Connect with us

INDONESIA

Survei SMRC: 59 Persen Warga Setuju Pembubaran FPI

Survei SMRC: 59 Persen Warga Setuju Pembubaran FPI


Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan sekitar 59 persen warga setuju dengan keputusan pemerintah yang membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI). Survei secara tatap muka pada 28 Februari sampai 5 Maret 2021 ini melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,07 persen.

Manajer program SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan, langkah pemerintah membubarkan FPI pada tahun lalu mendapat dukungan dari masyarakat. Pada temuan survei itu, Saidiman memaparkan terdapat 71 persen dari total responden mengetahui organisasi FPI. Dari jumlah yang tahu itu, 77 mengetahui bahwa FPI telah dilarang dan dibubarkan.

Manajer program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, saat merilis hasil survei terkait pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Selasa 6 April 2021. (Anugrah Andriansyah)

Manajer program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, saat merilis hasil survei terkait pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Selasa 6 April 2021. (Anugrah Andriansyah)

“Dan dari yang tahu FPI dibubarkan, itu 59 persen di antaranya atau 32 persen dari populasi (responden) setuju dengan pembubaran tersebut. Ada 35 persen atau 19 persen dari populasi yang tidak setuju,” kata Saidiman dalam paparan survei SMRC, Selasa (6/4).

Lanjutnya, kendati mayoritas warga menyatakan setuju dengan pembubaran FPI. Namun, tingkat dukungan masyarakat terhadap pembubaran FPI tidak sekuat saat pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam hasil survei itu menunjukkan ada 32 persen yang mengetahui HTI, dari yang tahu itu, sekitar 76 persen atau 24 persen dari jumlah responden tahu bahwa organisasi itu dilarang.

“Dari HTI yang dilarang itu ada 79 persen atau 19 persen dari jumlah populasi setuju pelarangan tersebut. Itu yang tidak setuju 13 persen atau 3 persen dari populasi,” sebut Saidiman.

Masih kata Saidiman, setuju atau tidaknya para responden terhadap pembubaran FPI dan HTI juga terkait dengan penilaian atas kinerja pemerintah serta evaluasi pada kondisi ekonomi politik.

“Warga yang kurang atau tidak puas dengan kinerja presiden serta menilai kondisi politik, ekonomi, keamanan, penegakan hukum sekarang dalam keadaan buruk itu juga cenderung lebih positif pada HTI dan FPI, dibanding yang menilai sebaliknya,” ungkapnya.

Masyarakat Mulai Paham Langkah Pemerintah

Menanggapi hasil survei itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif menilai masyarakat mulai sadar tentang betapa pentingnya langkah-langkah pemerintah dalam menangani sejumlah organisasi yang dianggap radikal.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, dalam acara rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Selasa 6 April 2021. (Foto:VOA/Anugrah Andriansyah)

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, dalam acara rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Selasa 6 April 2021. (Foto:VOA/Anugrah Andriansyah)

“Lama-kelamaan sepak terjang organisasi FPI dan HTI sebenarnya sudah mulai tergeser menjadi organisasi yang dianggap sebagai faktor pengganggu stabilitas sosial dan keamanan. Itu berarti bahwa persepsi publik yang setuju pembubaran FPI dan HTI itu benar-benar didasarkan pada pengetahuan mereka yang mendalam tentang terjang organisasi itu,” kata Ali.

Menurutnya, hasil survei terhadap FPI dan HTI yang telah dibubarkan itu memberi gambaran bahwa organisasi sosial berbasis Islam yang selama ini dianggap sebagai ujung tombak kepentingan umat Muslim saat ini mulai terkelupas aspek ideologinya.

“Mulai terjadi kesadaran publik bahwa FPI sebenarnya tidak sepenuhnya membela Islam saja. Tapi juga membela kepentingan-kepentingan politis,” ujar Ali.

Seperti diketahui, pemerintah telah membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan kepala lembaga pada Rabu, 30 Desember 2020. Usai diumumkannya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi. Sedangkan, status badan hukum organisasi HTI pada 19 Juli 2017, resmi dicabut pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. [aa/em]



Source link

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

Pemerintah Papua mengupayakan penangkapan pembunuh dua guru

Pemerintah Papua mengupayakan penangkapan pembunuh dua guru


Apa yang mereka lakukan itu biadab

Jayapura, Papua (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua meminta aparat keamanan melacak dan menindak pelaku kejahatan bersenjata Papua yang menembak mati dua guru pekan lalu.

“Yang mereka lakukan itu biadab,” kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, Senin.

Penembakan maut yang dilakukan oleh para penjahat bersenjata di Desa Julukoma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak, dalam keadaan apapun tidak bisa dibenarkan, tegas Tinal.

Tinal mencontohkan, guru membawa dampak positif bagi anak-anak Papua, sehingga penembakan maut kedua guru itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

Beberapa penjahat Papua bersenjata melepaskan tembakan ke sebuah kios di Desa Julukoma pada Kamis (8 April) sekitar pukul 09.30 waktu setempat.

Insiden penembakan tersebut mengakibatkan kematian seorang guru sekolah dasar negeri Beoga, Oktovianus Rayo.

Setelah membunuh Rayo, para penyerang bersenjata melanjutkan aksi terornya dengan membakar tiga ruang kelas di SMA Negeri Beoga.

Pada Jumat (9/4), penjahat Papua bersenjata itu kembali menyerang guru lainnya, Yonatan Randen. Guru SMP ini ditembak di dadanya.

Beberapa penduduk desa berusaha menyelamatkan nyawa Randen dengan memindahkannya ke pusat kesehatan umum Beoga, tetapi dia meninggal.

Para penjahat bersenjata Papua terus menghalangi upaya pemerintah daerah untuk mengangkut peti mati guru yang dibunuh ke Timika di Kabupaten Mimika pada hari Jumat.

Penjahat bersenjata terkenal, yang tetap tinggal di area Bandara Beoga, mengizinkan pesawat yang membawa peti mati untuk terbang pada Sabtu (10 April) setelah menerima uang tebusan.

Pada Minggu malam (11 April), para penjahat bersenjata kembali melakukan kampanye kekerasan dengan membakar sembilan ruang kelas di SMP Negeri Beoga.

Menanggapi penganiayaan maut kedua guru itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menyebut para penjahat Papua bersenjata itu adalah teroris.

“Hampir setiap tahun kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi teror terhadap warga sipil di Papua,” kata Syamsuddin dalam keterangannya.

Namun, aparat keamanan Indonesia yang ditempatkan di provinsi tersebut masih lamban dalam melacak dan menindak para pelaku aksi teror tersebut.

Serangan mematikan para penjahat bersenjata terhadap guru yang bernasib malang itu memang tindakan terorisme, katanya, menambahkan bahwa dia menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kematian mereka.

Personel TNI dan Polri yang ditempatkan harus mampu menciptakan rasa aman dan menghilangkan ketakutan akan aksi teror para penjahat bersenjata dari benak masyarakat luas.

“Untuk itu, dengan jumlah personel yang memadai, TNI dan Polri harus terus mengamankan seluruh kawasan permukiman. Jangan sampai warga sipil kembali menjadi korban,” tandasnya.

Syamsuddin juga mengimbau semua pihak terkait di tanah air untuk mencari solusi yang komprehensif atas masalah Papua, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perdamaian dan kesejahteraan yang langgeng.

Berita Terkait: Penjahat bersenjata Papua membakar helikopter sipil di Bandara Ilaga

Berita Terkait: Pembunuhan dua guru Papua tidak manusiawi: pembela hak asasi manusia

Menutup
DIEDIT OLEH INE

Continue Reading

INDONESIA

Indonesia mengharapkan turis domestik untuk kebangkitan pariwisata pada tahun 2021

Indonesia mengharapkan turis domestik untuk kebangkitan pariwisata pada tahun 2021


Jakarta (ANTARA) – Pemerintah optimistis ekowisata menjadi salah satu pendorong penerapan ekonomi hijau secara komprehensif untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia. Ekowisata dapat diartikan sebagai pariwisata yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan menopang kesejahteraan masyarakat setempat. Manfaatnya terdiri dari mempromosikan kesadaran lingkungan, menawarkan manfaat finansial langsung untuk konservasi, dan memberi manfaat finansial serta memberdayakan masyarakat lokal.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menegaskan, pengelolaan kawasan wisata alam dapat mendatangkan devisa bagi daerah dan masyarakat selain menciptakan lapangan kerja dengan tidak melakukan tindakan merusak dan eksploitasi.

Jawa Barat memiliki beberapa destinasi ekowisata, seperti Taman Nasional Gede Pangrango yang dapat mendongkrak aktivitas ekonomi masyarakat, dan jembatan gantung Situgunung yang menjadi objek wisata populer.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian LHK telah membuka kembali Gunung Rinjani di Pulau Lombok dan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat untuk pendaki dan wisatawan sejak 1 April 2021.

Kegiatan wisata pendakian di kedua lokasi tersebut sebelumnya telah ditutup sejak 1 Januari 2021, akibat cuaca pegunungan yang tidak bersahabat yang membahayakan nyawa manusia.

“Kegiatan pendakian di Gunung Rinjani masih dibatasi kuota maksimal 50 persen dari kapasitas normalnya, dan lama tinggal pendaki hanya tiga hari dua malam,” Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dedy Asriady berkomentar.

Wisatawan yang ingin melakukan aktivitas pendakian diharuskan memesan tiket pendakian melalui aplikasi e-Rinjani yang dapat diunduh melalui Playstore.

Petugas TNGR juga memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat pada wisatawan, langsung dari pintu masuk, di lokasi wisata dan saat meninggalkan kawasan taman nasional.

Selain itu, tiga zona hijau COVID-19 di Bali rencananya akan dibuka mulai Juli tahun ini di tengah penurunan jumlah kasus penyakit virus korona harian di Indonesia dan kampanye vaksinasi massal secara nasional.

“Saya melihat di Provinsi Bali kami ingin berkonsentrasi pada tiga zona hijau yang ditetapkan, yakni Ubud, Sanur, dan Nusa Dua. Kami optimis ini menjadi zona hijau, kawasan hijau yang bisa kami buka sepenuhnya untuk wisatawan,” Presiden Joko Kata Widodo saat menyaksikan kampanye vaksinasi massal di Puri Saren Agung, Kabupaten Gianyar, Bali, belum lama ini.

Ubud terletak di Kabupaten Gianyar, Sanur terletak di Kota Denpasar, dan Nusa Dua terletak di Kabupaten Badung. Otoritas Bali telah memberikan vaksin COVID-19 untuk pekerja pariwisata, tokoh agama Bali, dan perwakilan budaya dan pemuda, antara lain.

“Sehingga nantinya mereka (wisatawan) akan merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Bali. Dengan fokus kita pada ketiga zona tersebut, maka kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai,” tegasnya.

Berita Terkait: Perekonomian Indonesia mendapatkan dorongan yang signifikan dari industri kuliner

Berita Terkait: Menteri memproyeksikan masuknya pengunjung di tujuan wisata

Berita Terkait: Indonesia, Singapura menyelidiki kemungkinan pembukaan akses pariwisata

Continue Reading

INDONESIA

Peta jalan kesiapan pemerintah untuk Making Indonesia 4.0: Presiden

Peta jalan kesiapan pemerintah untuk Making Indonesia 4.0: Presiden


Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah menyiapkan roadmap implementasi Making Indonesia 4.0, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) sembari mengajak Jerman bermitra dengan Indonesia untuk mewujudkan transformasi digital di Tanah Air.

“Saya ingin mengajak Jerman untuk menjalin kerjasama dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia sedang mempersiapkan roadmap implementasi Making Indonesia 4.0,” kata Presiden dalam sambutan pembukaannya di pameran Hannover Messe 2021 yang disampaikan secara online dari The State. Istana di sini pada hari Senin.

Dia diapit Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Ada tiga hal pokok. Pertama, di era industri 4.0, penguatan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan,” kata Presiden.

Indonesia juga memiliki bonus demografis, ujarnya.

“Pada 2030 nanti, jumlah usia produktif (WNI) di Indonesia akan berlipat ganda. Tantangannya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan, tantangan big data, artificial intelligence, internet of things,” tandasnya.

Ia yakin Jerman dapat mendukung penguatan sumber daya manusia Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi dan penguatan perguruan tinggi berbasis riset dan teknologi.

Kedua, menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi Industri 4.0. Perbaikan iklim investasi membutuhkan reformasi struktural, salah satunya pengesahan UU Cipta Karya, ”imbuhnya.

Berita Terkait: Hannover Messe akan menampilkan Making Indonesia 4.0: Minister

Berita Terkait: Jokowi dan Merkel akan bersama-sama membuka Hannover Messe 2021 Digital Edition

UU Cipta Kerja akan mempermudah izin usaha untuk diperoleh, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif, ucapnya.

“UU Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi ekonomi digital. UU Cipta Kerja akan mendukung perkembangan Industri 4.0,” kata Presiden.

Ketiga adalah investasi dalam pembangunan hijau, katanya.

“Pandemi ini menjadi momentum untuk mendorong pembangunan hijau. Menurut WEF (World Economy Forum), potensi ekonomi hijau atau pembangunan hijau sangat besar – peluang bisnis mencapai US $ 10,1 triliun dan (ada) peluang 395 juta lapangan kerja baru. pada tahun 2030, “katanya.

Menurut Presiden Widodo, Indonesia telah melakukan beberapa terobosan dalam pengembangan industri hijau, di antaranya mendapatkan biodiesel dari kelapa sawit dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap untuk rumah tangga.

“Proyek ini tidak hanya akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca,” ucapnya.

Sebagai produsen nikel terbesar dunia, Indonesia juga sedang mengembangkan bijih nikel untuk diolah menjadi baterai lithium, komponen utama baterai ponsel dan mobil listrik, tambahnya.

“Kemitraan Indonesia dan Jerman untuk pembangunan hijau masa depan merupakan salah satu prioritas. Saya mengapresiasi German Green Infrastructure Initiative senilai 2,5 miliar euro. Program ini diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia,” tandasnya.

Dia mengatakan dia berharap Jerman akan keluar dari krisis, pulih, dan tumbuh lebih kuat.

“Saya yakin Indonesia dan Jerman bisa bermitra untuk keluar dari pandemi ini sebagai pemenang,” tandasnya. (INE)

Berita Terkait: Hannover Messe membuka perspektif global terhadap Indonesia ‘: Minister

Berita Terkait: Hannover Messe untuk menampilkan potensi industri Indonesia

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close