruhan suap yang diberikan Suharjito untuk Edhy Prabowo tersebut ditaksir mencapai Rp2,1 miliar.

Suap tersebut, kata Hakim, berkaitan dengan pengurusan izin ekspor benih bening (benur) lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” kata Hakim.

Adapun, pertimbangan yang memberatkan Majelis Hakim dalam memutuskan vonis terhadap Suharjito yakni, perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal meringankan yakni Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses persidangan, Memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan dan Terdakwa menjadi gantungan hidup lebih dari 1.250 karyawan PT DPPP.

“Terdakwa setiap tahunnya peduli memberikan kesempatan 10 karyawan/karyawati yang muslim untuk melakukan ibadah umrah. Dan juga bagi karyawan/karyawati nonmuslim untuk berziarah ke tanah suci sesuai keyakinan dan agama yang dianut,” kata Hakim. Baca juga: Penyuap Edhy Prabowo Divonis 2 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta

“Terdakwa telah berjasa membangun dua masjid serta rutin memberikan santunan kepada yatim piatu dan kaum dhuafa di daerah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi,” tambahnya.

(kri)



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close