Connect with us

ASIA PASIFIK

Selandia Baru Tolak Sebut Perlakuan China terhadap Uighur Genosida

Selandia Baru Tolak Sebut Perlakuan China terhadap Uighur Genosida


Selandia Baru, Rabu (5/5), enggan memberi label perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uyghur genosida – lagi-lagi menunjukkan sikap Wellington yang berbeda dengan sekutu-sekutu Baratnya yang lebih terus terang.

Parlemen dengan suara bulat mengeluarkan mosi yang mengungkapkan “keprihatinan besar” atas pelanggaran HAM di Provinsi Xinjiang setelah Partai Buruh yang berkuasa, partainya Perdana Menteri Jacinda Ardern, bersikeras menyatakan bahwa setiap referensi untuk genosida dihapuskan.

Anggota parlemen Brooke van Velden mengatakan bahwa, sementara sekutu-sekutu Selandia Baru — seperti Amerika Serikat, Inggris dan Kanada — menyebut apa yang terjadi sebagai genosida, sungguh tidak dapat ditoleransi bahwa Wellington menolak menggunakan istilah itu karena tidak ingin mengecewakan mitra dagang terbesarnya.

Gerbang yang secara resmi dikenal sebagai pusat pendidikan keterampilan vokasi di Dabancheng, di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China, 4 September 2018. (Foto: REUTERS/Thomas Peter)

Gerbang yang secara resmi dikenal sebagai pusat pendidikan keterampilan vokasi di Dabancheng, di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China, 4 September 2018. (Foto: REUTERS/Thomas Peter)

“Dunia sekarang menyoroti kita untuk melihat standar apa yang akan kita tetapkan. Akankah Partai Komunis China menganggap kita sebagai mata rantai terlemah dalam Aliansi Barat?” katanya.

“Kita mungkin menghadapi ancaman kerugian jika kita mengutarakan pendapat kita yang sesungguhnya, tetapi kita menghadapi bahaya yang jauh lebih besar jika tidak melakukannya.”

Setidaknya satu juta orang Uighur dan orang-orang dari kelompok-kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang, menurut kelompok-kelompok HAM. Pihak berwenang, kata kelompok-kelompok itu, memandulkan para perempuannya secara paksa dan mewajibkan mereka menjalani kerja paksa.

Kecaman Van Velden dari Partai ACT, sebuah partai oposisi kecil, mendapat dukungan dari Partai Hijau. Partai Hijau mengatakan bahwa sikap Selandia Baru sangat tidak berperasaan karena demi menjaga hubungan perdagangan bersedia memperhalus kecamannya.

“Ini benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan melanggar kewajiban hukum Selandia Baru,” kata anggota parlemen dari Partai Hijau Golriz Ghahraman.

Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta mengatakan kepada parlemen bahwa Selandia Baru telah menyuarakan keprihatinannya tentang situasi di Xinjiang kepada China pada tingkat pemerintahan tertinggi.

Namun ia mengatakan Wellington hanya mengakui perlakuan terhadap Uighur sebagai genosida jika memang telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan internasional, seperti tragedi holokos terhadap orang-orang Yahudi, serta kekejaman di Rwanda dan Kamboja.

“Kami belum secara resmi menetapkan situasi tersebut sebagai genosida, bukan karena kami kurang prihatin,” katanya. “Genosida adalah kejahatan internasional yang paling parah dan keputusan hukum formal hanya boleh dilakukan setelah penilaian yang ketat atas dasar hukum internasional.” [ab/uh]

Advertisement
Click to comment

ASIA PASIFIK

Penutupan Koran Hong Kong, ‘Hari yang Menyedihkan’

Penutupan Koran Hong Kong, ‘Hari yang Menyedihkan’



Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut penutupan surat kabar independen Hong Kong, Apple Daily, sebagai “hari yang menyedihkan bagi kebebasan pers di Hong Kong dan seluruh dunia,” menyalahkan China atas “penindasan yang intensif.”

“Melalui penangkapan, ancaman, dan pemaksaan melalui Undang-Undang Keamanan Nasional yang menghukum kebebasan berbicara, Beijing bersikeras menggunakan kekuatannya untuk menekan media independen sekaligus membungkam perbedaan pendapat,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Presiden AS itu menuduh Beijing mengingkari “kebebasan dasar dan menyerang otonomi dan institusi serta dan proses demokrasi di Hong Kong.”

Perusahaan induk pro-demokrasi Apple Daily yang berbasis di Hong Kong mengumumkan, Rabu (23/6), bahwa publikasi mereka akan ditutup minggu ini.

Keputusan penutupan Apple Daily itu diambil hampir seminggu setelah lebih dari 500 polisi menggerebek kantor surat kabar itu dan menangkap pemimpin redaksi, Ryan Law, bersama empat eksekutif surat kabar itu dan penerbit Next Digital. Pihak berwenang telah membekukan aset senilai $2,3 juta, sehingga perusahaan itu tidak dapat membayar stafnya.

Ryan Law dan pimpinan eksekutif Cheung Kim-hung didakwa telah berkolusi dengan negara asing, dan tidak diberi kesempatan bebas dengan jaminan.

Apple Daily dan penerbitnya, Jimmy Lai yang berusia 73 tahun, pendiri sekaligus pemilik Next Digital, telah menjadi target otoritas Hong Kong sejak China memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang ketat Juni lalu.

Kantor surat kabar itu digerebek Agustus 2020 setelah Lai ditangkap di rumahnya atas dugaan kolusi dengan pihak asing. [mg/lt]

Continue Reading

ASIA PASIFIK

Presiden Afghanistan Tiba di AS untuk Pertemuan dengan Biden

Presiden Afghanistan Tiba di AS untuk Pertemuan dengan Biden



Presiden Afghanistan Ashraf Ghani hari Kamis (24/6) tiba di Amerika menjelang pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih hari Jumat (25/6).

Pesawat yang membawa pemimpin Afghanistan itu dan juga tokoh perdamaian Dr. Abdullah Abdullah mendarat Kamis pagi di pinggiran Washington DC.

Pertemuan tatap muka pertama diantara Biden dan pejabat-pejabat Afghanistan ini berlangsung menjelang penarikan mundur sisa pasukan Amerika dan NATO dari Afghanistan pada 11 September mendatang, yang sejalan dengan perintah Biden untuk menutup apa yang digambarkannya sebagai “perang abadi.”

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Minggu (20/6) lalu mengatakan Biden “sangat menantikan pertemuannya” dengan para pemimpin Afghanistan dan akan memastikan terus berlanjutnya dukungan diplomatik, ekonomi dan kemanusiaan Amerika pada negara yang sedang bergejolak itu.

“Lawatan Presiden Ghani dan Dr. Abdullah akan menyoroti kemitraan abadi diantara Amerika dan Afghanistan ketika penarikan mundur pasukan militer terus berlanjut,” ujarnya.

Psaki menekankan bahwa Amerika “akan terus mendukung penuh proses perdamaian yang sedang berlangsung dan menyerukan kepada seluruh pihak di Afghanistan untuk ikut serta secara penuh dalam perundingan untuk mengakhiri konflik itu.”

Penarikan mundur pasukan, yang secara resmi dimulai 1 Mei lalu, telah memicu eskalasi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pasukan keamanan Afghanistan dan pemberontak Taliban. Ini merupakan pukulan terbaru terhadap perundingan damai yang dimediasi Amerika diantara mereka yang berselisih di Afghanistan, yang berjalan sangat lambat. [em/jm]

Continue Reading

ASIA PASIFIK

Diduga Lakukan Kerja Paksa, AS Batasi Perdagangan 5 Perusahaan di Xinjiang

Diduga Lakukan Kerja Paksa, AS Batasi Perdagangan 5 Perusahaan di Xinjiang



Amerika telah memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap lima perusahaan China yang diduga menggunakan tenaga kerja paksa di wilayah Xinjiang.

Gedung Putih hari Kamis (24/6) mengatakan perusahaan-perusahaan itu menggunakan tenaga kerja paksa warga Muslim-Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya, dengan persetujuan pemerintah China.

Dalam sebuah pernyataan Gedung Putih mengatakan, “Penggunaan kerja paksa oleh Republik Rakyat China di Xinjiang merupakan bagian integral dari pelanggaran sistematis terhadap warga Uighur dan kelompok etnis serta agama minoritas lainnya, dan mengatasi pelanggaran ini akan tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Biden-Harris.”

Amerika melarang impor produk berbasis silika dari Hoshine Silicon Industry Company. Juga melarang ekspor ke Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, Xinjiang GCL New Energy Material Technology dan Xinjiang Production & Construction Corps.

Amerika juga menambahkan “polysilicon” yang diduga dibuat oleh tenaga kerja paksa di China, ke dalam “Daftar Barang yang Diproduksi oleh Pekerja Anak atau Kerja Paksa.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menanggapi laporan larangan Amerika itu dengan mengatakan China “akan mengambil semua tindakan yang diperlukan” untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaannya.

Dalam KTT G-7 di Cornwall, Inggris, awal Juni lalu, “negara-negara demokrasi dunia berdiri bersatu melawan kerja paksa – termasuk di Xinjiang – dan berkomitmen untuk memastikan agar rantai pasokan global terbebas dari penggunaan kerja paksa,” tegas Gedung Putih. [em/jm]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close