Connect with us

Berita

Saat 75 Pegawai KPK Desak Hasil TWK Dibuka Secara Jujur: Katakanlah Kebenaran Walau Pahit

Saat 75 Pegawai KPK Desak Hasil TWK Dibuka Secara Jujur: Katakanlah Kebenaran Walau Pahit

[ad_1]

JAKARTA – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan mendesak Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri bicara jujur mengenai hasil yang mereka dapatkan.

Desakan serupa juga muncul dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang bahkan meminta KPK tak memberi informasi bohong atau hoaks soal hasil tes tersebut.

Perwakilan dari puluhan pegawai yang kini dinonaktifkan tersebut mendesak agar KPK jujur soal hasil TWK. Menurut mereka, meski pahit namun kebenaran lebih baik disampaikan ketimbang pernyataan yang sesat dan blunder.

“Katakanlah kebenaran walau pahit adanya. Pegawai KPK meminta Juru Bicara KPK, sebagai perwakilan resmi lembaga, untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang blunder dan sesat,” kata pegawai KPK Budi Agung Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 Juni.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK ini adalah salah satu dari 75 pegawai yang kini dinonaktifkan karena tak lolos TWK. Dalam keterangannya itu, penyidik yang pernah menangani kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ini meminta keterbukaan informasi dari komisi antirasuah.

Bahkan untuk mendapatkan keterbukaan informasi terkait TWK, dia mengatakan ada sejumlah pegawai yang tak lolos mengirim surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

Dalam surat tersebut, ada delapan poin yang diminta oleh pegawai yaitu pertama soal hasil asesmen TWK yang meliputi tes IMB, tes tertulis dan tes wawancara.

Kedua adalah kertas kerja penilaian lengkap dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas hasil asesmen untuk semua tahapan tes yang sekurang-kurangnya memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman hasil wawancara, analisa assesor, hingga saran dari assesor atau pewawancara.

Berikutnya yaitu dasar atau acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK. Keempat yakitu dasar atau acuan penentuan kriteria memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). Kelima dasar atau acuan penentuan dan penunjukan assessor.

Kemudian keenam data yang diberikan oleh KPK kepada assessor berikut alasan pemberian dan atau dasar hukumnya. Ketujuh kertas kerja assessor dan terakhir soal berita acara penentuan lulus atau tak lulus oleh assessor atau pewawancara.

“Melihat dari karakteristik data yang diminta seharusnya tak butuh waktu lama untuk berkoordinasi dengan BKN sebagai pihak penyelenggara TWK. Apalagi, seharusnya semua data tersebut, sudah tersedia bahkan sebelum TWK berlangsung,” ungkap Budi.

Budi menyebut penyerahan data tersebut telah dilakukan di kantor MenpanRB Tjahjo Kumolo pada 27 April 2021 dengan seremoni khusus. Tak hanya itu, dia menyinggung Pasal 6 Ayat (1) huruf g, perjanjian kerjasama antara KPK dan BKN.

Di mana dalam pasal tersebut disebutkan KPK berhak untuk memanfaatkan seluruh hasil Asesmen TWK pegawai, laporan pelaksanaan kegiatan TWK, dan seluruh data serta dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan TWK tanpa perlu meminta persetujuan BKN.

“Kecuali landasan hukum dan sertifikat asesor yang seharusnya ada sebelum TWK, dibuat backdate seperti Nota Kesepahaman antara BKN dan KPK dalam pelaksanaan TWK,” kata Budi Agung Nugroho.

Menurut Budi, KPK sebagai lembaga penegak hukum dan BKN sebagai lembaga yang mengatur manajemen kepegawaian negara, tidak sepatutnya menyelenggarakan hal-hal yang melawan hukum.

Menambahkan Budi, pegawai KPK lainnya yang tak lolos TWK yaitu Novariza menuding komisi antirasuah bertele-tele terkait permintaan keterbukaan informasi yang diminta pegawai. Padahal, saat membuat Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai prosesnya begitu cepat.

“Jika dalam proses pelaksanaan perkom tersebut KPK bisa cepat dalam berkoordinasi pengundangan yang hanya berlangsung satu hari yang sama, maka permintaan hasil TWK pegawai seharusnya bisa lebih cepat dari itu,” kata Novariza.

Lebih lanjut, Novariza mengatakan saat ini pegawai curiga adanya manipulasi lanjutan yang akan dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Apalagi, sejak TWK direncanakan sudah banyak manipulasi terjadi.

“Bagaimana bisa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di depan Ombudsman RI, yang tengah memeriksa tentang maladministrasi tanpa malu mengakui adanya kontrak kerja sama yang sengaja dibuat backdate,” ungkapnya.

Bukan hanya pegawai KPK saja yang meminta KPK bicara jujur terkait hasil TWK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana juga menyampaikan permintaan yang sama dan meminta Ali Fikri tak memberikan informasi hoaks soal hasil tes.

Apalagi, terdapat unggahan di situs KemenPANRB yang menyebut Kepala BKN Bima Haria Wibisana telah menyerahkan hasil TWK kepada pihak KPK yang diwakili oleh Sekjen KPK Cahya H. Harefa pada 27 April.

Sehingga, janggal rasanya ketika ada unggahan hasil sudah disampaikan ke KPK namun saat hasil tes diminta mereka harus kembali berkoordinasi dengan BKN.

“Ketidakjujuran KPK dalam memberikan hasil TWK kepada pegawai semakin menguatkan dugaan publik bahwa tes itu hanya akal-akalan saja untuk menyingkirkan pegawai KPK,” tegasnya.

Tudingan dan desakan terkait hasil tes ini lantas ditanggapi langsung oleh Ali Fikri selaku Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan. Dia meminta semua pihak, termasuk ICW tidak asal tuding soal informasi hasil TWK.

“KPK berharap kepada pihak-pihak tertentu agar terlebih dulu memahami substansinya secara utuh agar tidak merugikan masyarakat dengan menyampaikan tuduhan dan asumsi yang keliru di ruang publik,” tegasnya.

Dirinya mengatakan memang ada berkas hasil TWK yang diterima KPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April lalu. Hanya saja, berkas tersebut hanya satu dari delapan poin yang diminta oleh pegawai KPK.

“Setidaknya terdapat sekitar delapan poin informasi dan data yang diminta oleh para pemohon melalui PPID KPK terkait pelaksanaan TWK. Satu diantaranya adalah mengenai hasil TWK,” ungkapnya.

Lagipula data yang diberikan BKN pada KPK adalah kolektif. Sementara data yang diminta data atau hasil TWK masing-masing pegawai.

Sehingga, KPK harus berkoordinasi dengan BKN dalam rangka pemenuhan permohonan tersebut. “Terlebih, informasi dan data mengenai pelaksanaan TWK tidak sepenuhnya dalam penguasaan KPK,” pungkas Ali.

.

[ad_2]

Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Berita

Insentif Nakes di Jawa Barat Terlambat, DPRD: Saya Prihatin

Insentif Nakes di Jawa Barat Terlambat, DPRD: Saya Prihatin

[ad_1]

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat prihatin dengan temuan keterlambatan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang jadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Garut.

“Saya prihatin di Kabupaten Garut ini menjadi persoalan yang barang kali perlu ada upaya perbaikan dari leading sektor dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar para nakes ini betul-betul mendapatkan perhatian dari sisi haknya,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca di Bandung, dilansir Antara, Jumat, 23 Juli.

Berdasarkan informasi yang dihimpun olehnya, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menyalurkan insentif untuk para tenaga kesehatan penanganan sebesar 34 persen dan di Jawa Barat sendiri jumlah nakes penerima insentif mencapai 41.000 lebih.

Ade Kaca tidak menampik hal ini dikarenakan fakta di lapangan contohnya di Kabupaten Garut saja ini menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan oleh para tenaga kesehatan (nakes).

Menurut dia dengan resiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan maka mempercepat pembayaran insentif nakes harus diprioritaskan di masa krisis pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Pihaknya berharap ke depan jangan sampai terulang kembali terkait penyaluran insentif bagi nakes yang mengalami keterlambatan.
“Ketika mereka sudah bekerja dengan segala pengorbanannya maka haknya harus diberikan, uangnya kan ada kenapa harus jadi lambat, maka dari itu saya mendorong kepada Dinas Kesehatan agar kejadian ini jangan terulang kembali,” kata dia.

Dia menemukan fakta di lapangan permasalahan mengenai insentif banyak dikeluhkan oleh para tenaga kesehatan.

Menurutnya, dengan risiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan maka mempercepat pembayaran insentif nakes harus menjadi prioritas di masa pandemi COVID-19 saat ini.

.

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading

Berita

Apresiasi Kemenag untuk Mendiang Huzaemah Tahido Yanggo yang Meninggal Karena COVID-19

Apresiasi Kemenag untuk Mendiang Huzaemah Tahido Yanggo yang Meninggal Karena COVID-19

[ad_1]

JAKARTA – Pejabat di lingkungan Kementerian Agama menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Rektor Institut Al Quran (IIQ) Prof. dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo yang meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19. Menurut Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag M. Fuad Nasardan, almarhumah dinilai sebagai sosok cendekiawan Muslim yang patut diteladani.

“Ibu Huzaemah sesuai kapasitas keilmuwan yang dimilikinya telah memberikan kontribusi terbaiknya di lingkungan kampus dan majelis ulama. Sosok perempuan intelektual yang dapat dijadikan teladan bagi generasi muda,” ujar M. Fuad Nasar saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat 23 Juli.

Huzaemah yang pernah menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Fatwa meninggal dunia di RSUD Serang, Provinsi Banten, pada Jumat 23 Juli setelah berjuang melawan COVID-19.

Menurut Fuad, kontribusinya terhadap keilmuan tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menjadi salah satu perempuan yang lulus program doktor (S3) Universitas Al-Azhar, Mesir, dengan predikat cumlaude.

Saat itu, katanya, stigma terhadap perempuan masih dianggap mustahil untuk bisa melangkah maju di bidang pendidikan begitu kuat. Namun Huzaemah mampu merobohkan batas-batas itu, bahkan mampu meraih predikat terbaik di universitas yang terkenal sulit itu.

“Setelah Ibu Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat, ulama perempuan Indonesia pertama yang menamatkan pendidikan di Timur Tengah, yaitu S2 dan S3 pada Ein Shams University, Faculty of Education Mental Hygiene Department di Kairo, Mesir, setahu saya ulama perempuan Indonesia yang terkemuka lulusan dari Al Azhar Mesir adalah Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo,” kata Fuad.

Menurut Fuad, banyak keilmuan-keilmuannya yang menjadi rujukan maupun diskursus bagi ulama lain di Indonesia. Maka dari itu, tak salah jika memasukkan Huzaemah sebagai salah satu teladan keilmuan.

“Ibu Huzaemah sesuai kapasitas keilmuwan yang dimilikinya telah memberikan kontribusi terbaiknya di lingkungan kampus dan majelis ulama. Sosok perempuan intelektual yang dapat dijadikan teladan bagi generasi muda,” kata dia.

Rektor Institute of Quranic Science (IIQ) Prof Dr Huzaemah Tahido Yanggo yang juga Ketua Fatwa MUI periode 2015-2020.  (Di antara)
Rektor Institute of Quranic Science (IIQ) Prof Dr Huzaemah Tahido Yanggo yang juga Ketua Fatwa MUI periode 2015-2020. (Di antara)

Selain dikenal sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, Almarhum Huzaemah Tahido Yanggo juga Rektor Institut Studi Al-Qur’an (IIQ) dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, Huzaemah juga pernah menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Niaga Syariah pada tahun 2004 dan Ketua Dewan Pengawas Syariah di Great Eastern Takaful Insurance.

Sejumlah buah pikir telah ditelurkan oleh Huzaemah Tahido Yanggo yang gugur karena COVID-19, dalam beberapa buku yang telah ditulisnya, seperti “Pengantar Perbandingan Mazhab” (2003), “Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Kontemporer” (2005), dan “Fikih Perempuan Kontemporer” (2010).

.

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading

Berita

PR dari Megawati soal Asal Usul Kodok juga Kupu-kupu dan Pesan Agar Anak Tak Terpaku Pelajaran Formal

PR dari Megawati soal Asal Usul Kodok juga Kupu-kupu dan Pesan Agar Anak Tak Terpaku Pelajaran Formal

[ad_1]

JAKARTA – Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memberikan pesan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2021. Megawati mengingatkan, anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa harus tumbuh dengan sehat.

“Dan yang paling utama harus rajin belajar untuk bisa menuntut ilmu dan dengan selalu riang gembira,” ujar Megawati dikutip dari tayangan YouTube Kementerian PPPA, Jumat, 23 Juli.

Selain sehat dan rajin, Megawati juga berpesan kepada anak-anak agar dalam belajar tidak hanya terpaku dengan pelajaran formal di sekolah. Namun, juga perlu keluar dan belajar dari alam atau lingkungan sekitar.

“Karena kalau dihitung kita belajar di sekolah tidak sampai satu hari. Jadi hari jam-jam kelebihan itu carilah pengetahuan di mana saja,” kata Ketua Dewan Pengarah BPIP ini.

Menurutnya, anak-anak harus diajak untuk mengetahui dunia luar. Sebab, guru yang paling baik adalah alam semesta.

“Coba saja anak-anak jalan-jalan saja kalau sudah selesai belajar. Kita bisa bertemu capung, bertemu kodok, bertemu taman air,” kata Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan ini lantas memberikan pekerjaan rumah (PR) untuk anak supaya mencari tahu dari mana asal mula terciptanya kodok dan kupu-kupu.

“Ibu ingin bertanya, nanti ini PR, dari manakah asal kodok? Dari manakah asal kupu-kupu? Banyak anak sekarang tidak mengetahui, jadi itu PR ya dari ibu,” katanya.

Megawati juga berpesan agar anak-anak Indonesia agar memiliki cita-cita yang tinggi. Sesuai pernyataan Bung Karno yang menyebut cita-cita perlu digantungkan setinggi bintang.

“Bung Karno, Bapak bangsa kita pernah mengatakan gantungkan lah cita-citamu setinggi bintang di langit karena kenapa, kalau kamu jatuh, jatuhnya ke bintang-bintang tersebut. Alangkah indahnya mimpi seperti itu,” jelas Megawati.

Megawati bercerita, saat masih anak-anak, dirinya kerap merasa malas dalam mengerjakan tugas. Namun, menurutnya, perlu adanya semangat dari diri sendiri agar tidak bodoh dan kalah dengan anak-anak lain.

“Ibu juga pernah jadi anak-anak, ibu juga pernah malas, aduh yang namanya PR kok bertumpuk ya? Tapi ibu punya fighting spirit, saya tidak mau jadi bodoh makanya ada yang menggugah dari badan sendiri. Oh saya nggak mau malas supaya pintar, tidak mau sama anak-anak lain saya kalah,” kata Megawati.

.

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close