Business is booming.

Protes damai diadakan di KBRI Myanmar: Juru bicara FM


Jakarta (ANTARA) – Unjuk rasa mendukung pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi pada hari Selasa digelar di depan Kedutaan Besar Indonesia di Yangon berjalan dengan damai, meskipun otoritas kedutaan harus menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia di negara itu.

Protes yang muncul setelah laporan Reuters berjalan tanpa tindakan kekerasan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, memberi tahu wartawan di Jakarta pada hari Selasa.

Namun, diakui Faizasyah, dalam beberapa pekan terakhir gelombang protes terhadap kudeta militer pada 1 Februari 2021 terus berlanjut di Myanmar dan membuat kondisi negara tersebut tidak stabil.

“Ini kenyataan faktual yang perlu dikelola oleh Kedubes kita di Myanmar agar seluruh masyarakat Indonesia di negara tersebut tetap terlindungi dengan baik,” tegas Faizasyah.

Seorang jurnalis di Myanmar bernama Hnin Zaw mengunggah empat foto aksi unjuk rasa di KBRI Yangon pada Selasa di akun Twitter miliknya @hninyadanazaw.

Dalam salah satu foto yang dibagikan oleh Zaw, para demonstran mengacungkan poster bertuliskan “Tolong selamatkan pemimpin kami, masa depan, harapan” dan “Kami tidak butuh pemilu lagi. Hormati suara kami” di luar kompleks kedutaan.

Faizasyah membantah laporan berita Reuters yang dirilis pada Senin yang mengatakan Jakarta telah menyetujui rencana aksi junta Myanmar untuk melakukan pemilihan baru.

Faizasyah menegaskan, mendukung pemilu baru bukanlah sikap politik pemerintah Indonesia.

“Saya menyangkal ada rencana aksi. Itu sama sekali bukan posisi Indonesia,” tegasnya.

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi terus berupaya untuk berkonsultasi dengan mitranya dari negara anggota ASEAN lainnya untuk mendapatkan pandangan mereka tentang krisis politik Myanmar, ujarnya.

Pertemuan Marsudi dengan mitranya telah diamanatkan oleh pertemuan Presiden Joko Widodo baru-baru ini dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Jakarta awal bulan ini, menurut Faizasyah.

Untuk itu, selama sepekan terakhir, Menlu Marsudi telah melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam dan Singapura.

Menteri akan melanjutkan perjalanannya ke Thailand dalam waktu dekat untuk berkonsultasi dengan mitranya tentang bagaimana ASEAN berperan dalam mencari solusi untuk krisis politik Myanmar, katanya.

“Yang ingin kami garis bawahi adalah bagaimana kami bisa menemukan solusi damai di Myanmar, proses politik demokratis inklusif yang melibatkan semua pihak,” tegasnya.

Selama beberapa minggu terakhir, Myanmar telah dilanda serangkaian demonstrasi besar-besaran menentang kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari 2021.

Para pengunjuk rasa di Myanmar menuntut pembebasan segera pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dan pengakuan atas kemenangan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam pemilihan parlemen kedua yang diadakan pada 29 Oktober 2020.

Menurut BBC pada 1 Februari 2021, setelah kudeta, militer Myanmar merebut kekuasaan, sementara Suu Kyi dan pemimpin lainnya yang terpilih secara demokratis ditahan.
Menutup

DIEDIT OLEH INE

Berita Terkait: Kementerian Luar Negeri membantah Indonesia mendukung pemilihan baru di Myanmar

Berita Terkait: Menteri luar negeri Indonesia dan Singapura membahas masalah Myanmar