Connect with us

INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi nasional berada di jalur yang benar: Kadin

Pertumbuhan ekonomi nasional berada di jalur yang benar: Kadin


Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan I 2021 yang minus 0,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya masih menjadi alasan untuk bersyukur, karena angka tersebut bisa dicapai di tengah-tengah pandemi

Jakarta (ANTARA) – Pertumbuhan ekonomi nasional sudah berada pada jalur yang benar dan menuju pertumbuhan yang positif, menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Pengembangan Wirausaha Nasional, Arsjad Rasjid.

“Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan I 2021 yang minus 0,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, masih menjadi alasan yang patut disyukuri, karena angkanya bisa dicapai di tengah-tengah. pandemi yang masih membebani Indonesia, “kata Rasjid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Wakil Ketua Kadin mencontohkan, semakin kecilnya kontraksi pada triwulan I 2021 menunjukkan bahwa tanda-tanda pemulihan ekonomi semakin nyata dengan keyakinan bahwa hal itu menuju ke arah yang positif.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB nasional pada triwulan I-2021 masih mengalami kontraksi 0,74 persen, lebih rendah dari PDB yang sebesar 2,9 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya, dan membaik dari angka minus 2,19 persen yang mencatatkan waktu. pada kuartal keempat tahun 2020.

Faktor positif lainnya dilaporkan pada beberapa sektor usaha yang mengalami pertumbuhan positif, antara lain informasi dan komunikasi, sebesar 8,72 persen; penyediaan air, pengelolaan limbah, persampahan dan daur ulang sebesar 5,49 persen; serta pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,64 persen.

Berdasarkan data tersebut, Arsjad optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 akan semakin ekspansif, dengan estimasi awal sekitar lima hingga tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring dengan semakin meluasnya COVID-19. vaksinasi dilakukan oleh pemerintah dan kamar.

“Pada Mei 2021, majelis dijadwalkan memulai program vaksinasi mandiri bagi pekerja dan keluarganya,” ungkap calon ketua umum Kadin periode 2021-2026 itu.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pandemi COVID-19, vaksin independen dibedakan dengan vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi pemerintah.

Vaksin yang akan diberikan Kadin dalam program vaksinasi independen adalah vaksin buatan Sinopharm dari China dan vaksin Moderna dari Amerika Serikat. Sebelumnya, pada 30 April 2021, sebanyak 482.400 botol vaksin dari Sinopharm tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

“Optimisme pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh program vaksinasi mandiri sebagai game changer. Vaksinasi merupakan faktor utama dalam mendorong kegiatan ekonomi dan sosial yang juga perlu didukung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ucapnya.

Berita Terkait: Para pemimpin dunia harus mengutuk kekerasan tentara Israel terhadap Palestina: MUI

Berita Terkait: Widodo mengutuk kekerasan Al-Aqsa, penggusuran warga Palestina

Menutup
DIEDIT OLEH INE

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

Kebijakan harus diterapkan tepat dalam skenario luar biasa: Jokowi

Kebijakan harus diterapkan tepat dalam skenario luar biasa: Jokowi


Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati pentingnya menerapkan setiap kebijakan secara cepat dan tepat, di tengah kondisi bangsa yang masih belum pulih dari situasi luar biasa di tengah pandemi COVID-19.“Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pandemi belum berakhir. Kita harus waspada, dan situasi yang kita hadapi masih merupakan kondisi luar biasa yang harus direspons dengan kebijakan cepat dan tepat yang mengharuskan kita berada di frekuensi yang sama. ,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan kepala negara saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II 2020, serta Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Presiden menjelaskan, setiap lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, harus berada pada gelombang yang sama. Respons setiap lembaga negara untuk mengatasi pandemi COVID-19 juga harus cepat dan tepat, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Jokowi mencatat, sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada 2020, pemerintah telah menerapkan langkah-langkah luar biasa, antara lain mengubah fokus dan pembagian anggaran di semua level pemerintahan untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi.

Berita Terkait: Ekonomi Indonesia tumbuh 2-3% di Q2: ekonom

“(Pemerintah) memberikan ruang relaksasi defisit APBN yang bisa melebar hingga lebih dari tiga persen dari PDB (produk domestik bruto) selama tiga tahun. Pelebaran defisit harus dilakukan atas dasar meningkatnya kebutuhan belanja negara untuk menangani kesehatan dan perekonomian di saat penerimaan negara menurun,” jelasnya.

Berbagai lembaga negara pun mengambil langkah luar biasa, seperti kebijakan pembagian beban antara pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam memulihkan perekonomian.

“Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, kita mampu mengatasi peningkatan belanja kesehatan dan sekaligus melindungi perekonomian Indonesia dari berbagai tekanan,” jelasnya.

Presiden Jokowi menyoroti bahwa dengan penerapan beberapa kebijakan luar biasa, Indonesia telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa kuartal terakhir, meskipun masih berada di zona kontraksi.

Pada kuartal II 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen year-on-year (YoY). Namun, perekonomian terus membaik pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020, bahkan hingga kuartal pertama tahun 2021.

“Perekonomian Indonesia tumbuh lebih baik hingga kuartal I. Kami berada di minus 0,74 persen,” kata Presiden Jokowi.

Berita Terkait: Varian baru menyebar lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien

Berita Terkait: COVID-19: Indonesia tambah 20.574 kasus, 355 kematian dalam satu hari

Menutup
DIEDIT OLEH INE

Continue Reading

INDONESIA

Panglima AU saksikan latihan gabungan RI-AS-

Panglima AU saksikan latihan gabungan RI-AS-


Di tahun-tahun mendatang, latihan Cope West diharapkan direncanakan dengan memperhatikan berbagai platform lain, termasuk pengisian bahan bakar udara menggunakan pesawat tanker.

Pekanbaru, Riau (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo menyaksikan latihan gabungan TNI AU dan US Pacific Air Force (PACAF) dengan code name Cope West 2021 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. , Riau.“Pada tahun-tahun mendatang, latihan Cope West diharapkan dapat direncanakan dengan memperhatikan berbagai platform lain, termasuk pengisian bahan bakar udara menggunakan pesawat tanker,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis yang dirilis Jumat.

Lebih lanjut dia menyoroti kebutuhan untuk menggunakan latihan tersebut sebagai kesempatan untuk mengasah keterampilan dan mempersiapkan para pilot muda TNI yang membutuhkan pengalaman untuk melakukan misi operasi udara.

Ia juga mengamati ruang Base Central Debrief System (BCDS). BCDS adalah fasilitas latihan yang digunakan untuk memantau semua pergerakan pesawat saat melakukan latihan pertempuran udara, termasuk saat pesawat melakukan penembakan, penggunaan roket dan bom, serta melihat ketepatan menembak.

Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Komodor Udara Andi Kustoro mengatakan, BCDS juga dapat menampilkan audio visual semua pesawat yang terlibat dalam latihan pertempuran udara secara real-time. Fasilitas latihan ini juga digunakan selama latihan bersama dengan kode nama Cope West yang berlangsung sejak 14 Juni 2021.

“Melalui layar monitor di ruang BCDS, latihan pertempuran udara dapat ditampilkan sebagai masukan untuk melakukan evaluasi selama pembekalan yang dihadiri oleh peserta latihan,” kata Kustoro.

Direktur Latihan TNI AU Kolonel Jajang Setiawan mengatakan Cope West pertama dilakukan di Medan, Sumatera Utara, pada 1995.

Ia mencatat, latihan gabungan yang digelar di Pekanbaru kali ini terkait Basic Fighter Maneuver (BFM), Air Combat Maneuver (ACM), dan Air Combat Tactic (ACT).

Latihan bersama yang diberi kode nama Cope West 2021 itu juga termasuk dalam pertempuran udara jarak jauh atau Beyond Visual Range (BVR).

Material untuk ACT dengan BVR sudah dapat direalisasikan karena F-16 TNI AU yang telah diupgrade melalui program Falcon Star E_MLU didukung oleh teknologi peluru kendali dan sistem persenjataan udara-ke-udara yang memadai.

Kolonel Jajang mengatakan selama latihan, peserta tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan. Dalam latihan tersebut, TNI AU telah mengirimkan beberapa F-16 dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, dan Skadron Udara 16 di Arbase Roesmin Nurjadin.

“Sementara itu, USAF telah mengirimkan enam unit F-16 dari Skuadron Tempur 13 PACAF AS yang berbasis di Misawa, Jepang,” katanya.
Berita Terkait: Papua Tunggu Pencairan Dana Otsus Putaran Kedua

Berita Terkait: Varian baru menyebar lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien

Menutup
DIEDIT OLEH INE

Continue Reading

INDONESIA

Papua Tunggu Pencairan Dana Otsus Putaran Kedua

Papua Tunggu Pencairan Dana Otsus Putaran Kedua


Dana Otsus putaran kedua harusnya sudah ditransfer paling lambat Juni June

Jayapura, Papua (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua mendesak pemerintah pusat segera menggelontorkan dana otonomi khusus putaran kedua tahun ini untuk membiayai program pembangunannya, menurut seorang pejabat pemerintah.”Dana Otsus putaran kedua harusnya sudah ditransfer paling lambat Juni,” kata Asisten Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Papua Muhammad Musa’ad.

Namun, hingga Kamis, pemerintah provinsi belum menerima dana putaran kedua, kata Musa’ad dalam keterangan pers yang dikutip ANTARA di Jayapura, Jumat.

Pemprov telah menyalurkan dana otsus putaran pertama yang sebelumnya diterima dari pemerintah pusat ke seluruh pemerintah daerah, ungkapnya.

Musa’ad menyoroti pentingnya dana yang tersedia untuk program-program pemerintah, termasuk pendanaan fasilitas infrastruktur untuk Pesta Olahraga Nasional PON 2021 Papua.

“Kami tidak pernah menahan dana otsus yang ditransfer pemerintah pusat. Sebagai gantinya, kami langsung menyalurkannya ke semua pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.

Undang-undang otonomi khusus Papua, yang telah membuka jalan bagi sejumlah besar dana untuk mengalir ke Papua dan Papua Barat, telah berlaku selama hampir dua dekade.

Dengan undang-undang yang akan berakhir pada November tahun ini, RUU untuk mengubahnya sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berita Terkait: Papua bersiap untuk Pacific Exposition 2021

Berita Terkait: Pria bersenjata tak dikenal menembak mati 5 orang di Yahukimo Papua

Untuk memenuhi tenggat waktu, anggota DPR telah mendaftarkannya sebagai salah satu dari puluhan RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.

Menurut data Kementerian Keuangan, sejauh ini pemerintah telah mengalokasikan Rp138,65 triliun untuk dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat serta dana tambahan untuk proyek infrastruktur.

Sementara itu, pemerintah telah mengucurkan Rp702,3 triliun dalam transfer daerah dan dana desa ke dua provinsi selama periode 2002-2021, menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.

Terlepas dari aliran dana pemerintah pusat dalam jumlah besar ke Papua dan Papua Barat, kedua provinsi tersebut masih bergulat dengan cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. Skor mereka pada Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2020 tetap di bawah rata-rata nasional 71,94.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Papua dan Papua Barat masing-masing mendapat skor 60,44 dan 65,09 pada Indeks Pembangunan Manusia 2020, jauh lebih rendah dari Provinsi Aceh yang mencetak 71,94.

Data BPS yang dirilis Februari tahun ini lebih lanjut mematok angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 26,8 persen dan 21,7 persen.

Hasil pembangunan tetap tidak merata bagi masyarakat asli Papua, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pendapatan mereka yang rendah dan kurangnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, katanya.

Berita Terkait: Salat Jumat dilarang di zona merah Jakarta

Berita Terkait: Varian baru menyebar lebih cepat dan memperburuk kondisi pasien

Menutup

DIEDIT OLEH INE

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close