Connect with us

INTERNASIONAL

Polisi Tolak Selidiki Menteri Australia yang Dituduh Memperkosa

Polisi Tolak Selidiki Menteri Australia yang Dituduh Memperkosa



Polisi, Selasa (2/3), mengesampingkan kemungkinan melakukan penyelidikan terhadap seorang menteri Kabinet Australia yang dirahasiakan namanya atas tuduhan bahwa ia memperkosa seorang gadis berusia 16 tahun lebih dari 30 tahun yang lalu.

Keputusan polisi negara bagian New South Wales itu menambah tekanan pada Perdana Menteri Scott Morrison untuk melakukan penyelidikan independen untuk memeriksa tuduhan tersebut.

Tuduhan itu telah menciptakan persoalan di Kabinet Morrison yang terdiri dari 22 menteri dengan 16 di antara mereka lelaki. Tuduhan itu juga menimbulkan keluhan tentang budaya di Parlemen yang tidak bersahabat terhadap perempuan.

Koalisi konservatif Morrison memiliki proporsi anggota parlemen perempuan yang lebih kecil daripada partai-partai lain dan telah dituduh bersikap seksis.

Tuduhan perkosaan itu muncul dalam surat kaleng yang ditujukan ke kantor perdana menteri dan tiga anggota parlemen perempuan pekan lalu.

Surat setebal 31 halaman itu berisi pernyataan dari pengadu, yang diambil oleh pengacaranya, yang merinci tuduhan pemerkosaan yang menurutnya terjadi di Sydney pada 1988. Menteri tersebut belum terpilih menjadi anggota Parlemen pada saat itu.

Surat itu, yang menyertakan kutipan-kutipan dari buku harian perempuan itu dan sebuah foto dari tahun 1988, diserahkan ketiga anggota parlemen itu dan Morrison ke polisi.

Perempuan yang masih dirahasiakan namanya itu bunuh diri di kampung halamannya di Adelaide Juni tahun lalu pada usia 49 tahun.

Morrison pada hari Senin menolak seruan untuk memecat menteri itu dan mengadakan penyelidikan, dengan mengatakan polisi harus menyelidiki terlebih dahulu.

Tetapi polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan, Selasa, bahwa “tidak ada cukup bukti untuk membuka penyelidikan ”.

Wanita itu telah meminta nasihat dari polisi negara bagian Australia Selatan di Adelaide untuk melaporkan tuduhannya pada November 2019.

Polisi New South Wales telah bertanggung jawab atas penyelidikan tersebut sejak Februari tahun lalu.

“Karena berbagai alasan, perempuan itu tidak merinci tuduhannya dalam pernyataan resminya kepada polisi New South Wales, ” kata pernyataan itu.

Menteri Keuangan Josh Frydenberg, wakil Morrison di Partai Liberal yang berkuasa pada saat itu, termasuk di antara orang-orang di pemerintahan yang menyerukan agar menteri yang dituduh itu tidak diperlakukan sebagai orang bersalah saat polisi menyelidiki.

Morrison mengatakan menteri itu “dengan keras dan sepenuhnya membantah tuduhan itu”.

Tetapi pengacara wanita itu, Michael Bradley, dan beberapa kritikus pemerintah telah meminta menteri tersebut untuk mundur sementara penyelidikan independen menyelidiki bukti-bukti.

Menteri yang dituduh itu juga berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mengungkap identitasnya.

Partai Hijau telah membuka kemungkinan untuk mengungkap nama menteri itu di bawah perlindungan undang-undang hak istimewa parlemen ketika Parlemen kembali bersidang pada 15 Maret.

Hak istimewa yang kontroversial itu, yang umum di badan-badan legislatif Persemakmuran Inggris, mencegah anggota parlemen dituntut atas apa pun yang mereka katakan di Parlemen. Kekebalan hukum itu juga meluas ke media yang melaporkan perkataan anggota parlemen.

Mantan Perdana Menteri Malcolm Turnbull, yang digantikan Morrison dalam perebutan kekuasaan pada 2018, telah meminta menteri tersebut untuk diidentifikasi dan dicopot dari jabatannya.

Turnbull mengatakan penggugat menulis kepadanya pada 2019 untuk meminta nasihat tentang apa yang harus ia lakukan terkait tuduhan yang diajukannya.

“Menteri itu harus mengungkapkan identitas dirinya dan ia harus memberikan pernyataan komprehensif tentang apa yang diketahuinya tentang tuduhan itu, ” kata Turnbull kepada Australian Broadcasting Corp. [ab/uh]



Source link

Advertisement
Click to comment

TIMUR TENGAH

Jubir HAM PBB Komentari ‘Penangkapan’ Pangeran Hamzah

Jubir HAM PBB Komentari ‘Penangkapan’ Pangeran Hamzah



Pejabat-pejabat PBB, Jumat (9/4), mengaku tidak tahu apakah Pangeran Hamzah dari Yordania secara de facto masih dalam tahanan rumah atau tidak. Penyelidikan sedang dilakukan atas hilangnya pangeran itu.

Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) Marta Hurtado mengatakan “Kami mengikuti peristiwa yang berkaitan dengan Pangeran Hamzah bin Hussein, mantan Putra Mahkota Yordania, dan penangkapan serta penahanan setidaknya 16 pejabat senior dan pemimpin suku lainnya pada 3 April. Kami mengetahui bahwa ada penyelidikan yang sedang berlangsung tetapi masih tidak jelas bagi kami apakah setelah mediasi pada 5 April, Pangeran Hamzah masih dalam tahanan rumah secara de facto atau tidak.”

Raja Yordania Abdullah II menahan adik tirinya itu pada 3 April atas tuduhan berkomplot dengan pendukung asing yang berusaha mengguncang Yordania. Hamzah membantah tuduhan tersebut.

Menurut OHCHR, penangkapan itu menunjukkan “pengamanan masyarakat yang semakin represif.”

Hurtado juga mengomentari Putri Latifa Al Maktoum, putri penguasa Dubai. Ia mengatakan, OHCHR “belum mendapat bukti bahwa putri itu masih hidup” meskipun sudah memintanya dari pejabat Uni Emirat Arab dua minggu lalu.

Dilaporkan bahwa Putri Latifa berusaha melarikan diri dari Uni Emirat Arab pada 2018, tetapi kembali. [ka/ah]

Continue Reading

INTERNASIONAL

Di Bawah Kim, Korut Dinilai Tak Mungkin Denuklirisasi

Di Bawah Kim, Korut Dinilai Tak Mungkin Denuklirisasi



John Bolton, penasihat keamanan nasional Amerika dalam pemerintahan Presiden Donald Trump, mengatakan Korea Utara belum membuat keputusan strategis untuk menghentikan pembuatan senjata nuklir. Ia menilai prospek upaya mencapai denuklirisasi melalui diplomasi tetap redup.

Jika Amerika mengupayakan “kesepakatan dengan Kim Jong Un, bergantung padanya untuk berjanji menghentikan program senjata nuklirnya dengan imbalan bantuan sanksi,” itu akan gagal, kata Bolton dalam wawancara dengan VOA minggu ini.

Penilaian Bolton itu disampaikan sementara pemerintahan Biden mendekati akhir kajian tentang cara mendekati Korea Utara.

“Menurut saya, rezim itu bertekad membuat dan menpertahankan senjata nuklir. Mereka melihatnya penting bagi kelangsungan hidup mereka,” tambah Bolton.

Januari lalu, dalam Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea (WPK), Kim mengatakan, ia akan mendukung program senjata nuklir negaranya. [ka/ah]



Source link

Continue Reading

INTERNASIONAL

AS-Sekutu Pertanyakan Motif Kehadiran Rusia di Dekat Ukraina

AS-Sekutu Pertanyakan Motif Kehadiran Rusia di Dekat Ukraina



Amerika menuduh Rusia menyembunyikan niat sesungguhnya terkait pengerahan militernya di perbatasan dengan Ukraina. Tuduhan disampaikan setelah Amerika berkonsultasi dengan sekutu tentang ketegangan yang meningkat di wilayah itu.

Pejabat-pejabat Amerika, Jumat (9/4), menolak menjelaskan tentang jumlah atau jenis pasukan Rusia yang dikatakan berkumpul di dekat wilayah Ukraina. Menurut mereka, tindakan itu provokatif dan mendestabilisasi. Mereka menolak pernyataan bahwa tindakan itu hanya latihan militer.

Sekretaris pers Pentagon John Kirby kepada wartawan, Jumat (9/4), mengatakan bahwa “Ini adalah penumpukan besar, terbesar yang kami saksikan sejak 2014.” Ia mencatat bahwa penumpukan kekuatan militer Rusia seperti itu sebelumnya tidak berakhir dengan baik untuk tetangga Rusia.

Di Gedung Putih, sekretaris pers Jen Psaki mengatakan Amerika sibuk bekerja sama dengan mitra dan sekutu untuk mempelajari situasi itu dan apa yang dapat dilakukan untuk meredakan ketegangan.

“Rusia harus meredakan ketegangan dan bertindak transparan sehubungan pergerakan pasukannya,” tulis Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas di Twitter, setelah pembicaraan dengan Amerika.

Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menulis, “Bersama mitra kami #EU & #NATO, kami akan memantau langkah-langkah selanjutnya dengan cermat.”

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian juga meminta Rusia “menghentikan provokasinya” dan mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan “tanpa penundaan.”

Sejauh ini, seruan itu tampaknya tidak berpengaruh. Rusia membela tindakannya, Jumat (9/4), dan menyatakan Ukrainalah yang bertanggung jawab atas ketegangan yang meningkat.

Sementara itu, wakil menteri luar negeri Rusia tampaknya mengkhawatirkan laporan bahwa Amerika mengirim dua kapal perang ke Laut Hitam untuk menunjukkan dukungannya kepada Ukraina. Pejabat Turki mengatakan Jumat (9/4) bahwa Amerika akan mengirim dua kapal ke Laut Hitam minggu depan (14-15 April) dan bahwa mereka akan tetap di sana selama sekitar dua minggu.

Pejabat pertahanan Amerika menolak mengkonfirmasi pernyataan Turki tetapi mengatakan operasi semacam itu rutin. [ka/ah]



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close