Connect with us

ASIA PASIFIK

Polisi Korsel Panggil Aktivis Terkait Selebaran Anti-Korut

Polisi Korsel Panggil Aktivis Terkait Selebaran Anti-Korut



Polisi Korea Selatan, Senin (10/5), memanggil seorang aktivis yang mengaku telah menerbangkan ratusan ribu selebaran propaganda anti-Pyongyang ke Korea Utara — tindakan yang dianggap melanggar undang-undang baru yang mengkriminalkan kegiatan semacam itu.

Interogasi terhadap Park Sang-hak berlangsung beberapa jam setelah Presiden Moon Jae-in dalam pidatonya yang disiarkan televisi secara nasional mengeluarkan kritik yang jelas terhadap Park tanpa menyebut namanya. Moon mengatakan, ia tidak pernah ingin merusak hubungan dengan Korea Utara dengan melanggar perjanjian antar-Korea dan undang-undang Korea Selatan.

Korea Selatan menghadapi banyak kecaman terkait undang-undang antipenyebaran propaganda, yang oleh beberapa pendukung HAM dilihat sebagai serangan terhadap kebebasan demokratis dan ancaman terhadap usaha memecahkan penyumbatan informasi ke Korea Utara. Moon menekankan bahwa pemerintahnya tidak punya pilihan selain menegakkan hukum secara ketat.

Polisi telah menggeledah kantor Park pekan lalu setelah ia mengumumkan bahwa kelompoknya menerbangkan balon-balon yang membawa 500.000 selebaran, 5.000 lembar uang satu dolar dan 500 buku kecil tentang kekayaan ekonomi Korea Selatan melintasi perbatasan selama 25-29 April.

Jika dikukuhkan, tindakan Park itu akan menjadi pelanggaran pertama undang-undang yang mulai diberlakukan pada Maret dan menghukum pelakunya hingga tiga tahun penjara atau denda 30 juta won ($27.000).

Para pejabat di Dinas Kepolisian Metropolitan Seoul tidak segera mengkonfirmasi rincian apapun dari interogasi itu atau apakah mereka mendorong penangkapan Park.

Park mengatakan tindakannya ditujukan untuk memberi tahu warga Korea Utara tentang kenyataan pahit rezim otoriter Pyongyang dan mengklaim bahwa para aktivis lain akan terus menerbangkan selebaran melintasi perbatasan bahkan jika ia masuk penjara.

Korea Utara sangat sensitif terhadap kritik dari luar tentang kepemimpinannya, dan pengumuman Park mengundang kecaman dari Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang menangani urusan antar-Korea.

Ia mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis melalui media pemerintah bahwa selebaran itu adalah provokasi yang tidak dapat ditoleransi dan bahwa pemerintahnya akan mempertimbangkan tindakan yang sesuai. Pada tahun 2014, pasukan Korea Utara di perbatasan menembak ke arah balon-balon yang terbang menuju wilayahnya sehingga mendorong pasukan Korea Selatan untuk membalas tembakan itu. [ab/uh]

Advertisement
Click to comment

ASIA PASIFIK

Penutupan Koran Hong Kong, ‘Hari yang Menyedihkan’

Penutupan Koran Hong Kong, ‘Hari yang Menyedihkan’



Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut penutupan surat kabar independen Hong Kong, Apple Daily, sebagai “hari yang menyedihkan bagi kebebasan pers di Hong Kong dan seluruh dunia,” menyalahkan China atas “penindasan yang intensif.”

“Melalui penangkapan, ancaman, dan pemaksaan melalui Undang-Undang Keamanan Nasional yang menghukum kebebasan berbicara, Beijing bersikeras menggunakan kekuatannya untuk menekan media independen sekaligus membungkam perbedaan pendapat,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Presiden AS itu menuduh Beijing mengingkari “kebebasan dasar dan menyerang otonomi dan institusi serta dan proses demokrasi di Hong Kong.”

Perusahaan induk pro-demokrasi Apple Daily yang berbasis di Hong Kong mengumumkan, Rabu (23/6), bahwa publikasi mereka akan ditutup minggu ini.

Keputusan penutupan Apple Daily itu diambil hampir seminggu setelah lebih dari 500 polisi menggerebek kantor surat kabar itu dan menangkap pemimpin redaksi, Ryan Law, bersama empat eksekutif surat kabar itu dan penerbit Next Digital. Pihak berwenang telah membekukan aset senilai $2,3 juta, sehingga perusahaan itu tidak dapat membayar stafnya.

Ryan Law dan pimpinan eksekutif Cheung Kim-hung didakwa telah berkolusi dengan negara asing, dan tidak diberi kesempatan bebas dengan jaminan.

Apple Daily dan penerbitnya, Jimmy Lai yang berusia 73 tahun, pendiri sekaligus pemilik Next Digital, telah menjadi target otoritas Hong Kong sejak China memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang ketat Juni lalu.

Kantor surat kabar itu digerebek Agustus 2020 setelah Lai ditangkap di rumahnya atas dugaan kolusi dengan pihak asing. [mg/lt]

Continue Reading

ASIA PASIFIK

Presiden Afghanistan Tiba di AS untuk Pertemuan dengan Biden

Presiden Afghanistan Tiba di AS untuk Pertemuan dengan Biden



Presiden Afghanistan Ashraf Ghani hari Kamis (24/6) tiba di Amerika menjelang pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih hari Jumat (25/6).

Pesawat yang membawa pemimpin Afghanistan itu dan juga tokoh perdamaian Dr. Abdullah Abdullah mendarat Kamis pagi di pinggiran Washington DC.

Pertemuan tatap muka pertama diantara Biden dan pejabat-pejabat Afghanistan ini berlangsung menjelang penarikan mundur sisa pasukan Amerika dan NATO dari Afghanistan pada 11 September mendatang, yang sejalan dengan perintah Biden untuk menutup apa yang digambarkannya sebagai “perang abadi.”

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Minggu (20/6) lalu mengatakan Biden “sangat menantikan pertemuannya” dengan para pemimpin Afghanistan dan akan memastikan terus berlanjutnya dukungan diplomatik, ekonomi dan kemanusiaan Amerika pada negara yang sedang bergejolak itu.

“Lawatan Presiden Ghani dan Dr. Abdullah akan menyoroti kemitraan abadi diantara Amerika dan Afghanistan ketika penarikan mundur pasukan militer terus berlanjut,” ujarnya.

Psaki menekankan bahwa Amerika “akan terus mendukung penuh proses perdamaian yang sedang berlangsung dan menyerukan kepada seluruh pihak di Afghanistan untuk ikut serta secara penuh dalam perundingan untuk mengakhiri konflik itu.”

Penarikan mundur pasukan, yang secara resmi dimulai 1 Mei lalu, telah memicu eskalasi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pasukan keamanan Afghanistan dan pemberontak Taliban. Ini merupakan pukulan terbaru terhadap perundingan damai yang dimediasi Amerika diantara mereka yang berselisih di Afghanistan, yang berjalan sangat lambat. [em/jm]

Continue Reading

ASIA PASIFIK

Diduga Lakukan Kerja Paksa, AS Batasi Perdagangan 5 Perusahaan di Xinjiang

Diduga Lakukan Kerja Paksa, AS Batasi Perdagangan 5 Perusahaan di Xinjiang



Amerika telah memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap lima perusahaan China yang diduga menggunakan tenaga kerja paksa di wilayah Xinjiang.

Gedung Putih hari Kamis (24/6) mengatakan perusahaan-perusahaan itu menggunakan tenaga kerja paksa warga Muslim-Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya, dengan persetujuan pemerintah China.

Dalam sebuah pernyataan Gedung Putih mengatakan, “Penggunaan kerja paksa oleh Republik Rakyat China di Xinjiang merupakan bagian integral dari pelanggaran sistematis terhadap warga Uighur dan kelompok etnis serta agama minoritas lainnya, dan mengatasi pelanggaran ini akan tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Biden-Harris.”

Amerika melarang impor produk berbasis silika dari Hoshine Silicon Industry Company. Juga melarang ekspor ke Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, Xinjiang GCL New Energy Material Technology dan Xinjiang Production & Construction Corps.

Amerika juga menambahkan “polysilicon” yang diduga dibuat oleh tenaga kerja paksa di China, ke dalam “Daftar Barang yang Diproduksi oleh Pekerja Anak atau Kerja Paksa.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menanggapi laporan larangan Amerika itu dengan mengatakan China “akan mengambil semua tindakan yang diperlukan” untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaannya.

Dalam KTT G-7 di Cornwall, Inggris, awal Juni lalu, “negara-negara demokrasi dunia berdiri bersatu melawan kerja paksa – termasuk di Xinjiang – dan berkomitmen untuk memastikan agar rantai pasokan global terbebas dari penggunaan kerja paksa,” tegas Gedung Putih. [em/jm]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close