Connect with us

Berita

Menambah Beban Masyarakat saat Pandemi

Menambah Beban Masyarakat saat Pandemi

[ad_1]

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengkritisi langkah pemerintah yang memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang menolak divaksin COVID-19. Meski dalam situasi darurat, manajemen krisis yang dilakukan pemerintah menurutnya tidak boleh mengabaikan aspek humanisme.

“Terkait halnya sanksi denda bagi warga penolak vaksin, sangat disesalkan bahwa kami tidak melihat cara tersebut sebagai metode yang diilhami dari pikiran yang jernih,” ujar Bukhori, Kamis, 1 Juli.

Menurut politikus PKS itu, masyarakat sudah depresi akibat pandemi. Ditambah lagi, penyimpangan bansos hingga korupsi yang menjerat Juliari Batubara. Kini, beban sambung Bukhori harus ditambah oleh sanksi denda hanya karena menolak vaksinasi.

“Padahal, vaksin itu bersifat pilihan,” katanya.

Anggota komisi yang mengurusi maslaah kebencanaan ini menerangkan, dirinya bisa memahami niat baik pemerintah dalam program vaksinasi ini, yakni untuk segera membentuk herd immunity melalui Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021.

Namun, kata dia, tidak bisa dipungkiri masih ada kecemasan dari kelompok masyarakat yang ragu terhadap keamanan vaksin.

“Secara garis besar ada beberapa alasan utama dari warga yang masih diliputi rasa bimbang. Pertama, masih ada yang mempertanyakan simpang siur kehalalan vaksin. Kedua, soal efek samping serius dari vaksin mengingat ini menyangkut nyawa,” jelas Bukhori.

“Misalnya, beberapa negara di dunia telah melaporkan kasus pembekuan darah setelah vaksinasi sehingga secara fatal berakibat pada kematian. Ketiga, sejauh mana keamanan vaksin dan kepastian pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan,” sambungnya.

Anggota komisi agama ini meyakini, sejatinya tidak ada masyarakat yang menginginkan dirinya rentan terhadap virus COVID-19. Apalagi dalam syariat, vaksinasi adalah bagian dari ikhtiar seorang muslim untuk Hifzun Nafs atau menjaga jiwa.

Dia menyarankan supaya Perpres tersebut dicabut dan meminta pemerintah berfokus pada strategi edukasi yang masif.

“Artinya, akar permasalahan bukan terletak pada faktor keengganan masyarakat untuk divaksin, tetapi sejauh mana efektivitas pemerintah dalam mendialogkan duduk perkara dengan masyarakat, mengkomunikasikan pesan soal manfaat dan kepastian vaksin, serta meluruskan kabar hoax soal vaksin di tengah masyarakat. Ini adalah cara-cara humanis untuk membangkitkan kesadaran publik tanpa harus membuat mereka benci dengan program baik pemerintah,” paparnya.

Bukhori juga menyoroti persoalan terkait manajemen penyelenggaraan vaksinasi massal di sejumlah tempat yang lemah secara tata kelola. Beberapa penyelenggara terbukti gagal mengantisipasi kerumunan yang ditimbulkan akibat antrean yang membeludak. Alhasil, usaha vaksinasi menjadi kontradiktif dengan tujuan utamanya.

Ketua DPP PKS ini juga mengingatkan upaya vaksinasi akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan upaya menekan mobilitas warga. Menurutnya, pemerintah semestinya tidak serba tanggung dalam meramu kebijakan untuk merespons kondisi aktual terkait pandemi.

Terlebih, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten sedari awal telah menyebabkan kecemasan bagi masyarakat.

“Unsur ini menjadi penting mengingat vaksinasi bukan satu-satunya kunci menanggulangi pandemi,” ujar Bukhori.

Sanksi menolak divaksin

Ada pun sanksi tersebut tertuang dalam pasal yang sama di Perpes 14/2021, tepatnya di ayat (4), bunyinya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau

c. Baik.

Di pasal selanjutnya, yakni Pasal 13B, orang-orang tersebut yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pada Pasal 14 UU 34/1984, mereka yang dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah, diancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling tinggi Rp1 juta.

Sementara apabila hal itu terjadi atas dasar kelalaiannya, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi penjara maksimal 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

.

[ad_2]

Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

Berita

Insentif Nakes di Jawa Barat Terlambat, DPRD: Saya Prihatin

Insentif Nakes di Jawa Barat Terlambat, DPRD: Saya Prihatin

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat prihatin dengan temuan keterlambatan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang jadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19. Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Garut.

“Saya prihatin di Kabupaten Garut ini menjadi persoalan yang barang kali perlu ada upaya perbaikan dari leading sektor dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar para nakes ini betul-betul mendapatkan perhatian dari sisi haknya,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca di Bandung, dilansir Antara, Jumat, 23 Juli.

Berdasarkan informasi yang dihimpun olehnya, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menyalurkan insentif untuk para tenaga kesehatan penanganan sebesar 34 persen dan di Jawa Barat sendiri jumlah nakes penerima insentif mencapai 41.000 lebih.

Ade Kaca tidak menampik hal ini dikarenakan fakta di lapangan contohnya di Kabupaten Garut saja ini menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan oleh para tenaga kesehatan (nakes).

Menurut dia dengan resiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan maka mempercepat pembayaran insentif nakes harus diprioritaskan di masa krisis pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Pihaknya berharap ke depan jangan sampai terulang kembali terkait penyaluran insentif bagi nakes yang mengalami keterlambatan.

“Ketika mereka sudah bekerja dengan segala pengorbanannya maka haknya harus diberikan, uangnya kan ada kenapa harus jadi lambat, maka dari itu saya mendorong kepada Dinas Kesehatan agar kejadian ini jangan terulang kembali,” kata dia.

Dia menemukan fakta di lapangan permasalahan mengenai insentif banyak dikeluhkan oleh para tenaga kesehatan.

Menurutnya, dengan risiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan maka mempercepat pembayaran insentif nakes harus menjadi prioritas di masa pandemi COVID-19 saat ini.

Sumber Berita

Continue Reading

Berita

Apresiasi Kemenag untuk Mendiang Huzaemah Tahido Yanggo yang Meninggal Karena COVID-19

Apresiasi Kemenag untuk Mendiang Huzaemah Tahido Yanggo yang Meninggal Karena COVID-19

[ad_1]

JAKARTA – Pejabat di lingkungan Kementerian Agama menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Rektor Institut Al Quran (IIQ) Prof. dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo yang meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19. Menurut Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag M. Fuad Nasardan, almarhumah dinilai sebagai sosok cendekiawan Muslim yang patut diteladani.

“Ibu Huzaemah sesuai kapasitas keilmuwan yang dimilikinya telah memberikan kontribusi terbaiknya di lingkungan kampus dan majelis ulama. Sosok perempuan intelektual yang dapat dijadikan teladan bagi generasi muda,” ujar M. Fuad Nasar saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat 23 Juli.

Huzaemah yang pernah menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Fatwa meninggal dunia di RSUD Serang, Provinsi Banten, pada Jumat 23 Juli setelah berjuang melawan COVID-19.

Menurut Fuad, kontribusinya terhadap keilmuan tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menjadi salah satu perempuan yang lulus program doktor (S3) Universitas Al-Azhar, Mesir, dengan predikat cumlaude.

Saat itu, katanya, stigma terhadap perempuan masih dianggap mustahil untuk bisa melangkah maju di bidang pendidikan begitu kuat. Namun Huzaemah mampu merobohkan batas-batas itu, bahkan mampu meraih predikat terbaik di universitas yang terkenal sulit itu.

“Setelah Ibu Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat, ulama perempuan Indonesia pertama yang menamatkan pendidikan di Timur Tengah, yaitu S2 dan S3 pada Ein Shams University, Faculty of Education Mental Hygiene Department di Kairo, Mesir, setahu saya ulama perempuan Indonesia yang terkemuka lulusan dari Al Azhar Mesir adalah Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo,” kata Fuad.

Menurut Fuad, banyak keilmuan-keilmuannya yang menjadi rujukan maupun diskursus bagi ulama lain di Indonesia. Maka dari itu, tak salah jika memasukkan Huzaemah sebagai salah satu teladan keilmuan.

“Ibu Huzaemah sesuai kapasitas keilmuwan yang dimilikinya telah memberikan kontribusi terbaiknya di lingkungan kampus dan majelis ulama. Sosok perempuan intelektual yang dapat dijadikan teladan bagi generasi muda,” kata dia.

Rektor Institute of Quranic Science (IIQ) Prof Dr Huzaemah Tahido Yanggo yang juga Ketua Fatwa MUI periode 2015-2020.  (Di antara)
Rektor Institute of Quranic Science (IIQ) Prof Dr Huzaemah Tahido Yanggo yang juga Ketua Fatwa MUI periode 2015-2020. (Di antara)

Selain dikenal sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, Almarhum Huzaemah Tahido Yanggo juga Rektor Institut Studi Al-Qur’an (IIQ) dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, Huzaemah juga pernah menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Niaga Syariah pada tahun 2004 dan Ketua Dewan Pengawas Syariah di Great Eastern Takaful Insurance.

Sejumlah buah pikir telah ditelurkan oleh Huzaemah Tahido Yanggo yang gugur karena COVID-19, dalam beberapa buku yang telah ditulisnya, seperti “Pengantar Perbandingan Mazhab” (2003), “Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Kontemporer” (2005), dan “Fikih Perempuan Kontemporer” (2010).

.

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading

Berita

PR dari Megawati soal Asal Usul Kodok juga Kupu-kupu dan Pesan Agar Anak Tak Terpaku Pelajaran Formal

PR dari Megawati soal Asal Usul Kodok juga Kupu-kupu dan Pesan Agar Anak Tak Terpaku Pelajaran Formal

[ad_1]

JAKARTA – Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri memberikan pesan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2021. Megawati mengingatkan, anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa harus tumbuh dengan sehat.

“Dan yang paling utama harus rajin belajar untuk bisa menuntut ilmu dan dengan selalu riang gembira,” ujar Megawati dikutip dari tayangan YouTube Kementerian PPPA, Jumat, 23 Juli.

Selain sehat dan rajin, Megawati juga berpesan kepada anak-anak agar dalam belajar tidak hanya terpaku dengan pelajaran formal di sekolah. Namun, juga perlu keluar dan belajar dari alam atau lingkungan sekitar.

“Karena kalau dihitung kita belajar di sekolah tidak sampai satu hari. Jadi hari jam-jam kelebihan itu carilah pengetahuan di mana saja,” kata Ketua Dewan Pengarah BPIP ini.

Menurutnya, anak-anak harus diajak untuk mengetahui dunia luar. Sebab, guru yang paling baik adalah alam semesta.

“Coba saja anak-anak jalan-jalan saja kalau sudah selesai belajar. Kita bisa bertemu capung, bertemu kodok, bertemu taman air,” kata Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan ini lantas memberikan pekerjaan rumah (PR) untuk anak supaya mencari tahu dari mana asal mula terciptanya kodok dan kupu-kupu.

“Ibu ingin bertanya, nanti ini PR, dari manakah asal kodok? Dari manakah asal kupu-kupu? Banyak anak sekarang tidak mengetahui, jadi itu PR ya dari ibu,” katanya.

Megawati juga berpesan agar anak-anak Indonesia agar memiliki cita-cita yang tinggi. Sesuai pernyataan Bung Karno yang menyebut cita-cita perlu digantungkan setinggi bintang.

“Bung Karno, Bapak bangsa kita pernah mengatakan gantungkan lah cita-citamu setinggi bintang di langit karena kenapa, kalau kamu jatuh, jatuhnya ke bintang-bintang tersebut. Alangkah indahnya mimpi seperti itu,” jelas Megawati.

Megawati bercerita, saat masih anak-anak, dirinya kerap merasa malas dalam mengerjakan tugas. Namun, menurutnya, perlu adanya semangat dari diri sendiri agar tidak bodoh dan kalah dengan anak-anak lain.

“Ibu juga pernah jadi anak-anak, ibu juga pernah malas, aduh yang namanya PR kok bertumpuk ya? Tapi ibu punya fighting spirit, saya tidak mau jadi bodoh makanya ada yang menggugah dari badan sendiri. Oh saya nggak mau malas supaya pintar, tidak mau sama anak-anak lain saya kalah,” kata Megawati.

.

[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

close