Connect with us

VIRAL

Perselisihan Soal Penolakan Ajakan Demonstrasi berujung Pada Anarkisme Mahasiswa Unpam

Perselisihan Soal Penolakan Ajakan Demonstrasi berujung Pada Anarkisme Mahasiswa Unpam

BuzzFeed – Dunia pendidikan kembali dihebohkan yakni Konflik diantara sesama mahasiswa soal perselisihan adanya selebaran yang menolak ajakan untuk berdemonstrasi. yang menjadi sasarannya adalah Tiga Mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) jadi korban pengeroyokan oleh rekannya di salah satu kafe di Jalan Puspitek, Setu, Tangerang Selatan pada Minggu  (11/10/2021).

Hal tersebut dibenarkan oleh saksi mata berinisial D (26) menyampaikan keributan tersebut di Bursa Kuliner seberang gedung Universitas Pamulang.

“Pertama kali saya lihat langsung ada keributan. Ada suara teriak-teriak dan langsung terjadi keributan. Saya lihat mereka saling kejar, saling banting, saling pukul yang saya lihat begitu,” jelas D.

Dikabarkan, pelaku penganiyaan merupakan organisasi ekstra kampus berasal dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pamulang (KBM Unpam).

Kabar lainnya, juga menghantam dua mahasiswa dua mahasiswa Universitas Pamulang yang merupakan Ketua Mahasiswa Teknik Elektro (HMTE) dan Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM).

Atas keributan itu, sejumlah barang milik Bursa Kuliner yang ada di seberang Kampus Unpam mengalami kerusakan.

“Kalau senjata tajam saya enggak lihat, tetapi ada korban bocor di kepala mungkin dipukul atau dibanting pakai pot besar,” ucap dia.

Tiga mahasiswa tersebut, yang jadi korban berinisial M, R, J yang mengalami luka-luka. Sebelumnya, korban tersebut ditemani oleh seniornya berinisial NA (25) dan temannya bertolak ke lokasi guna mediasi kelompok mahasiswa serukan demonstrasi.  bahkan J dan R sempat mendapat perawatan di rumah sakit.

”Jadi kita datang ke kafe depan kampus Unpam Viktor untuk mediasi menyelesaikan persoalan itu. Saya selaku senior salah satu korban, lalu ada beberapa teman lain di jurusan juga ikut datang,” kata NA (25).

Mediasi tak berlangsung mulus, hingga akhirnya beberapa mahasiswa dari kelompok pendemo melakukan pengeroyokan. Pelaku disebutkan berjumlah 30 orang. Mereka bentak-bentak sampai pukul meja.”Memang yang mereka incar itu si J ini, terus korban yang dua lagi karena disitu juga ikut dikeroyok. Teman-teman yang lain lari, karena kan dari kita ada perempuan juga,” ungkapnya. NA.

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka sobek di bagian kepala dan di bagian tangan. Kasus itu pun telah dilaporkan ke Mapolres Tangsel beberapa jam setelah kejadian.”Sudah buat laporan semalam di Polres, sudah visum juga,” ucapnya.

S, rekan korban menjelaskan kalau peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan diduga bermula dari kekesalan KBM Unpam terhadap dua organisasi mahasiswa atas tersebarnya flyer penolakan dan larangan aksi demo pada 7 Oktober 2021 lalu.

“Dengan adanya larangan tersebut HMTE Unpam kemudian menjadi incaran dari KBM Unpam. Karena dianggap menghalang-halangi aksi mereka,” jelas dia.

Dia mengaku, sebelumnya pertemuan antara mahasiswa Unpam di Bursa Kuliner, seberang Kampus Unpam itu adalah untuk mengklarifikasi dan menjernihkan persoalan sebelumnya.

“Sebenarnya kami adakan diskusi bersama KBM dan ormawa terkait masalah ini di kantin bursa seberang kampus. Kami kirim 3 perwakilan yang dihadiri oleh ketua umum HMTE dan ketua Hima manajemen,” jelas dia.

Selang beberapa waktu kemudian, saat sedang berdiskusi pihak KBM mulai berulah dengan menggebrak meja dan mengeroyok serta menyerang beberapa rekannya.

“Ketum HMTE ada luka di bagian Kepala, sementara Ketum HMM di lengan,” jelas S.

Sementara pihak Unpam ikut menjelaskan pemicu perselisihan yang berujung pada kekerasan terhadap 3 mahasiswanya. Hal itu dimulai dengan adanya seruan untuk berdemo oleh satu kelompok mahasiswa pada 7 Oktober 2021 lalu.

”Ada flyer dari kelompok ini mengatakan ayo ikut aksi demo, kemudian dicounter oleh teman-teman Hima (Himpunan Mahasiswa), hampir semua Hima mengatakan mereka tidak mau ikut aksi seperti itu, lebih-lebih saat ini masa pandemi,” kata Wakil Rektor III Unpam M Wildan.

Perselisihan soal selebaran ajakan berdemo itu lalu berlanjut pada mediasi hingga berujung pengeroyokan di lokasi. Wildan pun menyayangkan masih adanya perilaku oknum mahasiswa yang mengedepankan kekerasan di luar akal sehat. ”Unpam itu adalah kampus yang mengusung visi humanis dan religius. Jadi perilaku-perilaku yang kemarin itu tidak menjiwai visi Unpam yang memiliki nilai humanis dan religius,” tegasnya.

Advertisement
Click to comment

VIRAL

Isu Pilpres 2024 Mencuat, PDIP Fokus Ciptakan Pemimpin Bangsa Lewat Kaderisasi

Isu Pilpres 2024 Mencuat, PDIP Fokus Ciptakan Pemimpin Bangsa Lewat Kaderisasi

BuzzFeed – Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto, dalam keterangan resminya, keputusan Capres dan Cawapres merupakan hak preogratif keputusan partai yang didasarkan pada Kongres V.

Hal demikian, Keputusan Calon Presiden menunggu momentum sesuai dengan mekanisme tahapan pemilu.

Namun, dengan dinamika politik saat ini, ia tegaskan komitmennya untuk terus memerkuat tradisi demokrasi Pancasila yang mengakar pada budaya bangsa.

“Demokrasi di Indonesia bukan demokrasi elektoral-individual. Demokrasi Indonesia mengacu pada budaya bangsa yang mengedepankan gotong rotong, musyawarah, dan kepemimpinan yang didukung oleh spirit kolektivitas gotong royong,  bukan individual. PDI Perjuangan sendiri telah membangun demokrasi yang semakin matang, agar lahir pemimpin bangsa yang hebat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin politik dari tingkat pusat hingga daerah yang disiapkan melalui mekanisme kaderisasi kepemimpinan Partai” tulis Hasto Kristiyanto dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan Keputusan soal capres dan cawapres PDIP berdasarkan pada Kongres V Partai telah memberikan mandat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Pengumuman akan dilakukan pada momentum yang tepat. Semua memerlukan pertimbangan yang matang, bukan asal deklarasi. Itulah tata cara melahirkan pemimpin, perlu pertimbangan matang dan jernih”, ketiknya.

Kendati demikian, PDIP akan persiapkan capres yang sudah mempunyai kapasitas dan kabapilitas dan mengacu pada mekanisme kaderisasi Partai.

Salah satu contohnya kader yang melalui mekanisme kaderisasi partai seperti halnya Presiden Jokowi, Gubernur Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Prananda Prabowo, Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Wayan Koster, Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Mardani, Sultan Riska.

“PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi dan kaderisasi Partai. Itu semua perlu kerja sistemik melalui bangunan organisasi kepartaian. Jadi terkait dengan capres dan cawapres, Partai memiliki banyak kader yang mumpuni yang telah dipersiapkan Partai” ungkapnya.

PDIP menilai melihat ada sekelompok kepentingan yang tidak mau bekerja keras melakukan kaderisasi secara sistemik lalu memgambil jalan pintas dengan mencalonkan tertentu dengan berbagai subyektivitas kepentingan.

“Partai terus mencermati dinamika politik yang berkembang. Seluruh kader dan anggota Partai terus memegang disiplin dan lebih memilih membantu rakyat di dalam seluruh program recovery atas dampak pandemi” pungkasnya.

Continue Reading

VIRAL

Pengamat Millenial Pertanyakan Peran DPD RI Sebagai Lembaga Negara

Pengamat Millenial Pertanyakan Peran DPD RI Sebagai Lembaga Negara

BuzzFeed – Direktur Eksekutif Millenial Aktivis Institute, Muhammad Ferdiansyah Kritisi peran DPD RI sebagai lembaga negara yang belum mendapatkan kewenangan dalam menjalankan fungsinya dalam usul, pembahasan, dan pertimbangan atas rancangan undang-undang.

Menurutnya, hal tersebut menjadi problem yang serius dihadapi oleh masyarakat, selain itu, bahkan masyarakat publik belum mengetahui peran DPD RI sesungguhnya.

“Problematika yang terjadi dalam fungsi dan peran DPD hari ini yang dimana mestinya DPD menajalankan tugas dan fungsi secara Legislasi untuk mengajukan usul, pembahasan, dan pertimbangan atas rancangan undang-undang, seharusnya DPD RI memiliki andil dan peran juga dalam perumusan Rancangan undang undangan, namun pada kenyataanya hari ini DPD RI belum mendapat kewenangan tersebut secara luas, atas ketidak efektifan kinerja lembaga tersebut menyebabkan banyak pihak yang mempertanyakan apa sebenarnya tugas dan fungsi serta peranan DPD itu sendiri sebagai lembaga negara, serta tidak terlihat secara nyata produk kinerja dari kelembagaan DPD pada hari ini” ujarnya.

Kendati demikian, pemuda millenial tersebut, pertanyakan peran dari DPD RI yang tidak nampak, pasalnya justru yang berperan mendominasi dalam pengusulan dan pembahasan yakni DPR RI yang didominasi oleh orang Partai Politik yang mempunyai ideologi dan kepentingan yang berbeda, sehingga diduga masih belum maksimal dalam perumusan undang-undang.

“Sebenarnya pada DPD melekat fungsi dan kewenangan yang meski terbatas. Kewenangan itu berkaitan dengan pengajuan rancangan undang-undang tertentu, pengawasan pelaksanaan undang-undang, serta fungsi pertimbangan”, katanya.

Ferdi menilai, peran DPR-RI justru lebih mendominasi sebagai lembaga legislatif daripada DPD RI.

“Namun dalam prakteknya, fungsi dan kewenangan itu tidak didapatkan oleh lembaga ini. Dalam hal pengajuan rancangan undang-undang tertentu misalnya, gerak langkah DPD dalam fungsi legislasi amat bergantung pada itikad DPR apakah pengajuan itu dapat diteruskan atau atau hanya berhenti menjadi usulan semata, jadi seperti tidak ada kewenangan legislatifnya kalau kita lihat realitanya seperti ini,” ucapnya.

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa lembaga DPD RI sebagai perwakilan dari masyarakat daerah, justru diduga mengalami pembatasan.

“Kalau pun ada, peran tersebut hanya berhenti sampai pada pengajuan rancangan undang undang saja. Kalau begitu lembaga ini jadinya terkesan hanya sebagai lembaga pajangan saja. DPD ini kan perwakilan dari masyarakat daerah, kenapa terkesan jadi ada pembatasan kewenangan seperti ini? perannya pun sebatas perwakilan dalam bentuk kehadiran utusan daerah di pusat (representation in present) bukan perwakilan ideal dalam bentuk diperjuangkannya aspirasi daerah di tingkat pusat” tambahnya.

Menurutnya, lembaga DPD harus diperkuat secara legal formil dari sisi peran dan fungsinya secara spesifik dan disosialisasikan kepada masyarakat.

“Kalau kedepan DPD tidak di perkuat kedudukanya secara yuridis, serta di perkuat kewenangan legislasinya, dibubarkan saja lembaga ini, buang buang anggaran negara saja jadinya”. pungkasnya.

Continue Reading

VIRAL

Anak Walikota Korupsi, Wartawan Dipenjara, Hukum Berpihak Kemana ?

Anak Walikota Korupsi, Wartawan Dipenjara, Hukum Berpihak Kemana ?

BuzzFeed – Mungkin kasus yang cukup menggelitik di seantreo republik ini, pasalnya pejabat negara diisi oleh oknum pegawai yang seharusnya menjadi pelayan dan pengayom rakyat, justru sebaliknya menindas dan menjerumuskan ke jeruji besi.

Kondisi bobroknya penegakan dan penerapan hukum di negeri tercinta Indonesia, sesungguhnya belum dapat menggambarkan dengan tepat

Pelaku yang berbuat salah dilindungi hukum, siapa berbuat benar justru masuk penjara.

Kasus Beni Eduward, Youtuber di Medan yang dipenjara karena memvideokan oknum polisi-polisi kriminal pelaku pungutan liar di berbagai tempat, kasus wartawan Muhammad Yusuf yang mati di penjara Kalsel karena memberitakan kezoliman kelompok Haji Isam yang diduga merampok tanah-tanah rakyat di sana, dan kasus ibu pedagang kaki lima di Sumatera Utara yang jadi korban keganasan preman, tiba-tiba dijadikan tersangka oleh polisi, hanyalah segelintir kecil dari ribuan kasus ‘miris’ yang terjadi di persada ini.

Sebangun dengan kasus-kasus tersebut di atas, hari-hari ini jagat media kita juga diramaikan dengan pemberitaan kasus kriminalisasi wartawan Muhammad Asrul, Jurnalis Media Online Berita News, yang ditahan di Polda Sulsel karena memberitakan dugaan tindak pidana korupsi anak walikota Palopo. Saat ini kasusnya sudah bergulir di PN Palopo dan dituntut 1 tahun penjara oleh JPU.

Oknum pejabat itu yang korupsi, yang dihukum malah orang yang memberitakan. Hukum apa yang digunakan di negara hukum ini? Demikianlah berbagai komentar liar yang berkeliaran di benak rakyat melihat kondisi penerapan hukum yang terbolak-balik tersebut.

Menaggapi fenomena itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, diberitakan di restorasihukum.com, mengatakan dirinya kehilangan kata-kata untuk mendeskripsikan kegalauan hati masyarakat pers di Indonesia.

Di negara yang mengaku menjunjung tinggi demokrasi dan negara hukum, namun fakta lapangan menunjukan jauh panggang dari api.

“Yang salah jadi benar, yang benar dipersalahkan. Orang korup dibela mati-matian, rakyat teriak duitnya dimaling koruptor malah dipenjarakan. Saya kira ada masalah genetik gagal logika di bangsa ini yaa, terutama di kalangan aparat penegak hukum kita,” ujar lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, kepada media ini, Kamis, 14 Oktober 2021.

Wilson kemudian melanjutkan bahwa sebelum negara ini menghapuskan segala aturan yang bertolak-belakang dengan idealisme demokrasi yang menuntut adanya keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, maka bangsa ini akan terus terbelenggu dalam kotak hukum yang biadab.

“Hampir semua kasus hukum yang ditangani PPWI berkaitan erat dengan perilaku aparat penegak hukum yang bukan menerapkan hukum untuk kebenaran dan keadilan, tetapi menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka tidak peduli dengan keadilan, yang penting bagi mereka adalah membela pihak yang memberikan benefit atau keuntungan, baik materi maupun non-materi. Itulah kondisi kita selama ini,” beber pria yang juga menyelesaikan program pasca sarjananya di bidang Applied Ethics dari Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, ini dengan nada pesimis.

Namun begitu, Wilson tetap berharap dan berdoa semoga ada keajaiban di kasus wartawan Asrul, dia bisa diputus bebas oleh hakim yang menyidangkan kasusnya.

“Walau kita semua tahu lembaga dewan pers, yang diagung-agungkan segelintir wartawan itu, tidak berdaya sama sekali dalam membela wartawan Asrul di PN Palopo, tapi saya tetap yakin ada keajaiban bagi rekan kita Asrul untuk dibebaskan. Jika tidak, berarti kita masih berada di Indonesia, negara dengan sejuta keanehan dan absurditasnya,” pungkas tokoh pers nasional yang dikenal gigih membela wartawan di Indonesia itu.

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

close