Connect with us

COVID-19

Usai Muncul Kritikan Pejabat WHO, Presiden Jokowi Batalkan Rencana Vaksin Berbayar

Usai Muncul Kritikan Pejabat WHO, Presiden Jokowi Batalkan Rencana Vaksin Berbayar

[ad_1]

WHO kritik program vaksin berbayar di Indonesia karena bertentangan dengan etika dan semangat program COVAX

Warga Jakarta berfoto dengan foto latar Presiden Jokowi saat mengampanyekan vaksin Covid-19. Foto oleh ADEK BERRY/AFP via Getty Images

Vaksin Covid-19 menjadi salah satu aset berharga dalam penanganan pandemi. Hanya saja, ketersediaannya masih belum aman untuk mencakup semua populasi di dunia. Orang-orang yang rentan terinfeksi virus masih banyak yang belum mendapatkannya, tak terkecuali di Indonesia.

Dalam pidato untuk Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) pada Kamis (13/7) lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya akses vaksin yang setara agar dunia secepatnya keluar dari situasi krisis multidimensi setahun terakhir.

“Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini,” ujarnya. “Akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin. Namun, hingga saat ini kita melihat kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar.”

Menurut Jokowi, vaksin esensinya barang layanan publik dan sifat ini “jangan hanya menjadi slogan”. Untuk menjamin meratanya akses, Jokowi menyebut pendekatan “bisnis seperti biasa” harus dihilangkan oleh banyak negara lantas fokus pada kemitraan serta solidaritas.

“Indonesia mendorong agar kita melakukan percepatan realisasi kesetaraan akses vaksin bagi semua warga negara, termasuk melalui berbagi dosis lewat COVAX fasilitas,” tegasnya.

COVAX sendiri merupakan inisiatif global demi kesetaraan akses terhadap vaksin yang salah satunya dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Jokowi sekaligus menyerukan pemenuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global, penguatan rantai pasokan dunia dengan menghilangkan hambatan ekspor dan bahan baku, serta peningkatan diversifikasi dan volume produksi di negara berkembang.

“Kemitraan global harus diperkuat. Dalam situasi saat ini, komitmen kemitraan harus dipertebal. Prinsip ‘tidak ada yang tertinggal’ harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Kita harus berkomitmen untuk menghindari ‘kebijakan saya-pertama’,” imbuhnya.

Pernyataan Jokowi mendapatkan tanggapan beragam oleh pengguna media sosial dalam negeri. Ia dianggap bersikap kontradiktif dalam masalah vaksin, sehingga dikritik lembaga swadaya. Penyebabnya adalah sepekan lalu, salah satu Badan Usaha Milik Negara bidang farmasimengumumkan penyelenggaraan vaksin mandiri berbayar untuk individu.

Disebut sebagai bagian dari program Vaksin Gotong Royong, pemerintah mengklaim tujuan dari perluasan vaksin berbayar adalah mempercepat tingkat vaksinasi di Indonesia. Ide itu akhirnya dibatalkan pada Jumat (16/7) diumumkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

“Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan,” kata Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Lewat beberapa apotek milik Kimia Farma, tiap orang bisa membayar Rp879.140 untuk dua dosis vaksin Sinopharm. Awalnya, program ini hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan swasta, agar para karyawan mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk divaksin.

Rupanya Kementerian Kesehatan merevisi peraturan soal kategori Vaksin Gotong Royong pada 6 Juli 2021, memasukkan layanan vaksinasi perorangan di dalamnya. Secara mendadak hal ini baru diinformasikan kepada publik akhir minggu lalu.

Sebelumnya, program ini akan mulai berjalan pada Senin 12 Juli 2021, tetapi Kimia Farma memutuskan untuk menunda program tersebut. Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno mengklaim penundaan bukan karena banyaknya protes dari berbagai elemen masyarakat serta tudingan bahwa negara sedang melakukan komersialisasi vaksin demi meraup untung.

“Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” kata pagi.

Jokowi belakangan ini memang menargetkan Indonesia melakukan satu juta vaksinasi per hari. Pada Agustus, dia meminta jumlahnya naik menjadi dua juta per hari. Hanya saja, realita di lapangan tidak mendukung ambisinya.

Jumlah vaksinasi harian di seluruh kawasan di Indonesia masih naik-turun. Sampai hari ini, baru 40,2 juta orang yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 15,9 juta untuk dosis kedua.

Wacana vaksinasi mandiri yang memungut bayaran itu sampai juga ke telinga WHO. Dalam pernyataannya, organisasi PBB itu mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan akses terhadap vaksin secara setara.

Menurut Dr. Michael Ryan selaku salah satu pejabat WHO, vaksin berbayar ketika pandemi masih berlangsung menimbulkan “persoalan etika”, apalagi waktu masih banyak kelompok rentan yang masih belum divaksin.

Dia menyebut bahwa ada COVAX yang mendistribusikan vaksin Covid-19 bersama UNICEF dan WHO sehingga “sangat tidak mungkin bagi mereka [Indonesia] menuntut pembayaran”.

Artinya, alasan untuk menetapkan tarif bagi warga yang ingin mendapatkan vaksin tidak sah mengingat pemerintah Indonesia tidak menanggung biaya produksi dan distribusi sendirian.

WHO pun menyarankan agar Indonesia lebih memprioritaskan jalur multilateral COVAX untuk mendapatkan vaksin, terlebih saat ribuan orang harus masuk ke rumah sakit sampai membuat fasilitas kesehatan ambruk. Organisasi itu juga menyoroti pentingnya tenaga kesehatan (nakes) untuk divaksinasi penuh.

Kementerian Kesehatan sendiri sempat mengakui sejumlah daerah masih belum mendapatkan pasokan vaksin yang mencukupi. Tantangannya, kata kementerian, bukan pada jumlah ketersediaan, melainkan distribusi.

Melalui keterangan pers, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan PT. Bio Farma harus mengolah bahan baku vaksin Sinovac terlebih dulu. Ini memakan waktu selama dua minggu. Lalu, dia mencontohkan donasi vaksin AstraZeneca dari Jepang harus mendapatkan pengawasan kualitas sebelum didistribusikan.

Berdasarkan rilis yang diterima VICE, hingga 11 Juli lalu, pemerintah Indonesia telah menyalurkan 70,4 juta dosis untuk vaksinasi gratis. Sedangkan hari ini, ada 1.408.000 dosis vaksin Sinopharm yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan rencananya dipakai dalam program Vaksin Gotong Royong.

“Vaksin [berbayar] tidak menggunakan vaksin bagian dari program pemerintah ataupun vaksin hibah dari negara-negara sahabat,” kata Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury dalam keterangan pers yang diterima VICE.

“Kita berharap bahwa program Vaksin Gotong Royong ini betul-betul berasal dari vaksin Sinopharm yang dibeli langsung untuk tujuan pelaksanaan Vaksin Gotong Royong.”

Karena kini ide vaksin berbayar individu dibatalkan, Seskab Pramono Anung menyatakan konsep vaksin gotong royong kembali seperti semula, yakni dilakukan melalui perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.

”Mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin Gotong Royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah,” tandas Pramono.



[ad_2]

Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

COVID-19

Protes Razia PPKM Membesar, Sampai Ada Promo Khusus Aparat Bayar Kopi Lebih Mahal

Protes Razia PPKM Membesar, Sampai Ada Promo Khusus Aparat Bayar Kopi Lebih Mahal

[ad_1]

Pengusaha

Petugas Satpol PP di Jakarta Timur memaksa pemilik warung pecel lele di Duren Sawit tutup lebih cepat selama pandemi. Foto oleh  Dasril Roszandi/NurPhoto via Getty Images

Hampir dua minggu berjalan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, laporan aparat yang dianggap asal-asalan merazia lapak pengusaha kecil bertebaran di lini masa media sosial. Ini terkait aturan usaha makanan yang hanya boleh buka sampai pukul 20.00, dan tidak boleh melayani makan di tempat. Sejumlah pelaku usaha makanan mengaku tetap kena semprot, bahkan sampai mengalami penyitaan aset, meski sudah menuruti aturan.

Di Bandung, Jawa Barat, misalnya, muncul laporan Satpol PP merazia dua kursi plastik milik pedagang siomay bernama Nana. Aparat menilai kursi itu adalah tanda lapak siomay Nana membolehkan pembeli makan di tempat. Mau kursi kembali? Harus menebus Rp100 ribu.

“Sebelum memutuskan menyita kursi, aparat lebih memilih tabung gas. Tapi, ditolak keras [oleh pedagang] karena memang digunakan untuk memanaskan barang dagangan,” kata Novrianto, pembeli siomay yang jadi saksi mata kejadian, saat dihubungi VICE.

Menurut cerita Novrianto, kursi plastik itu disediakan untuk pembeli yang sedang menunggu makanan mereka dibungkus.

“Awalnya sebelum PPKM, pedagang memang menyediakan kursi dengan jumlah yang banyak, sekitar lima kursi lah untuk makan di tempat. Tapi, semenjak kena razia pertama pas awal PPKM [darurat], dia mengurangi jadi dua kursi untuk pembeli yang bawa pulang. Ketika kejadian, saya enggak melihat ada yang sedang makan di tempat, tapi karena melihat ada dua kursi jadi aparat menganggap pedagang menyediakan makan di tempat,” tambah Novrianto.

Masih di Bandung, pedagang lontong padang bernama Jefri Naldi mengaku dibentak polisi karena melihat ada satu kursi di lapaknya, di kawasan Tamansari. Padahal satu kursi itu untuk dirinya sendiri kala menunggu pembeli dan kadang dipakai pembeli yang beli bungkus.

“Yang ngebentak saya polisi. Saya tidak sempat menjelaskan apa-apa. Tahu sendiri gimana keadaannya di lapangan, [mereka] ramean gitu. [Saya] langsung tersentak tiba-tiba dibentak,” keluh Jefri kepada VICE.

Setelah para polisi pergi, Jefri kembali memasang kursi karena mustahil ia terus berdiri sejak jualan dari jam enam pagi sampai jam satu siang. “Cuma jika nanti dibentak lagi, dan kondisi saya siap, saya akan adu argumen,” jelas pria 33 tahun tersebut.

Pindah ke Semarang, Jawa Tengah, akun Twitter @adistyaratu melaporkan bahwa usaha orang tuanya dirazia Satpol PP setempat, juga dengan alasan membolehkan pembeli makan di tempat. Pemilik merasa telah mematuhi prasyarat bisnis selama PPKM Darurat. Selain tidak melayani makan di tempat, ia juga bingung karena saat dirazia kondisi warung sedang sepi.

Berbagai kasus dan protes terhadap kebijakan polisi atau Satpol PP, pelan-pelan membesar menjadi sinisme terhadap pemerintah. Timbul perbincangan netizen soal betapa enaknya menjadi pegawai pemerintah yang gajinya tidak terganggu selama PPKM Darurat, sehingga dianggap abai pada pergulatan pelaku wirausaha skala kecil-menengah yang bergantung pada pemasukan harian.

Kesenjangan ini yang mendorong Cahya Sinda, pemilik usaha kafe Atitud Coffee di Kota Malang, Jawa Timur, membuat protes unik. Pengusaha 24 tahun tersebut menggelar program “Big Promo” bayar tiga kali lipat harga normal khusus bagi aparat dan pegawai pemerintahan yang belanja di kafenya. Alasan Cahya, program sebagai “bentuk implementasi bantuan sosial untuk pelaku usaha kecil dan menengah.”

Saat diwawancarai VICE, Cahya menjelaskan maksudnya membuat promo itu. “Kedai kopi kami baru buka tanggal 28 Juni [2021] karena dulu Kementerian [Pendidikan] bilang Juli semua aktivitas pendidikan kembali normal tanpa tawar-menawar. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, munculah PPKM Darurat dan semua rencana jadi berantakan. Jadi bikin diskon tiga kali lipat untuk pemasaran semuanya, selain bentuk protes,” ujarnya kepada VICE.

Saat ditanya mengapa aparat dan pegawai pemerintahan yang dipilih, Cahya mengaku itu sebagai sampel saja. “Orang tua saya PNS, kakak saya petugas kesehatan. Mereka saya jadikan sampel kelompok yang punya penghasilan tetap sehingga punya peluang nyata memberikan bansos. Sebagai pelaku bisnis UKM saya merasa keberatan sama PPKM ini. Pemasukan, tanggungan, dan pengeluaran, semuanya tidak masuk akal dan tidak mungkin terbayar. Peluang bangkrut sangat besar padahal baru buka.”

Pertanyaan besarnya justru di teknis pelaksanaan “Big Promo” ini. Apakah setiap pembeli yang datang akan ditanyain pekerjaannya masing-masing? Kalau ojek on line, apakah sang sopir harus nanya dulu profesi pemesannya?

“Jangan ditanya, yang beli aja enggak ada. Paling yang datang karyawan sendiri, sama pemilik ruko yang saya sewa,” ujar Cahya masygul.

Banyak pihak menilai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sekarang PPKM dipakai pemerintah untuk mengelak dari opsi karantina wilayah yang diamanatkan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi dan/atau terkontaminasi penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Mekanisme ini berbeda dari PSBB, yang sama-sama diamanatkan UU tersebut, yang hanya membatasi kegiatan.

Menurut Pasal 53 beleid tersebut, karantina wilayah dapat dilakukan ketika terjadi kedaruratan kesehatan dan yang berhak memutuskan hanya pemerintah pusat. Lalu diatur dalam Pasal 55 bahwa ketika karantina wilayah diberlakukan, pemerintah pusat wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak.

Kewajiban membiayai hidup penduduk ini yang diduga membuat Presiden Joko Widodo selalu menghindar memberlakukan karantina wilayah, kadang juga disebut kuncitara. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi berulang kali menegaskan tak akan ada karantina wilayah, tapi tak menyebut alasan eksplisit.

“Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak memilih jalan itu [karantina wilayah],” ujar Jokowi pada 24 Maret 2020, dilansir Kompas.

Kuncitara itu apa sih? Orang enggak boleh keluar rumah, transportasi harus semua berhenti, baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda mobil, kereta api, pesawat, berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Kan kita tidak mengambil jalan yang itu,” ulang presiden pada 1 April 2020.

Menurut sumber anonim Waktu, sebetulnya ada desakan dari pemerintah daerah agar karantina wilayah diberlakukan. Salah satunya dari Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang ingin Provinsi D.I. Yogyakarta dikarantina. Menurut sumber Waktu, usul itu ditolak karena dikhawatirkan mengganggu target pertumbuhan ekonomi.

Masih untuk Waktu, Juni lalu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa biaya untuk mengadakan karantina wilayah sangat mahal. Ia menjelaskan, karena pandemi dan PSBB saja, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 minus 5,32 persen.

Gantinya, seperti yang sudah disaksikan saat ini, pemerintah memilih meluncurkan aturan dengan bermacam nama, mulai dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat. Modifikasi aturan tersebut lah, dan implementasinya di lapangan yang seakan tidak jelas, yang akhirnya membuat pengusaha mengeluh, lantaran bingung mencari nafkah selama masa pembatasan.



[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading

Asia

Hak Pembantu Sering Diabaikan Saat Pandemi

Hak Pembantu Sering Diabaikan Saat Pandemi

[ad_1]

Hak kesehatan Pekerja rumah tangga di Indonesia terabaikan selama pandemi Covid-19

Asisten rumah tangga membersihkan jendela apartemen di Jakarta pada 22 Januari 2012. Foto: Romeo Gacad/AFP via Getty Images

Mama mengabariku kalau nenek sedang sakit, gejalanya sekilas lebih mirip pneumonia, tapi tak ada jaminan itu bukan Covid-19. “Nenek batuk darah,” kata ibu dari kampung halamannya di Kota Medan. Orang tuaku pindah ke Ibu Kota Sumatra Utara itu setelah pensiun.

Kesehatan ‘ah ma’, panggilan keluargaku buat nenek, semakin memburuk setahun terakhir. Terutama setelah beliau didiagnosis mengidap demensia. Pertama, nenek kehilangan fungsi motorik dan limbiknya. Lalu setelah itu, nenek mulai hilang ingatan dan mudah tersesat. Nenek sering jatuh dan membenturkan kepala ke tembok hingga berdarah. Rambutnya kian hari kian menipis. Nenek tidak mau makan dan tidak kuat menahan masalah pencernaan dan sakit fisik yang dideritanya.

“Kena Covid kali?” jawabku yang bimbang harus bagaimana. Aku merasa bersalah tidak bisa banyak membantu, tapi juga berharap ah ma bisa segera terbebas dari kabar buruk ini.

Keluargaku bingung nenek positif Covid-19 atau tidak. Rumah sakit di seluruh Kota Medan sedang tidak bisa menerima nenek, karena kapasitas penuh. Mama bilang paman dan bibi yang tinggal bersama ah ma sudah keluar dari rumah untuk jaga-jaga. Akan tetapi pembantu keluarga, Atun, harus tetap menemani nenek. Atun, yang namanya kuubah untuk menjaga privasi, merantau dari Kabupaten Malang, 2.000 kilometer jauhnya dari rumah nenek. Dia dua tahun terakhir bekerja untuk keluargaku, kelas menengah dari latar etnis Tionghoa.

Aku langsung membatin: Bibi dan anak-anaknya harus melindungi kesehatan mereka sendiri karena risiko pandemi, tapi kenapa Atun tidak dapat kesempatan yang sama? Aku syok mendengarnya, tapi tidak terlalu kaget juga. Sama seperti kebanyakan orang Asia dari generasi lebih tua, mama masih memegang bias terhadap ras dan kelas sosial tertentu. Dan layaknya anak muda Asia lainnya, aku tahu cara keluarga mamaku memperlakukan Atun salah, tapi tidak cukup berani menyanggahnya.

Mamaku sedang tidak baik-baik saja dan keluarga besar kami diliputi kesedihan yang teramat dalam akibat kondisi ah ma. Semuanya memang serba sulit. Kondisi keuangan keluarga sedang suram, semua rumah sakit penuh, dan pandemi tak kunjung berakhir. Mendengar ucapan mama soal nasib pembantu kami sebetulnya menguji batas kesabaranku, tapi aku tak yakin ada jawaban yang tepat.

Aku akhirnya tetap menyuarakan pikiranku, meski rasanya seperti anak yang tidak berbakti.

“Atun memang cuma pembantu, tapi dia juga manusia,” kataku, tidak bisa menyembunyikan amarah.

Aku meminta mama agar Atun setidaknya divaksin lengkap dan diberi APD. Dia juga berhak memilih mau tinggal bersama ah ma atau tidak. Atun harus mendapat upah lebih tinggi kalau setuju merawat nenek, dan jangan dipecat kalau menolak.

Ibu langsung mencak-mencak.

Anak macam apa kamu ini? Memangnya sudah bisa kasih apa ke orang tua yang telah membesarkanmu, kok berani mengkritik seperti itu? Memangnya kamu tahu apa sampai bisa menggurui keluarga? Untuk apa kamu peduli sama pembantu? Memangnya kamu pernah diminta atau ikut mengurus nenek?

Aku dianggap mama cuma peduli sama diri sendiri, dan pikiranku terlalu kebarat-baratan karena kuliah di luar negeri. Aku dianggap anak durhaka yang pantas masuk neraka.

Mendadak jadi aku yang salah. Orang tua melahirkanku ke dunia ini, dan mereka merasa selalu benar. Aku kehabisan akal harus bagaimana lagi. Aku memang merasa bersalah menentang omongan mereka, tapi aku juga tidak enak hati kalau diam saja.

Satu yang pasti, tentunya bukan hanya aku yang mengalami konflik batin ini.

Pandemi Covid-19 seharusnya semakin menyadarkan banyak orang betapa minimnya perlindungan dan pengakuan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Mereka sering kali dianggap rendah derajatnya oleh keluarga yang mempekerjakan. Berbagai laporan media mengungkapkan, PRT rentan terinfeksi virus Sars-CoV-2 karena mereka diminta mengerjakan hal-hal yang membahayakan kesehatan, seperti merawat lansia dan bepergian ke luar rumah, tanpa perlindungan tambahan atau asuransi kesehatan.

Beberapa PRT mengaku dipaksa membeli sendiri masker dan pensanitasi tangan dengan gaji yang terlampau kecil itu, karena tidak disediakan oleh majikan. Mereka juga terancam kehilangan pekerjaan kapan saja, terkadang tanpa pesangon. Berbagai permasalahan seperti ini sudah dialami para PRT, jauh sebelum pandemi.

Sayangnya, sistem pembantu rumah tangga di negara ini memang tidak pernah berubah drastis dari praktik kelam masa Hindia Belanda. Sejarah kemunculan pembantu rumah tangga sebagai profesi tersendiri di Indonesia, bertautan dengan gencarnya praktik perbudakan zaman kolonial sekitar tahun 1800-an.

Pada waktu itu, anak laki-laki kerap dipekerjakan sekaligus sebagai buruh (mengurus kebun majikan) serta babu untuk melayani kebutuhan rumah tangga orang Eropa, pengusaha Cina, hingga kalangan aristokrat Melayu dan Jawa. Istilah “Budak” berarti negatif, sehingga diganti menjadi “pembantu” setelah Indonesia merdeka. Pembantu jelas bukan budak karena dibayar untuk jasanya, tapi sebagian besar beban kerja, dan cara mereka diperlakukan, tetap mirip babu.

Pembantu rumah tangga biasanya datang dari desa dengan latar belakang pendidikan, sumber daya dan kesempatan kerja yang terbatas. Mereka kerap dipekerjakan penuh waktu dan akhirnya ikut tinggal di rumah majikan. Mereka mengerjakan seluruh urusan rumah tangga, dari mencuci pakaian, menyapu lantai, hingga mengurus anak majikan.

Jam kerja pembantu sangat tidak menentu. Mayoritas PRT lazimnya sudah sibuk bersih-bersih di saat majikan baru bangun tidur, dan baru bisa merampungkan pekerjaan di malam hari. Tidur menjadi satu-satunya waktu untuk mereka beristirahat. Meski tanggung jawab PRT sangat besar, upah yang diterima hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hari libur sama sekali.

Ada yang berpendapat bekerja sebagai pembantu di kota besar lebih baik daripada mengais rezeki di desa. Walaupun begitu, nasib PRT yang bermigrasi ke kota besar tak serta-merta menjadi lebih baik setelahnya. Rerata gaji “layak” PRT di Indonesia berkisar di angka Rp2 juta hingga Rp3 jutaan per bulan, masih di bawah UMR banyak wilayah. Survei Badan Pusat Statistik pada Februari 2020, menyebut daya beli riil pembantu rumah tangga yang bisa disisihkan dari gajinya, secara rata-rata per bulan hanya Rp420 ribu.

Beban kerja mereka jelas tidak mudah, tapi kenapa profesi ini masih sangat disepelekan?

Aku melewati masa kanak-kanak dengan bantuan si Mbak (bukan Atun) di Jakarta, seperti keluarga kelas menengah lainnya. Banyak keluarga yang punya PRT, sehingga aku tidak terlalu menghiraukan praktik ini. Aku baru menyadari ada yang bermasalah dari profesi pembantu di Indonesia setelah pindah ke Amerika Serikat untuk kuliah. Di sana, hanya konglomerat yang mampu mempekerjakan PRT.

Aku menggosok kamar mandi asrama untuk mendapatkan pemasukan tambahan selama kuliah. Suatu hari, ketika aku menahan napas sambil mengikis kotoran di toilet, aku tersadar pembantu di rumah bekerja keras seperti ini setiap hari dengan upah yang lebih kecil daripada penghasilanku kerja sambilan.

Sementara aku bisa membagi waktu antara kerja sambilan, bersenang-senang, sambil menyeselesaikan kuliah, sebagian besar pekerja rumah tangga di Indonesia—dan banyak negara Asia lain—tidak dapat melakukan hal yang sama. Sebab batas antara pekerjaan dan rumah sangat kabur bagi mereka. Setiap pembantu pasti memiliki impian dan jati diri mereka sendiri, tapi kita hanya memandang mereka sebagai pembantu. Seakan identitas mereka sebagai pembantu sudah final sebagai manusia dewasa. Masalah ini masih menjadi momok di Indonesia dan negara-negara lain dengan ketimpangan ekonomi mencolok, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan hak-hak buruh yang terbatas.

Si Mbak sudah bekerja di rumahku sejak umurnya baru 18 dan tinggal bersama kami sampai berusia 40-an. Mbak selalu ada untukku. Dia yang menyuapiku makanan, memakaikan baju, menjemputku sepulang sekolah, menyisirkan rambut, bahkan mendengarkan segala curhatanku semasa remaja. Dia tidak bisa bersikap santai, walaupun telah bekerja puluhan tahun untuk keluargaku. Saat menonton TV, aku duduk di sofa, sedangkan Mbak “harus” duduk di lantai. Tak lama kemudian dia biasanya pergi untuk mengerjakan hal lain.

Mbak sering memuji penampilanku setiap pulang ke Indonesia untuk liburan. Dia bilang aku makin langsing dan tinggi, kulitku juga bagus—sementara dia merendahkan dirinya sendiri, dengan bilang tidak ada orang yang mau dengannya karena dia sudah tua dan gemuk.

Orang tuaku menjual rumah di Jakarta sebelum balik ke kampung halaman. PRT kami diberhentikan dari pekerjaannya dan diberi uang pesangon. Ibu bilang si mbak bisa membeli sejumlah properti di desanya untuk membantu keluarga, setelah bertahun-tahun bekerja untuk kami. Kepergian Mbak sangat menyedihkan. Aku harap kelak bisa memberinya kompensasi lebih karena keberadaannya sebagai pembantu sangat penting di rumah kami.

Sejujurnya, orang tuaku menggaji pembantu dengan layak. Ibu sering membanggakan kemurahan hatinya karena suka memberi hadiah dan bonus kepada ART. Ayah ibu juga tidak pernah memperlakukan pembantu dengan kasar. Tapi semua itu hanya kedok, setelah kupikirkan ulang.

Seolah-olah memperlakukan pekerja secara wajar patut dipuji. Mereka menyebut diri sendiri majikan yang baik, tapi wujud asli ortuku sendiri muncul ketika berurusan dengan urusan hidup dan mati. Contohnya adalah Atun yang mereka paksa menemani nenek. Terpampang jelas bahwa orang tua, dan keluarga besarku, menganggap enteng nyawa Atun. Seakan kesehatan Atun tidak sepenting kesehatan tante, sepupu, atau nenek.

Selama pandemi, kita sering menyaksikan banya keluarga menyuruh pembantu mereka belanja ke pasar yang ramai atau mengambil paket langsung dari kurir, acap kali tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan atau memberi perlindungan yang lebih baik. Aku tidak yakin mayoritas keluarga kelas menengah terlampau peduli pada situasi kesehatan para pembantunya.

Sekarang aku menetap di Singapura dan tidak punya PRT, tapi pengalaman bertengkar dengan ortu membuka mataku terhadap perlakuan yang tidak adil di banyak rumah tangga Asia, tidak cuma Indonesia. Aku sejak dulu sering mengkritik teman yang mengejek atau merendahkah kebiasaan pembantu keluarga mereka.

Karena itu jugalah aku memprotes keputusan mamaku kali ini. Mengubah pola pikir orang memang sulit, tapi aku optimis suatu saat mereka bersedia mendengarkanku, lalu memperlakukan pembantu secara lebih manusiawi.

Jangan lupa baca tulisan-tulisan Alice di blog pribadinya dan ikuti kesehariannya di Instagram.



[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading

Bandung

Karut Marut Pemakaman Korban Covid-19 di TPU Bandung, Diwarnai Pungli dan Diskriminasi

Karut Marut Pemakaman Korban Covid-19 di TPU Bandung, Diwarnai Pungli dan Diskriminasi

[ad_1]

Dugaan pungli bernuansa SARA dialami keluarga jenazah pasien Covid-19 di TPU Cikadut Bandung

Proses pemakaman jenazah pasien Covid-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung, pada 19 Juni 2021. Foto oleh Adi Marsiela/Anadolu Agency via Getty Images

Seorang warga Bandung berinisial YT menjadi korban dugaan pungutan liar (pungli) ketika memakamkan ayahnya yang meninggal karena Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut, Kota Bandung, pekan lalu (6/7). YT mengaku didatangi petugas pemakaman berinisial R saat sedang mengantre untuk mengurus proses pemakaman di TPU. R kemudian meminta dana Rp4 juta sebagai ongkos, yang menurut cerita YT, dengan dalih penguburan korban Covid-19 yang bukan beragama Islam tidak ditanggung pemerintah.

Karena harus buru-buru mengubur sang ayah, YT menawar harga yang diminta. R kemudian sepakat menerima pembayaran Rp2,8 juta. Uang itu untuk membayar daya gali kubur Rp1,5 juta, daya angkut jenazah Rp1 juta, dan nisan silang Rp300 ribu.

“Karena waktu sudah semakin mendesak, saya minta keringanan sama beliau, alasannya saya sampaikan kepada Pak R, ‘Pak, kiranya punya hati sama saya, Pak, karena saya tidak menginginkan papa saya meninggal karena Covid-19. Apalagi sekarang ada PPKM Darurat sehingga pendapatan kami berkurang serta biaya hidup tinggi,” kata YT kepada Detik.

YT mencurigai permintaan biaya itu sebagai pungli karena melihat seorang perempuan berjilbab juga ditarik bayaran. “Sebetulnya itu ada dua orang [petugas], R sama satu lagi temannya. Saya lihat yang [keluarga] muslim juga dimintai. Ada muslim pakai jilbab ngasih Rp100 ribu sama R dimaki, ‘cukup apa Rp100 ribu,’” terang YT saat dikonfirmasi Merdeka.

Pengakuan YT ini membesar di medsos, dan langsung direspons pemerintah lokal. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana meminta maaf secara terbuka atas peristiwa ini, sembari menjanjikan investigasi.

Federasi Gereja-Gereja di Indonesia mengecam pungli bernuansa SARA ini. Pemerintah Kota Bandung segera bertindak dengan memecat tersangka R yang merupakan pekerja harian lepas (PHL) kamar jenazah di TPU Cikadut sejak Februari 2021.

Menurut aturan, pemakaman korban Covid-19 di TPU Cikadut gratis dan tidak dibatasi untuk pemeluk agama tertentu. Ridwan Kamil menegaskan fasilitas lain seperti ambulans juga tak ditarik biaya. “Mulai dari ambulans, mengangkut peti, dan lainnya itu adalah gratis untuk mereka yang sedang berduka,” ujarnya, dilansir Merdeka.

Namun, Polrestabes Bandung yang memeriksa perkara ini menyebut tak ada unsur pungutan liar dalam kasus YT. Alasannya, karena keluarga sendiri yang bersepakat dengan petugas untuk membayar sejumlah biaya.

Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya menjelaskan, di malam hari kejadian, situasi TPU kekurangan pekerja, sementara masih banyak jenazah yang harus dimakamkan. Pekerja yang seharusnya ada 53 orang dibagi dalam dua sif, malam itu hanya tersisa 12 karena 10 awak lain terinfeksi Covid-19. Di saat yang sama, jumlah jenazah yang harus dimakamkan bisa mencapai 70.

“Akhirnya pakai [jasa] masyarakat. Kemudian terjadilah kesepakatan antara Bu YT dengan masyarakat sehingga mengeluarkan uang sebesar Rp2,8 juta akhirnya baru dikuburkan,” kata Ulung lewat konferensi pers, dilansir IDN Times. Ulung juga membantah bahwa petugas R terlibat. Kesepakatan itu murni dibuat YT dengan warga.

“Keesokan harinya viral, terjadi pungli di Pemakaman Cikadut dengan meminta uang Rp4 juta. Sudah kita konfirmasi, tidak ada Rp4 juta, tapi Rp2,8 juta. Itu pun hasil kesepakatan antara Saudara YT dengan masyarakat setempat,” terangnya, dikutip Beritasatu.

Meski menyebut tak ada pungli, Ulung mengabarkan uang Rp2,8 juta tersebut sudah dikembalikan R kepada korban YT bersamaan dengan kesepakatan damai. Pemkot, Dinas Penataan Ruang, dan kepolisian juga bersepakat akan menambah petugas pemakaman serta menempatkan aparat polisi, TNI, dan Dinas di TPU untuk mencegah aksi pungutan liar.

Kasus pungli di lokasi permakaman korban Covid-19 pernah pula terjadi di Medan, Sumatera Utara, pertengahan tahun lalu. Peziarah di TPU Simalingkar B melapor bahwa mereka dipaksa membayar parkir dan diwajibkan membeli alat pelindung diri sebelum masuk area kuburan. Camat setempat mengatakan pelakunya ada pemuda warga sekitar yang tak punya izin resmi.

Ngomong-ngomong, ini kali kedua muncul masalah pungli di TPU Cikadut. Namun, kejadian sebelumnya pada Januari 2021 beda cerita. Saat itu PHL pemikul jenazah yang mogok kerja sampai-sampai keluarga yang mau memakamkan harus mengusung sendiri jenazah kerabat mereka. Para pekerja mogok karena tersinggung dituduh Wali Kota Bandung Oded M. Danial melakukan pungli.

“Setahu saya, yang namanya pungli itu seperti meminta uang tanpa pekerjaan, itu pungli. Namun, kami kan di sini keluar keringat. Kami bekerja, mengeluarkan jasa. Si ahli waris mungkin memberi dengan rasa ikhlas. Mungkin itu tidak bisa disebut pungli,” kata koordinator pemikul jenazah TPU Cikadut Fajar Ifana kepada iNews.

Alhasil definisi pungli menurut keluarga pasien meninggal, polisi, petugas TPU, sampai wali kota beda-beda. Halo, Pemkot Bandung, sudah waktunya nih membuat sosialisasi definisi pungli, sekalian sama ancaman pasalnya. Sambil menunggu ada langkah riil, warga yang pernah menghadapi pungli bisa lapor ke Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) lewat kontak ini.

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

close