Connect with us

INTERNASIONAL

Perubahan Imigrasi Tingkatkan Harapan, Kekhawatiran pada Perbatasan AS-Meksiko

Perubahan Imigrasi Tingkatkan Harapan, Kekhawatiran pada Perbatasan AS-Meksiko



Pada hari ketika Presiden AS Joe Biden menjabat, ia mulai membatalkan kebijakan mantan Presiden Donald Trump di perbatasan selatan AS-Meksiko.

Biden mencabut deklarasi darurat nasional Trump dan menangguhkan pembangunan tembok perbatasan kontroversial Trump. Biden berjanji untuk mengakhiri praktik pemerintah yang memisahkan keluarga migran dan deportasi cepat.

Perubahan kebijakan tiba-tiba itu mengubah kondisi dan harapan para migran di sepanjang perbatasan. Perubahan itu juga memperbarui harapan bagi ratusan ribu migran dari Meksiko dan Amerika Tengah untuk kembali ke perbatasan yang rentan dan mengupayakan status hukum. Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran dari aparat penegak hukum dan warga AS tentang kembalinya rombongan migran, kekacauan, dan potensi kekerasan.

Perubahan kebijakan perbatasan, minggu ini secara dramatis dipercepat ketika muncul laporan bahwa pemerintahan Biden bermaksud membebaskan sebagian besar orang tua dan anak-anak yang mencari suaka dalam waktu 72 jam setelah mereka tiba di AS. Proses cepat ini juga akan mencakup pengujian COVID-19 dan pemeriksaan latar belakang kriminal.

Kebijakan baru ini menandai perubahan dramatis dari peraturan pemerintahan Trump dan Obama di mana keluarga migran ilegal bisa ditahan hingga 21 hari. Menurut seorang pejabat senior Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai perubahan ini kemungkinan akan memicu lebih banyak lagi kedatangan anak di bawah umur tanpa pendamping dan keluarga migran tahun ini.

Meski demikian kebijakan pemerintahan Trump yang menyebut pandemi virus corona dan kesehatan masyarakat sebagai alasan untuk mendeportasi para migran yang mencoba memasuki negara di perbatasan tanpa proses hukum masih berlaku.

Anak-anak yang mencoba melintasi perbatasan sendirian mendapat pengecualian. Mereka hanya bisa ditahan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS hingga tiga hari sebelum badan atau kantor lain mencari sponsor untuk anak tersebut sambil menunggu proses imigrasi. [my/pp]



Source link

Advertisement
Click to comment

TIMUR TENGAH

Jubir HAM PBB Komentari ‘Penangkapan’ Pangeran Hamzah

Jubir HAM PBB Komentari ‘Penangkapan’ Pangeran Hamzah



Pejabat-pejabat PBB, Jumat (9/4), mengaku tidak tahu apakah Pangeran Hamzah dari Yordania secara de facto masih dalam tahanan rumah atau tidak. Penyelidikan sedang dilakukan atas hilangnya pangeran itu.

Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) Marta Hurtado mengatakan “Kami mengikuti peristiwa yang berkaitan dengan Pangeran Hamzah bin Hussein, mantan Putra Mahkota Yordania, dan penangkapan serta penahanan setidaknya 16 pejabat senior dan pemimpin suku lainnya pada 3 April. Kami mengetahui bahwa ada penyelidikan yang sedang berlangsung tetapi masih tidak jelas bagi kami apakah setelah mediasi pada 5 April, Pangeran Hamzah masih dalam tahanan rumah secara de facto atau tidak.”

Raja Yordania Abdullah II menahan adik tirinya itu pada 3 April atas tuduhan berkomplot dengan pendukung asing yang berusaha mengguncang Yordania. Hamzah membantah tuduhan tersebut.

Menurut OHCHR, penangkapan itu menunjukkan “pengamanan masyarakat yang semakin represif.”

Hurtado juga mengomentari Putri Latifa Al Maktoum, putri penguasa Dubai. Ia mengatakan, OHCHR “belum mendapat bukti bahwa putri itu masih hidup” meskipun sudah memintanya dari pejabat Uni Emirat Arab dua minggu lalu.

Dilaporkan bahwa Putri Latifa berusaha melarikan diri dari Uni Emirat Arab pada 2018, tetapi kembali. [ka/ah]

Continue Reading

INTERNASIONAL

Di Bawah Kim, Korut Dinilai Tak Mungkin Denuklirisasi

Di Bawah Kim, Korut Dinilai Tak Mungkin Denuklirisasi



John Bolton, penasihat keamanan nasional Amerika dalam pemerintahan Presiden Donald Trump, mengatakan Korea Utara belum membuat keputusan strategis untuk menghentikan pembuatan senjata nuklir. Ia menilai prospek upaya mencapai denuklirisasi melalui diplomasi tetap redup.

Jika Amerika mengupayakan “kesepakatan dengan Kim Jong Un, bergantung padanya untuk berjanji menghentikan program senjata nuklirnya dengan imbalan bantuan sanksi,” itu akan gagal, kata Bolton dalam wawancara dengan VOA minggu ini.

Penilaian Bolton itu disampaikan sementara pemerintahan Biden mendekati akhir kajian tentang cara mendekati Korea Utara.

“Menurut saya, rezim itu bertekad membuat dan menpertahankan senjata nuklir. Mereka melihatnya penting bagi kelangsungan hidup mereka,” tambah Bolton.

Januari lalu, dalam Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea (WPK), Kim mengatakan, ia akan mendukung program senjata nuklir negaranya. [ka/ah]



Source link

Continue Reading

INTERNASIONAL

AS-Sekutu Pertanyakan Motif Kehadiran Rusia di Dekat Ukraina

AS-Sekutu Pertanyakan Motif Kehadiran Rusia di Dekat Ukraina



Amerika menuduh Rusia menyembunyikan niat sesungguhnya terkait pengerahan militernya di perbatasan dengan Ukraina. Tuduhan disampaikan setelah Amerika berkonsultasi dengan sekutu tentang ketegangan yang meningkat di wilayah itu.

Pejabat-pejabat Amerika, Jumat (9/4), menolak menjelaskan tentang jumlah atau jenis pasukan Rusia yang dikatakan berkumpul di dekat wilayah Ukraina. Menurut mereka, tindakan itu provokatif dan mendestabilisasi. Mereka menolak pernyataan bahwa tindakan itu hanya latihan militer.

Sekretaris pers Pentagon John Kirby kepada wartawan, Jumat (9/4), mengatakan bahwa “Ini adalah penumpukan besar, terbesar yang kami saksikan sejak 2014.” Ia mencatat bahwa penumpukan kekuatan militer Rusia seperti itu sebelumnya tidak berakhir dengan baik untuk tetangga Rusia.

Di Gedung Putih, sekretaris pers Jen Psaki mengatakan Amerika sibuk bekerja sama dengan mitra dan sekutu untuk mempelajari situasi itu dan apa yang dapat dilakukan untuk meredakan ketegangan.

“Rusia harus meredakan ketegangan dan bertindak transparan sehubungan pergerakan pasukannya,” tulis Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas di Twitter, setelah pembicaraan dengan Amerika.

Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menulis, “Bersama mitra kami #EU & #NATO, kami akan memantau langkah-langkah selanjutnya dengan cermat.”

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian juga meminta Rusia “menghentikan provokasinya” dan mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan “tanpa penundaan.”

Sejauh ini, seruan itu tampaknya tidak berpengaruh. Rusia membela tindakannya, Jumat (9/4), dan menyatakan Ukrainalah yang bertanggung jawab atas ketegangan yang meningkat.

Sementara itu, wakil menteri luar negeri Rusia tampaknya mengkhawatirkan laporan bahwa Amerika mengirim dua kapal perang ke Laut Hitam untuk menunjukkan dukungannya kepada Ukraina. Pejabat Turki mengatakan Jumat (9/4) bahwa Amerika akan mengirim dua kapal ke Laut Hitam minggu depan (14-15 April) dan bahwa mereka akan tetap di sana selama sekitar dua minggu.

Pejabat pertahanan Amerika menolak mengkonfirmasi pernyataan Turki tetapi mengatakan operasi semacam itu rutin. [ka/ah]



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close