Telegraf – Airlangga Hartarto Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatakan pemerintah menegaskan prioritas utama diakhir tahun 2020 adalah pengadaan vaksin COVID-19.
Ia mengatakan tahap awal pemberian vaksin adalah kepada mereka yang berada di garda terdepan di sektor kesehatan dan untuk selanjutnya adalah mereka yang rentan akan vaksinasi seperti aparat penegak hukum
“Studi dari expert WCO WHO itu memberikan prioritas bahwa tahap pertama diberikan kepada di garda terdepan yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan, perawat, dokter,” ungkapnya.
Persiapan-persiapan guna menunjang pengadaan vaksin COVID-19 tersebut dilakukan di semua akses sehingga tidak hanya mempercepat pengadaan, namun juga terlindungi dari sisi hukum maupun keamanan secara klinis. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) hingga teknisnya pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
“Pemerintah sedang mempersiapkan master plan dan road map-nya, kemudian dilaporkan ke Bapak Presiden,” tegas Airlangga.
Airlangga mengungkapkan untuk pengadaan vaksin di tahap awal dengan sasaran pemberiannya kepada para tenaga kesehatan adalah dari mekanisme kerja sama internasional.
Vaksin dalam bentuk siap pakai akan dikirimkan pihak Sinovac sebanyak 3 juta pada akhir tahun 2020. Sebelum dilakukan vaksinasi terlebih dahulu akan dilakukan uji klinis dan sertifikasi oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Perlu kehati-hatian karena ini melibatkan kesehatan masyarakat keseluruhan. Pemerintah tidak ingin ada efek -efek samping yang diakibatkan daripada vaksinasi,” tegasnya. (AK)
Credit Photo : Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto/Doc/ist
One thing I detest most about the financial press is the lack of accountability. All sorts of nonsense is said without penalty.- Barry Ritholtz
