Connect with us

POLITIK

Moeldoko CS Apresiasi AHY CS

Moeldoko CS Apresiasi AHY CS


OBSERVER – Garda Demokrasi 98 (Gardem 98) melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Bareskrim Mabes Polri.

Gardem 98 melaporkan SBY dan AHY setelah ‘ultimatum’ mereka yang meminta SBY dan AHY meminta maaf ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ditanggapi. Gardem 98 menilai, SBY dan AHY telah memfitnah pemerintah Jokowi karena dianggap telah mencampuri urusan partai Demokrat.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara PD hasil Kongres Luar Biasa (KLB) atau kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengaku pihaknya tak memiliki hubungan dengan organisasi tersebut.

“Kami tidak memiliki hubungan organisasi dengan Garda Demokrasi 98 dan juga tidak kenal dengan pelapor yang melaporkan SBY dan AHY ke Bareskrim Polri tersebut,” katanya, Kamis (8/4/2021).

Kendati begitu, Rahmad mengaku pihaknya menghargai laporan itu. Menurutnya, laporan dari masyarakat membuktikan bahwa diduga ada langkah komunikasi yang keliru dari kubu ‘Cikeas’.

Rahmad juga enggan berspekulasi lebih jauh terkait laporan tersebut karena hal itu menjadi ranah penegak hukum untuk menilai. “Namun kami sangat menghargai dan mengapresiasi sikap dan langkah yang dilakukan Garda Demokrasi 98,” ujarnya.

“Sikap dan langkah yang diambil Garda Demokrasi 98 tentu setelah melihat, mengikuti dan menyimak ucapan ucapan SBY dan AHY yang sudah dilontarkan kepada publik luas,” sambungnya.





Source link

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

Merapat Jelang 2024?

Merapat Jelang 2024?




Beberapa petinggi partai politik menemui putra Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Sebagian terang-terangan menyatakan mendukung Gibran maju di kontestasi pemilihan gubernur hingga pemilihan presiden 2024; lainnya mengaku hanya ingin bernostalgia.



Source link

Continue Reading

INDONESIA

Jokowi Tegas Larang Masyarakat Mudik Lebaran 2021

Jokowi Tegas Larang Masyarakat Mudik Lebaran 2021


Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melarang masyarakat mudik ke kampung halaman mereka masing-masing untuk merayakan hari raya Idul Fitri nanti, karena pandemi virus corona belum usai.

Berdasarkan pengalaman tahun 2020, katanya, pasca liburan panjang lebaran terjadi kenaikan kasus harian positif COVID-19 hingga 93 persen. Bahkan, liburan panjang hari kemerdekaan pada Agustus tahun lalu pun menyumbang kenaikan kasus harian sebanyak 119 persen.

“Oleh karena itu, Pak Presiden minta kebijakan pengendalian agar segera dilaksanakan dan pemerintah melalui Kemenko PMK sudah menyampaikan sudah ada larangan mudik dan juga sudah disiapkan Surat Edaran dari Menteri Agama yang mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan,”ungkap Airlangga dalam telekonferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, 07 April 2021 sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, 07 April 2021 sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Langkah pelarangan mudik ini, kata Airlangga, harus diambil mengingat di sejumlah negara-negara di Kawasan Eropa dan Asia, terjadi lagi kenaikan kasus positif corona gelombang ketiga atau third wave. Pemerintah juga mewaspadai penyebaran varian baru virus corona yang sudah masuk ke tanah air.

“Di mana di Inggris terjadi kenaikan di bulan Januari demikian pula di Belanda, Spanyol. Dan untuk negara Asia seperti di India dan juga di Papua Nugini sehingga ini menunjukkan bahwa COVID-19 belum selesai dan kita harus tetap berhati-hati,” tuturnya.

Lanjutnya, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara mikro, diklaim telah menurunkan angka kasus aktif COVID-19 di tanah air, hingga single digit yaitu 7,4 persen, di mana kasus aktif corona di tingkat global masih 17,3 persen. Tingkat kesembuhan berada di level 89,9 persen Di mana global 80,5 persen. Namun, kasus kematian masih 2,7 persen sementara global 2,17 persen.

Jutaan Masyarakat Berpotensi Mudik

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan berdasarkan hasil survei diperkirakan jutaan masyarakat bakal mudik ke kampung halaman apabila tidak ada larangan mudik.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jutaan masyarakat akan mudik apabila pemerintah tidak melarang. (Biro Setpres)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jutaan masyarakat akan mudik apabila pemerintah tidak melarang. (Biro Setpres)

“Menhub melakukan suatu survei terhadap satu jumlah responden yang banyak, di mana apabila tidak ada larangan mudik, maka 33 persen orang masih mudik. Artinya ada 81 juta orang akan mudik. Tetapi kalau ada larangan mudik, orang yang ingin mudik 11 persen dengan angka 27 juta. Itu jumlah yg banyak,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, tujuan mudik paling banyak adalah dari Jabodetabek ke wilayah Jawa Tengah sebanyak 37 persen atau 12 juta orang, Jawa Barat 23 persen atau enam juta orang, dan Jawa Timur.

Budi mengatakan beberapa alasan penting mengapa mudik lebaran pada tahun ini tetap dilarang. Pertama, pasca liburan panjang natal tahun lalu, kenaikan kasus positif COVID-19 yang drastis telah menyebabkan kematian ratusan tenaga kesehatan.

“Kemudian negara-negara maju pun sekarang sedang mengalami satu kenaikan yang sangat signifikan, seperti USA, India, dan beberapa negara di eropa,” tuturnya.

Maka dari itu, pemerintah akan melakukan berbagai mitigasi untuk mencegah masyarakat mudik ke kampung halamannya. Ia mengatakan untuk jalur darat pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kakorlantas untuk melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi.

Untuk jalur laut, dan juga jalur kereta api pemerintah pun akan memberikan layanan secara terbatas, untuk mencegah masyarakat bepergian.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita tegas melarang mudik dan kami juga mengimbau agar yang berkeinginan mudik untuk tinggal di rumah saja,” kata Budi.

Ahli Epidemiologi: Larangan Mudik Tidak 100 Persen Efektif Tekan Kasus COVID-19

Ahli Epidemilogi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan memang larangan mudik akan berdampak kepada berkurangnya mobilitas dan interaksi manusia dalam jumlah yang besar. Namun, kebijakan ini menurutnya tidak akan efektif menekan perebakan wabah virus corona secara maksimal.

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Tidak akan 100 persen karena (kebijakan) ini juga dilakukan di mana sebagian pasti sudah pergi (mudik) atau sudah merencanakan pergi,” ujar Dicky kepada VOA.

Menurutnya, kebijakan pelarangan mudik harus dibarengi dengan tetap mengoptimalkan kualitas dan kuantitas daripada kebijakan “3T” yakni testing, tracing dan treatment beserta sosialisasi protokol kesehatan “5M”.

“Apalagi dengan ancaman strain baru. Dengan mutasi E484K yang sudah ditemukan di Indonesia kan ini suatu sinyal sangat serius, bahwa kita harus menguatkan respon “3T” dan “5M” kita secara kuantitas dan kualitas, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan harus komitmennya tinggi dan konsisten, itu yang harus dilakukan di setiap level pemerintahan,” jelasnya.

Di sisi lain, Dicky juga meragukan klaim pemerintah bahwa kasus aktif COVID-19 telah turun akibat kebijakan PPKM Mikro. Pasalnya, positivity rate COVID-19 di Indonesia masih bergerak fluktuatif.

“Kemudian tentang klaim kasus turun ini menurut saya argumentasinya masih lemah. Kalau kasus turun, terus positivity rate-nya juga sudah setidaknya di bawah delapan persen, lebih bagus lima persen ke bawah, sehingga itu lebih valid, lebih kuat argumentasinya. Tapi kalau tes positivity rate kita masih begitu fluktuatif dengan rata-rata jauh di atas 10 persen, itu lemah klaimnya,” kata Dicky. [gi/ab]



Source link

Continue Reading

INDONESIA

Survei SMRC: 59 Persen Warga Setuju Pembubaran FPI

Survei SMRC: 59 Persen Warga Setuju Pembubaran FPI


Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan sekitar 59 persen warga setuju dengan keputusan pemerintah yang membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI). Survei secara tatap muka pada 28 Februari sampai 5 Maret 2021 ini melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,07 persen.

Manajer program SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan, langkah pemerintah membubarkan FPI pada tahun lalu mendapat dukungan dari masyarakat. Pada temuan survei itu, Saidiman memaparkan terdapat 71 persen dari total responden mengetahui organisasi FPI. Dari jumlah yang tahu itu, 77 mengetahui bahwa FPI telah dilarang dan dibubarkan.

Manajer program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, saat merilis hasil survei terkait pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Selasa 6 April 2021. (Anugrah Andriansyah)

Manajer program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, saat merilis hasil survei terkait pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Selasa 6 April 2021. (Anugrah Andriansyah)

“Dan dari yang tahu FPI dibubarkan, itu 59 persen di antaranya atau 32 persen dari populasi (responden) setuju dengan pembubaran tersebut. Ada 35 persen atau 19 persen dari populasi yang tidak setuju,” kata Saidiman dalam paparan survei SMRC, Selasa (6/4).

Lanjutnya, kendati mayoritas warga menyatakan setuju dengan pembubaran FPI. Namun, tingkat dukungan masyarakat terhadap pembubaran FPI tidak sekuat saat pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam hasil survei itu menunjukkan ada 32 persen yang mengetahui HTI, dari yang tahu itu, sekitar 76 persen atau 24 persen dari jumlah responden tahu bahwa organisasi itu dilarang.

“Dari HTI yang dilarang itu ada 79 persen atau 19 persen dari jumlah populasi setuju pelarangan tersebut. Itu yang tidak setuju 13 persen atau 3 persen dari populasi,” sebut Saidiman.

Masih kata Saidiman, setuju atau tidaknya para responden terhadap pembubaran FPI dan HTI juga terkait dengan penilaian atas kinerja pemerintah serta evaluasi pada kondisi ekonomi politik.

“Warga yang kurang atau tidak puas dengan kinerja presiden serta menilai kondisi politik, ekonomi, keamanan, penegakan hukum sekarang dalam keadaan buruk itu juga cenderung lebih positif pada HTI dan FPI, dibanding yang menilai sebaliknya,” ungkapnya.

Masyarakat Mulai Paham Langkah Pemerintah

Menanggapi hasil survei itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif menilai masyarakat mulai sadar tentang betapa pentingnya langkah-langkah pemerintah dalam menangani sejumlah organisasi yang dianggap radikal.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, dalam acara rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Selasa 6 April 2021. (Foto:VOA/Anugrah Andriansyah)

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, dalam acara rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Selasa 6 April 2021. (Foto:VOA/Anugrah Andriansyah)

“Lama-kelamaan sepak terjang organisasi FPI dan HTI sebenarnya sudah mulai tergeser menjadi organisasi yang dianggap sebagai faktor pengganggu stabilitas sosial dan keamanan. Itu berarti bahwa persepsi publik yang setuju pembubaran FPI dan HTI itu benar-benar didasarkan pada pengetahuan mereka yang mendalam tentang terjang organisasi itu,” kata Ali.

Menurutnya, hasil survei terhadap FPI dan HTI yang telah dibubarkan itu memberi gambaran bahwa organisasi sosial berbasis Islam yang selama ini dianggap sebagai ujung tombak kepentingan umat Muslim saat ini mulai terkelupas aspek ideologinya.

“Mulai terjadi kesadaran publik bahwa FPI sebenarnya tidak sepenuhnya membela Islam saja. Tapi juga membela kepentingan-kepentingan politis,” ujar Ali.

Seperti diketahui, pemerintah telah membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan kepala lembaga pada Rabu, 30 Desember 2020. Usai diumumkannya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi. Sedangkan, status badan hukum organisasi HTI pada 19 Juli 2017, resmi dicabut pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. [aa/em]



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close