Connect with us

TIMUR TENGAH

Mantan Presiden Iran Ahmadinejad Daftarkan Diri untuk Pilpres Mendatang

Mantan Presiden Iran Ahmadinejad Daftarkan Diri untuk Pilpres Mendatang



Mantan presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad akan mencalonkan diri kembali untuk jabatan itu dalam pemilihan Juni mendatang.

Ahmadinejad berjalan bersama para pendukungnya menuju pusat pendaftaran di Kementerian Dalam Negeri di mana ia mengisi formulir pendaftaran.

Dalam beberapa tahun ini, Ahmadinejad berupaya untuk memoles citra garis kerasnya menjadi calon yang lebih berhaluan tengah, dengan mengkritik pemerintah yang disebutnya salah kelola.

Ia sebelumnya dilarang mencalonkan diri sebagai presiden oleh pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei pada tahun 2017, meskipun ketika itu ia tetap saja mendaftar. Dewan Penjaga, sebuah badan pengawas konstitusi, akhirnya mendiskualifikasinya.

Khamenei mengatakan ia tidak akan menentang pencalonan kandidat manapun, meskipun dewan pemilih mungkin masih menghalangi pencalonan Ahmadinejad.

Namun kembalinya tokoh populis itu ke panggung politik mungkin menghidupkan kembali ketidakpuasan di kalangan garis keras yang menginginkan sikap lebih keras terhadap Barat, khususnya Israel dan AS.

Ahmadinejad mendorong negaranya ke dalam konfrontasi terbuka dengan Barat terkait program nuklirnya dan dengan rakyatnya sendiri setelah pemilihannya kembali pada tahun 2009 memicu protes massa terbesar sejak Revolusi Islam 1979.

Di luar negeri, ia menjadi karikatur dari persepsi Barat mengenai sikap terburuk Republik Islam itu, seperti menyangkal Holokos, menegaskan bahwa Iran tidak memiliki warga yang gay atau lesbian dan mengisyaratkan bahwa Irak dapat membuat senjata nuklir jika menginginkannya.

Namun di dalam negeri, mantan wali kota Teheran ini mendapat dukungan dari kawasan pedesaan karena program populisnya berupa pembagian uang tunai dan pembangunan perumahan. Sewaktu masa jabatan keduanya hampir berakhir, ia melanggar teokrasi Syiah Iran, dengan menantang langsung Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei, yang memegang keputusan akhir dalam semua masalah kenegaraan.

Ahmadinejad mulai menjabat presiden pada tahun 2005 dan mengakhirinya tahun 2013, setelah terpilihnya Presiden Hassan Rouhani, yang melakukan perjanjian nuklir dengan negara-negara berpengaruh di dunia. Meskipun tidak lagi menjabat, Ahmadinejad berupaya menghidupkan kembali peluang politiknya di hadapan publik maupun melalui media sosial.

Pendaftaran calon presiden Iran mulai dibuka hari Selasa (11/5). [uh/ab]

Advertisement
Click to comment

TIMUR TENGAH

AS Beri Afghanistan 3 Juta Dosis Vaksin COVID

AS Beri Afghanistan 3 Juta Dosis Vaksin COVID



Gedung Putih mengumumkan rencana pemberian tiga juta dosis vaksin COVID-19 buatan Johnson & Johnson untuk membantu Afghanistan meredam wabah virus corona yang dipicu oleh varian delta.

Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengumumkan saat berada di Air Force One, Kamis (24/6), ketika Presiden Joe Biden terbang ke Raleigh, North Carolina untuk mendorong warga Amerika agar divaksinasi.

Pengumuman itu juga datang sehari sebelum Biden bertemu dengan para pemimpin Afghanistan di Gedung Putih pada Jumat (25/6).

Jean-Pierre menjelaskan vaksin Johnson & Johnson, yang hanya memerlukan satu suntikan, dapat dikirim paling cepat minggu depan.

Amerika Serikat (AS) juga menyediakan oksigen dan pasokan lainnya ke Afghanistan.

Tiga juta dosis tersebut merupakan bagian dari sumbangan keseluruhan 55 juta dosis kepada dunia yang diumumkan Gedung Putih awal pekan ini.

Pada Jumat (25/6) di Gedung Putih, Biden akan menyambut Presiden Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah, Ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Afghanistan. [mg/lt]

Continue Reading

TIMUR TENGAH

PM Israel Desak Negara Adi Daya Tak Berhubungan dengan Rezim Iran

PM Israel Desak Negara Adi Daya Tak Berhubungan dengan Rezim Iran



Perdana Menteri Israel Naftali Bennett hari Kamis (24/6) mengatakan ia “akan lebih suka jika dunia memahami” bahwa negara-negara adidaya “jangan berhubungan” dengan rezim Iran.

Berbicara dalam sebuah upacara kelulusan untuk pilot Angkatan Udara Israel yang baru, Bennett menggambarkan kepemimpinan Iran sebagai “rezim yang kejam dan fanatik, yang telah memilih seorang algojo dari Teheran sebagai presiden.”

Ditambahkannya, dialog dengan “teman-teman” berlanjut karena “rasa saling menghormati yang mendalam,” tetapi “pada akhirnya nasib kita ada di tangan kita sendiri.”

Bennet hari Minggu lalu (20/6) juga mengecam presiden Iran yang baru terpilih dan menyerukan kepada negara-negara adidaya untuk “membuka mata” akan bahaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran.

Kepala pengadilan yang berasal dari kelompok garis keras, Ebrahim Raisi, hari Sabtu (19/6) terpilih dengan meraih 62% suara di tengah rendahnya jumlah pemilih. Sebelumnya Amerika telah menjatuhkan sanksi terhadap Raisi, sebagian atas keterlibatannya dalam eksekusi massal ribuan tahanan politik pada tahun 1988 atau pada akhir Perang Iran-Irak. Raisi belum mengomentari secara khusus pernyataan Bennett dalam acara itu.

Selama beberapa minggu terakhir ini diplomat-diplomat Iran dan Amerika merundingkan kembali kesepakatan untuk menghidupan kembali perjanjian nuklir di Wina, melalui mediasi Eropa. Pembicaraan dilanjutkan hari Minggu (19/6) lalu, putaran pertama sejak pemilu presiden Iran yang membuat kelompok garis keras Iran menguasai kendali di seluruh pemerintahan.

Israel dengan tegas menentang perjanjian nuklir yang penting itu dan menyambut baik keputusan pemerintahan Donald Trump sebelumnya yang secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut. Sejak mundurnya Amerika pada tahun 2018 itu dan pemberlakuan kembali sanksi-sanksi ekonomi terhadap negara itu, Iran tidak lagi mematuhi perjanjian soal batasan pengayaan uranium.

Iran saat ini memperkaya uranium pada tingkat tertinggi yang pernah ada, meskipun belum mencapai tingkat pembuatan senjata nuklir. [em/jm]

Continue Reading

TIMUR TENGAH

Konferensi Mengenai Libya Berfokus pada Pemilu dan Keamanan

Konferensi Mengenai Libya Berfokus pada Pemilu dan Keamanan


Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan PM sementara Libya Abdulhamid Dabaiba pada hari Kamis (24/6) mengadakan pembicaraan di Berlin setelah konferensi internasional yang berfokus pada dukungan bagi transisi Libya ke pemerintahan yang stabil dan permanen.

Konferensi yang diselenggarakan Jerman dan PBB itu melibatkan para pejabat dari 17 negara dan memperkuat dukungan bagi pemilu nasional di Libya yang dijadwalkan berlangsung akhir Desember.

“Kami ingin memanfaatkan momen kesempatan ini, dengan ucapan terima kasih banyak kepada Jerman karena mempertemukan semua orang, atas pekerjaan yang dilakukan terus menerus dalam upaya membantu Libya bergerak menuju masa depan yang lebih baik, lebih kuat dan independen,” kata Blinken dalam konferensi itu hari Rabu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Libya Abdulhamid Dbeibeh di Berlin Marriott Hotel di Berlin, Jerman 24 Juni 2021. (Foto: Andrew Harnik via REUTERS)

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Libya Abdulhamid Dbeibeh di Berlin Marriott Hotel di Berlin, Jerman 24 Juni 2021. (Foto: Andrew Harnik via REUTERS)

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa pemilu itu penting “bukan hanya untuk melegitimasi pemerintah Libya yang kredibel dan berjangka panjang,” tetapi juga untuk membantu mencapai tujuan melaksanakan seruan yang ada sekarang ini bagi para pejuang asing agar meninggalkan negara itu.

“Pemerintahan Libya yang sah dan berdaya penuh akan berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi para pemain asing ini dan mengatakan, ‘terima kasih banyak, ini negara kami sekarang dan kami ingin menjadi pihak yang menentukan hubungan kerja sama keamanan yang akan kami miliki dan bukannya mereka yang memberlakukannya terhadap kami,’” kata pejabat itu.

Sebuah pernyataan resmi dari para peserta konferensi menyebutkan “semua kekuatan asing dan tentara bayaran harus ditarik keluar dari Libya tanpa ditunda-tunda,” tetapi mengenai hal tersebut Turki menyatakan keberatannya.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan Turki melihat personelnya di Libya bertindak sebagai pelatih berdasarkan kesepakatan yang dicapainya dengan pemerintah sementara sebelumnya, yakni Pemerintah Perjanjian Nasional yang diakui PBB.

Libya telah mengalami instabilitas politik sejak pemberontakan tahun 2011 yang didukung NATO menyingkirkan pemimpin lama negara itu, Moammar Gadhafi dari kekuasaannya. Pemerintah yang saling bersaingan bekerja di tempat-tempat terpisah di negara itu selama bertahun-tahun sebelum tercapai kesepakatan gencatan senjata Oktober lalu, yang mencakup tuntutan bagi semua pejuang asing dan tentara bayaran untuk meninggalkan Libya dalam 90 hari.

Pada jumpa pers setelah konferensi hari Rabu, Menteri Luar Negeri Libya Najla Mangoush mengatakan ada kemajuan ke arah keluarnya pasukan asing dan bahwa “harapannya dalam beberapa hari mendatang tentara bayaran dari kedua pihak akan ditarik.”

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada wartawan bahwa mencapai sasaran tersebut merupakan langkah penting “yang kini harus dibuat operasional.”

Blinken sedang dalam lawatan ke beberapa negara di Eropa dan pada hari Kamis dijadwalkan untuk bersama Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengunjungi sebuah monumen Holokos sebagai bagian dari upaya untuk menyoroti pentingnya menghadapi mereka yang menyangkal atau mendistorsi sejarah pembunuhan 6 juta orang Yahudi oleh Nazi pada tahun 1940-an. [uh/ka]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close