Connect with us

ASN

Satgas Sebut Program Kerja dari Bali Sumbang Kenaikan Kasus COVID

Satgas Sebut Program Kerja dari Bali Sumbang Kenaikan Kasus COVID

[ad_1]

Lirik “yang kau takutkan takkan terjadi” milik Kunto Aji di lagu “Rehat” sepertinya tidak berlaku buat kebijakan pemerintah. Program pemerintah agar ASN Kementerian bekerja dari Bali (kerja dari Bali/WFB) demi memulihkan perekonomian pariwisata baru saja dilaporkan memicu peningkatan penularan Covid-19 di Pulau Dewata. Hal ini disampaikan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Bali I Made Rentin, Selasa kemarin (22/6).

“[Kasus] dominan disumbangkan baik PPDN [pelaku perjalanan dalam negeri] maupun transmisi lokal dari berbagai kegiatan masyarakat. Ada liburan dan ada yang tugas dinas ke Bali. Salah satunya [work from Bali]. Salah duanya sudah banyak kunjungan kerja daerah lain ke Bali,” kata Rentin kepada Detik.

Sejak memasuki Juni, memang terjadi lonjakan kasus hingga tembus ratusan per hari. Per Senin (21/6), tercatat sebanyak 48.436 pasien positif di Bali, 1.536 di antaranya meninggal dunia.

Mengantisipasi hal ini, Rentin mengaku tengah menunggu arahan Gubernur Bali untuk langkah selanjutnya. Sementara itu, dia hanya bisa memastikan akan ada pengetatan di pintu masuk wilayah, penekanan protokol kesehatan, dan optimalisasi pelaksanaan vaksinasi.

Sayangnya, data Satgas tidak sepenuhnya disetujui Pemerintah Provinsi Bali. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemprov Bali Gede Pramana membantah tudingan WFB sebagai penyebab lonjakan kasus.

“Melonjaknya kasus Covid-19 tidak hanya terjadi di Bali, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Jadi, tidak tepat menyebut kebijakan kerja dari Bali sebagai pemicunya. Lonjakan kasus ini antara lain disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang semakin meningkat dan munculnya mutasi baru virus corona,” kata Gede dalam keterangan pers, dilansir dari iNews.

Walau mengakui kasus bertambah akibat “aktivitas masyarakat meningkat”—yang pasti terjadi selama WFB karena kunjungan wisatawan naik—Gede tetap menganggap “Kebijakan WFB akan sangat membantu perekonomian Bali kembali pulih, tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.”

Pelaku industri pariwisata Bali juga menolak WFB disalahkan. Ketua Bali Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) Forum Putu Gede Wiwin Gunawasika mengatakan, program WFB baru berjalan, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan peningkatan kasus Covid-19 beberapa minggu terakhir.

“Jelas kami juga membantah jika efek WFB yang membuat kenaikan Covid di Bali. Kita ini belum ada apa-apa dengan program WFB. Belum ada pengaturan yang masuk melalui kami saat ini,” kata Wiwin dilansir Kompas. Dia meyakinkan seluruh objek wisata di Bali telah menjalankan prokes dengan baik.

“Persiapan menuju perbatasan terbuka pun sudah dilakukan sehingga pelaksanaan prokes di Bali sangat ketat, pun pengawasannya. Masak iya kami akan merusak periuk nasi kami sendiri,” kata Wiwin yang terdengar senada dengan Gede.

Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Partha Adnyana menyebut naik turunnya angka Covid-19 di situasi ini adalah—yuk tarik napas dulu—hal yang sangat normal. “Jangan terlalu berlebihan. Saya berbicara dengan data dan fakta di lapangan, bahwa tiga zona hijau Sanur, Ubud, Nusa Dua sebagai rujukan tempat WFB masih sangat terkendali,” ujar Ida, dilansir Republik.

Lantas, gimana pandangan epidemiolog? Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menyatakan dari awal konsep WFB memang berisiko. “Berpotensi menjadi kluster, apalagi dengan varian yang sangat cepat menular seperti delta varian. Jadi saya pikir [kebijakan WFB] harus di-menangguhkan. Ini sangat berbahaya,” kata Dicky kepada VICE.

Dicky melihat WFB kontraproduktif mengingat program ini justru tidak mendukung PPKM, program yang dipilih pemerintah untuk menggantikan opsi kuncitara. “Jadi, tidak ada namanya, ketika kita dalam situasi seserius ini, terus melakukan pelonggaran, ya itu namanya kita mengulang cerita lima bulan ini dan akan memakan banyak korban,” lanjutnya.

Menurut Satgas Covid-19 nasional pada Selasa, kasus corona Indonesia naik tajam sampai 92 persen dalam empat minggu terakhir. Peningkatan ekstrem disumbang oleh enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur. Akibatnya, keterisian tempat tidur (tingkat hunian tempat tidur) rumah sakit di seluruh wilayah tersebut, kecuali Jawa Timur, kini di atas 80 persen. Tabung oksigen di Yogyakarta juga habis per pekan ini.

[ad_2]

Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

ASN

PNS di 7 Kementerian Bakal Dibiayai Pemerintah untuk Kerja dari Bali

PNS di 7 Kementerian Bakal Dibiayai Pemerintah untuk Kerja dari Bali

[ad_1]

PNS di 7 Kementerian Bakal Dibiayai Pemerintah untuk Kerja dari Bali

Seolah habis dapat titah raja, para pemangku kebijakan langsung bergerak menindaklanjuti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Yang Mulia Luhut Binsar Panjaitan untuk bikin program Work from Bali bagi para ASN di tujuh Kementerian. Lord Luhut berharap kedatangan ribuan ASN bisa bantu memulihkan ekonomi di Bali yang bergantung pada pariwisata. Komitmen ini disampaikan Lord Luhut pada Selasa (18/5) lalu di Bali.

Ketujuh instansi yang mendapat kehormatan dipilih Luhut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Investasi.

Sudah bekerja terpencil, dibiayai negara pula. ASN semakin menahbiskan diri sebagai profesi idaman calon mertua.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu mengatakan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik. “Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda [multiplier effect] yang membantu memulihkan perekonomian lokal. Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan dampak berganda langsung, tidak langsung, maupun induksi bagi perekonomian lokal,” ujar Odo disadur dari Kompas.

Dalam konferensi pers penjelasan Program Work From Bali, Sabtu (22/5), Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Vinsensius Jemadu menyebut ada wacana setiap Kementerian diminta mengirim 25 persen ASN-nya ke Pulau Dewata. Jumlah ini disebutnya cukup menolong tingkat keterisian kamar hotel yang ada di Bali. (Apa?! Tinggal di hotel?!)

“Kami mengusulkan saat ini kalau kita lihat bahwa bekerja dari rumah itu sekitar 50 persen. Nah, kalau itu bisa dibagi dua, 25 persen yang bekerja dari kantor [di Jakarta], 25 persen yang bekerja dari Bali, ” ujar Jemadu dalam konferensi pers di kanal YouTube Kemenkomarves, Sabtu (22/5) lalu.

“Kami mengusulkan bahwa [yang dikirim ke Bali adalah] pekerjaan-pekerjaan yang rutin, sifatnya kesekretariatan. Juga rapat-rapat itu sebaiknya memang dikontrol atau dikerjakan dari Bali. Rapat kalau dilaksanakan, secara hibrida: offline-nya di Bali dan selebihnya itu lewat Zoom. Ini yang kita lagi pikirkan.”

Kebijakan direncanakan akan diselenggarakan pada kuartal III tahun ini, alias mulai Juli 2021.

Sudah bisa langsung diduga, kebijakan ini dianggap aneh. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan program tersebut tidak sejalan dengan program pemangkasan anggaran perjalanan dinas ASN karena pandemi. Kuartal I 2021 memperlihatkan realisasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan sudah turun dari Rp4,9 triliun menjadi Rp3,1 triliun pada kuartal I 2020.

“Usulan Pak Luhur jelas bukan kebijakan yang pas karena tidak sejalan dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tahun 2021,” kata Bhima kepada Media Indonesia. Menurutnya, kalau emang beneran mau membantu sektor pariwisata, sebaiknya seluruh alokasi perjalanan dinas yang tersisa langsung diberikan dalam bentuk subsidi upah ke pekerja pariwisata atau dijadikan stimulus bagi pengusaha terdampak.

“Itu jauh langsung tepat sasaran. apalagi acara pemerintah kan biasanya di hotel yang cenderung bintang tiga ke atas, sulit mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut. Jadi, dari sisi dampak berganda pun sebenarnya diragukan karena yang menikmati nanti ASN sendiri, alias berputar ke lingkaran pemerintah,” tambah Bhima.

Pandangan Bhima disepakati pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Zuliansyah. Menurutnya, kedatangan ASN dalam jumlah besar tidak menjamin terdongkraknya pariwisata Bali.

“Keseharian mereka akan lebih banyak bekerja, tentu membuat mereka tidak melakukan aktivitas sosial-ekonomi di luar jam kerja. Enggak mungkin juga lihat ASN nanti di Bali kerja, tapi ada di tempat wisata. Kalaupun libur Sabtu-Minggu, belum tentu akan menghabiskan uang mereka untuk menikmati pariwisata,” ujar Zuliansyah kepada BBC Indonesia. “Jadi, kebijakan ini setidaknya akan menaikkan okupansi hotel, tapi jangka panjang berkontribusi untuk menghidupkan pariwisata di Bali, belum ada jaminan.”

Sementara, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan ini mempunyai risiko kesehatan besar akibat persebaran Covid-19 yang masih tak terkendali ditambah mutasi virus. “Ketika membuat kebijakan, ada teori biaya dan manfaat. Ini biaya dan risikonya besar karena perkara kesehatan,” kata Trubus kepada CNN Indonesia.

Sudah capek-capek menyekat arus mudik, eh sehabis Lebaran pemerintah malah mengirim ASN ke luar Jakarta untuk menggerakkan roda wisata. Semakin dipikir, semakin pusing.

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close