️Play Radio 🎶 height="140px" width="720px" frameborder="0" scrolling="no">
BuzzFeed – Ketua Bidang Reformasi Birokrasi DPP PROJO Yenny Sucipto mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam terhadap kelangkaan minyak goreng.
Menurut Yenny, upaya pemerintah untuk menanganinya antara lain mengusut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng di Kemendag dan memberikan bantuan subsidi minyak goreng untuk rakyat.
“Negara hadir dengan skema subsidi. Memberikan subsidi berupa BLT minyak goreng ke masyarakat,” ujar Yenny, dalam keterangan persnya Kamis (21/4/2022).
PROJO berpendapat gejolak harga dan pasokan minyak goreng juga harus dibereskan dengan mengevaluasi tata kelola minyak goreng. Yenny menekankan kinerja Kemendag yang dinilainya tidak bisa memastikan keamanan pasokan minyak goreng dalam negeri.
Dia menyatakan kasus dugaan korupsi di Kemendag yang ditangani Kejaksaan Agung menjadi salah satu contoh pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas.
“Seakan-akan pemerintah kalah dengan mafia. Dengan kelangkaan miyak goreng belakangan ini, menjadi bukti bahwa lemahnya bangunan transparansi dan akuntabilitas di internal kelembagaan tersebut,” kata Yenny.
Dia menjelaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara menjadi salah satu syarat dalam menjalankan program dan proyek di kementerian. Prinsip tersebut untuk menghindari permainan atau kongkalingkong baik antarpersonal maupun kelompok demi kepentingan pribadi.
PROJO berpandangan perlu dilakukan evaluasi segera terhadap jajaran di Kemendag terkait menerjemahkan kebijakan Presiden Jokowi. PROJO juga mendorong kasus dugaan korupsi dalam perizinan ekspor minyak goreng di Kemendag diusut secara tuntas agar pemain utamanya bisa dihukum.