Connect with us

TIMUR TENGAH

Pembicaraan Nuklir Iran Masih Hadapi Sejumlah Ketidaksepakatan

Pembicaraan Nuklir Iran Masih Hadapi Sejumlah Ketidaksepakatan

[ad_1]

Prancis, Rabu (16/6) menyatakan “waktu tidak memihak siapa pun” dalam pembicaraan yang bertujuan membawa kembali Amerika Serikat dalam kesepakatan 2015 tentang program nuklir Iran, dua hari menjelang pemilihan Presiden Iran yang diperkirakan akan dimenangkan oleh seorang calon garis keras.

Kementerian luar negeri Prancis menjelaskan “ketidaksepakatan tetap ada secara signifikan” ketika perwakilan dari Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Iran bertemu di Wina untuk mencari sebuah terobosan.

Presiden AS Joe Biden mengindikasikan kesediaan untuk bergabung kembali dengan perjanjian itu, setelah dipastikan bahwa Iran bersedia menepati komitmennya, setelah pendahulunya Donald Trump keluar dari perjanjian tersebut.

Akan tetapi perkiraan kemenangan kepala kehakiman garis keras Ebrahim Raisi dalam pemilihan presiden hari Jumat di Iran dapat menambah komplikasi baru, bahkan jika pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei seperti selama ini selalu memberikan keputusan akhir tentang masalah tersebut.

Raisi dinilai sebagai favorit yang dapat menang atas beberapa saingan beratnya, termasuk sejumlah tokoh konservatif, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam pemeriksaan pra-pemilihan oleh badan pengawas, Dewan Wali.

Kementerian Prancis itu menanggapi komentar di surat kabar Italia oleh kepala badan atom PBB Rafael Grossi yang mengindikasikan tidak akan ada peluang untuk mencapai suatu kesepakatan sampai pemerintahan baru Iran mulai berkuasa, kemungkinan tidak akan terjadi sampai bulan Agustus 2021.

Perunding dari AS mengambil bagian secara tidak langsung dalam sejumlah diskusi yang diketuai oleh Uni Eropa di Wina. [mg/lt]

[ad_2]

Advertisement
Click to comment

TIMUR TENGAH

Irak Harapkan Pengumuman bagi Diakhirinya Misi Tempur AS

Irak Harapkan Pengumuman bagi Diakhirinya Misi Tempur AS

[ad_1]

Anggota delegasi tinggi Irak berharap mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Biden Jumat (23/7) untuk mengakhiri misi tempur Amerika di Irak, kata menteri luar negeri negara itu kepada VOA, Kamis (22/7).

Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein membahas sifat kerja sama yang diusulkan antara negaranya dan pasukan Amerika setelah kesepakatan tercapai, khususnya dalam perang melawan kelompok ISIS.

“Menurut saya, kami akan mencapai kesepakatan pada Jumat dan kemudian akan diumumkan bahwa pasukan tempur Amerika – saya bicara tentang pasukan tempur – tidak akan ada lagi di Irak. Tetapi bagaimana mereka keluar dan kapan mereka keluar akan bergantung pada batas waktu yang disepakati kedua pihak serta masalah teknis dan masalah lain yang terkait keamanan pasukan,” kata Hussein.

Diskusi di Washington terjadi hanya beberapa hari sebelum pertemuan Senin antara Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi di Gedung Putih. Keduanya berencana membahas beragam topik, termasuk kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan kebudayaan.

Hussein akan bertemu pada Jumat (23/7) dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken. Pejabat Irak itu mengatakan kepada VOA bahwa mereka “akan membahas berbagai masalah termasuk minyak, energi, listrik, gas, kebudayaan, kesehatan, militer dan keamanan, dan keuangan.”

Awal pekan ini, serangan bom bunuh diri melanda ibu kota Irak, menewaskan sedikitnya 34 orang. Serangan itu, yang diklaim kelompok ISIS, adalah jenis kekerasan yang hendak dicegah oleh pasukan Irak, yang dilatih dan dilengkapi oleh Amerika Serikat.

Ketika ditanya tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok ISIS, Hussein mengatakan, “Tentu saja, sektor keamanan dan militer akan menjadi topik penting dalam pembicaraan. Amerika dan Irak telah menjadi sekutu dan akan tetap menjadi sekutu melawan ISIS.” [ka/ab]

[ad_2]

Continue Reading

TIMUR TENGAH

Iran Ekspor Minyak Mentah Melewati Selat Hormuz

Iran Ekspor Minyak Mentah Melewati Selat Hormuz

[ad_1]

Iran, Kamis (22/7) mulai mengekspor minyak mentah melewati Teluk Oman untuk pertama kalinya, dan tidak melewati Selat Hormuz yang strategis.

Dalam sebuah upacara yang menandai peresmian proyek tersebut, Presiden Hassan Rouhani menyebut rencana itu “paling strategis.”

Media pemerintah Iran menggambarkan langkah itu sebagai suatu indikasi bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan AS sedang dikalahkan.

Presiden Iran Hassan Rouhani (atas-kanan) meresmikan terminal minyak Jask secara virtual di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Presiden Iran Hassan Rouhani (atas-kanan) meresmikan terminal minyak Jask secara virtual di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Washington menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Teheran setelah mantan Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia.

Proyek yang dimulai tahun 2019 diperkirakan menelan biaya sekitar 2 miliar dolar AS itu, membantu Iran mengurangi ketergantungan pada terminal ekspor minyak utamanya di pulau Kharg, Teluk Persia.

Menteri Perminyakan Iran Bijan Namdar Zanganeh, menyampaikan pidato saat peresmian terminal minyak Jask di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Menteri Perminyakan Iran Bijan Namdar Zanganeh, menyampaikan pidato saat peresmian terminal minyak Jask di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Jalan pintas itu juga mengurangi biaya transportasi dan asuransi untuk kapal tanker minyak.

Fasilitas tersebut saat ini memungkinkan pemompaan sekitar 30.000 barel minyak mentah per jam ke kapal-kapal tanker, lewat dermaga lepas pantai yang mengapung. Dermaga itu terletak sekitar tujuh kilometer (4,7 mil) di lepas pantai. [mg/jm]

[ad_2]

Continue Reading

TIMUR TENGAH

Es Krim “Ben & Jerry’s” Hentikan Penjualan di Wilayah Pendudukan Tepi Barat

Es Krim “Ben & Jerry’s” Hentikan Penjualan di Wilayah Pendudukan Tepi Barat

[ad_1]

Es krim Ben & Jerry’s sangat populer di Israel dan Palestina. Perusahaan ini didirikan di negara bagian Vermont, AS pada tahun 1978 dan kini dimiliki jaringan perusahaan barang-barang konsumen Unilever.

Meskipun didirikan di AS, negara yang dianggap bersahabat dengan Israel, namun perusahaan ini tidak segan menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam praktik penjualannya.

Ben & Jerry’s sebagaimana dilaporkan kantor berita Associated Press sebelumnya mengatakan penjualan es krimnya di wilayah pendudukan Tepi Barat, yang dituntut oleh Palestina sebagai negara mereka kelak, tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Pengumuman tersebut merupakan salah satu teguran yang paling keras dan paling menonjol dari perusahaan terkenal, terkait kebijakan Israel yang menempatkan warganya di daerah pendudukan, yang direbut Israel melalui perang.

Pabrik es krim Ben & Jerry's di Beer-Tuvia, Israel (foto: dok).

Pabrik es krim Ben & Jerry’s di Beer-Tuvia, Israel (foto: dok).

Menurut pernyataan yang dipasang di situs web perusahaan, Ben & Jerry’s memberi tahu pemegang lisensi lama yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mendistribusikan es krim di Israel bahwa perusahaan itu tidak akan memperbarui perjanjian lisensi ketika berakhir pada akhir tahun depan.

Pejabat dan penduduk Israel bereaksi marah terhadap pengumuman oleh perusahaan es krim Ben & Jerry’s setelah mengatakan akan berhenti menjual produknya di Tepi Barat yang diduduki Israel dan memperebutkan Yerusalem timur.

Yossi Dagan, kepala Dewan Regional Samaria, yang mewakili pemukiman di Tepi Barat utara meminta pelanggan untuk memboikot Unilever.

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menyebut keputusan itu sebagai sikap menyerah yang memalukan terhadap pihak-pihak yang anti-Yahudi

Banyak perusahaan bersikap lunak terkait kebijakan politik, karena khawatir akan kehilangan pelanggan, tapi pembuat es krim ini justru mengambil pendekatan yang berlawanan, yang kerap dianggap sebagai mendukung upaya-upaya progresif. [my/jm]

[ad_2]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close