Connect with us

FEED

Saring dan Sharing Upaya Perkuat Literasi Digital Sehat

Saring dan Sharing Upaya Perkuat Literasi Digital Sehat
Saat ini pemerintah baru memberikan kuota yang bisa membantu pelajaran agar tetap berlangsung, tapi langkah berikutnya tentu adalah kecakapan literasi digital. PIXABAY

BuzzFeed – Dalam rangka memperkuat upaya peningkatan literasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelenggarakan seminar online yang bertema Literasi Digital: “Tanggap dan Tangguh di Era Digital”. Dalam seminar yang menghadirkan tiga pembicara antara lain Junico BP Siahaan yang mewakili DPR RI Komisi I, Semuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kemenkominfo, serta Santi Indra Astuti dosen Ilmu Komunikasi Fikom UNISBA.

Seminar yang merupakan dukungan Kominfo terhadap Program Literasi Digital yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mengoptimalkan pemanfaatan internet sebagai sarana informasi dan edukasi serta memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan serta memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat terkait pembangunan Infrastruktur TIK oleh APTIKA guna mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengedepankan etika dan budaya saat bermedia sosial.

“Dimasa pandemi dan pesatnya teknologi telah merubah aktivitas seluruh masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mengajak untuk ikut serta dalam transformasi digital Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mewujudkan masyarakat digital dimana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam upaya transformasi digital, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan. Sehingga Kominfo dan Siber Kreasi serta stakeholder lainnya terus berupaya mengadakan kegiatan guna mencapai tingkat literasi yang optimal,” kata Semuel Abrijani secara daring melalui zoom meeting,  Jumat (24/09/2021).

Sementara Santi Indra Astuti mengatakan bahwa ada empat pilar literasi digital yaitu cakap digital, budaya digital, etika digital, keamanan digital yang bisa menjadi panduan untuk menjawab masalah masalah literasi digital saat ini.

“Betapa pun banyaknya masalah yang dihadapi di dunia digital tersebut bukan menjadi alasan untuk meninggalkan dunia digital. Karena masalah masalah digital yang dihadapi oleh para pelaku digital sebelumnya akan menjadi panduan dan pembelajaran untuk masalah masalah digital yang akan dihadapi nanti ke depannya,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa apapun yang dihadapi di dunia digital, kendali atau kontrol akan tetap dipegang oleh diri kita termasuk di dalamnya keamanan, jadi untuk dapat menjadi pelaku digital yang mahir dan berpengalaman dalam menghadapi permasalahan dunia digital, maka perbanyaklah mengikuti forum forum literasi digital dimanapun, sehingga kita dapat berbagi pengalaman dengan yang lain.

Menurutnya informasi tentu saja boleh disharing untuk bahan pengetahuan kepada komunitas atau lingkungan akan tetapi terlibih dulu harus ada proses sharing sebelum dibagikan atau share ke publik.

Sementara itu Junico Siahaan mengatakan bahwa para peserta acara itu adalah agen literasi digital yang diperlukan dalam menyebarkan informasi yang positif tentang menjadi cakap digital terhadap lingkungan, untuk tidak lupa memberikan ilmu yang positif kepada generasi yang lebih muda juga menanamkan critical thinking atau cara berpikir kritis dalam setiap langkah di dalam dunia digital.

“Seperti cara sharing atau mengunduh dan mengunggah informasi. Kemudian karakter yang harus dimiliki sebagai pelaku digital adalah bagaimana dampaknya informasi yang akan disebar melalu dunia digital, dan berhati hati jika ingin membuat konten di dunia digital dan dampak yang akan ditimbulkan atas konten yang akan diunggah tersebut dan juga berpikir kritis dalam setiap langkah di dunia digital,” pungkasnya.

 

Advertisement
Click to comment

FEED

Cerdas dan Bijak di Ruang Digital Guna Mewujudkan Transformasi Digital Indonesia

Cerdas dan Bijak di Ruang Digital Guna Mewujudkan Transformasi Digital Indonesia

BuzzFeed – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelenggarakan seminar online dengan tema yang diangkat “Cerdas dan Bijak di Ruang Digital”. Dalam seminar tersebut menghadirkan tiga pembicara yang mumpuni pada bidangnya, diantaranya adalah Junico BP Siahaan sebagai Anggota Komisi I DPR RI, Widodo Muktiyo selaku Guru Besar UNS serta Cecep Darmawan yang merupakan seorang guru besar UPI.

Seminar ini merupakan dukungan Kominfo terhadap Program Literasi Digital yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Webinar memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah untuk menghimbau masyarkat luas khususnya dalam sisi perkembangan digital, dan juga harus memhami betul dalam gadget sebagai alat dari literasi digital dari setiap generasi, masih banyak beberapa generasi yang belum mahir dalam digital.

Di Indonesia sendiri sudah 170 juta penduduk Indonesia sudah aktif di sosial media, sudah semudah itu kita semua dalam mengakses dunia digital, juga sudah 98.2% dari jumlah penduduk di Indonesia sudah menggunakan smart phone.

Junico BP Siahaan menyampaikan bahwa Peran DPR di dalam dunia digital ini adalah membuat perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan juga tentang penyiaran yang tentu saja berhubungan langsung mengenai keamanan dan kenyamanan bagi pengguna dunia digital.

“Peran DPR juga adalah menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur TIK dan terakhir menjadi pengawas di dunia digital yang tugasnya antara lain memastikan tidak adanya ketimpangan digital serta berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lain, dan memastikan hak masyarakat di dunia digital yang ada di tupoksi kominfo terpenuhi,” kata Nico Kamis, (14/10/2021) melalui zoom meeting.

Nico menekankan beberapa hal yang intinya adalah bahwa kita harus mampu menyiapkan sumber daya manusia meningkatkan keterampilan berpikir, cinta terhadap ilmu dan implementasi konsep literasi di dunia pendidikan.

“Acara webinar seperti sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan membangun prasarana digital sampai ke pelosok nusantara, karena percuma jika tidak digunakan dengan baik dan juga memberikan hasil yang positif, sehingga kita bisa menjadi bangsa pemenang terutama menjelang generasi emas 2045,” terangnya.

Widodo Muktiyo selaku guru besar UNS menginfokan bahwa tantangan di zaman sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi bisa menjadi makanan maupun menjadi racun, untuk itu yang pertama kita harus memberikan informasi yang positif, meningkatkan kualitas diri dengan memperluas wawasan dalam rangka meningkatkan kecerdasan digital.

“Mawas diri dan membangun critical thinking sehingga nantinya akan menjadi pribadi yang inspiratif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dan juga ingat bahwa apapun yang dilakukan di dunia digital memiliki jejak digital sehingga kita perlu untuk berhati hati,” kata Widodo.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua untuk selalu berbuat baik baik, mari kita membuat jejak digital yang positif dan mari kita secara cerdik dan cerdas menghindarkan diri dari hal yang negatif.

Pada kesempatan yang sama, Cecep Darmawan, selaku guru besar UPI menyampaikan bahwa fungsi dari media sosial itu sangatlah banyak tentunya untuk interaksi dan integrasi yang diharapkan didalamnya terdapat pribadi dengan berkarakter yang baik di ruang publik, dimana kita mengetahui hak, kewajiban, serta tanggung jawab kita, menaati hukum, memiliki daya pikir kritis mengedepankan cek dan ricek sehingga kita tidak mudah termakan berita bohong atau hoax serta menghormati ruang pribadi orang lain.

“Ada quotient yang komponen digitalcitizenshipnya mempunyai peran kognitif, emosional dan perilaku yang harus seimbang untuk menciptakan sikap positif di ruang digital. Bahwa literasi digital merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia, jika ingin menjadi bangsa pemenang maka literasi digital adalah syarat utamanya, perkuat literasi digital dengan wawasan yang baik, menjadi good and smart citizen,” kata Ceecep.

Dengan adanya program terkait literasi digital tersebut, masyarakat diharapkan dapat melakukan literasi digital sebagai dukungan kepada pemerintah mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sedang berjalan ini.

 

Continue Reading

FEED

Pentingnya Literasi Digital Bagi Generasi Bangsa

Pentingnya Literasi Digital Bagi Generasi Bangsa

BuzzFeed – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelenggarakan seminar online bertema “Pentingnya Literasi Digital Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.

Dalam seminar itu turut mengundang pihak dari DPR dan para praktisi di bidangnya, antara lain Junico BP Siahaan dari Komisi I DPR RI, Devie Rahmawati dari TA Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa dan Karim Suryadi, guru besar Komunikasi Politik pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universal Pendidikan Indonesia (UPI).

Seminar tersebut merupakan dukungan Kominfo terhadap Program Literasi Digital yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, beberapa tujuan dalam seminar itu salah satunya adalah untuk menghimbau masyarkat luas khusunya dalam menaggapi perkembangan digital dan terkait dengan pemahaman pengunanaan gadget sebagai alat digital yang kini sudah digunakan oleh setiap generasi, akan tetapi karena dirasa masih banyak beberapa generasi yang belum mahir dalam meghadapi digitalisasi.

Diketahui di Indonesia sendiri sudah 170 juta penduduk tercatat aktif di sosial media (Sosmed), sudah semudah itu kita semua dalam mengakses dalam dunia digital, lalu sudah 98.2% dari jumlah penduduk di Indonesia yang menggunakan smart phone.

“Negara serta DPR sudah merancang dalam membuat tol langit, yaitu pengembangan dalam literasi digital, dengan tujuannya Indonesia harus menjadi insan dunia. Dengan kesulitan yang kita alami dalam pembangunan saranya pada setiap daerah di Indonesia terutama pada Indonesia pada bagian Timur, untuk bisa meratakan dalam merasakan kemajuan digital dan seperti yang dikatankan oleh Bung Karno “Bukan hanya sarana yang dibangun, namun kita juga harus membangun manusianya” untuk lebih berkembang,” kata Nico melalui webinar Zoom, Rabu (13/10/2021).

Nico mengatakan dirinya memiliki info data bahwa beberapa penduduk Indonesia rata-rata bisa menggunakan smart phone dengan durasi 8 jam 52 menit, sebegitu pentingnya digital saat ini untuk kehidupan setiap orang dalam berbagai fiture menarik dari dunia digital.

Sementara itu, Devie Rahmawati menginfokan, bahwa warga milenial merupakan orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, ada juga budaya yang tidak sehat adalah diri kita sendiri yang mudah stres, dilanjutkan oleh Devi, bahwa jika memliki penyakit iri dan dengki karena melihat orang lain lebih baik dari kita, lalu juga seringnya kita yang pamer apa yang kita miliki di sosial media yang mengakibatkan dampak yang bisa merugikan.

“Budaya haus akan apresiasi karena ingin diberikan penghargaan dia memberikan hoax melalui sosial media, ada juga penyakit ingin viral, bagus bila dengan segi positif bukan melalui sensasi. Mari ambil madunya, jauhi racunnya dunia digital, ambil segi baik dari digital media dan dari sosial media yang sering sekali kita kita pergunakannya. Waspadalah pada Jejak media yang kita ciptakan,” tegasnya.

Karim Suryadi, selaku guru besar komunikasi politik pun ikut menginfokan bahwa Indonesia akan memasuki era Indonesia emas yang dicanangkan pada tahun 2025 mendatang, kita menjadi negara muda karena berstruktur kepastian, jadi harus diisi dan memberikan bekal pada anak-anak muda yang fungsional agar bisa memberdayakan masyarakat.

“Jangan lupa dalam literasi digital juga harus mempertimbangkan perihal psikologi muda, yaitu masa penting yang penuh dengan gejolak, selain itu penting juga adalah warisan sejarah dan tumpuan visi Indonesia emas kedepan, dalam memasuki fase tumbuh kembang sangat menentukan, agar tidak jadi sasaran virus digital seperti iri, dengki, hujatan, hoax dan tindakan konsumtif dan sebagainya yang terjadi melalui digitalisasi,” kata Karim.

Continue Reading

FEED

Bahas PPHN, MPR RI Gelar Focus Group Discussion

Bahas PPHN, MPR RI Gelar Focus Group Discussion

Buzzfeed – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, Didin Damanhuri menilai rencana Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) yang sudah menjadi Konsesus Partai Politik dalam beberapa tahun terakhir, merupakan wujud kemajuan dibandingkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan visi presiden terpilih.

Pasalnya, Konsensus PPHN tidak menimbulkan kegaduhan publik, jika tidak mengubah UUD 1945.

“Jika menghadirkan PPHN melalui amandemen dirasakan bisa menimbulkan kegaduhan politik, MPR RI sebenarnya bisa menghadirkan PPHN tanpa amandemen. Tapi melalui konsensus politik. Kita pernah punya pengalaman saat reformasi, konsensus politik menetapkan tidak boleh merubah pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga amandemen keempat konstitusi, perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar tidak pernah dilakukan. Bagaimana teknisnya, mungkin para ahli hukum tata negara bisa mengkajinya lebih jauh,” jelas Didin dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR RI tentang PPHN, di Press Room MPR RI, Senin (11/10/21).

Didin menerangkan, negara seperti Amerika Serikat dan juga beberapa negara Eropa tidak memiliki perencanaan jangka panjang dalam pembangunannya karena mereka bermazhab market oriented.

Namun harus diingat, Amerika kini sudah akan disalip oleh Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang, yang merupakan negara-negara yang memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang.

“Pada tahun 1950-an, Jepang bahkan sudah memiliki perencanaan pembangunan hingga 50 tahun ke depan. Begitupun dengan Tiongkok. Karenanya, keberadaan PPHN merupakan kemajuan dibandingkan dengan berdasarkan RPJMN yang hanya berbasis kepada visi presiden terpilih. Sekaligus menjadi advokasi substansial tentang butuhnya haluan jangka panjang pembangunan sebagai konsekuensi dari pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian ‘disusun’. Jadi bukan diserahkan semata kepada pasar bebas,” jelas Didin.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan kehadiran PPHN tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem presidensial.

PPHN justru akan tetap disesuaikan dan memperkuat sistem presidensial dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, serta presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik.

Substansi PPHN hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1975).

Dengan demikian, hadirnya PPHN sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan.

“Keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara ini justru semakin melengkapi sempurnanya bangunan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai haluan konstitusional negara, dan PPHN sebagai kebijakan dasar pembangunan negara,” papar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menegaskan, pentingnya kehadiran haluan negara, berangkat dari sebuah kebutuhan akan hadirnya prinsip-prinsip yang bersifat direktif, yang akan menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam konstitusi menjadi kebijakan dasar politik negara, sebagai panduan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.

Setelah MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), fungsi GBHN digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 -2025.

“Namun dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih menyisakan beragam persoalan. Selain kecenderungan eksekutif sentris, dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian, memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan. Karena implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan kepada visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum, maka masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan,” urai Bamsoet.

Abdul Latief menjelaskan, urgensi PPHN bukanlah masalah setuju atau tidak setuju. Melainkan sudah menjadi keharusan. Karena keberadaan haluan negara, saat dirinya menjabat Menteri Tenaga Kerja (1993-1998), bisa melahirkan kebijakan upah minimum regional, tunjangan hari raya (THR), hingga melahirkan Jamsostek.

Bahkan karena menyadari pentingnya haluan negara, ia sampai rela mengundurkan diri sebagai Wakil Badan Pekerja MPR RI, yang pada saat reformasi melakukan amandemen konstitusi untuk mencabut kewenangan MPR RI dalam merumuskan dan menetapkan haluan negara.

“Dari kecil kita sudah diajarkan orang tua tentang pentingnya memiliki perencanaan hidup. Begitupun dengan bangsa dan negara, sudah menjadi keharusan untuk memiliki perencanaan. Pada saat Bung Karno, dikenal dengan Pembangunan Semesta Berencana. Presiden Soeharto meneruskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada saat reformasi, perencanaan yang melibatkan partisipasi publik tersebut hilang. Tidak heran jika sampai saat ini kita seperti terlihat linglung,” pungkas Abdul Latief.

Turut hadir sebagai narasumber antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Abdul Latief, serta Moderator Diskusi Prasetijono Widjojo. Hadir juga ketua Aliansi Kebangsan dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo.

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

close