Connect with us

ASIA PASIFIK

Perempuan Vietnam Bertekad Minta Pertanggungjawaban Penggunaan “Agen Oranye”

Perempuan Vietnam Bertekad Minta Pertanggungjawaban Penggunaan “Agen Oranye”



Seorang perempuan lansia Perancis keturunan Vietnam, Selasa (11/5), bertekad melanjutkan perjuangan hukum untuk mendapatkan kompensasi atas masalah kesehatan yang dideritanya, yang menurutnya disebabkan oleh paparan herbisida beracun “Agen Oranye” selama Perang Vietnam.

Pengadilan Perancis awal pekan ini menolak gugatan yang diajukan Tran To Nga, yang berusia 79 tahun, terhadap 14 perusahaan kimia. Namun, Tran mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan mengajukan banding.

“Saya kecewa, saya marah, tetapi saya tidak sedih,” ujar Tran dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Reuters TV.

“Kami akan melanjutkan (ke pengadilan yang lebih tinggi) karena tujuan kami adalah mencari keadilan. Kebenaran ada di pihak kami,” ujarnya.

Antara awal 1960an hingga awal 1970an, pesawat-pesawat tempur Amerika menjatuhkan sekitar 18 juta galon atau sekitar 68 juta liter “Agen Oranye” untuk menggunduli hutan dan menghancurkan Viet Cong. Disebut “Agen Oranye” karena herbisida ini disimpan dalam drum dengan pita oranye.

Tran, yang ketika itu berusia 20 tahun, bekerja sebagai wartawan dan aktivis di Vietnam. Ia mengatakan ia menderita berbagai efek “Agen Oranye,” termasuk diabetes tipe 2 dan alergi insulin yang langka. Gugatannya ini pertama kali diajukan pada 2014, dengan meminta kompensasi dari perusahaan-perusahaan kimia, termasuk perusahaan Amerika, Dow Chemical dan Monsanto, yang kini dimiliki Bayer-Jerman.

Perusahaan-perusahaan multinasional itu mengatakan mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas mengapa militer Amerika memutuskan untuk menggunakan produknya.

Sejauh ini hanya veteran militer Amerika dan negara-negara yang terlibat dalam Perang Vietnam yang telah memenangkan gugatan kompensasi atas “Agen Oranye.” Pada 2008, sebuah pengadilan banding federal Amerika menguatkan penolakan gugatan perdata terhadap perusahaan-perusahaan kimia besar di Amerika yang disampaikan para penggugat asal Vietnam.

Amerika menyatakan tidak ada hubungan yang terbukti secara ilmiah, yang mendukung klaim keracunan dioksin sebagaimana disampaikan para penggugat dari Vietnam itu. [em/lt]

Advertisement
Click to comment

ASIA PASIFIK

Penutupan Koran Hong Kong, ‘Hari yang Menyedihkan’

Penutupan Koran Hong Kong, ‘Hari yang Menyedihkan’



Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut penutupan surat kabar independen Hong Kong, Apple Daily, sebagai “hari yang menyedihkan bagi kebebasan pers di Hong Kong dan seluruh dunia,” menyalahkan China atas “penindasan yang intensif.”

“Melalui penangkapan, ancaman, dan pemaksaan melalui Undang-Undang Keamanan Nasional yang menghukum kebebasan berbicara, Beijing bersikeras menggunakan kekuatannya untuk menekan media independen sekaligus membungkam perbedaan pendapat,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Presiden AS itu menuduh Beijing mengingkari “kebebasan dasar dan menyerang otonomi dan institusi serta dan proses demokrasi di Hong Kong.”

Perusahaan induk pro-demokrasi Apple Daily yang berbasis di Hong Kong mengumumkan, Rabu (23/6), bahwa publikasi mereka akan ditutup minggu ini.

Keputusan penutupan Apple Daily itu diambil hampir seminggu setelah lebih dari 500 polisi menggerebek kantor surat kabar itu dan menangkap pemimpin redaksi, Ryan Law, bersama empat eksekutif surat kabar itu dan penerbit Next Digital. Pihak berwenang telah membekukan aset senilai $2,3 juta, sehingga perusahaan itu tidak dapat membayar stafnya.

Ryan Law dan pimpinan eksekutif Cheung Kim-hung didakwa telah berkolusi dengan negara asing, dan tidak diberi kesempatan bebas dengan jaminan.

Apple Daily dan penerbitnya, Jimmy Lai yang berusia 73 tahun, pendiri sekaligus pemilik Next Digital, telah menjadi target otoritas Hong Kong sejak China memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang ketat Juni lalu.

Kantor surat kabar itu digerebek Agustus 2020 setelah Lai ditangkap di rumahnya atas dugaan kolusi dengan pihak asing. [mg/lt]

Continue Reading

ASIA PASIFIK

Presiden Afghanistan Tiba di AS untuk Pertemuan dengan Biden

Presiden Afghanistan Tiba di AS untuk Pertemuan dengan Biden



Presiden Afghanistan Ashraf Ghani hari Kamis (24/6) tiba di Amerika menjelang pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih hari Jumat (25/6).

Pesawat yang membawa pemimpin Afghanistan itu dan juga tokoh perdamaian Dr. Abdullah Abdullah mendarat Kamis pagi di pinggiran Washington DC.

Pertemuan tatap muka pertama diantara Biden dan pejabat-pejabat Afghanistan ini berlangsung menjelang penarikan mundur sisa pasukan Amerika dan NATO dari Afghanistan pada 11 September mendatang, yang sejalan dengan perintah Biden untuk menutup apa yang digambarkannya sebagai “perang abadi.”

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki hari Minggu (20/6) lalu mengatakan Biden “sangat menantikan pertemuannya” dengan para pemimpin Afghanistan dan akan memastikan terus berlanjutnya dukungan diplomatik, ekonomi dan kemanusiaan Amerika pada negara yang sedang bergejolak itu.

“Lawatan Presiden Ghani dan Dr. Abdullah akan menyoroti kemitraan abadi diantara Amerika dan Afghanistan ketika penarikan mundur pasukan militer terus berlanjut,” ujarnya.

Psaki menekankan bahwa Amerika “akan terus mendukung penuh proses perdamaian yang sedang berlangsung dan menyerukan kepada seluruh pihak di Afghanistan untuk ikut serta secara penuh dalam perundingan untuk mengakhiri konflik itu.”

Penarikan mundur pasukan, yang secara resmi dimulai 1 Mei lalu, telah memicu eskalasi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pasukan keamanan Afghanistan dan pemberontak Taliban. Ini merupakan pukulan terbaru terhadap perundingan damai yang dimediasi Amerika diantara mereka yang berselisih di Afghanistan, yang berjalan sangat lambat. [em/jm]

Continue Reading

ASIA PASIFIK

Diduga Lakukan Kerja Paksa, AS Batasi Perdagangan 5 Perusahaan di Xinjiang

Diduga Lakukan Kerja Paksa, AS Batasi Perdagangan 5 Perusahaan di Xinjiang



Amerika telah memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap lima perusahaan China yang diduga menggunakan tenaga kerja paksa di wilayah Xinjiang.

Gedung Putih hari Kamis (24/6) mengatakan perusahaan-perusahaan itu menggunakan tenaga kerja paksa warga Muslim-Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya, dengan persetujuan pemerintah China.

Dalam sebuah pernyataan Gedung Putih mengatakan, “Penggunaan kerja paksa oleh Republik Rakyat China di Xinjiang merupakan bagian integral dari pelanggaran sistematis terhadap warga Uighur dan kelompok etnis serta agama minoritas lainnya, dan mengatasi pelanggaran ini akan tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Biden-Harris.”

Amerika melarang impor produk berbasis silika dari Hoshine Silicon Industry Company. Juga melarang ekspor ke Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, Xinjiang GCL New Energy Material Technology dan Xinjiang Production & Construction Corps.

Amerika juga menambahkan “polysilicon” yang diduga dibuat oleh tenaga kerja paksa di China, ke dalam “Daftar Barang yang Diproduksi oleh Pekerja Anak atau Kerja Paksa.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menanggapi laporan larangan Amerika itu dengan mengatakan China “akan mengambil semua tindakan yang diperlukan” untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaannya.

Dalam KTT G-7 di Cornwall, Inggris, awal Juni lalu, “negara-negara demokrasi dunia berdiri bersatu melawan kerja paksa – termasuk di Xinjiang – dan berkomitmen untuk memastikan agar rantai pasokan global terbebas dari penggunaan kerja paksa,” tegas Gedung Putih. [em/jm]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close