Connect with us

EKONOMI

Rencana Penerapan Holding BUMN Ultra Mikro Dinilai Salah Kaprah

Rencana Penerapan Holding BUMN Ultra Mikro Dinilai Salah Kaprah


OBSERVER  – Kementerian BUMN mendorong terwujudnya rencana holding BUMN Ultra Mikro. Holding ini nantinya terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Pemodalan Nasional Madani (Persero). Namun Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kebijakan pembentukan holding ini tidak tepat dilakukan.

“Kebijakan holding BUMM ini tidak tepat untuk dilakukan karena bisa berdampak negatif bagi kepentingan negara dan bisa mengesampingkan kewenangan rakyat,” katanya dalam diskusi virtual, Kamis (08/04/2021).

Menurut Anis, pembentukan holding ultra mikro akan membuat Pegadaian dan PNM menjadi anak usaha BUMN, sedangkan BRI akan menjadi perusahaan besarnya.

“Artinya apa? bahwa kalau ini benar-benar holding yang muncul adalah BRI saja, yang di mana ketidakadaan kepemilikan secara langsung bisa membuat kekayaan negara dan kepentingan hajat banyak rakyat terganggu. Padahal ini sudah diamanatkan dalam Undang-udang Dasar 1945,” terangnya.

Sementara itu, dilihat berdasarkan latar belakang mengapa holding ultra mikro dibentuk adalah karena keinginan Kementerian BUMN agar para UMKM bisa naik kelas. Menurut Anis, alasan yang disampaikan Kementerian BUMN seakan-akan permasalahan yang dihadapi UMKM hanya sebatas pendanaan.

“Padahal kendala itu banyak, bukan hanya masalah keuangan saja. Masalah di SDM-nya, akses pemasarannya serta jejaring dan teknologinya,” imbuhnya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, kemungkinan terjadinya holding tersebut cukup besar, lantaran rencana ini ada di tangan pemerintah. Menurut Piter, holding BUMN ultra mikro akan memiliki dampak bagi perusahaan BUMN itu sendiri.

“BRI bisa menggunakan likuiditasnya yang besar maka PNM bisa menyakinkan bahwa kreditnya lebih mudah dan lebih banyak. Tetapi yang menarik adalah ini bukan persoalan penambahan perusahaan saja, tetapi yang diharapkan adalah keberadaan Pegadaian dan PNM sekarang sudah diterima oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyarankan agar BRI membeli bank-bank komersial untuk memperbesar skala perusahaan ketimbang melakukan holding dengan dan PNM dan Pegadaian. Holding ultra mikro dianggap tak akan memberi nilai tambah bagi perusahaan.

“BRI itu untuk menjadi ujung tombak financial inclusion, jadi lebih baik mengambil alih bank-bank komersial, seperti Bank Muamalat, Bank Bukupin, dan bank-bank lainnya supaya konsolidasi perbankan terjadi,” kata Faisal.

Menurut Faisal, Kementerian BUMN harus memiliki kajian yang jelas ihwal rencana holding ultra mikro. Sebab, rencana rencana tersebut justru disinyalir bakal membawa mudarat atau keburukan bagi masyarakat, khususnya Pegadaian. Faisal menduga jika terjadi merger, maka nasabah Pegadaian akan dipaksa memiliki rekening BRI sehingga harus terjadi proses pembukaan rekening baru. Kebijakan ini acapkali terjadi saat perusahaan-perusahaan pelat merah saling berinergi.

Selain itu, holding ultra mikro memiliki risiko karena dilakukan terhadap tiga entitas yang memiliki karakteristik sangat berbeda. BRI misalnya, memiliki tugas melayani segmen UMKM yang sudah terbuka terhadap akses bank dan segmen korporasi. Sementara itu, PNM melayani perusahaan yang relatif baru dan belum memiliki akses terhadap perbankan sehingga memerlukan jasa modal ventura.

Sedangkan Pegadaian sebagai perusahaan pelat merah memiliki tugas membantu masyarakat yang mengalami kesulitan likuiditas untuk memberikan solusi jangka pendek. Keinginan Kementerian BUMN untuk melakukan holding justru bertentangan dengan ide untuk memajukan usaha kecil dan menengah secara total.

“Karena seolah-olah persoalan UMKM hanya keuangan, khususnya akses terhadap kredit,” ujar Faisal.

Faisal mempertanyakan efektivitas holding ultra mikro di tengah aksi perbankan mengurangi kantor-kantor cabangnya. Aksi korporasi ini dikhawatirkan membuat Pegadaian semakin sulit menyentuh masyarakat setelah holding terbentuk. Lebih lanjut, Faisal menduga holding ultra mikro hanya melanggengkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Faisal juga menyangsikan klaim sejumlah pihak yang menyebut holding bisa menurunkan suku bunga pinjaman.

“Kalau bunga lebih murah sesudah holding itu bohong. Kalau BRI memberikan bunga lebih rendah ke anak usaha, pasti ada maunya karena logikanya perusahaan ingin memperbesar keuntungan,” tegasnya.





Source link

Advertisement
Click to comment

EKONOMI

Indonesia Masih Resesi

Indonesia Masih Resesi


Badan Pusat Statisktik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-I 2021 sebesar minus 0,74 persen secara year on year (yoy). Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan adapun besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp3.969 triliun, sementara bila dilihat dari atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat Rp2.683 triliun.

“Sekali lagi secara yoy perekonomian Indonesia triwulan-I 2021 mengalami kontraksi 0,74 persen, sementara secara q to q (quarter to quarter-red) mengalami kontraksi 0,96 persen,” ungkap Suhariyanto dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/5).

Meskipun masih mengalami kontraksi, ia melihat perekonomian Indonesia mulai menunjukkan sinyal perbaikan. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 yang cukup tertekan hingga minus 5,32 persen yoy. Lalu mulai membaik pada triwulan III-2020 dengan minus 3,49 persen yoy, dan kuartal IV-2020 kembali minus sebesar 2,19 persen yoy.

Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021 mengatakan PE Indonesia pada triwulan-I 2021 minus 0,74 persen (Foto: VOA).

Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021 mengatakan PE Indonesia pada triwulan-I 2021 minus 0,74 persen (Foto: VOA).

“Di triwulan-I ini kontraksi kita hanya sebesar 0.74 persen. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda pemulihan ekonomi akan semakin nyata dan tentunya kita berharap ke depan apa yang kita harapkan bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021 betul-betul bisa terwujud,” paparnya.

Suhariyanto cukup optimistis, pertumbuhan ekonomi tanah air akan semakin membaik ke depannya. Hal ini didukung dengan perekonomian mitra dagang utama Indonesia yang sudah bergerak positif.

Pertumbuhan ekonomi China, katanya, bergerak cukup impresif menjadi 18,3 persen, Amerika Serikat tumbuh 0,4 persen, Singapura tumbuh 0,2 persen, lalu Korea Selatan, Vietnam dan Hong Kong yang pada triwulan-I 2021 ini juga tumbuh sebesar 7,8 persen. Namun, katanya pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa masih terkontraksi cukup dalam sebanyak minus 1,7 persen. ​

Lebih jauh Suhariyanto menjelaskan, ada enam sektor lapangan usaha yang menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan-I 2021 yakni sektor informasi dan komunikasi (infokom) yang tumbuh paling tinggi yang mencapai 8,72 persen, perdagangan pengadaan air, jasa kesehatan, pertanian, pengadaan listrik dan gas, serta real estat.

Sementara itu, sektor lapangan usaha yang terkontraksi paling dalam pada periode kali ini adalah sektor transportasi dan pergudangan yang tercatat minus 13,12 persen, serta akomodasi dan makan minum yang mengalami kontraksi minus 7,26 persen.

“Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,74 persen dan kalau kita lihat dari sumber pertumbuhannya maka transportasi dan pergudangan adalah sumber kontraksi yang terdalam yaitu sebesar minus 0,54 persen, kemudian disusul oleh industri pengolahan minus 0,29 persen, dan akomodasi dan makan minum minus 0,22 persen,” jelasnya.

Suasana pasar di tengah pandemi COVID-19 pada minggu terakhir Ramadan di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

Suasana pasar di tengah pandemi COVID-19 pada minggu terakhir Ramadan di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

Ditambahkannya, jika dilihat dari sisi komponen pengeluaran, yakni konsumsi rumah tangga, masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,23 persen, sementara dari sisi investasi juga masih mengalami kontraksi tipis sebesar minus 0,23 persen. Hal ini, kata Suhariyanto harus terus diperbaiki, mengingat struktur PDB Indonesia sebanyak 88,89 persen berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi.

Tingkat Pengangguran

Dalam kesempatan ini, Suhariyanto juga melaporkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat 6,26 persen. Angka ini menurun dibandingkan pada posisi Agustus 2020 yang mencapai 7,07 persen. Dari laporan tersebut diketahui bahwa TPT untuk perempuan mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Untuk TPT perempuan turun 1,05 persen, sementara TPT laki-laki turun 0,65 persen.

Selain itu, diketahui pada Februari 2021 ada 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,62 juta penduduk usia kerja masih menganggur dan tidak mencari pekerjaan. Sementara sebanyak 1,19 juta orang masih tidak bekerja untuk sementara waktu.

Para penumpang menunggu kedatangan bus untuk mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

Para penumpang menunggu kedatangan bus untuk mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

“Yang paling besar dampaknya dialami oleh 15,72 juta penduduk usia kerja di mana mereka masih bekerja tapi mengalami pengurangan jam kerja atau jam kerja yang lebih pendek,” paparnya.

Tingkat pengangguran di perkotaan katanya juga turun lebih cepat dibandingkan dengan di pedesaan. Di kota pengangguran turun sebanyak 0,98 persen, dan di desa turun 0,6 persen.

“(TPT) Hampir menurun di seluruh provinsi. Seperti DKI Jakarta , Banten, dan Jawa Barat dari Agustus ke Februari turun 2,44 persen. Di Bali penurunan TPT nya sangat lambat karena Bali sangat tergantung dengan pariwisata, dan pertumbuhan ekonominya masih mengalami kontraksi sangat dalam,” pungkasnya.

Pemulihan Ekonomi Indonesia Lambat

Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudistira mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia cenderung lebih lambat daripada negara-negara lain, khususnya negara di kawasan Asia. Ia mencontohkan Singapura yang pertumbuhan ekonominya sudah positif pada triwulan-I 2021 ini. Ekonomi China dan Vietnam bahkan sudah positif sejak tahun lalu.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

Menurutnya, ada beberapa faktor, mengapa pemulihan ekonomi Indonesia cukup lambat. Pertama, katanya, besaran stimulus pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia relatif kecil yakni berkisar 4-5 persen, sementara negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Malaysia sudah berada di atas 10 persen dari PDB.

“Ini artinya, peluang fiskal untuk menciptakan pemulihan ekonomi, seperti perlindungan sosial, subsidi bagi UMKM, di Indonesia relatif kecil dan sangat terbatas, belum lagi ada problem seperti pendataan kemudian bantuan belum tepat sasaran, belum merata, juga terkait adanya korupsi dalam pemerintah, sehingga ini membuat pemulihan ekonomi cenderung lebih melambat,” ungkap Bhima kepada VOA.

Kedua, terkait serapan anggaran di daerah yang masih sangat kecil. Pada tahun lalu saja, katanya, masih ada anggaran sebesar Rp182 triliun yang masih menumpuk di bank-bank daerah. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa tidak ada pola anggaran yang berbeda antara saat terjadi pandemi dan sebelum pandemi.

“Jadi sense of crisis-nya kurang, padahal sekarang ini yang dibutuhkan adalah pasokan likuiditas dalam bentuk anggaran untuk segera dicarikan sehingga ekonomi daerah mulai bergerak kembali,” paparnya.

Seorang petugas membersihkan lantai di dekat papan elektronik indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 8 September 2020. (Foto: dok).

Seorang petugas membersihkan lantai di dekat papan elektronik indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 8 September 2020. (Foto: dok).

Agar perekonomian Indonesia bisa bergerak positif, Bhima menyarankan pemerintah untuk terus melanjutkan program perlindungan sosial seperti bantuan subsidi upah yang diberikan secara spesifik ke pekerja informal dan pekerja di sektor transportasi-pariwisata.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat penyerapan anggaran khususnya di tingkat pemerintah daerah (pemda), lalu meningkatkan investasi yang berkualitas yaitu investasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Untuk triwulan-II -nya adalah ekspor. Pertumbuhan ekspor cukup menggembirakan. Kinerja ekspor naik 6,74 persen yoy karena pasar utama yakni China, AS dan Singapura pemulihannya cepat. Permintaan bahan baku dan barang penolong ke negara industri turut dongkrak harga komoditas CPO dan pertambangan. Momentum ini harus dimaksimalkan. Tapi untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen di kuartal ke II nampaknya masih berat,” jelas Bhima. [gi/ab]



Source link

Continue Reading

EKONOMI

49,5 Persen Responden Nilai Kondisi Ekonomi Nasional Masih Buruk

49,5 Persen Responden Nilai Kondisi Ekonomi Nasional Masih Buruk


Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia mengenai Persepsi Ekonomi dan Politik Jelang Lebaran yang dilaksanakan pada 13 April sampai 17 April 2021, menunjukkan sekitar 49,5 responden menilai kondisi ekonomi nasional masih dalam kondisi buruk dan sangat buruk. Survei ini dilakukan dengan cara menggunakan kontak telepon atas 1.200 responden, dengan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan sebanyak 42,2 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional masih buruk. Sedangkan 7,3 persen responden mengatakan kondisi ekonomi nasional masih sangat buruk. Dalam temuan survei itu, bisa disimpulkan total responden yang menilai kondisi ekonomi nasional memburuk sebanyak 49,5 persen.

Seorang wisatawan berjalan menyusuri terminal kedatangan internasional yang sepi di bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, di tengah pandemi COVID-19, 1 April 2020. (Foto: REUTERS/Johannes P. Christo)

Seorang wisatawan berjalan menyusuri terminal kedatangan internasional yang sepi di bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, di tengah pandemi COVID-19, 1 April 2020. (Foto: REUTERS/Johannes P. Christo)

Survei itu juga menunjukkan hanya 14,5 persen responden yang mengatakan kondisi ekonomi nasional sudah baik. Lalu, sebanyak empat persen yang menilai sangat baik.

“Kami lihat di sini yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk itu totalnya 49,5 persen. Jadi ini bukan angka yang kecil, meskipun tidak lagi mayoritas secara absolut, kondisi ekonomi nasional secara sosiotropik masih dalam persepsi negatif,” kata Burhanuddin dalam paparannya, Selasa (4/5).

Dibanding Mei 2020, Ada Penguatan Persepsi Bahwa Ekonomi Membaik

Kendati mayoritas responden menilai kondisi ekonomi nasional masih buruk. Namun, responden yang mengatakan ekonomi nasional memburuk itu cenderung turun selama setahun terakhir. Pada Mei 2020, sebanyak 81 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (Foto: VOA/Sasmito)

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (Foto: VOA/Sasmito)

“Terus kami melakukan survei untuk mengecek pergerakan opini publik terkait dengan kondisi ekonomi nasional, trennya turun secara cukup lumayan panjang. Tapi kalau kita lihat dibanding responden yang mengatakan kondisi ekonomi nasional baik itu masih lebih banyak yang mengatakan buruk,” ungkap Burhanuddin.

Persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini merupakan yang terburuk sejak tahun 2004. Namun, dalam dua bulan terakhir, penilaian atas kondisi ekonomi nasional perlahan cenderung membaik. Para responden yang menilai memburuk menurun jumlahnya. Meski masih lebih banyak daripada yang menilai buruk atau sedang.

Kemudian, berdasarkan kategori sosio-demografi, lebih banyak yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk pada hampir semua kelompok, kecuali etnis Jawa dan Madura. Sementara berdasarkan wilayah, persepsi kondisi ekonomi nasional yang cenderung buruk terjadi di hampir semua daerah kecuali Banten dan Jawa Tengah (Jateng). Di wilayah itu lebih banyak yang menilai kondisi ekonomi nasional sedang.

70,8 Persen Warga Jakarta Yang Disurvei Nilai Ekonomi Memburuk

Sedangkan, responden yang mengatakan kondisi ekonomi nasional sangat buruk dan buruk berasal dari DKI Jakarta sebanyak 70,8 persen. Lalu, diikuti Jawa Barat sebanyak 61,3 persen, dan Kalimantan yakni 57 persen.

“Dari sisi wilayah yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk terutama mereka yang tinggal di DKI Jakarta. Kebetulan DKI Jakarta episentrum COVID-19. Di Jateng yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk itu relatif lebih kecil,” jelas Burhanuddin.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menilai kondisi negara secara umum dalam berbagai bidang, kondisi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih. Meski sedikit menunjukkan persepsi membaik.

CORE : Belum Semua Sektor Ekonomi Pulih

Diwawancarai secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan perkembangan kondisi ekonomi nasional dibanding kuartal sebelumnya memang mengalami perbaikan. Namun, masih banyak sektor yang sampai saat ini masih belum pulih sepenuhnya.

“Terutama pariwisata, dan juga daerah-daerah di luar Jawa hanya bergantung kepada sektor ini termasuk di antaranya Bali. Sekarang yang belum terlalu pulih adalah tingkat konsumsi masyarakat karena ini yang paling besar berkontribusi terhadap ekonomi kita,” katanya kepada VOA.

Pantai Pandawa di Kuta Selatan, Bali, terlihat sepi di tengah pandemi COVID-19, 23 Maret 2020. (REUTERS / Johannes P. Christo)

Pantai Pandawa di Kuta Selatan, Bali, terlihat sepi di tengah pandemi COVID-19, 23 Maret 2020. (REUTERS / Johannes P. Christo)

Dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional, pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah lantaran paling banyak terdampak karena adanya pandemi COVID-19.

“Ini perlu dipulihkan kembali dari sisi daya beli terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Jadi, tidak melulu semuanya lewat bantuan sosial karena kalau lewat bansos tidak berkelanjutan, sifatnya masih darurat. Itu yang perlu diperbanyak, program-program padat karya ini perlu lebih banyak lagi di samping tentu saja yang paling inti permasalahan penanggulangan pandemi,” pungkas Faisal. [aa/em]



Source link

Continue Reading

EKONOMI

Defisit Perdagangan AS Capai Angka Baru Tertinggi pada Maret 2021

Defisit Perdagangan AS Capai Angka Baru Tertinggi pada Maret 2021


Defisit perdagangan AS mencapai rekor bulanan $74,4 miliar pada Maret 2021, karena membaiknya ekonomi yang mendorong pembelian barang-barang dari luar negeri.

Departemen Perdagangan AS melaporkan hari Selasa (4/5), defisit bulan Maret itu 5,6 persen lebih tinggi dibandingkan selisih pada Februari 2021 sebesar $70,5 miliar.

Defisit perdagangan itu selisih pada pembelian AS dari luar negeri dan penjualan ke negara lain, merupakan faktor yang terus berlanjut dalam perekonomian negara terbesar di dunia itu, terlepas dari desakan sejumlah politisi, termasuk Presiden Joe Biden, untuk membeli barang-barang buatan Amerika sendiri.

Seoran pria berjalan di depan sebuah toko yang tutup di tengah pandemi COVID-19 di Chicago, 30 April 2020. (Foto: dok).

Seoran pria berjalan di depan sebuah toko yang tutup di tengah pandemi COVID-19 di Chicago, 30 April 2020. (Foto: dok).

Pada bulan Maret tahun ini, impor naik 6,3 persen menjadi $274,5 miliar sementara ekspor bertambah 6,6 persen menjadi $200 miliar, kata pemerintah AS. Sementara defisit terhadap China, angka terbesar bagi satu negara, naik 11,6 persen menjadi $27,7 miliar.

Defisit perdagangan AS tahun lalu naik 17,7 persen menjadi $679 miliar, angka tertinggi sejak tahun 2008. Kenaikan itu dikarenakan virus corona yang mengganggu perdagangan global.

Mantan Presiden Donald Trump berusaha memperkecil selisih perdagangan itu dengan mengenakan pajak atas barang-barang impor. Defisit perdagangan AS sedikit berkurang tahun 2019 yang kemudian membengkak pada 2020 karena pandemi virus corona yang membatasi ekspor dengan tajam. [mg/lt]



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close