Connect with us

#KPK

Nurdin Abdullah di OTT KPK, PDIP: Dia Sosok Yang Saleh

Nurdin Abdullah di OTT KPK, PDIP: Dia Sosok Yang Saleh


Nurdin Abdullah di OTT KPK, PDIP: Dia Sosok Yang Saleh


Mothercare Indonesia

Telegraf – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Ridwan Wittiri menyatakan, ia mengaku sangat terkejut terhadap penangkapan Gubernur Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia hampir tak percaya dengan kondisi itu sebab sosok Nurdin sebagai pemimpin merakyat dan muslim yang saleh.

“Dalam penilaian saya, Prof Nurdin Abdullah itu sosok yang baik, dekat dengan petani, dan sosok muslim yang saleh,” kata Andi Ridwan Wittiri, dalam keterangannya kepada media, Sabtu (27/02/2021).

Ridwan mengatakan PDI-P tentu saja menghormati proses hukum yang berkeadilan. Namun, tetap saja merasa ada yang perlu diluruskan terkait pemberitaan penangkapan oleh KPK terhadap Nurdin.

“Penangkapan itu bukanlah OTT dalam pengertian ada sebagai barang bukti atas kejadian tindak pidana korupsi. Hal itulah yang saya dengar langsung dari Prof Nurdin. Dan, saat itu tidak ada dana di rumah Prof Nurdin, mengingat beliau saat itu juga sedang dalam keadaan tidur, lalu dibangunkan oleh aparat hukum,” ujarnya.

“Dalam pengalaman saya, Prof Nurdin ini menerapkan protokol ketat guna menghindari gratifikasi. Bahkan sebelum menerima tamu, seluruh tamu dilarang membawa apapun kecuali buku catatan. Semua tas yang dibawa wajib ditaruh di locker,” tegasnya.

Selama ini dan sampai sekarang, Ridwan mengatakan dia bersama masyarakat Sulsel meyakini Nurdin adalah orang jujur dan baik. Terlebih Nurdin termasuk salah satu penerima Bung Hatta Award antikorupsi yang tentunya bukan penghargaan sembarangan.

New Chic

Ridwan juga menceritakan bagaimana sebelum dibawa aparat petugas hukum, Nurdin sempat menghubungi dirinya.

“Dia menegaskan demi tanggung jawab pada Tuhan dan masyarakat, dunia dan akhirat, Prof Nurdin sama sekali tidak tahu menahu atas kejadian yang menimpanya,” imbuhnya.

Meskipun demikian, dia menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku di KPK.

“Saya hanya bisa berharap agar hukum benar-benar ditegakkan dengan sepenuhnya mengabdi pada keadilan, dan juga menjauhkan diri dari pertarungan politik tidak sehat. Kami dukung sepenuhnya misi KPK dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Untuk diketahui, Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Nurdin sendiri telah tiba di Gedung KPK Jakarta.

Sementara itu juru bicara (jubir) Nurdin, Veronica Moniaga, menegaskan tetang ketidakbenaran informasi yang beredar di media bahwa Nurdin terkena operasi tangkap tangan (OTT). Sebab saat hendak dibawa petugas KPK, Nurdin sedang istirahat. Dan, dia bersedia dibawa karena akan menjadi saksi.

H&M (Hennes & Mauritz) / CPS

Photo Credit: Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Dicokok KPK, Diduga Terlibat Kasus Korupsi. FILE/IST Photo

 

A. Chandra S.
Latest posts by A. Chandra S. (see all)
Citibank PH Loans

H&M (Hennes & Mauritz) / CPS





Source link

Advertisement
Click to comment

#ImamNahrowi

Imam Nahrawi Jadi Warga Baru di Lapas Sukamiskin

Imam Nahrawi Jadi Warga Baru di Lapas Sukamiskin


Imam Nahrawi Jadi Warga Baru di Lapas Sukamiskin


Telegraf – Jaksa Eksekusi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung. Eksekusi ini dilakukan Jaksa KPK setelah perkara suap pengurusan proposal dana hibah Kempora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Imam berkekuatan hukum tetap.

“Selasa (6/04/2021) Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin dan Josep Wisnu Sigit telah melaksanakan putusan MA Nomor : 485 K/ Pid.Sus/2021 tanggal 15 Maret 2021 Jo Putusan PN Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor : 30/PID.SUS-TPK/2020/PT DKI. JKT tanggal 8 Oktober 2020 Jo Putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 9/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 29 Juni 2020 dengan cara memasukkan terpidana Imam Nahrawi ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (07/04/2021).

Di lapas khusus koruptor itu, Imam yang merupakan mantan politikus PKB bakal menjalani hukuman tujuh tahun pidana dikurangi masa tahanan sebagaimana mana putusan Kasasi Mahkamah Agung. Selain pidana penjara, Imam juga dihukum membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Terpidana diwajibkan membayar denda sejumlah Rp400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” terangnya.

Tak hanya pidana penjara dan denda, Imam juga dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp19.154.203.882,00 yang mana apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang. Jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka Imam dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Tidak hanya itu, Majelis Hakim MA juga memutuskan mencabut hak politik Imam Nahrawi selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

“Dalam putusan Majelis Hakim di tingkat MA tersebut, adanya hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok,” imbuhnya.

Dalam perkara ini, Imam sekretaris pribadinya, Miftahul Ulum terbukti menerima suap senilai total Rp 11,5 miliar dari Ending Fuad Hamidy selaku Sekretaris Jenderal KONI dan Johnny E Awuy selaku Bendahara Umum KONI. Suap itu diberikan agar Imam dan Ulum mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kempora tahun kegiatan 2018. Di samping itu, Imam bersama Ulum juga menerima gratifikasi senilai total Rp 8,648 miliar yang berasal dari sejumlah pihak.

Ulum sendiri telah lebih dulu dijebloskan ke Lapas Sukamiskin pada November 2020 lalu. Ulum bakal menjalani 6 tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selain pidana penjara, Majelis Hakim Banding juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Ulum.


Photo Credit: Tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melantunkan shalawat di depan pewarta seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Imam Nahrawi menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah untuk KONI melalui Kemenpora. ANTARA/M Risyal Hidayat

 

Edo W.





Source link

Continue Reading

#Benur

KPK Akan Jerat Pihak Yang Halangi Penyidikan Kasus Suap Benur

KPK Akan Jerat Pihak Yang Halangi Penyidikan Kasus Suap Benur


KPK Akan Jerat Pihak Yang Halangi Penyidikan Kasus Suap Benur


Telegraf – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum para pihak untuk tidak mencoba menghalangi penyidikan kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

KPK tak segan untuk menjerat para pihak yang sengaja menghalangi penyidikan kasus ini dengan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Kami mengingatkan pihak-pihak yang dengan sengaja merintangi penyidikan perkara ini, KPK tidak segan untuk menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” tegas Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (06/03/2021).

Selain itu, KPK juga mengultimatum para saksi untuk koperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Ultimatum ini disampaikan lantaran dari 12 saksi yang dijadwalkan diperiksa pada Jumat (05/03/2021) kemarin, sebanyak tujuh saksi mangkir atau tak hadir tanpa memberikan keterangan apapun kepada penyidik.

Ketujuh saksi yang mangkir itu salah satunya Iis Rosita Dewi, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra yang juga istri Edhy Prabowo.

Saksi lainnya, yakni M Ridho (karyawan swasta), M Sadik (pensiunan PNS); Siti Maryam (mahasiswi), Randy Bagas Prasetya (staf hukum operasional BCA), Lies Herminingsih (notaris), dan Ade Mulyana Saleh (wiraswasta).

“KPK mengimbau dan mengingatkan dengan tegas kepada pihak-pihak yang telah dipanggil secara patut menurut hukum untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tersebut,” katanya.

Dalam kesempatan ini, KPK juga mengimbau siapapun yang mengetahui aset milik Edhy Prabowo dan tersangka lainnya untuk menyampaikannya kepada KPK.

“KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui adanya aset-aset milik Tersangka EP (Edhy Prabowo) dan kawan-kawan untuk kooperatif segera menyampaikan pada KPK,” terangnya.

KPK diketahui sedang menelusuri aliran uang dari kasus suap ini. Diduga uang suap yang diterima Edhy Prabowo dan tersangka lainnya telah berubah bentuk menjadi aset atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi lainnya.

Diketahui, KPK menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua staf khususnya Safri dan Andreau Pribadi Misanta, sekretaris pribadinya bernama Amiril Mukminin, pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi serta staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih, sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.

Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.

Kasus itu bermula pada 14 Mei 2020. Saat itu, Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk kedua staf khususnya, Andreau Pribadi Misanta dan Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, Suharjito datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan tersebut, terungkap untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK (Aero Citra Kargo) dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

Atas kegiatan ekspor benih lobster yang dilakukannya, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja.

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, sebagian uang tersebut, yakni sebesar Rp 3,4 miliar ditransfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih selaku staf khusus istri menteri Edhy. Uang itu, diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, istrinya IIs Rosita Dewi, Safri, dan Andreu Pribadi Misanta.

Uang itu digunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy Prabowo dan Iis Rosita Dewi di Honolulu AS pada 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta. Sejumlah barang mewah yang dibeli Edhy dan istrinya di Hawaii, di antaranya jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.


Photo Credit: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 25 November 2020. KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. ANTARA/Indrianto Eko Suwarno

 

Edo W.





Source link

Continue Reading

#Gratifikasi

Bantah Terima Suap, Nurdin Abdullah Bawa Nama Tuhan

Bantah Terima Suap, Nurdin Abdullah Bawa Nama Tuhan


Bantah Terima Suap, Nurdin Abdullah Bawa Nama Tuhan

Mothercare Indonesia

 


Telegraf – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau ambil pusing dengan pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah yang membantah menerima suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Bahkan, dalam bantahannya itu, Nurdin juga menyebut nama Tuhan.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, bantahan dari para tersangka merupakan hal biasa dan hak yang bersangkutan untuk membela diri.

Namun, ia menegaskan, KPK telah mengantongi bukti yang kuat atas keterlibatan Nurdin dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi itu.

“Tersangka membantah hal biasa dan itu hak yang bersangkutan. Kami tegaskan, KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” kata Ali melalui keterangannya (01/03/2021).

KPK juga telah mengingatkan kepada para tersangka maupun para pihak lainnya untuk koperatif. Salah satunya dengan memenuhi panggilan pemeriksaan dan menyampaikan keterangan sebenarnya di hadapan penyidik.

Citibank PH Credit cards

“Kami harap para tersangka dan pihak-pihak lain yang nanti kami panggil dan diperiksa dalam perkara ini agar kooperatif menerangkan fakta-fakta sebenarnya yang mereka ketahui di hadapan penyidik,” tegasnya.

KPK menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin diduga telah menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung melalui Edy Rahmat. Tidak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya senilai Rp 3,4 miliar.

Usai diperiksa penyidik, Nurdin mengklaim tak tahu menahu mengenai transaksi suap antar Agung dan Edy yang merupakan orang kepercayaannya. Bahkan, Nurdin mengucap sumpah atas nama Tuhan untuk membantah keterlibatannya dalam kasus suap itu.

“Tidak tahu apa-apa kita, ternyata si Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah. Demi Allah,” katanya.

Meski membantah telah menerima suap, tetapi Nurdin meminta maaf kepada masyarakat Sulawesi Selatan atas kasus yang telah menjeratnya ini.

H&M (Hennes & Mauritz) / CPS

Ya saya mohon maaf untuk masyarakat Sulsel,” ungkapnya.


Photo Credit: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. FILE/Dok/Herman

 

Didik Fitrianto
Latest posts by Didik Fitrianto (see all)
Citibank PH Loans

H&M (Hennes & Mauritz) / CPS





Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

INFO LOKER

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close