Info

Menlu Retno Sebut Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi meyakini ada upaya yang cukup sistematis untuk menghambat berbagai bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan untuk masyarakat Palestina yang berada di Gaza.

Hal tersebut disampaikan oleh Menlu Retno untuk merespons adanya perusakan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Senin (13/5).

“Kita sangat prihatin bahwa bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dari waktu ke waktu terus dihambat, dan yang terakhir itu dirayah (dijarah) di depan aparat dari Israel. Jadi pembiaran ini terus dilakukan, dan saya yakin bahwa ini adalah upaya yang tersistematis. Upaya untuk terus menghambat bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ungkap Menlu yang ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/5).

Indonesia, kata Menlu Retno, mengutuk keras tindakan-tindakan yang sedianya selalu menghambat bantuan kemanusiaan tersebut, mengingat bantuan-bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Gaza.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tiba di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, untuk menyampaikan pandangan terkait okupasi Israel di Palestina. (Foto: Courtesy/Kemenlu)

Pihaknya, kata Menlu juga sudah berbicara dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyerukan agar kejadian seperti itu jangan sampai terjadi lagi.

“Indonesia di dalam call, kita mengatakan seharusnya para pelaku itu ditindak dan ada upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi. Bantuan kemanusiaan harus mendapatkan prioritas untuk dapat disalurkan tanpa hambatan,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI) Agung Nurwijoyo mengatakan kejadian yang baru-baru ini terjadi menandakan bahwa Israel tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan perdamaian.

Maka dari itu, menurutnya, hal mendesak yang harus dilakukan adalah upaya peningkatan status Palestina sebagai negara yang berdaulat. Menurutnya, tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ini terjadi karena di dalam meja perundingan tidak ada pihak yang setara, sehingga Israel menganggap pihak Palestina dalam hal ini Hamas bukanlah sebagai negara atau state.

“Ini adalah pembicaraan kalau dalam meja perundingan antara state dengan non-state. Maka kemudian agar mengukuhkan posisi ini dalam posisi yang memang sifatnya setara maka posisi state-nya ini harus kemudian diafirmasi. Rasa-rasanya kemudian kita melihat dalam konteks Majelis Umum PBB yang terakhir dalam sidang umumnya di mana 143 negara yang kemudian mendukung peningkatan status Palestina, dan ini menjadi rekomendasi untuk Dewan Keamanan PBB yang menunjukkan bahwa kondisi ini memang memberikan sinyalemen bahwa dunia telah berubah,” ungkap Agung.

Truk-truk yang membawa bantuan kemanusaiaan dari Uni Emirat Arab dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) melewati dermaga Trident sebelum tiba di pantai di Jalur Gaza, Jumat, 17 Mei 2024. (Foto: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/U.S. Army via AP)

Truk-truk yang membawa bantuan kemanusaiaan dari Uni Emirat Arab dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) melewati dermaga Trident sebelum tiba di pantai di Jalur Gaza, Jumat, 17 Mei 2024. (Foto: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/U.S. Army via AP)

Yang dimaksud Agung bahwa dunia telah berubah adalah masyarakat global sudah jengah melihat tindakan yang telah dilakukan Israel selama ini. Dalam konteks diplomasi global, hal tersebut juga ditandai dengan berbagai macam tindakan isolasi dari negara-negara besar terhadap Israel.

“Tetapi jangan kemudian kita langsung buru-buru membicarakan masalah, ok, kalau kemudian statusnya naik jadi negara berdaulat lalu wilayahnya gimana? Saya pikir poin wilayah itu akan menjadi pembicaraan lebih lanjut. Tapi setidaknya peningkatan status itu yang menjadi poin yang sifatnya sangat-sangat krusial,” jelasnya.

Lebih jauh, Agung memaparkan hal lain yang juga harus terus diupayakan dalam konteks perdamaian dan resolusi konflik adalah adanya positive peace atau perdamaian yang sifatnya harmonis, langgeng, jangka panjang dan menunjukkan bahwa kedua belah pihak bisa hidup secara berdampingan.

“Kalau kemudian positive peacenya belum bisa dicapai, yang kemudian harus tetap diupayakan secara segera dan darurat adalah negative peacenya atau ketiadaan kekerasannya. Salah satu gagasan yang penting kemudian kembali untuk dicoba adalah kehadiran pasukan internasional, dalam hal ini adalah memang pasukan yang punya legitimasi entah di bawah UN atau bersama dengan negara-negara Arab itu memberikan suatu ruang bahwa kekerasan harus berusaha untuk kemudian ditekan. Walaupun ini memang membutuhkan afirmasi dari kedua belah pihak yang berperang,” jelasnya.

Menurutnya upaya tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk kemudian memulai pembicaraan terkait penciptaan peace building dan hal-hal positif lainnya. [gi/ft]

Sumber Berita

Apa Reaksimu?

Lainnya Dari BuzzFeed