Business is booming.

Masalah Palestina tetap menjadi prioritas RI seiring berakhirnya keanggotaan DK PBB


Jakarta (ANTARA) – Indonesia akan terus memprioritaskan masalah Palestina di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) karena keanggotaannya di Dewan Keamanan berakhir pada 31 Desember 2020, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri.

“Kami akan memastikan pertemuan rutin di Dewan Keamanan PBB, dan isu Palestina akan terus mengemuka. Kami tidak segan-segan menggelar acara tambahan dan menyampaikan pernyataan pers. Namun, sayangnya, konsensus (untuk mengeluarkan siaran pers bersama) adalah perlu, dan beberapa negara masih menolak untuk melakukan itu, “kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolliansyah Soemirat, dalam pertemuan media virtual di Jakarta, Jumat.

Soemirat menjelaskan, sikap Indonesia untuk memprioritaskan isu Palestina di forum global akan tetap tak tergoyahkan, meski beberapa negara Arab saat ini sudah mulai menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

“Kami akan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip kami sejak Konferensi Asia Afrika 1955 dan (masalah) Palestina adalah hutang terbesar kami,” kata Soemirat.

Soemirat pun menanggapi desakan beberapa cendekiawan dan aktivis muda Palestina, agar dunia internasional mengakui bahwa Israel sedang menjajah bangsa Palestina dan bukan sekadar pendudukan paksa atau aneksasi wilayah.

“Ini keprihatinan yang sangat valid, dan itu yang juga kami prihatin. Kami suka menggunakan istilah aneksasi merayap. Makanya, Indonesia akan terus mengajak dunia internasional untuk selalu mengawasinya bersama,” tandasnya. .

Pemerintah Indonesia telah mendesak rakyat dan para pemimpin Palestina untuk bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan.

“Kami ingin mereka mempresentasikan posisi yang jelas, yaitu bersatu dan tidak terpecah,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian A. Ruddyard mengingatkan bahwa mendukung Palestina di forum internasional merupakan sikap yang berakar kuat dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

“Persoalan Palestina bukan persoalan situasional, tapi terkait dengan Konstitusi kita: Penjajahan di Bumi harus dihapuskan. Untuk itu, kami akan selalu berusaha memberikan kontribusi yang maksimal bagi penyelesaian masalah Palestina,” tegasnya. .

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan finansial kepada otoritas Palestina, termasuk komitmen sebesar US $ 1 juta (sekitar Rp14,67 miliar) untuk penanganan pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, Indonesia tetap berkomitmen untuk memberikan US $ 1 juta kepada United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) serta komitmen bantuan senilai US $ 500 ribu (sekitar Rp7,34 miliar) untuk Palestina, yang diserahkan melalui International Red Cross (ICRC), ujarnya.

Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indonesia Achsanul Habib mencatat, Palestina tidak masuk dalam daftar negara-negara PBB yang harus dibebaskan dari penjajahan.

Oleh karena itu, Habib menunjukkan kesulitan yang ada bagi masyarakat internasional untuk menyatakan secara gamblang bahwa Israel melakukan penjajahan terhadap rakyat Palestina.

“Daftar itu menyoroti 17 wilayah yang perlu didekolonisasi, dan Palestina tidak masuk dalam daftar secara hukum,” kata Habib.

Pemerintah Indonesia terus mengedepankan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan mengutuk segala jenis pelanggaran HAM dan hukum internasional yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

“Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir dalam Konferensi Bandung namun hingga saat ini belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan haknya,” kata Presiden Joko Widodo dalam rekaman video yang disiarkan pada Sidang Umum ke-75. Sidang Umum PBB pada 23 September 2020.
Berita Terkait: Pidato Jokowi di PBB menekankan dukungan Indonesia untuk Palestina
Berita Terkait: Sikap Indonesia terhadap Palestina tetap tak tergoyahkan: kementerian luar negeri