Connect with us

EKONOMI

PP Royalti Musik Dinilai Cukup Memberatkan Industri Radio

PP Royalti Musik Dinilai Cukup Memberatkan Industri Radio


Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terdapat kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan musik secara komersial ataupun layanan publik. Royalti dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). General Manager Visi Radio Medan, Wisdawati Margaret atau akrab disapa Wiski mengatakan aturan itu dinilai akan memberatkan industri radio.

“Terus terang PP ini aku anggap cukup memberatkan radio. Di mana sebenarnya esensi dari radio itu musik atau lagu. Tanpa lagu radio itu enggak ada artinya. Apalagi radio itu sistem kerjanya tidak seperti televisi yang bisa dengan gampang buat konten visual atau program tanpa adanya lagu,” kata Wiski kepada VOA, Rabu (7/4).

General Manager Visi Radio Medan, Wisdawati Margaret. (Dokumentasi pribadi)

General Manager Visi Radio Medan, Wisdawati Margaret. (Dokumentasi pribadi)

Menurutnya, saat ini industri radio khususnya di Kota Medan sedang dalam keadaan getir, ditambah dengan terbitnya aturan tersebut pada masa pandemi COVID-19 diprediksi bakal memberikan dampak yang cukup serius.

“Padahal kalau dipikir-pikir biaya operasional radio itu cukup besar dan kadang enggak sebanding dengan pemasukan yang kami peroleh. Apalagi kalau tidak dikombinasikan dengan bisnis lainnya, terus ditambah kondisi pandemi COVID-19 benar-benar memberi dampak yang sangat damage hampir ke semua radio. Bahkan di Kota Medan itu sudah banyak radio yang kolaps atau sementara menghentikan operasionalnya,” ungkap Wiski.

Pemerintah pun diminta untuk mengkaji ulang PP tersebut dan mencari jalan tengah dalam memberikan penghargaan terhadap hak cipta lagu atau musik ini. Misalnya, radio wajib membayar royalti dalam bentuk barter dengan musisi dan label musik. Pasalnya sebelum diterbitkannya PP ini, radio dengan musisi atau label musik telah berhubungan satu sama lain dan saling menguntungkan.

“Jangan sampai dengan adanya peraturan ini malah mematikan bisnis radio yang sudah cukup susah payah dalam kondisi sulit ini,” ujar Wiski.

PRSSNI : Penagihan Satu Pintu Lewat LMKN Bukan Hal Baru

Sekretaris umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), M Rafiq mengatakan, aturan yang diterbitkan presiden ini bukan hal baru. Aturan ini menegaskan pembayaran royalti hak cipta lagu dan musik harus dibayarkan terutama untuk kebutuhan komersial.

Penyiar radio di stasiun radio KBR68H, Jakarta, 17 Juni 2009. (Foto: dok).

Penyiar radio di stasiun radio KBR68H, Jakarta, 17 Juni 2009. (Foto: dok).

“Jadi ini bukan hal baru untuk industri radio. Apalagi sejak puluhan tahun yang lalu radio itu rutin membayar royalti melalui lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI). Nah, sekarang yang menagih royalti itu ada LMKN. Nah penagihan satu pintu ini sebenarnya didukung oleh industri radio, karena cuma satu pintu yang tagih,” ujarnya dalam sebuah diskusi daring dengan tema “Royalti Bikin Sensi”, Rabu (7/4).

Namun yang menjadi permasalahan, kata Rafiq, aturan ini dikeluarkan di waktu yang tidak tepat saat pandemi COVID-19. Apalagi 14 layanan publik di dalam PP No 56 Tahun 2021 itu merupakan sektor yang paling terdampak selama pandemi COVID-19.

“Sebenarnya ada layanan publik kalau yang enggak mau bayar royalti ya sudah tidak usah putar lagu, dan harusnya juga tidak berpengaruh signifikan terhadap bisnis mereka. Yang menjadi catatan buat kita adalah 14 layanan publik yang harus bayar royalti itu tidak disebut platform pemutar musik,” ungkap Rafiq.

Tanda "On Air" terlihat di sebuahi studio penyiaran, sebagai ilustrasi. (Foto: REUTERS/Tyrone Siu)

Tanda “On Air” terlihat di sebuahi studio penyiaran, sebagai ilustrasi. (Foto: REUTERS/Tyrone Siu)

Masih kata Rafiq, ada beberapa hal positif yang disambut industri radio terkait diterbitkannya PP No 56 Tahun 2021 tersebut. Pertama, kehadiran satu lembaga yang memungut royalti. Kedua, yakni ada jaminan bahwa setelah royalti dikumpulkan akan didistribusikan kepada para pemegang hak cipta.

“Perhatian kami yang selanjutnya adalah tarif royalti itu harus adil, patut, dan sepantasnya,” pungkasnya.

LMKN Puji Tujuan PP No.56/2021

Sementara, Komisioner LMKN, James F Sundah menuturkan, PP No 56 Tahun 2021 ini bertujuan membuat pendokumentasian terkait hak cipta lagu dan musik menjadi lebih baik.

James F Sundah saat diwawancarai VOA d New York, USA. (Foto: VOA/videoscreenshot)

James F Sundah saat diwawancarai VOA d New York, USA. (Foto: VOA/videoscreenshot)

“Negara kita lemah dalam dokumentasi. Sistem itu bagaimana mau dibayar kalau lagunya itu tidak jelas milik siapa,” tuturnya.

Dikutip dari PP No 56 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”.

Kemudian, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) bentuk layanan publik yang bersifat komersial itu berupa seminar, konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bistro, kelab malam, diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, fasilitas hotel, dan usaha karaoke. [aa/em]



Source link

Advertisement
Click to comment

EKONOMI

Laporan Ungkap Kekhawatiran atas Praktik Pinjaman luar Negeri China 

Laporan Ungkap Kekhawatiran atas Praktik Pinjaman luar Negeri China 



Analisis baru terhadap 100 kontrak yang mencakup pengaturan pembiayaan China dengan negara-negara yang terkait inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) menunjukkan perjanjian pinjaman yang sangat rahasia, memrioritaskan pembayaran utang ke bank-bank milik negara dan dirancang untuk meningkatkan posisi China di negara peminjam.

Namun, menurut penulis “How China Lends”, “Bahkan ketika kami menemukan persyaratan yang mengganggu dalam kontrak utang antara negara peminjam dan entitas milik pemerintah China, kami tidak bisa menyimpulkan bahwa mereka melanggar standar internasional: dengan sedikit pengecualian, standar seperti itu tidak ada.”

Diluncurkan pada 2013, proyek BRI dirancang sebagai jaringan jalur perdagangan darat dan laut untuk meningkatkan hubungan China dengan Asia, Eropa dan Afrika. Pada 2019, China mengisyaratkan akan mengubah kesepakatan proyek BRI sebagai tanggapan atas kritik tentang risiko lingkungan, utang yang berlebihan, dan kurangnya transparansi dalam pembiayaan proyek infrastruktur.

Apa yang tampaknya baik – infrastruktur yang lebih baik dan janji manfaat ekonomi, membuat banyak negara tidak bisa membayar kembali utangnya kepada bank milik China dan tidak ada cara utang itu diakui perjanjian internasional agar direstrukturisasi. [ka/pp]



Source link

Continue Reading

EKONOMI

Twitter Sempat Bahas Akuisisi Clubhouse Senilai $ 4 Miliar

Twitter Sempat Bahas Akuisisi Clubhouse Senilai $ 4 Miliar



Kantor berita Reuters mengutip Bloomberg News, Rabu (7/4), melaporkan bahwa Twitter Inc sempat mengadakan pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir untuk membeli aplikasi audio Clubhouse yang memiliki valuasi $4 miliar.

Bloomberg News melaporkan pembicaraan itu mengutip sumber-sumber yang memahami masalah tersebut.

Diskusi tidak berlanjut dan menurut laporan itu, tidak jelas mengapa pembicaraan terhenti.

Twitter menolak mengomentari laporan tersebut, sementara Clubhouse tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Clubhouse yang berbasis di San Francisco, yang aplikasi khusus undangan memungkinkan pengguna membahas berbagai topik di ruang obrolan suara, baru-baru ini melaporkan aplikasi itu punya 10 juta pengguna aktif per minggu.

Popularitasnya melonjak setelah kemunculan miliarder Elon Musk dan Mark Zuckerberg. Selain itu, banyak orang memanfaatkan aplikasi tersebut selama pandemi COVID-19.

Twitter memiliki fitur audio live-nya sendiri, Spaces, yang akan disediakan untuk semua penggunanya bulan ini. [na/ft]



Source link

Continue Reading

EKONOMI

Klaim Tunjangan Pengangguran AS Kembali Meningkat

Klaim Tunjangan Pengangguran AS Kembali Meningkat



Klaim tunjangan pengangguran AS yang baru melonjak lagi minggu lalu, demikian dilaporkan oleh Departemen Tenaga Kerja pada hari Kamis (8/4) ketika pemulihan ekonomi dari keterpurukan akibat virus corona masih berlangsung.

Pemerintah menyatakan 744.000 pekerja mengajukan klaim tunjangan pekan lalu, naik 16.000 dari angka pekan sebelumnya. Angka pengajuan klaim dua minggu lalu sebanyak 658.000 tetap satu-satunya klaim tunjangan pengangguran mingguan di bawah 700.000 sejak virus corona pertama kali melanda AS pada Maret tahun lalu.

Hingga awal pandemi tahun lalu, klaim mingguan AS tertinggi, yang pernah tercatat sejak tahun 1960-anadalah 695.000, tetapi mencapai puncak sebanyak 6,9 juta klaim pada tahun 2020. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019 sebelum pandemi, klaim tunjangan pengangguran rata-rata mencapai 218.000 seminggu.

Namun, ada beberapa alasan mengapa prospek kedepan akan lebih cerah. Setelah sekitar 25% dari orang dewasa AS divaksinasi penuh, orang-orang mulai membelanjakan uang kembali untuk keanggotaan gym, makan di restoran, dan perjalanan untuk liburan yang selama ini tertunda, yang pada gilirannya akan mengarah pada perekrutan lebih banyak untuk mengakomodasi para pelanggan itu.

Akan tetapi sejumlah pengusaha di banyak negara bagian masih dihadapkan pada pengaturan yang membatasi operasi mereka, sementara beberapa gubernur negara bagian mencabut perintah pemakaian masker bagi masyarakat. Para pelaku bisnis juga diizinkan untuk buka kembali sepenuhnya atau menetapkan tanggal dalam beberapa minggu mendatang setelah bisnis diijinkan untuk meningkatkan operasinya.

Prospek tenaga kerja di AS juga dapat meningkat karena dana bantuan stimulus virus corona senilai $ 1,9 triliun dari Presiden Joe Biden terus mengalir ke seluruh sektor perekonomian. Langkah itu dapat meningkatkan perekrutan dan belanja konsumen, karena jutaan warga Amerika, kecuali dengan pendapatan tertinggi, kini menerima cek stimulus bernilai $ 1.400 dari pemerintah.

Lebih dari 3 juta warga Amerika divaksinasi setiap hari, dan Biden menjanjikan semua orang dewasa yang ingin divaksinasi akan diperbolehkan mendaftarkan diri mulai 19 April mendatang, itu berarti hanya satu setengah minggu dari sekarang. Namun, itu masih bisa berarti berminggu-minggu sebelum orang berhasil menjadwalkan perjanjian imunisasi mereka.

Lebih dari 64 juta orang dewasa Amerika telah diinokulasi penuh, dengan salah satu dari tiga vaksin yang tersedia. Ketika jumlah itu bertambah, semakin banyak warga merasakan kehidupan normal pulih kembali di dalam hidup mereka. [mg/jm]



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close