Connect with us

INDONESIA

Polisi menggagalkan upaya sindikat internasional untuk memperdagangkan sabu-sabu 310 kg

Polisi menggagalkan upaya sindikat internasional untuk memperdagangkan sabu-sabu 310 kg


Mengejutkan ketika kami menggeledah mobil van tersebut, dan kami menemukan sejumlah besar obat-obatan, khususnya 310 kg sabu.

Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Resor Jakarta Pusat berhasil mencegah peredaran gelap narkoba yang diduga melibatkan sindikat Timur Tengah dan Afrika serta menangkap dua tersangka dan menyita 310 kilogram sabu.

Kapolres Metro Jakarta Inspektur Jenderal Fadil Imran dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan sabu tersebut diduga diproduksi di Iran dan dikendalikan oleh sindikat di Nigeria.

Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat informasi mengenai rencana transaksi narkoba di Jakarta Pusat, dan narkoba tersebut dibawa ke Jakarta dari Aceh melalui transportasi darat.

“Berdasarkan penyidikan Polres Jakarta Pusat, kami mendapat informasi bahwa tersangka pengedar narkoba akan membawa sabu-sabu di dalam mobil van Daihatsu Gran Max warna putih, dengan nomor plat B 9419 CCD,” ungkap Imran.

Polisi mengikuti tersangka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tujuan dan penerima obat terlarang tersebut.

Pada Sabtu (8/5) pukul 08.00 WIB, polisi menangkap dua tersangka yang diidentifikasi dengan inisial NR alias D dan HA alias A.

“Mengejutkan saat kami menggeledah mobil van tersebut, dan kami menemukan narkoba dalam jumlah besar, khususnya sabu 310 kg,” ungkapnya.

Para tersangka mengaku sabu tersebut diangkut dari Aceh dan dimaksudkan untuk didistribusikan di Jakarta melalui Hotel N1 di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat.

Kedua tersangka merupakan warga Jakarta yang berperan sebagai pengedar narkoba, ungkap Imran.

Mereka didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun atau hukuman mati.

Polisi bekerja sama dengan Administrasi Penegakan Narkoba (DEA) untuk menindak perdagangan narkoba.

Pengedar narkoba domestik dan transnasional menyasar Indonesia karena populasinya yang besar dan jutaan pengguna narkoba.

Perdagangan narkoba di Tanah Air bernilai hampir Rp66 triliun.

Sebelumnya pada bulan April, dua pria, yang ditangkap oleh Angkatan Laut Indonesia saat mencoba menyelundupkan narkoba dari Malaysia, mengungkapkan rencana mereka untuk menjual barang selundupan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Kedua tersangka mengaku berencana menjual 92.512 kg sabu kristal dan 61.378 pil ekstasi, yang coba diselundupkan dengan perahu, di Tanjung Balai.

Berita Terkait: 80kg narkoba yang diselundupkan dari Thailand disita di Aceh

Berita Terkait: Polda Metro Jaya Tangkap Pengedar Narkoba Sita 250 Gram

Menutup

DIEDIT OLEH INE

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

Kebijakan harus diterapkan tepat dalam skenario luar biasa: Jokowi

Kebijakan harus diterapkan tepat dalam skenario luar biasa: Jokowi


Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati pentingnya menerapkan setiap kebijakan secara cepat dan tepat, di tengah kondisi bangsa yang masih belum pulih dari situasi luar biasa di tengah pandemi COVID-19.“Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pandemi belum berakhir. Kita harus waspada, dan situasi yang kita hadapi masih merupakan kondisi luar biasa yang harus direspons dengan kebijakan cepat dan tepat yang mengharuskan kita berada di frekuensi yang sama. ,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan kepala negara saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II 2020, serta Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Presiden menjelaskan, setiap lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, harus berada pada gelombang yang sama. Respons setiap lembaga negara untuk mengatasi pandemi COVID-19 juga harus cepat dan tepat, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Jokowi mencatat, sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada 2020, pemerintah telah menerapkan langkah-langkah luar biasa, antara lain mengubah fokus dan pembagian anggaran di semua level pemerintahan untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi.

Berita Terkait: Ekonomi Indonesia tumbuh 2-3% di Q2: ekonom

“(Pemerintah) memberikan ruang relaksasi defisit APBN yang bisa melebar hingga lebih dari tiga persen dari PDB (produk domestik bruto) selama tiga tahun. Pelebaran defisit harus dilakukan atas dasar meningkatnya kebutuhan belanja negara untuk menangani kesehatan dan perekonomian di saat penerimaan negara menurun,” jelasnya.

Berbagai lembaga negara pun mengambil langkah luar biasa, seperti kebijakan pembagian beban antara pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam memulihkan perekonomian.

“Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, kita mampu mengatasi peningkatan belanja kesehatan dan sekaligus melindungi perekonomian Indonesia dari berbagai tekanan,” jelasnya.

Presiden Jokowi menyoroti bahwa dengan penerapan beberapa kebijakan luar biasa, Indonesia telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa kuartal terakhir, meskipun masih berada di zona kontraksi.

Pada kuartal II 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen year-on-year (YoY). Namun, perekonomian terus membaik pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020, bahkan hingga kuartal pertama tahun 2021.

“Perekonomian Indonesia tumbuh lebih baik hingga kuartal I. Kami berada di minus 0,74 persen,” kata Presiden Jokowi.

Berita Terkait: Varian baru menyebar lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien

Berita Terkait: COVID-19: Indonesia tambah 20.574 kasus, 355 kematian dalam satu hari

Menutup
DIEDIT OLEH INE

Continue Reading

INDONESIA

Panglima AU saksikan latihan gabungan RI-AS-

Panglima AU saksikan latihan gabungan RI-AS-


Di tahun-tahun mendatang, latihan Cope West diharapkan direncanakan dengan memperhatikan berbagai platform lain, termasuk pengisian bahan bakar udara menggunakan pesawat tanker.

Pekanbaru, Riau (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo menyaksikan latihan gabungan TNI AU dan US Pacific Air Force (PACAF) dengan code name Cope West 2021 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. , Riau.“Pada tahun-tahun mendatang, latihan Cope West diharapkan dapat direncanakan dengan memperhatikan berbagai platform lain, termasuk pengisian bahan bakar udara menggunakan pesawat tanker,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis yang dirilis Jumat.

Lebih lanjut dia menyoroti kebutuhan untuk menggunakan latihan tersebut sebagai kesempatan untuk mengasah keterampilan dan mempersiapkan para pilot muda TNI yang membutuhkan pengalaman untuk melakukan misi operasi udara.

Ia juga mengamati ruang Base Central Debrief System (BCDS). BCDS adalah fasilitas latihan yang digunakan untuk memantau semua pergerakan pesawat saat melakukan latihan pertempuran udara, termasuk saat pesawat melakukan penembakan, penggunaan roket dan bom, serta melihat ketepatan menembak.

Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Komodor Udara Andi Kustoro mengatakan, BCDS juga dapat menampilkan audio visual semua pesawat yang terlibat dalam latihan pertempuran udara secara real-time. Fasilitas latihan ini juga digunakan selama latihan bersama dengan kode nama Cope West yang berlangsung sejak 14 Juni 2021.

“Melalui layar monitor di ruang BCDS, latihan pertempuran udara dapat ditampilkan sebagai masukan untuk melakukan evaluasi selama pembekalan yang dihadiri oleh peserta latihan,” kata Kustoro.

Direktur Latihan TNI AU Kolonel Jajang Setiawan mengatakan Cope West pertama dilakukan di Medan, Sumatera Utara, pada 1995.

Ia mencatat, latihan gabungan yang digelar di Pekanbaru kali ini terkait Basic Fighter Maneuver (BFM), Air Combat Maneuver (ACM), dan Air Combat Tactic (ACT).

Latihan bersama yang diberi kode nama Cope West 2021 itu juga termasuk dalam pertempuran udara jarak jauh atau Beyond Visual Range (BVR).

Material untuk ACT dengan BVR sudah dapat direalisasikan karena F-16 TNI AU yang telah diupgrade melalui program Falcon Star E_MLU didukung oleh teknologi peluru kendali dan sistem persenjataan udara-ke-udara yang memadai.

Kolonel Jajang mengatakan selama latihan, peserta tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan. Dalam latihan tersebut, TNI AU telah mengirimkan beberapa F-16 dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, dan Skadron Udara 16 di Arbase Roesmin Nurjadin.

“Sementara itu, USAF telah mengirimkan enam unit F-16 dari Skuadron Tempur 13 PACAF AS yang berbasis di Misawa, Jepang,” katanya.
Berita Terkait: Papua Tunggu Pencairan Dana Otsus Putaran Kedua

Berita Terkait: Varian baru menyebar lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien

Menutup
DIEDIT OLEH INE

Continue Reading

INDONESIA

Papua Tunggu Pencairan Dana Otsus Putaran Kedua

Papua Tunggu Pencairan Dana Otsus Putaran Kedua


Dana Otsus putaran kedua harusnya sudah ditransfer paling lambat Juni June

Jayapura, Papua (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua mendesak pemerintah pusat segera menggelontorkan dana otonomi khusus putaran kedua tahun ini untuk membiayai program pembangunannya, menurut seorang pejabat pemerintah.”Dana Otsus putaran kedua harusnya sudah ditransfer paling lambat Juni,” kata Asisten Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Papua Muhammad Musa’ad.

Namun, hingga Kamis, pemerintah provinsi belum menerima dana putaran kedua, kata Musa’ad dalam keterangan pers yang dikutip ANTARA di Jayapura, Jumat.

Pemprov telah menyalurkan dana otsus putaran pertama yang sebelumnya diterima dari pemerintah pusat ke seluruh pemerintah daerah, ungkapnya.

Musa’ad menyoroti pentingnya dana yang tersedia untuk program-program pemerintah, termasuk pendanaan fasilitas infrastruktur untuk Pesta Olahraga Nasional PON 2021 Papua.

“Kami tidak pernah menahan dana otsus yang ditransfer pemerintah pusat. Sebagai gantinya, kami langsung menyalurkannya ke semua pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.

Undang-undang otonomi khusus Papua, yang telah membuka jalan bagi sejumlah besar dana untuk mengalir ke Papua dan Papua Barat, telah berlaku selama hampir dua dekade.

Dengan undang-undang yang akan berakhir pada November tahun ini, RUU untuk mengubahnya sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berita Terkait: Papua bersiap untuk Pacific Exposition 2021

Berita Terkait: Pria bersenjata tak dikenal menembak mati 5 orang di Yahukimo Papua

Untuk memenuhi tenggat waktu, anggota DPR telah mendaftarkannya sebagai salah satu dari puluhan RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.

Menurut data Kementerian Keuangan, sejauh ini pemerintah telah mengalokasikan Rp138,65 triliun untuk dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat serta dana tambahan untuk proyek infrastruktur.

Sementara itu, pemerintah telah mengucurkan Rp702,3 triliun dalam transfer daerah dan dana desa ke dua provinsi selama periode 2002-2021, menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

Terlepas dari aliran dana pemerintah pusat dalam jumlah besar ke Papua dan Papua Barat, kedua provinsi tersebut masih bergulat dengan cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Skor mereka pada Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2020 tetap di bawah rata-rata nasional 71,94.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Papua dan Papua Barat masing-masing mendapat skor 60,44 dan 65,09 pada Indeks Pembangunan Manusia 2020, jauh lebih rendah dari Provinsi Aceh yang mencetak 71,94.

Data BPS yang dirilis Februari tahun ini lebih lanjut mematok angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 26,8 persen dan 21,7 persen.

Hasil pembangunan tetap tidak merata bagi masyarakat asli Papua, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pendapatan mereka yang rendah dan kurangnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, katanya.

Berita Terkait: Salat Jumat dilarang di zona merah Jakarta

Berita Terkait: Varian baru menyebar lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien

Menutup

DIEDIT OLEH INE

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close