Connect with us

COVID-19

Partisipasi Masyarakat, Kunci Keberhasilan PPKM Darurat – Berita Terkini

Avatar

Published

on

Partisipasi Masyarakat, Kunci Keberhasilan PPKM Darurat – Berita Terkini

[ad_1]

Jakarta, 13 Juli 2021 – Perluasan PPKM Darurat di beberapa daerah di luar Jawa dan Bali, hari ini mulai efektif dijalankan. Melihat beberapa indikator peningkatan kasus yang terjadi, PPKM Darurat yang diperluas ini diharapkan mampu menekan laju penularan yang masih tinggi.

Wali Kota Padang, Hendri Septa menyampaikan, di wilayahnya PPKM Darurat dimulai hari ini setelah sebelumnya menjalankan PPKM diperketat sejak 7 April lalu. “Memang kondisinya, masyarakat belum seluruhnya dapat melaksanakan anjuran dan arahan yang kita sampaikan kepada masyarakat,” terangnya dalam Dialog Produktif KPCPEN yang ditayangkan FMB9ID_IKP, Selasa (13/7).

Dengan adanya PPKM Darurat di Kota Padang, diharapkan kedisiplinan masyarakat bisa kembali ditegakkan demi menurunkan lonjakan kasus COVID-19. “Kami sudah mendapatkan laporan di perbatasan, hampir ratusan mobil sudah kita minta putar arah balik dan memang mereka tidak tahu aturan ini sebab banyak yang datang dari luar Padang. Kota Padang ini penghubung dari kota ke kota lain,” terang Hendri.

Fahrizal Darminto, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan, “Berhasil atau tidaknya PPKM Darurat di Lampung tergantung dengan partisipasi masyarakat.”

Fahrizal berharap masyarakat bisa ikut berperan aktif menyosialisasikan imbauan-imbauan ataupun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah, “Di Provinsi Lampung kita telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Covid-19, agar masyarakat aman dan tetap produktif,” katanya. 

Berdasarkan Perda tersebut, polisi pamong praja, forkopimda, Polda, dan pemangku kepentingan lain bisa bersama-sama melakukan upaya sosiasilasi dan penegakan hukum di lapangan di masa PPKM Darurat.

Upaya yang dilakukan pemerintah ini didukung penuh oleh ahli kesehatan. dr. Adib Khumaidi, SpOT, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). dr. Adib menerangkan bahwa ini adalah situasi sulit bagi masyarakat saat ini sehingga perlu dipahami dengan sangat mendalam.

“Kita memahami kondisi saat ini memang menjadi problem psikologi di masyarakat sehingga tidak gampang juga untuk mengedukasi masyarakat. Kita perlu memberikan pemahaman bahwa penyelesaian pandemi ini tidak hanya dari aspek kepentingan pemerintah atau aspek kepentingan tenaga medis saja, tapi juga untuk kepentingan masyarakat juga,” terang dr. Adib.

dr. Adib mendorong agar terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat sehingga seluruh elemen masyarakat mendapatkan pemahaman yang sama guna mendukung upaya yang sudah dilakukan pemerintah. “Garda terdepan bukan dokter bukan perawat tapi garda terdepan adalah masyarakat,” tutupnya.

***********

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

[KPCPEN/RDKS/VJY]

[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

COVID-19

Presiden Jokowi Apresiasi Target Vaksinasi COVID-19 Capai Target

Avatar

Published

on

Presiden Jokowi Apresiasi Target Vaksinasi COVID-19 Capai Target

BuzzFeed – Meredanya kasus penularan Covid-19, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo apresiasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh stakeholder secara gotong royong.

Pasalnya, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 2021 telah melampaui target cakupan yakni sebanyak sebanyak lebih dari 280 juta dosis vaksin kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

“Patut kita syukuri, saya sudah khawatir nanti akhir tahun target kita 280 juta dosis vaksin bisa disuntikkan ke seluruh masyarakat tercapai atau tidak, ternyata tadi pagi saya cek sudah berada di angka 281.299.690 dosis,” ujar Presiden saat membuka Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022, di Main Hall Tower 1 Gedung BEI, Jakarta, Senin (03/01/2022) pagi dilansir dari Sekretariat Kabinet RI.

Menurutunya, ia menyampaikan bahwa capaian vaksinasi menjadi kerja yang extra ordinary, pasalnya mengingat Indonesia memiliki kondisi geografis yang menantang terutama dalam pendistribusian vaksin ke setiap daerah.

“Hati-hati, 280 juta dosis yang disuntikkan itu juga bukan barang yang mudah, menyuntik 280 juta kali dalam waktu satu tahun bukan barang yang mudah, karena geografi kita yang harus vaksinasi dengan perahu, vaksinasi naik sepeda motor, jalan kaki ke atas gunung, bukan sesuatu yang mudah,” ujarnya.

Secara rinci, Presiden menyampaikan bahwa cakupan vaksinasi nasional dosis pertama sudah lebih dari 70 persen, sedangkan dosis kedua sudah di atas 50 persen. Sedangkan untuk vaksinasi anak usia 6-11 telah mencapai 3,8 juta dosis.

“Hari ini dosis yang pertama sudah 79,6 persen, dosis kedua 54,8 persen. Untuk ibu kota-ibu kota provinsi, kota-kota besar yang interaksi masyarakatnya tinggi juga sudah di atas 70 persen dan 27 provinsi telah mencapai target dosis pertama di atas 70 persen,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Kepala Negara pun mengapresiasi kerja keras semua komponen bangsa yang telah mendukung tercapainya target vaksinasi di akhir tahun 2021.

“Ini kerja keras kita semuanya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, seluruh perusahaan-perusahaan swasta besar maupun menengah, kecil semuanya bergerak, ormas bergerak. Modal kita ada di situ. Kebersamaan, gotong-royong, inilah modal kita,” tandasnya.

Continue Reading

COVID-19

Sah! Jokowi Tandatangani Keppres RI Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19, Bisa Akses Disini!

Avatar

Published

on

Sah! Jokowi Tandatangani Keppres RI Tentang Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19, Bisa Akses Disini!

BuzzFeed – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

“Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” ditegaskan dalam Diktum Kesatu peraturan ini.

Kemudian, dalam Diktum Kedua disebutkan, dalam masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

  1. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

  2. UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan

  3. peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

“Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya,” bunyi Diktum Ketiga peraturan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ini.

Adapun diterbitkannya Keppres Nomor 24 Tahun 2021 ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa pandemi dan penyebaran COVID-19 yang telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai Global Pandemic sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XVlll/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi COVID-19.

Selanjutnya disebutkan juga, dalam rangka menghadapi tantangan tahun 2022 sehubungan dengan kondisi pandemi yang belum berakhir, diperlukan langkah-langkah kebijakan khususnya di bidang perekonomian, keuangan negara, dan sektor keuangan, dalam rangka menghadapi ancaman perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagai kesinambungan dari kebijakan sebelumnya dengan mendasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Keppres yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021. Silahkan Klik Disini

Klik untuk mengakses Keppres_Nomor_24_Tahun_2021.pdf

Continue Reading

COVID-19

Dampak Pandemi COVID-19, Omzet Bunga Potong di Jakarta Menurun

Avatar

Published

on

Dampak Pandemi COVID-19, Omzet Bunga Potong di Jakarta Menurun

BuzzFeed – Dalam situasi seperti ini banyak para pedagang Bunga Potong enggan untuk menyetok dagangannya di karenakan untung dalam penjualan sangatlah minim dan faktor cuaca mempengaruhi omset penjualan.

Salah satu penjual bunga potong di kawasan Terogong, Jakarta Selatan, mengkawatirkan lonjakan harga bunga potong pada hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, permintaan untuk merangkai bunga potong yang akan di jadikan rangkaian Bouquet, standing Flowers dan masih banyak lagi turun derastis dalam penjualan.

“Turun derastisnya omset pada masa masa sekarang ini akibat Pandemi Covid 19, para pedagang cukup was-was dalam menyetok dagangannya,jika layu dan bunganya rontok dan lebih dari 3 hari yaa kami buang,” ujar Jeri Ananda (26) pada Selasa(16/11/2021)

Diketahui, para pedagang bunga potong mengharapkan nantinya di bulan Desember Tahun ini harga bunga potong tidak melambung tinggi.

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

Part of Telegraf. Copyright © 2022 BuzzFeed. KBI Media Holding. All Rights Reserved.

close