Presiden-terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (18/12) meminta para anggota Kongres AS untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) sementara agar pemerintah mendapatkan dana untuk tetap beroperasi setelah Jumat (19/12) besok, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya penutupan sebagian operasi pemerintah.
Trump dan Wakil Presiden terpilih JD Vance meminta anggota Kongres untuk meloloskan RUU pengeluaran sementara yang berbeda dibanding yang diluncurkan pada Selasa (17/12), bebas dari apa yang mereka sebut sebagai “hadiah dari Partai Demokrat.” Trump juga meminta mereka untuk menggunakan RUU tersebut guna mengatasi pagu utang negara, menambah elemen kerumitan baru ke dalam proses tersebut.
Seruan tersebut dapat mempersulit upaya-upaya untuk mencegah penghentian sebagian operasi pemerintah – atau yang dikenal sebagai “government shutdown” – yang akan mengganggu segala hal, mulai dari perjalanan udara hingga penegakan hukum, beberapa hari sebelum liburan Natal 25 Desember. Kondisi tersebut akan menjadi penutupan pemerintah pertama sejak penutupan pemerintah yang berlangsung dari Desember 2018 hingga 2019, selama masa jabatan empat tahun pertama Trump di Gedung Putih.
Partai Demokrat saat ini menguasai Senat, dan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat masih berkuasa hingga Trump dilantik pada 20 Januari.
RUU saat ini akan mendanai lembaga-lembaga pemerintah pada tingkat saat ini, menyediakan dana sebesar US$100 miliar untuk bantuan bencana, dan US$10 miliar untuk bantuan pertanian. RUU tersebut juga mencakup berbagai ketentuan yang tidak terkait, seperti kenaikan gaji anggota parlemen dan tindakan keras terhadap biaya hotel yang tersembunyi.
Trump dan Vance mengatakan Kongres harus membatasi RUU itu pada pengeluaran sementara dan bantuan bencana saja – dan juga menaikkan pagu utang nasional – sebuah tugas yang menyakitkan secara politis, dan diperkirakan akan mencapai puncaknya tahun depan.
“Jika Demokrat tidak mau bekerja sama dalam pagu utang sekarang, apa yang membuat orang berpikir bahwa mereka akan melakukannya di bulan Juni saat masa pemerintahan kami?” kata mereka dalam pernyataan itu.
Langkah-langka Kongres selanjutnya masih belum jelas. Kesepakatan bipartisan akan diperlukan untuk meloloskan setiap RUU pengeluaran melalui DPR, di mana Partai Republik memiliki mayoritas tipis, dan Senat.
Langkah sementara ini diperlukan karena Kongres telah gagal meloloskan undang-undang pengeluaran reguler untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober. Ini tidak mencakup program-program tunjangan seperti Jaminan Sosial, yang berlanjut secara otomatis. [em/rs]
