Connect with us

POLITIK

PK Ditolak MA, Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Bakal Jalani 18 Tahun Kurungan

Avatar

Published

on

PK Ditolak MA, Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Bakal Jalani 18 Tahun Kurungan
Terpidana 18 tahun penjara kasus suap impor daging Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

BuzzFeed – Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sehingga, Luthfi tetap akan menjalani hukuman penjara selama 18 tahun.

“Tolak,” demikian petikan amar putusan dikutip dari situs MA, Selasa (16/11/2021).

Putusan perkara nomor:385 PK/Pid.Sus/2021 itu dijatuhkan pada 15 November 2021. Adapun perkara ini diadili oleh ketua majelis hakim Suhadi dengan hakim anggota masing-masing ialah Ansory dan Eddy Army.

Kuasa hukum Luthfi Hasan, Sugiyono, sebelumnya mengajukan upaya hukum luar biasa PK usai mencermati tiga putusan hukum kasus korupsi. Ketiganya yakni putusan PK atas nama Irman Gusman, putusan kasasi Idrus Marham dan putusan kasasi atas nama kliennya sendiri, Luthfi Hasan.

Luthfi mengajukan PK atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

“Setelah menjalani 7 tahun pidana, pemohon menemukan alasan-alasan agar majelis Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas atau ringan kepada pemohon dengan alasan kekeliruan dan kekhilafan hakim,” kata kuasa hukum Luthfi Hasan, Sugiyono, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12/2020), melansir Antara.

“Dalam 3 putusan itu mengandung perbedaan, padahal ketiga terpidana sama-sama didakwa menerima sesuatu sebagai penyelenggara negara dengan pertimbangan tidak terkait dengan kewenangannya,” bebernya.

Diketahui, majelis hakim kasasi MA pada Februari 2019 memotong masa hukuman mantan Menteri Sosial Idrus Marham dari 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan menjadi 2 tahun penjara dalam kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Sementara pada September 2019, majelis PK MA memotong vonis Irman Gusman dari 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan menjadi 3 tahun penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan dalam perkara penerimaan suap terkait kuota gula impor di Perum Bulog.

Pada 15 September 2014, majelis hakim kasasi MA yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar dan anggota majelis Hakim Agung, M Askin dan MS Lumme memutuskan untuk menambah vonis Luthfi menjadi pidana penjara 18 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah dengan pencabutan hak politik.

Putusan kasasi tersebut lebih berat dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi pada 25 April 2014 lalu yang hanya memutuskan agar Luthfi dipidana selama 16 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Advertisement
1 Comment

POLITIK

Anies Baswedan Pilih “Balapan Mobil” Daripada Atasi Banjir, Ini Komentar Puan Maharani

Avatar

Published

on

By

Anies Baswedan Pilih “Balapan Mobil” Daripada Atasi Banjir, Ini Komentar Puan Maharani
Anies Baswedan Banjir. FILE/IST. PHOTO

BuzzFeed – Musim hujan sudah tiba, hujan mengguyur di banyak daerah, termasuk di Jabodetabek. Lagi-lagi, permasalahan banjir belum terselesaikan. Sebaliknya, semakin mengkhawatirkan dengan bertambahnya pemukiman yang terendam. Banjir seakan menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Pada Minggu, 7 November 2021, sejumlah area di DKI Jakarta terendam banjir. Pos Pemantau Pintu Air Manggarai Jakarta Selatan mengantisipasi peningkatan debit air.

Pada Minggu malam, dilaporkan tinggi muka air di Pos Pemantau Pintu Sungai (PS) Depok terpantau berstatus siaga 2. Memang, sejumlah wilayah di DKI Jakarta diguyur hujan dengan intensitas deras pada Minggu siang hingga sore.

Bahkan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebenarnya telah mengeluarkan peringatan potensi hujan deras disertai petir dan angin kencang di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, pada Minggu sore.

Jangan bangga dulu

Banjir yang masih terjadi di sebagian wilayah di Ibu Kota mendorong Advokat Peradi, Dusri Mulya untuk mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melalui akun Twitter pribadinya, dia mengingatkan Anies untuk bersiap-siap.

“DKI Jakarta mulai dikepung banjir. Siap-siap die hard Anies Baswedan,” kata Dusri Mulya, Senin (8/11/2021).

Menurutnya, banjir tersebut akan membuat Anies Baswedan dan kolega kembali bekerja keras di tengah rasa bangga yang sempat diungkapkan Anies pada beberapa bulan sebelumnya.

“Kalian akan kerja keras setelah kemarin berbangga diri DKI Jakarta tak banjir walau dihantam hujan deras,” tulis pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Departemen Propaganda dan Anti Hoaks Partai Bulan Bintang itu.

Dia pun berharap ke depannya Anies Baswedan tidak cepat berbangga diri dengan hasil yang diraih selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, khususnya yang berkaitan dengan persoalan banjir.

Jika ditarik ke belakang, Anies Baswedan pernah mengungkapkan perasaan bangganya atas keberhasilannya dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta.
Cipinang Melayu, Jakarta Timur, menurut Anies, merupakan satu dari sekian banyak bukti keberhasilan dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta.

Dianggap boros

Banjir yang masih belum teratasi ini membuat berbagai pihak berkomentar terhadap kebijakan Anies selama ini. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra menyebut Anies lebih memilih “acara balap mobil” ketimbang mengatasi banjir di DKI Jakarta.

“Pada 30 Desember 2019 Dispora membayar termin kedua sebesar 10 juta poundsterling atau Rp180 miliar menggunakan APBD, sehingga total yang disetor Rp360 miliar,” kata Anggara dalam keterangan resminya.

“Sementara itu, anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung Rp 160 miliar malah dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir,” lanjut dia.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut pernah meminjam uang untuk membayar biaya komitmen atau commitment fee Formula E pada 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau sekitar Rp180 miliar.

Hal tersebut diungkapkan dalam keterangan persnya, Senin, 8 November 2021.
Disebutkan, utang untuk membayar Formula E tersebut terungkap dari Surat Kuasa no.747/-072.26 tanggal 21 Agustus 2019.

“Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balapan mobil, bukan untuk hal yang mendesak seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir,” pungkasnya.

Perlu upaya semua pihak

Banjir terus berulang dari tahun ke tahun setiap musim hujan tiba. Tak hanya DKI Jakarta, wilayah lain pun kerap mengalami kejadian serupa. Oleh karena itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan upaya terbaik dan memprioritaskan keselamatan rakyat.

“Saya turut prihatin dengan terjadinya musibah banjir, longsor, dan banjir bandang di sejumlah daerah di Tanah Air. Pemerintah harus sigap menyelamatkan warga yang tempat tinggalnya mengalami banjir,” kata Puan pada Selasa (9/11/2021).

Hal itu dikatakannya terkait banjir yang melanda sejumlah titik di wilayah Jakarta, Karawang, Sintang, Aceh Selatan, Mamuju (Sulbar), dan daerah lainnya.
Puan meminta pemerintah menyiapkan segala fasilitas dan kebutuhan untuk warga yang rumahnya terendam banjir, termasuk logistik.

“Pastikan warga yang harus mengungsi ditempatkan di s​​elter-selter yang aman dan nyaman. Pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok mereka, termasuk air bersih, keperluan anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah harus memastikan kebutuhan terpenuhi untuk warga yang tetap memilih bertahan di rumahnya yang terendam banjir dan pasokan listrik harus terjamin dengan mengedepankan prinsip keamanan.

Selain itu, Puan menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya warga yang menjadi korban banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah, seperti di Kota Batu yang menyebabkan tujuh orang meninggal.

Dia meminta pemerintah, khususnya pemda yang wilayahnya rawan bencana untuk melakukan langkah antisipasi terjadinya bencana karena peringatan BMKG terhadap fenomena La Nina yang memicu peningkatan potensi kejadian bencana hidrometeorologi.

Continue Reading

FEED

Protes Razia PPKM Membesar, Sampai Ada Promo Khusus Aparat Bayar Kopi Lebih Mahal

Avatar

Published

on

Protes Razia PPKM Membesar, Sampai Ada Promo Khusus Aparat Bayar Kopi Lebih Mahal

[ad_1]

Pengusaha

Petugas Satpol PP di Jakarta Timur memaksa pemilik warung pecel lele di Duren Sawit tutup lebih cepat selama pandemi. Foto oleh  Dasril Roszandi/NurPhoto via Getty Images

Hampir dua minggu berjalan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, laporan aparat yang dianggap asal-asalan merazia lapak pengusaha kecil bertebaran di lini masa media sosial. Ini terkait aturan usaha makanan yang hanya boleh buka sampai pukul 20.00, dan tidak boleh melayani makan di tempat. Sejumlah pelaku usaha makanan mengaku tetap kena semprot, bahkan sampai mengalami penyitaan aset, meski sudah menuruti aturan.

Di Bandung, Jawa Barat, misalnya, muncul laporan Satpol PP merazia dua kursi plastik milik pedagang siomay bernama Nana. Aparat menilai kursi itu adalah tanda lapak siomay Nana membolehkan pembeli makan di tempat. Mau kursi kembali? Harus menebus Rp100 ribu.

“Sebelum memutuskan menyita kursi, aparat lebih memilih tabung gas. Tapi, ditolak keras [oleh pedagang] karena memang digunakan untuk memanaskan barang dagangan,” kata Novrianto, pembeli siomay yang jadi saksi mata kejadian, saat dihubungi VICE.

Menurut cerita Novrianto, kursi plastik itu disediakan untuk pembeli yang sedang menunggu makanan mereka dibungkus.

“Awalnya sebelum PPKM, pedagang memang menyediakan kursi dengan jumlah yang banyak, sekitar lima kursi lah untuk makan di tempat. Tapi, semenjak kena razia pertama pas awal PPKM [darurat], dia mengurangi jadi dua kursi untuk pembeli yang bawa pulang. Ketika kejadian, saya enggak melihat ada yang sedang makan di tempat, tapi karena melihat ada dua kursi jadi aparat menganggap pedagang menyediakan makan di tempat,” tambah Novrianto.

Masih di Bandung, pedagang lontong padang bernama Jefri Naldi mengaku dibentak polisi karena melihat ada satu kursi di lapaknya, di kawasan Tamansari. Padahal satu kursi itu untuk dirinya sendiri kala menunggu pembeli dan kadang dipakai pembeli yang beli bungkus.

“Yang ngebentak saya polisi. Saya tidak sempat menjelaskan apa-apa. Tahu sendiri gimana keadaannya di lapangan, [mereka] ramean gitu. [Saya] langsung tersentak tiba-tiba dibentak,” keluh Jefri kepada VICE.

Setelah para polisi pergi, Jefri kembali memasang kursi karena mustahil ia terus berdiri sejak jualan dari jam enam pagi sampai jam satu siang. “Cuma jika nanti dibentak lagi, dan kondisi saya siap, saya akan adu argumen,” jelas pria 33 tahun tersebut.

Pindah ke Semarang, Jawa Tengah, akun Twitter @adistyaratu melaporkan bahwa usaha orang tuanya dirazia Satpol PP setempat, juga dengan alasan membolehkan pembeli makan di tempat. Pemilik merasa telah mematuhi prasyarat bisnis selama PPKM Darurat. Selain tidak melayani makan di tempat, ia juga bingung karena saat dirazia kondisi warung sedang sepi.

Berbagai kasus dan protes terhadap kebijakan polisi atau Satpol PP, pelan-pelan membesar menjadi sinisme terhadap pemerintah. Timbul perbincangan netizen soal betapa enaknya menjadi pegawai pemerintah yang gajinya tidak terganggu selama PPKM Darurat, sehingga dianggap abai pada pergulatan pelaku wirausaha skala kecil-menengah yang bergantung pada pemasukan harian.

Kesenjangan ini yang mendorong Cahya Sinda, pemilik usaha kafe Atitud Coffee di Kota Malang, Jawa Timur, membuat protes unik. Pengusaha 24 tahun tersebut menggelar program “Big Promo” bayar tiga kali lipat harga normal khusus bagi aparat dan pegawai pemerintahan yang belanja di kafenya. Alasan Cahya, program sebagai “bentuk implementasi bantuan sosial untuk pelaku usaha kecil dan menengah.”

Saat diwawancarai VICE, Cahya menjelaskan maksudnya membuat promo itu. “Kedai kopi kami baru buka tanggal 28 Juni [2021] karena dulu Kementerian [Pendidikan] bilang Juli semua aktivitas pendidikan kembali normal tanpa tawar-menawar. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, munculah PPKM Darurat dan semua rencana jadi berantakan. Jadi bikin diskon tiga kali lipat untuk pemasaran semuanya, selain bentuk protes,” ujarnya kepada VICE.

Saat ditanya mengapa aparat dan pegawai pemerintahan yang dipilih, Cahya mengaku itu sebagai sampel saja. “Orang tua saya PNS, kakak saya petugas kesehatan. Mereka saya jadikan sampel kelompok yang punya penghasilan tetap sehingga punya peluang nyata memberikan bansos. Sebagai pelaku bisnis UKM saya merasa keberatan sama PPKM ini. Pemasukan, tanggungan, dan pengeluaran, semuanya tidak masuk akal dan tidak mungkin terbayar. Peluang bangkrut sangat besar padahal baru buka.”

Pertanyaan besarnya justru di teknis pelaksanaan “Big Promo” ini. Apakah setiap pembeli yang datang akan ditanyain pekerjaannya masing-masing? Kalau ojek on line, apakah sang sopir harus nanya dulu profesi pemesannya?

“Jangan ditanya, yang beli aja enggak ada. Paling yang datang karyawan sendiri, sama pemilik ruko yang saya sewa,” ujar Cahya masygul.

Banyak pihak menilai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sekarang PPKM dipakai pemerintah untuk mengelak dari opsi karantina wilayah yang diamanatkan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi dan/atau terkontaminasi penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Mekanisme ini berbeda dari PSBB, yang sama-sama diamanatkan UU tersebut, yang hanya membatasi kegiatan.

Menurut Pasal 53 beleid tersebut, karantina wilayah dapat dilakukan ketika terjadi kedaruratan kesehatan dan yang berhak memutuskan hanya pemerintah pusat. Lalu diatur dalam Pasal 55 bahwa ketika karantina wilayah diberlakukan, pemerintah pusat wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak.

Kewajiban membiayai hidup penduduk ini yang diduga membuat Presiden Joko Widodo selalu menghindar memberlakukan karantina wilayah, kadang juga disebut kuncitara. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi berulang kali menegaskan tak akan ada karantina wilayah, tapi tak menyebut alasan eksplisit.

“Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak memilih jalan itu [karantina wilayah],” ujar Jokowi pada 24 Maret 2020, dilansir Kompas.

Kuncitara itu apa sih? Orang enggak boleh keluar rumah, transportasi harus semua berhenti, baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda mobil, kereta api, pesawat, berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Kan kita tidak mengambil jalan yang itu,” ulang presiden pada 1 April 2020.

Menurut sumber anonim Waktu, sebetulnya ada desakan dari pemerintah daerah agar karantina wilayah diberlakukan. Salah satunya dari Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang ingin Provinsi D.I. Yogyakarta dikarantina. Menurut sumber Waktu, usul itu ditolak karena dikhawatirkan mengganggu target pertumbuhan ekonomi.

Masih untuk Waktu, Juni lalu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa biaya untuk mengadakan karantina wilayah sangat mahal. Ia menjelaskan, karena pandemi dan PSBB saja, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 minus 5,32 persen.

Gantinya, seperti yang sudah disaksikan saat ini, pemerintah memilih meluncurkan aturan dengan bermacam nama, mulai dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat. Modifikasi aturan tersebut lah, dan implementasinya di lapangan yang seakan tidak jelas, yang akhirnya membuat pengusaha mengeluh, lantaran bingung mencari nafkah selama masa pembatasan.



[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading

FEED

Pasokan Oksigen Pasien Covid Menipis, Polisi Ancam Pidanakan Penimbun dan Spekulan

Avatar

Published

on

Pasokan Oksigen Pasien Covid Menipis, Polisi Ancam Pidanakan Penimbun dan Spekulan

[ad_1]

Polisi Ancam Pidanakan Penimbun dan Spekulan tabung oksigen bagi pasien Covid-19 di Indonesia

Antrean warga membeli pasokan tabung oksigen untuk keluarga yang menjadi pasien Covid-19 di Jakarta pada 30 Juni 2021. Foto oleh Bay Ismoyo/via AFP

Kegentingan semakin terasa di beberapa kalangan masyarakat. Setidaknya sejak awal pekan ini, bertambah banyak orang yang mencari informasi soal ketersediaan tabung oksigen sebab mereka atau yang mereka kenal sedang sangat membutuhkan usai dinyatakan positif Covid-19.

Rasa putus asa itu muncul sebab di tengah laporan kenaikan kasus di atas 20.000 per hari, alat medis yang tadinya hanya dipakai pasien dalam kondisi tertentu, kini menjadi sesuatu yang bisa menentukan hidup dan mati hampir setiap individu. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik varian Delta Covid-19 yang tidak saja sangat cepat menular, tetapi juga lebih berbahaya.

Di ibu kota, suplai tabung oksigen mulai menipis. Beberapa penjual mengatakan sudah kehabisan stok lantaran tidak mendapatkan pasokan dalam seminggu terakhir. Pabrik-pabrik yang memproduksinya pun sampai tidak mempunyai bahan baku lagi.

Krisis kesehatan di Indonesia ini tidak sampai di situ saja. Di sejumlah titik isi ulang oksigen yang berada di Jakarta Selatan, warga sampai harus mengantre. Tidak sedikit yang mengaku sampai berkeliling ke berbagai lokasi, tapi tanpa hasil. Warga lainnya mengaku baru mengalami kelangkaan seperti ini mulai akhir Juni 2021.

“Dari beberapa hari lalu cari-cari isi ulang oksigen di Kramat Jati dan Pramuka sudah habis,” kata seorang calon pembeli bernama Irna yang meski sudah menunggu selama dua jam belum juga mendapatkan karena panjangnya antrean. Padahal, orang tuanya tidak divonis Covid-19, melainkan penyakit lain yang sangat memerlukan alat bantu pernapasan.

Tingginya permintaan yang tidak diantisipasi sebelumnya juga membuat para pemilik depot isi ulang tabung oksigen menaikkan harga. Salah satu pengelola di Jakarta menyebut lonjakan pembelian terjadi sejak dua minggu lalu.

Untuk tabung ukuran satu meter kubik yang paling banyak dimiliki warga, penjual menetapkan harga Rp18.000 sekali isi ulang dari sebelumnya Rp15.000. Sedangkan biaya isi ulang untuk tabung 0,5 meter kubik dan 1,5 meter kubik naik sampai Rp5.000. Tak semuanya untuk keperluan pribadi, sebab ada juga puskesmas atau fasilitas kesehatan (faskes) lain yang membutuhkan.

Aparat di wilayah DKI Jakarta ikut turun tangan memberikan peringatan seandainya ada oknum yang mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menimbun dan menaikkan harga tabung oksigen. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi mengingat pada awal pandemi ada belasan kasus hukum yang melibatkan para penimbun masker dan pensanitasi tangan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Metro Jaya menegaskan pihaknya memantau distribusi tabung oksigen. “Jangan sampai ada yang bermain-main untuk mencoba menyimpan atau mencoba menaikkan harga. Kami akan pantau dan apabila kami temukan di wilayah atau di lapangan, akan kami lakukan penindakan,” ujar kepolisian.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, selain meningkatnya permintaan, persoalan lain yang menyebabkan kelangkaan adalah Indonesia masih harus mengimpor tabung oksigen dari luar negeri. Dalam keadaan normal, butuh waktu satu hingga dua bulan agar barang itu sampai ke Indonesia.

“Kemudian, dari impor tersebut turun ke distributor dan baru hilirnya adalah ke retailer. Retailer siapa? Itu rumah sakit atau toko alkes (alat kesehatan) maupun perorangan,” kata Yusri.

Dia juga menyampaikan peringatan serupa kepada orang-orang yang berniat memperkaya diri sendiri lewat krisis ini. “Kalau dia menimbun untuk mengambil keuntungan, kami akan lakukan penindakan dengan tegas,” kata dia. “Ini akan kami awasi terus. Ini masalah kemanusiaan.”

GettyImages-1233728115.jpg

Antrean warga di Jl Minangkabau Jakarta Selatan pada 30 Juni 2021 untuk membeli tabung oksigen bagi pasien Covid-19. Foto oleh Bay Ismoyo/AFP

Namun, kondisi darurat ini juga memperlihatkan adanya anggota masyarakat yang memilih mengalah demi kepentingan kemanusiaan. Seorang pedagang ikan bernama Iswandi di Banjarnegara, Jawa Tengah, sampai dihubungi oleh Rumah Sakit Islam (RSI) setempat. Ia diharapkan untuk meminjamkan tabung-tabung oksigen miliknya sebab rumah sakit sudah sangat menghadapi kebuntuan.

“Kemarin pihak rumah menghubungi saya, katanya butuh oksigen. Kebetulan pas ada, jadi [saya] membawa 10 tabung oksigen,” tuturnya, walau mengaku ikut merasakan dampak dari langkanya persediaan di pasar. “Sebenarnya sama-sama penting, tetapi ini karena hubungannya dengan manusia, jadi kalau saya pas ada stok saya siap mendahulukan untuk pasien,” imbuhnya.

Sebuah akun di Twitter juga menawarkan peminjaman 40 tabung oksigen gratis selama lima hingga tujuh hari untuk pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di beberapa kota antara lain Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Hanya dalam hitungan jam, tak sedikit yang mengatakan mereka masuk ke dalam daftar tunggu.

Baru pada Kamis (1/7) pemerintah memutuskan mengalokasikan sebanyak 90 persen produksi tabung oksigen untuk kebutuhan medis. Terkait suplai harian di Pulau Jawa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta produsen mencapai kapasitas harian sampai 2.000 ton. Transportasi untuk distribusinya juga akan diutamakan, termasuk untuk mengangkut alat-alat medis bersifat kritis lainnya.

“Kami meminta masing-masing provinsi agar membentuk Satgas yang memastikan ketersediaan oksigen, alkes dan farmasi,” tutur Budi.

“Satgas agar berkoordinasi langsung dengan Menkes (Menteri Kesehatan) jika terjadi kesulitan suplai,” ujar Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk memimpin penerapan PPKM Darurat oleh Presiden Joko Widodo.



[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

VIDEO FEED

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

Part of Telegraf. Copyright © 2021 BuzzFeed. KBI Media Holding. All Rights Reserved.

close