Connect with us

#InvestasiMiras

PBNU dan MUI Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Perpres Miras

PBNU dan MUI Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Perpres Miras


PBNU dan MUI Apresiasi Keputusan Jokowi Cabut Perpres Miras


Mothercare Indonesia

Telegraf – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras) berbahan alkohol, yang banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pencabutan Perpres itu diumumkan sendiri olehnya, Selasa (02/03/2021).

Ia menyampaikan alasan mengapa dirinya resmi mencabut aturan investasi miras. Menurut Jokowi, dirinya sudah menerima banyak masukan dari berbagai pihak dan juga mendapat masukan dari provinsi dan daerah.

Keputusan pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (Miras) itu diapresiasi oleh berbagai kalangan termasuk dari ulama.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut,” tegasnya.

“Masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” imbuhnya.

Apresiasi Dari Kalangan Ulama

Menanggapi pencabutan Pepres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras) berbahan alkohol, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj atau yang akrab dipanggil dengan Kyai Said, mengapresiasi keputusan dan langkah Jokowi mencabut Perpres itu.

“Alhamdulillah, Presiden Jokowi yang cukup arif mencabutnya. Saya harapkan tidak terulang lagi seperti ini. Jadi, kelihatan sekali sembrono, tidak ada pertimbangan yang bersifat agama, bersifat etika, bersifat kemasyarakatan,” kata Kyai Said, di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Selasa (02/03/2021).

Blibli.com

Ia menilai, pembatalan peraturan yang mengatur izin investasi minuman keras merupakan keseriusan pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan juga bersama-sama berkomitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa.

“PBNU mafhum bahwa pemerintah saat ini berupaya untuk memulihkan kondisi ekonomi yang terkena imbas pandemi Covid-19 dengan membuka investasi dari berbagai sektor,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faizal Zaini juga telah mengapresiasi keputusan pencabutan lampiran Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Helmy menyatakan, Presiden Jokowi sangat bijak karena mendengarkan masukan dari para ulama NU dan organisasi kemasyarakatan lainnya, terkait risiko dari peraturan itu.

“Kami menyampaikan apresiasi pada Presiden yang mau menerima masukan-masukan dari pada Ulama NU, dari segenap komponen ormas yang lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni’am Sholeh mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi mencabut Lampiran Perpres 10/2021 tentang Investasi Minuman Keras.

“Presiden Republik Indonesia telah merespons secara bijak aspirasi yang hidup di tengah masyarakat mengenai pandangan yang disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat dengan statement dan policy yang diambil oleh Presiden melalui pencabutan lampiran yang terkait dengan izin investasi minuman keras,” kata lewat keterangan persnya (02/03/2021).

Chic Me - World

Dikatakan, Presiden Jokowi secara bijak telah mendengarkan pandangan yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat.

MUI mengapresiasi keseriusan pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan juga bersama-sama meneguhkan komitmen kemaslahatan bangsa.

“MUI juga berharap, ini menjadi momentum peneguhan komitmen untuk menyusun berbagai regulasi yang memihak kepada kemaslahatan masyarakat dan juga me-review seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan destruksi di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran, produksi, dan juga penyalahgunaan miras di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat,” terangnya.


Photo Credit: Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj apresiasi pencabutan Pepres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengenai pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras) berbahan alkohol. FILE/Rahmat

 

A. Chandra S.
Latest posts by A. Chandra S. (see all)
Citibank PH Loans

H&M (Hennes & Mauritz) / CPS





Source link

Advertisement
Click to comment

#Bamsoet

Bamsoet: Minuman Keras di Indonesia Hasil Impor

Bamsoet: Minuman Keras di Indonesia Hasil Impor


Bamsoet: Minuman Keras di Indonesia Hasil Impor


Mothercare Indonesia

Telegraf – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi minuman keras (miras).

Bamsoet juga membeberkan data bahwa Indonesia ternyata butuh minuman keras dan selama ini dipenuhi lewat impor.

MPR menilai presiden Jokowi telah menunjukkan sikap yang sangat peka terhadap masukan masyarakat. Khususnya, dari para tokoh agama seperti MUI, PBNU, dan Muhammadiyah. Ia mengatakan Indonesia memang bukan negara agama, melainkan hidup bersumber dari nilai-nilai agama.

“Dalam salah satu ajaran agama, yakni Islam, dan juga mungkin ajaran agama lainnya, minuman keras jelas dilarang. Respon cepat Presiden Joko Widodo mencabut izin investasi minuman keras tersebut sangat tepat, sehingga tak menimbulkan pro dan kontra lebih lanjut di berbagai kalangan masyarakat,” kata Bamsoet di Jakarta, Rabu (03/03/2021).

Dengan pernyataan sikap presiden itu, ia menyerukan kepada masyarakat untuk tak lagi terjerumus dalam perdebatan maupun hasutan pro dan kontra legalisasi investasi minuman keras.

“Jangan sampai karena hasutan beberapa pihak, justru membuat perpecahan kembali dalam tubuh bangsa Indonesia,” jelasnya.

Blibli.com

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya melihat pemerintah secara konsisten terus mengendalikan perdagangan minuman keras. Sehingga tak sembarangan orang bisa membelinya.

Terbukti juga di dalam Poin 44 Lampiran III Perpres 10/2021, mengatur dengan tegas penjualan minuman keras hanya diperbolehkan di hotel dan tempat pariwisata.

“Artinya, minuman keras tetap dilarang diperjualbelikan di mall, supermarket, maupun minimarket,” imbuhnya.

Berdasarkan data, selama ini kebutuhan minuman keras di Indonesia dipasok melalui impor. Di tahun 2015, impor untuk minuman beralkohol dengan harmonized system (HS) 2203-2208 nilainya tercatat mencapai USD 10,4 juta. Meningkat menjadi USD 21,2 juta di 2016, kemudian USD 33,4 juta pada tahun 2017, melejit menjadi USD 93,5 juta di tahun 2018, lantas anjlok menjadi USD 28,4 juta pada tahun 2019.

“Terlepas dari tingginya impor maupun potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, pelarangan investasi minuman keras yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat. Karena di atas kepentingan ekonomi, kita harus mendahulukan kepentingan sosial kebangsaan. Kepentingan kebersamaan dalam sebuah wadah persaudaraan kebangsaan. Jangan sampai karena kepentingan ekonomi justru merusak rajutan persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya.


Photo Credit: PT Multi Bintang Indonesia Tbk (Multi Bintang) adalah produsen resmi minuman beralkohol besar di Indonesia yang banyak meyuplai kebutuhan cafe dan restoran yang menyajikan minuman beralkohol. Getty Images

 

Didik Fitrianto
Latest posts by Didik Fitrianto (see all)
Citibank PH Loans

H&M (Hennes & Mauritz) / CPS





Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close