Connect with us

NASIONAL

Sepak Terjang Komite Olimpiade Nasional Antarkan Indonesia Jadi Bagian Olimpiade Dunia

Sepak Terjang Komite Olimpiade Nasional Antarkan Indonesia Jadi Bagian Olimpiade Dunia

[ad_1]

Logo Olimpiade © Chay_Tee/Shutterstock


Euforia Olimpiade Musim Panas 2020 atau yang saat ini lebih banyak disebut sebagai Olimpiade Tokyo kian terasa di Indonesia, tentu hal ini semakin ramai diperbincangkan bersamaan dengan harapan masyarakat akan tercapainya prestasi baru yang berhasil diraih oleh para kontingen tanah air.

Terlepas dari segala pemberitaan yang ada tentang Olimpiade Tokyo, tak dimungkiri jika keikutsertaan Tim Garuda dalam gelaran olahraga sejagat ini bisa terlaksana berkat keberadaan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), yang memegang peran tak kalah penting.

KOI memiliki andil yang erat kaitannya dalam berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Internasional, selaku penyelenggara dari Olimpiade Dunia bersamaan dengan Komite serupa yang beroperasi di setiap negara yang berpartisipasi.

Sekadar info, Komite Olimpiade Internasional (IOC) merupakan organisasi dunia yang didirikan pada tahun 1984 di Swiss dengan tujuan ingin menghidupkan kembali ajang olahraga terbesar di dunia.

Karenanya, tak heran jika organisasi serupa juga turut dimiliki oleh berbagai negara lain dengan prinsip dan cara kerja yang sama. Indonesia sendiri baru diterima menjadi anggota dan bagian dari IOC pada tahun 1952.

Mengenal 28 Atlet Terbaik Indonesia yang Bakal Berjuang di Olimpiade Tokyo 2020

Sejarah pembentukan KOI dan partisipasi perdana Indonesia dalam Olimpiade

info gambar

Logo Komite Olimpiade Indonesia | nocindonesia.id


Jauh sebelum KOI terbentuk dan ikut berpartisipasi dalam gelaran Olimpiade seperti saat ini, organisasi keolahragaan di tanah air baru terwujud lewat Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) pada September 1945.

PORI sendiri merupakan gabungan dari Gerakan Latihan Olahraga (GELORA) dengan pusat olahraga bentukan Jepang bernama Djawa Iku Kai, peleburan tersebut dilakukan sebagai bentuk semangat olahraga yang muncul ketika Proklamasi Kemerdekaan terjadi.

Setelah melalui proses yang panjang, PORI akhirnya diresmikan pada tahun 1947 oleh Presiden Soekarno. Di saat yang bersamaan, dibentuklah cikal bakal KOI yang kala itu masih memiliki nama Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI), menunjuk Sultan Hamengkubuwono IX sebagai ketua umum dan menetapkan Yogyakarta sebagai basis organisasi ini berada.

Pembentukan KORI dilakukan dengan mengemban tugas yang lebih spesifik yaitu secara khusus menangani bidang keolahragaan yang berkaitan dengan lingkup internasional dan olimpiade.

Kebetulan, saat itu berdekatan dengan momen Olimpiade tahun 1948 yang akan diselenggarakan di London, Indonesia memiliki keinginan untuk berpartisipasi mengirimkan jajaran atlet terbaiknya.

Catatan Prestasi Atlet Indonesia di Ajang Olimpiade
Surat yang dibuat Hamengkubuwono IX untuk IOC

info gambar

Surat yang dibuat Hamengkubuwono IX untuk IOC | nocindonesia.id


Berangkat dari tekad tersebut Hamengkubuwono IX langsung melakukan berbagai upaya, salah satunya melakukan kontak kepada IOC dengan mengirimkan surat resmi berbahasa Prancis yang menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan keanggotaan IOC.

Upaya ini dilakukan dengan sangat keras karena dianggap sebagai momen yang sangat penting, mengingat kala itu Olimpiade London 1948 akan menjadi olimpiade pertama yang diadakan kembali setelah Perang Dunia II.

Sayangnya, kondisi politik Indonesia yang saat itu masih dibayang-bayangi oleh pihak Belanda membuat situasi memburuk sehingga memutus komunikasi Indonesia dengan dunia internasional, sehingga debut Indonesia di olimpiade pada akhirnya ditunda. Di tahun tersebut, Indonesia harus berpuas diri dengan capaian penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) perdana yang berlangsung di Solo.

Pada tahun 1952 PON kedua digelar secara sukses di Jakarta, KORI yang saat itu akhirnya sudah berganti nama menjadi KOI termotivasi untuk kembali melakukan kontak dengan IOC sebagai upaya untuk bergabung di ajang olimpiade dunia.

Berbuah manis, Rektor IOC, Otto Mayer, menyampaikan tanggapannya atas surat yang diterima dan akhirnya pada 11 Maret 1952 KORI menjadi bagian dari IOC, hal tersebut sekaligus menandai momen pertama kali Indonesia ikut berpartisipasi pada gelaran Olimpiade Dunia yang berlangsung di Helsinki, Finlandia.

Pada momen perdana tersebut, tiga atlet dari tiga cabang olahraga berbeda membentuk kontingen olimpiade pertama yang dimiliki Indonesia, jajaran atlet tersebut diisi oleh Maram Sudarmodjo (atletik), Habib Suharko (renang), dan Thio Ging Hwie (angkat besi).

Tentu, keberhasilan Indonesia untuk ikut berpartisipasi di Olimpiade Dunia sudah menjadi pencapaian yang membanggakan kala itu, sehingga tak heran jika belum mampunya kontingen tanah air membawa pulang medali masih dipandang sebagai sesuatu yang wajar.

3 Agustus 1952 - Lifter Indonesia Thio Ging Hwie Unjuk Gigi di Olimpiade Helsinki

Jalan panjang perubahan KOI hingga saat ini

Pergantian Ketua KONI terakhir Erick Thohir

info gambar

Pergantian Ketua KONI terakhir Erick Thohir ke Raja Sapta Oktohari | nocindonesia.id


Tak selalu berada di posisi yang pasti, walau sudah menjadi bagian dari IOC, keberadaan KOI sendiri di Indonesia beberapa perubahan organisasi yang panjang.

Sepanjang tahun 1959-1961, pemerintah membentuk berbagai jenis organisasi olahraga lain di antaranya Dewan Asian Games Indonesia (DAGI) dengan maksud untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam penyelenggaraan Asian Games IV yang akan dilaksanakan pada tahun 1962, kala itu KOI ditunjuk sebagai badan pembantu DAGI dalam hubungan internasional.

Kemudian dibentuk juga Komite Gerakan Olahraga (KOGOR) yang bertujuan mempersiapkan pembentukan tim nasional Indonesia, dan top organisasi olahraga sebagai pelaksana teknis cabang olahraga yang bersangkutan.

Hingga pada tahun 1964, semua organisasi olahraga yang ada termasuk KOI, DAGI, dan KOGOR dilebur ke dalam organisasi olahraga bernama Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI).

Setahun setelahnya, diusulkan pergantian nama menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sebagai organisasi yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik. Kala itu Hamengkubuwono IX ditunjuk sebagai ketua umum KONI.

Semenjak tahun 1967, KONI diibaratkan sebagai organisasi olahraga yang memiliki peran ganda yang mengurusi persoalan olahraga di dalam negeri, namun di saat bersamaan juga bertanggung jawab dalam keberlangsungan olahraga tanah air secara internasional. Saat itu, IOC bahkan sudah menyatakan KONI sebagai Komite Olimpiade Nasional yang mewakili Indonesia.

Baru di tahun 2005, Pemerintah dan DPR akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 yang mengatur tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan kembali menjadikan KOI sebagai organisasi independen yang bertanggung jawab dalam persoalan keolahragaan Indonesia secara internasional dan kembali mengemban tugas dan fungsi yang diberikan oleh IOC.

Sejak tahun 2007 hingga saat ini, KOI baru mengalami 3 kali pergantian pemimpin yang dimulai dari Rita Subowo yang menjabat hingga tahun 2015, kemudian digantikan oleh Erick Thohir hingga tahun 2019 yang harus mundur karena menjabat sebagai Menteri BUMN dan digantikan oleh Raja Sapta Oktohari hingga saat ini.

Erick Thohir Terpilih Menjadi Anggota Komite Olimpiade Internasional

    ! function(f, b, e, v, n, t, s) 
        if (f.fbq) return;
        n = f.fbq = function() 
            n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments)
        ;
        if (!f._fbq) f._fbq = n;
        n.push = n;
        n.loaded = !0;
        n.version = '2.0';
        n.queue = [];
        t = b.createElement(e);
        t.async = !0;
        t.src = v;
        s = b.getElementsByTagName(e)[0];
        s.parentNode.insertBefore(t, s)
    (window, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
    fbq('init', '444507519219005');
    fbq('track', 'PageView');

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js .

[ad_2]

Link Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

NASIONAL

Memahami Kondisi dan Dampak Perceraian Orang Tua pada Anak

Memahami Kondisi dan Dampak Perceraian Orang Tua pada Anak

[ad_1]

Ilustrasi perceraian © Andrey_Popov Shutterstock


Bagi pasangan yang telah menikah, perceraian tentu bukan hal mudah. Setelah sekian lama menjalin kehidupan rumah tangga bersama-sama, tetapi karena alasan tertentu sampai akhirnya harus berpisah. Berat, tentu, belum lagi harus memikirkan bagaimana harus memberi tahu anak serta dampak perceraian yang ia rasakan.

Di Indonesia, kasus perceraian terus meningkat. Dilansir Lokadata.id, dari catatan data Badan Pusat Statistik dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, pada tahun 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup). Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Kemudian pada tahun 2020, tingkat perceraian naik lagi menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan.

Pada akhirnya perceraian menciptakan gejolak emosional bagi seluruh keluarga. Ini berat untuk pasangan itu sendiri, keluarga kedua belah pihak, dan tak lupa, anak-anak. Bagi anak-anak, situasi ini bisa sangat membuatnya bingung, sedih, dan menakutkan.

Kondisi anak menghadapi perceraian berdasarkan usia

Saat orang tua berpisah, perasaan dan kondisi yang terjadi pada anak bisa berbeda-beda. Ini tergantung pada usia berapa ia ketika perceraian terjadi.

Memutus Rantai Perkawinan Anak di Indonesia sebagai Cerminan Hari Anak Nasional 2021

Di bawah tiga tahun

Mungkin banyak yang menganggap anak-anak di bawah usia tiga tahun tak akan terlalu terkena dampak perceraian. Mereka memang masih sangat kecil. Namun, ia akan bereaksi ketika orang tuanya sudah tak bersama-sama lagi. Kemungkinan batita akan lebih rewel dan sulit ditenangkan ketika salah satu orang tua tidak ada di sekitarnya.

Usia 3-5 tahun

Anak-anak pada usia ini mungkin belum memahami konsep perceraian. Namun, ketika situasi di rumah berubah, ia akan kebingungan dan merasa takut. Apalagi pada usia ini, anak cenderung bergantung pada orang tuanya yang memberikan ia rasa aman. Anak akan mengalami emosi yang kompleks dan ia pun bingung bagaimana harus bereaksi.

Usia 6-12 tahun

Setelah mulai sekolah, anak sudah cukup dewasa untuk bisa mengingat momen-momen indah bersama keluarga, mungkin pernah melihat orang tua bertengkar atau menangis, dan mulai memahami perasaan yang lebih kompleks.

Anak usia sekolah akan lebih banyak bertanya seputar mengapa orang tua harus berpisah, kenapa tak bisa tetap bersama, dan kemungkinan besar menyalahkan diri sendiri, misalnya orang tua berpisah karena anak merasa tidak menurut atau nakal.

Remaja

Memasuki usia remaja, anak-anak lebih besar kemungkinannya bisa memahami perasaan yang mengarah pada perpisahan. Remaja cenderung tidak menyalahkan dirinya sendiri yang jadi penyebab perceraian. Mereka lebih khawatir tentang bagaimana perpisahan orang tuanya akan berdampak pada situasi sosialnya, seperti harus pindah rumah dan berpisah dari teman-teman.

Ekspor Mainan Anak Tembus 343 Juta Dolar AS, Action Figure Bima S Toys Jadi Harapan Baru
info gambar

Dampak perceraian pada anak | @FREEPIK2 Shuttersttock


Dampak perceraian pada anak

Setiap perceraian akan memberikan dampak berbeda. Tak bisa disamakan pada semua orang tua, keluarga, dan anak. Bahkan, dalam kondisi tertentu, bisa aja seorang anak malah merasa lega dengan adanya perpisahan ini, jika memang berarti orang tuanya tak lagi bertengkar, misalnya.

Bagi anak yang lain, perpisahan orang tuanya mungkin bukan bagian tersulit. Sebaliknya, hal yang bikin ia stres adalah momen pindah rumah, pindah sekolah, dan jauh dari teman-teman, serta hidup dengan orang tua tunggal.

Lantas, bagaimana dampak yang terjadi pada anak setelah orang tua bercerai?

Belajar Daring Selama Pandemi, Kesehatan Mata Anak Memburuk

Masalah kesehatan mental

Perceraian dapat meningkatkan risiko kesehatan mental pada anak dan remaja. Tanpa memandang usia dan jenis kelamin, risiko ini tetap bisa terjadi. Perpisahan orang tua, apapun alasannya, dapat memicu gangguan pada anak, termasuk risiko gangguan kecemasan, bahkan depresi.

Masalah perilaku

Anak-anak dari keluarga bercerai mungkin mengalami lebih banyak masalah seperti gangguan perilaku, kenakalan, dan perilaku impulsif. Ia pun kemunginkan mengalami lebih banyak konflik dengan teman usia sebaya setelah perceraian.

Masalah akademis

Setelah orang tua bercerai, anak-anak usia sekolah berisiko memiliki masalah dengan akademis. Meski tidak semua anak dari keluarga bercerai tidak berprestasi. Namun, kemungkinan ini tetap ada bila dampak perceraian orang tuanya begitu tak terduga dan anak mengalalami perubahan secara cepat, misalnya pindah sekolah dan harus menjalani banyak hal baru.

Perilaku berisiko

Remaja dengan orang tua bercerai lebih mungkin terlibat dalam perilaku berisiko, seperti merokok, mengonsumsi alkohol atau narkoba, dan aktivitas seksual dini. Di Amerika Serikat, remaja dengan orang tua bercerai minum alkohol lebih awal dan melaporkan penggunaan alkohol, ganja, tembakau, dan narkoba yang lebih tinggi daripada teman sebayanya.

    ! function(f, b, e, v, n, t, s) 
        if (f.fbq) return;
        n = f.fbq = function() 
            n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments)
        ;
        if (!f._fbq) f._fbq = n;
        n.push = n;
        n.loaded = !0;
        n.version = '2.0';
        n.queue = [];
        t = b.createElement(e);
        t.async = !0;
        t.src = v;
        s = b.getElementsByTagName(e)[0];
        s.parentNode.insertBefore(t, s)
    (window, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
    fbq('init', '444507519219005');
    fbq('track', 'PageView');

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js .

[ad_2]

Link Sumber Berita

Continue Reading

NASIONAL

Memutus Rantai Perkawinan Anak di Indonesia sebagai Cerminan Hari Anak Nasional 2021

Memutus Rantai Perkawinan Anak di Indonesia sebagai Cerminan Hari Anak Nasional 2021

[ad_1]

Hari Anak Nasional (HAN) di Indonesia ditetapkan pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) rentang usia anak adalah 0-17 tahun. Organisasi dunia yang bergerak untuk anak-anak (UNICEF/Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa) memaparkan data bahwa sepertiga jumlah penduduk di Indonesia adalah anak-anak, atau setara dengan 85 juta penduduk Indonesia adalah anak-anak.

Menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Indonesia mempunyai sejumlah masalah baik eksplisit maupun implisit, tidak terkecuali masalah yang terjadi pada anak-anak. Sejumlah data menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perkawinan anak terbanyak di Asia bahkan dunia.

Data pada publikasi dengan judul “Pencegahan Pernikahan Anak” dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. Walaupun persentase perkawinan usia anak untuk perempuan terus menurun setiap tahunnya, penurunan tersebut tergolong masih sangat lambat dan angka absolut untuk perkawinan anak yang terjadi menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 di dunia.

Perkawinan anak layaknya lingkaran setan, yang apabila tidak diputus maka akan terus-menerus terjadi dan membawa dampak berkelanjutan. Dampak yang dirasakan dari terjadinya perkawinan anak sering dititik beratkan pada pihak perempuan. Putusnya pendidikan (sekolah formal), ketidaksiapan fisik maupun psikis untuk berumahtangga hingga kondisi perekonomian yang rendah secara turun-menurun dapat terjadi akibat perkawinan anak.

Faktor ekonomi yang dikategorikan sebagai kemiskinan menjadi salah satu faktor utama terjadinya perkawinan anak. | Foto : Shutterstock/BELL KA PANG


Terjadinya perkawinan anak hingga kini bukanlah tanpa alasan. Ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan anak masih berlangsung yang bahkan persentasenya kian fluktuatif. Berikut adalah beberapa faktor umum yang mendasari masih terjadinya perkawinan anak berdasarkan publikasi BPS dengan judul “Pencegahan Pernikahan Anak“:

1. Faktor Pendidikan

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi untuk yang menikah di atas 18 tahun, sebanyak 45,56 persen perempuan yang menikah di usia dewasa menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA). Hal tersebut menandakan bahwa putus sekolah pada jenjang sebelum SMA dapat memicu kemungkinan adanya perkawinan anak terlebih bagi anak perempuan.

2. Faktor Ekonomi

Penelitian oleh Dana Kependudukan PBB (UNFPA) tahun 2012 dan UNICEF & UNFPA (2018) menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan pendorong utama perkawinan anak pada perempuan di negara berkembang. Bagi rumah tangga miskin, kebanyakan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

3. Faktor Tempat Tinggal

Data Susenas 2018 menunjukkan bahwa anak perempuan di daerah perdesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah dibandingkan dengan anak perempuan di daerah perkotaan. Anak perempuan yang tinggal di perkotaan lebih mungkin mendapatkan kesempatan di luar perkawinan dan pengasuhan anak dibandingkan dengan mereka yang ada di daerah perdesaan.

4. Faktor Tradisi & Agama

Faktor lainnya yang mendorong terjadinya perkawinan anak yaitu faktor tradisi dan agama. Beberapa tradisi yang melanggengkan perkawinan anak masih ditemukan di Indonesia, seperti merariq di Lombok di mana perempuan ‘dilarikan’ ke rumah laki-laki untuk dapat dinikahkan.

Persentase angka perkawinan usia ≤16 tahun di Indonesia

Persentase perempuan yang pertama kali menikah di usia ≤16 tahun di Indonesia | GoodStats


Kasus perkawinan anak di Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di dunia. Hasil Susenas 2019 memaparkan persentase jumlah perempuan yang telah menikah pertama kali di usia ≤16 tahun.

Pada 2014, persentasenya mencapai 11,21 persen daro total penduduk Indonesia. Kemudian turun menjadi 8,24 persen pada 2015.

Persentasenya kembali melesat menjadi 15,87 persen pada 2016, lalu 14,18 persen pada 2017, 15,66 persen pada 2018, terakhir pada 2019 mencapai angka 15,48 persen.

Masih berdasarkan data Susenas 2019, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan persentase terbanyak perempuan yang menikah pertama kali di usia ≤16 tahun yakni 22,15 persen. Angka tersebut jauh melebihi persentase nasional yakni 15,48 persen.

Sementara itu, perbedaan persentase tersebut juga terjadi di masyarakat pedesaan dan perkotaan. Persentase perempuan yang menikah pertama kali di usia ≤16 di pedesaan sebanyak 19,47 persen dan perkotaan sebanyak 12,09 persen. Hal tersebut sejalan dengan uraian faktor penyebab adanya perkawinan anak yang salah satunya adalah faktor tempat tinggal.

Permainan Hompimpa, Ternyata Cara Leluhur Dekatkan Anak-Anak dengan Tuhan

Upaya memutus rantai perkawinan anak adalah peran dari berbagai pihak

Berbagai pihak berupaya untuk memutus rantai perkawinan anak di Indonesia, baik dari lembaga negara maupun lembaga swasta yang bergerak untuk kesejahteraan anak-anak. Pergerakan yang paling mencerahkan dalam upaya memutus rantai perkawinan anak di Indonesia adalah diubahnya ketentuan batas usia minimal untuk menikah.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, yang semula minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi laki-laki. cewek-cewek.

Selain melalui regulasi, upaya memutus rantai perkawinan anak juga tidak dapat lepas dari peran masyarakat dan lembaga-lembaga yang bersangkutan. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk masalah akibat adanya ketimpangan gender di masyarakat. Oleh sebab itu, mengakar salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak adalah dengan mengikis jarak kesenjangan yang ada di antara perempuan dan laki-laki semenjak anak-anak.

UNICEF melalui publikasinya yang berjudul “Mengatasi Hambatan Gender dalam Kewirausahaan dan Kepemimpinan bagi Anak Perempuan dan Perempuan Muda di Asia Tenggara” memaparkan rekomendasi untuk mengikis jarak kesenjangan anak perempuan dan laki-laki yang dapat menurunkan tingkat perkawinan anak di Indonesia secara khusus dan di dunia secara umum.

1. Menciptakan peluang untuk melakukan eksplorasi dan berpendapat

Pemegang kendali regulasi harus berupaya menciptakan peluang bagi anak perempuan dan perempuan muda di tingkat sekolah dan masyarakat untuk mengemban peran kepemimpinan, mengambil risiko, dan membangun kepercayaan diri; serta memberikan ruang yang aman bagi anak perempuan dan perempuan muda untuk mengemukakan pendapat tentang masalah yang berdampak terhadap mereka.

Dalam lingkungan ini, stereotip dan mitos yang terkait dengan gender, misalnya anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga perlu dibongkar dan dihilangkan secara proaktif sehingga anak perempuan dapat mengambil peluang untuk mengeksplorasi diri dan kemampuannya.

2. Mengubah tekanan dari orang tua menjadi dukungan dari orang tua

Pembuat kepentingan harus mencari peluang untuk mengampanyekan perubahan perilaku berbasis masyarakat dan media guna mengatasi stereotip gender yang merugikan dan memberikan pesan positif tentang kontribusi perempuan terhadap komunitas dan masyarakat serta peran mereka sebagai agen perubahan.

Intervensi seperti konseling seharusnya tidak hanya diberikan kepada anak perempuan dan anak laki-laki, tetapi juga kepada orang tua, dengan menyertakan pesan-pesan yang bertujuan untuk mengubah persepsi yang membedabedakan gender dalam hal karier dan mendorong dijalankannya peran pendukung oleh orang tua.

Poin ini juga tidak lepas dari kondisi ekonomi keluarga. Kondisi keluarga yang sulit karena kemiskinan sering kali membuat anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi, kemudian perkawinan anak menjadi solusi untuk mengurangi beban tersebut. Oleh sebab itu, edukasi kepada para orang tua untuk menghilangkan persepsi “anak perempuan sebagai beban keluarga” sangat diperlukan diiringi swngN mendorong pengentasan kemiskinan. Hal tersebut secara tidak langsung akan mendorong pada pengurangan angka perkawinan anak.

3. Peluang di sekolah dan di luar sekolah untuk mengembangkan keterampilan yang dapat dimanfaatkan di berbagai bidang dan peran pekerjaan dan keterampilan wirausaha

Pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan penyedia teknologi harus mendukung platform pengembangan keterampilan yang interaktif dan inovatif yang berfokus pada pengembangan keterampilan wirausaha dan keterampilan.

Penguatan program minimal belajar 12 tahun untuk anak perempuan dengan juga bagian dari poin ini. Dengan adanya penguatan pada program minimal belajar 12 tahun, maka anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri dan menemukan skill yang dibutuhkan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi potensi terjadinya perkawinan anak.

Beberapa data di atas nyatanya belum dapat mewakili keadaan sebenarnya secara komperhensif. Masalah dan solusi selalu hadir berdampingan, pun dengan masalah perkawinan anak di Indonesia. Tiga poin di atas adalah langkah kecil dalam upaya memutus rantai perkawinan anak di Indonesia. Langkah besar yang sebenarnya adalah ketika langkah-langkah kecil tersebut dilaksanakan dengan nyata dan sadar secara bersama-sama.

Selamat Hari Anak Nasional 2021, mari wujudkan kesejahteraan anak-anak untuk kesejahteraan masa depan dunia.

Sederet Anak Muda Indonesia dalam Daftar "30 Under 30 Asia" Majalah Forbes

    ! function(f, b, e, v, n, t, s) 
        if (f.fbq) return;
        n = f.fbq = function() 
            n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments)
        ;
        if (!f._fbq) f._fbq = n;
        n.push = n;
        n.loaded = !0;
        n.version = '2.0';
        n.queue = [];
        t = b.createElement(e);
        t.async = !0;
        t.src = v;
        s = b.getElementsByTagName(e)[0];
        s.parentNode.insertBefore(t, s)
    (window, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
    fbq('init', '444507519219005');
    fbq('track', 'PageView');

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js .

[ad_2]

Link Sumber Berita

Continue Reading

@Covid-19

Mau ke Jakarta, Anda Harus Perpanjangan STRP Dulu

Mau ke Jakarta, Anda Harus Perpanjangan STRP Dulu

[ad_1]


Telegrap – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan perpanjangan Surat Tanda Daftar Tenaga Kerja (STRP) secara otomatis akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Level 4 hingga 25 Juli.”Oleh karena itu, yang memegang STRP TKI tidak perlu mengajukan STRP lagi,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melalui akun Instagram @arizapatria dikutip, Rabu (21/07/2021).

Wilayah DKI Jakarta masuk dalam kategori Level 4 berdasarkan kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan aktivitas publik sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021, jelasnya.

Untuk meratakan kurva Covid-19 di tengah pertumbuhan yang mengancam jiwa dari varian Delta yang lebih menular, pemerintah Indonesia telah memberlakukan pembatasan kegiatan publik darurat atau “PPKM Darurat” mulai 3 Juli hingga 20 Juli.

Selama pemberlakuan yang disebut “PPKM Darurat” di pulau Jawa dan Bali, mereka yang bekerja untuk sektor-sektor penting diperbolehkan untuk pulang-pergi dari dan ke Jakarta selama mereka memiliki STRP.

Presiden Joko Widodo, Selasa malam, menggemakan janji pemerintah untuk melonggarkan pemberlakuan PPKM mulai 26 Juli, karena kurva Covid-19 mulai menunjukkan tren penurunan.

Sebelumnya dikabarkan, hingga Selasa pukul 10.00 WIB, angka kesembuhan Jakarta tercatat 652.242 orang setelah 12.071 lebih pasien Covid-19 dipulangkan dari rumah sakit selama 24 jam terakhir.

Menurut situs web pemerintah provinsi corona.jakarta.go.id, tingkat pemulihan di Jakarta telah mencapai 86,1 persen dan angka kematian 1,4 persen.

Sementara itu, jumlah kasus aktif atau pasien yang menjalani perawatan dan isolasi mandiri turun 6.123 pada Selasa, sehingga jumlah kumulatif kasus aktif menjadi 94.673.

Dengan 265 pasien meninggal karena infeksi pada pukul 10 pagi pada hari Selasa, jumlah kematian Covid-19 di ibu kota telah mencapai 10.610, sementara jumlah kasus positif Covid-19 naik 6.213, sehingga total menjadi 757.525.

Peningkatan eksponensial jumlah kasus baru Covid-19 di Jakarta telah memicu tingginya permintaan tabung oksigen untuk pasien Covid-19 dan non-Covid-19 yang saat ini dirawat di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

Karena permintaan oksigen medis yang meningkat secara eksponensial, Ahmad Riza Patria juga telah meminta dengan sungguh-sungguh kepada penduduk kota untuk berhenti menimbun atau menimbun tabung oksigen di rumah kecuali dan sampai ada kebutuhan yang mendesak.


Photo Credit: PPKM Darurat. FILE/Detik/Agung Pambudhy

A.Chandra S.
Di bawah kekuasaan kapitalisme, tidak ada yang dapat menghentikan degradasi moral pers. – Paul Brurat

A.Chandra S.
Postingan terbaru oleh A. Chandra S. (Lihat semua)

!function(e,n,t){var o,c=e.getElementsByTagName(n)[0];e.getElementById

[ad_2]

Link Sumber Berita

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

close