Connect with us

INDONESIA

KPK Tahan Bupati Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Bansos

KPK Tahan Bupati Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Bansos


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya Andri Wibawa (AW) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang bantuan sosial (bansos) COVID-19 pada 2020. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan keduanya ditahan di Rutan KPK Jakarta selama 20 hari, mulai 9 April 2021, untuk kepentingan penyidikan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat, 9 April 2021, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Sasmito)

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat, 9 April 2021, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Sasmito)

“Sebelumnya KPK telah menetapkan AUS dan AW bersama-sama dengan MTG sebagai tersangka dan telah diumumkan pada 1 April lalu,” jelas Nurul Ghufron di Jakarta, Jumat (9/4).

MTG merupakan pemilik PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang. Bupati Bandung Barat dan anaknya semestinya ditahan bersamaan dengan MTG pada 1 April. Namun, karena alasan sakit, AUS dan AW baru ditahan pada Jumat (9/4). Menurut Ghufron, keduanya akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari di tahanan KPK.

Dalam kasus ini, AA Umbara diduga telah menerima uang sebanyak Rp1 miliar. Ia dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Pasal 12 huruf i mengatur tentang gratifikasi kepada penyelenggara negara dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan ancaman Pasal 12B lebih berat, yakni hukuman seumur hidup.

Sedangkan AW diduga menerima keuntungan sejumlah Rp2,7 miliar dan MTG diduga telah menerima keuntungan sekitar Rp2 miliar. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menyalurkan bantuan sosial (bansos) provinsi untuk warga Kota Banjar terdampak COVID-19 di Kantor Pos Kota Banjar, Rabu (29/4). (Courtesy: Humas Jabar)

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menyalurkan bantuan sosial (bansos) provinsi untuk warga Kota Banjar terdampak COVID-19 di Kantor Pos Kota Banjar, Rabu (29/4). (Courtesy: Humas Jabar)

Celah Regulasi Pengadaan Barang

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan ada setidaknya enam kasus korupsi terkait bansos COVID-19 selama pandemi. Di antaranya terjadi di Jakarta dan Makassar. Menurutnya, korupsi tersebut muncul karena ada celah regulasi dalam pengadaan barang dan jasa yang melalui mekanisme penunjukan langsung saat situasi darurat atau pandemi.

“Tidak ada tender, di situ kami melihat ada potensi korupsi dan konflik kepentingan yang tinggi,” jelas Almas kepada VOA, Sabtu (10/4) siang.

Almas menuturkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) mengatur agar perusahaan yang ditunjuk telah terdaftar dan memiliki pengalaman dalam pengadaan barang yang dibutuhkan. Namun, ICW menemukan pejabat pembuat komitmen kerap mengabaikan aturan tersebut sehingga terjadi korupsi.

Ia menuturkan terbongkarnya kasus dugaan korupsi bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara pada akhir tahun lalu juga tidak membuat pejabat di daerah jera. KPK menetapkan empat tersangka lain dalam kasus yang melibatkan Menteri Sosial, di antaranya pejabat yang membuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sedangkan dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Dugaan korupsi ini bermula dari pengadaan bansos di Kementerian Sosial dengan total nilai Rp5,9 triliun rupiah atau 272 kontrak yang dilaksanakan dalam dua periode. Pengadaan ini dilakukan dengan penunjukkan langsung dan diduga ada fee atau biaya sebesar Rp10 ribu per paket bansos yang diterima Juliari.

Untuk paket bansos sembako periode pertama, Juliari diduga menerima fee Rp8,2 miliar yang diberikan secara tunai oleh Matheus melalui Adi. Uang itu dikelola oleh dua orang kepercayaan Juliari – yaitu Eko dan Shelvy – untuk digunakan membayar keperluan pribadinya.

Untuk paket bansos sembako periode kedua, terkumpul fee sekitar Rp8,8 miliar yang diduga juga akan digunakan untuk keperluan Juliari. [sm/ah]



Source link

Advertisement
Click to comment

BENCANA ALAM

Mitigasi Bencana di Sulbar Dengan Rumah Tahan Gempa Berbasis Kearifan Lokal

Mitigasi Bencana di Sulbar Dengan Rumah Tahan Gempa Berbasis Kearifan Lokal


Pasca gempa bumi mulai tumbuh kesadaran warga di kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, untuk kembali ke kearifan lokal dengan membangun kembali tempat tinggal mereka yang rusak akibat gempa menggunakan bahan material dari kayu. Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, mengatakan kearifan lokal masa lalu warga di daerah itu yaitu mendirikan bangunan rumah panggung terbuat dari kayu. Namun, seiring perkembangan zaman, model rumah panggung ditinggalkan karena tidak seindah bangunan rumah beton.

Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. (Foto:VOA)

Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. (Foto:VOA)

“Kalau dulu masyarakat di Mamuju itu rata-rata rumahnya terbuat dari kayu, rumah panggung, hanya karena untuk zaman sekarang mereka anggap tidak keren lagi punya rumah panggung, banyak yang membangun rumah batu dan sekarang dengan adanya gempa, mereka kembali dengan penuh semangat membangun rumah terbuat dari kayu. Jadi kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Mamuju itu, kembali lagi,” kata Sitti Sutinah Suhardi dalam “Maestro Talkshow bertema Indonesia Waspada Gempa”, Minggu (9/5).

Gempa bumi berkekuatan 6,2 yang mengguncang Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat menyebabkan korban meninggal dunia 109 jiwa. Berdasarkan laporan BNPB per 15 Maret 2021 dampak gempa di Sulawesi Barat menyebabkan kerusakan bangunan sektor permukiman sebanyak 15.522 unit. Di Kabupaten Mamuju, rumah rusak berat sebanyak 2.054 unit, rusak sedang 3.843 unit, dan rusak ringan 5.526 unit.

Susanto Samsudin, National Director Habitat for Humanity Indonesia menilai pasca bencana di Mamaju juga perlu dilakukan kegiatan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat agar mendirikan rumah yang ramah gempa. Di beberapa daerah tertentu yang rawan gempa, ada kearifan lokal masyarakat yang mendirikan rumah menggunakan material fleksibel seperti kayu dan bambu yang tidak mudah roboh saat diguncang gempa.

Susanto Samsudin, National Director Habitat for Humanity Indonesia. (Foto: VOA)

Susanto Samsudin, National Director Habitat for Humanity Indonesia. (Foto: VOA)

“Tapi ini ada modernisasi di mana ada perubahan di mana orang berpikir kalau rumah dengan semen, dengan bata, itu lebih bergengsi. Karena merasa lebih bergengsi dan dia di daerah gempa kemudian dia membangun bangunan, mencampur misalnya tiangnya kayu tapi dindingnya bata dan dia tidak memperhatikan sebenarnya bata dan kayu itu harus ada alat penguatnya, kalau tidak, lebih parah sehingga batanya semuanya roboh,” jelas Susanto Samsudin.

Relawan dari “Habitat for Humanity Indonesia” juga memberikan pelatihan membangun rumah tahan gempa dengan teknologi ferosemen di desa-desa terdampak gempa di Kabupaten Mamuju.

Tim SAR memeriksa bangunan yang roboh akibat guncangan gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu, 16 Januari 2021. (Foto: Antara Foto/Sigid Kurniawan via Reuters)

Tim SAR memeriksa bangunan yang roboh akibat guncangan gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu, 16 Januari 2021. (Foto: Antara Foto/Sigid Kurniawan via Reuters)

Ferosemen adalah teknik memperkuat dinding bangunan dengan cara menambahkan anyaman kawat ayam atau kini dikenal sebagai kawat besi dengan ketebalan lebih dari satu milimeter. Anyaman kawat yang rapat itu diletakkan pada jarak satu sentimeter dari dinding bangunan. Agar tidak bergeser, anyaman itu diikat menggunakan kawat pengikat pada paku payung yang ditancapkan di dinding bangunan yang terbuat dari susunan bata ringan maupun batako. Anyaman kawat itu nantinya akan tertutup setelah dinding diplester menggunakan adukan semen dengan ketebalan dua sentimeter.

Kerawanan Bencana Gempa di Pulau Sulawesi Tinggi

Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG mengatakan berdasarkan fakta geologi dan tektonik, Sulawesi Barat umumnya memiliki indeks potensi risiko gempa bumi yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan Sulbar bersebelahan dengan sesar naik Mamuju yang berada di pantai Mamuju hingga ke Kabupaten Polewali Mandar. Sesar itu telah memicu setidaknya delapan kali gempa sejak 1915 yang beberapa diantaranya juga diikuti dengan tsunami. Sejarah gempa yang berulang memerlukan kewaspadaan melalui upaya mitigasi (pengurangan risiko bencana).

Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG. (Foto: VOA)

Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG. (Foto: VOA)

“Yaitu dengan membangun bangunan tahan gempa atau kalau belum bisa mewujudkan bangunan tahan gempa yang lebih mahal, masyarakat dapat membangun bangunan yang berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menarik,” kata Daryono. Pemerintah setempat juga perlu melakukan penataan ruang berbasis risiko tsunami untuk mencegah masyarakat bermukim di pesisir pantai yang pernah dilanda tsunami.

“Tapi kalau memang tidak bisa dipindah, harus masyarakat memahami disebut sebagai evakuasi mandiri yaitu dengan cara menjadikan guncangan gempa yang terjadi itu sebagai peringatan dini tsunami,” jelas Daryono.

Menjawab pertanyaan VOA, Daryono menjelaskan potensi bencana gempa bumi di Pulau Sulawesi masih tinggi. Setidaknya ada tiga sesar (patahan) yang perlu diwaspadai karena sudah cukup lama tidak melepaskan energi gempa kuat yaitu Sesar Matano di Morowali, Sulawesi Tengah, Sesar naik selat Makassar dan Sesar Walanae yang berada di Parepare hingga Bulukumba di Sulawesi Selatan. [yl/ka]

Continue Reading

INDONESIA

Menteri meminta masyarakat untuk menambahkan lebih banyak ikan ke menu pesta

Menteri meminta masyarakat untuk menambahkan lebih banyak ikan ke menu pesta


Jika kita mengharapkan generasi kita pintar, seperti idealnya di Jepang yang konsumsi ikannya sudah mencapai 140 kilogram per kapita per tahun, target nasional kita tahun ini harus 60 kilogram per kapita per tahun.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau masyarakat di seluruh daerah untuk lebih banyak menyajikan ikan pada Idul Fitri tahun ini.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan di Jakarta, Senin, Trenggono menulis, pihaknya telah langsung mendistribusikan sekitar 1,5 ton ikan beku dan ratusan bungkus ikan olahan kepada pekerja dan warga di sekitar kantor pusat kementerian.

“Saya harap ini bisa membantu bapak dan ibu untuk memenuhi kebutuhan pangan selama lebaran,” tandasnya.

Pendistribusian ikan jelang Idul Fitri 2021 merupakan bagian dari program Bulan Mutu Karantina (BMK) yang diselenggarakan setiap tahun oleh kementerian, imbuhnya.

Paket yang dibagikan berupa kotak styrofoam berukuran besar berisi masing-masing tiga kilogram ikan beku (mackarel dan bandeng) beserta produk olahan ikannya, ujarnya.

Warga yang menerima paket tersebut adalah warga di tiga rukun tetangga yang berada di dekat kantor kementerian. Sedangkan pekerja yang mendapat paket adalah petugas keamanan, petugas kebersihan, dan teknisi yang bekerja di kementerian, kata Menkeu.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Slamet, menyerukan agar konsumsi ikan nasional sampai ke level Jepang untuk mengatasi sejumlah masalah yang berkaitan dengan gizi masyarakat, misalnya stunting.

“Kalau kita mengharapkan generasi kita pintar, seperti idealnya di Jepang yang konsumsi ikannya sudah mencapai 140 kilogram per kapita per tahun, target nasional kita tahun ini harus 60 kilogram per kapita per tahun,” tandasnya.

Berita Terkait: Survei menunjukkan perlunya menambahkan lebih banyak sayuran di piring Indonesia

Slamet mencontohkan, sumber daya laut yang ada di Indonesia sangat melimpah sehingga pemerintah harus berupaya mengoptimalkan pemanfaatannya.

Kepala Badan Penelitian dan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM Sjarief Widjaja mencatat, pelatihan online pengolahan hasil perikanan yang diberikan di beberapa daerah dapat membantu meningkatkan tingkat konsumsi ikan nasional.

“Inovasi produk olahan ikan juga penting untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan nasional,” tandasnya.

Kementerian telah menetapkan target untuk meningkatkan konsumsi ikan menjadi 62,50 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2024 dibandingkan dengan 56,39 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2020.

Karenanya, pelatihan semacam itu menjadi salah satu strategi kementerian untuk mencapai target konsumsi ikan, ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan gerakan cinta makan ikan (Germarikan) untuk mendongkrak konsumsi ikan nasional.

Bekerja sama dengan Komisi IV DPR, kampanye ini akan membantu mengedukasi masyarakat tentang manfaat makan ikan dan mendistribusikan paket produk olahan ikan di 112 kabupaten dan kota di 21 provinsi di Indonesia mulai Maret hingga Juli 2021.

Berita Terkait: Konsumsi ikan didorong untuk memenuhi kebutuhan protein selama puasa

Continue Reading

INDONESIA

Tiga sipir memeriksa kematian narapidana di penjara Merauke

Tiga sipir memeriksa kematian narapidana di penjara Merauke


Penyidik ​​telah mengantongi nama-nama orang yang diduga menyiksa kedua narapidana tersebut hingga tewas.

Jayapura (ANTARA) – Polisi menginterogasi tiga orang sipir terkait bentrokan yang dilaporkan menewaskan dua narapidana di Lapas Merauke, Provinsi Papua.

Memang benar petugas yang bertugas di Lapas Merauke diperiksa di Polres Merauke pada Sabtu, kata Kapolsek Merauke Ajun Komisaris Besar Untung Sangaji, Senin.

Dua narapidana yang tewas telah diidentifikasi sebagai Melianus Gebze dan Sebastian Basik-Basik, tambahnya.

Kedua narapidana tersebut dilaporkan disiksa oleh narapidana lain karena rumor bahwa mereka mempraktikkan ilmu hitam, yang mereka yakini menyebabkan kematian Emilianus Kaitimu, katanya.

Faktanya, Kaitimu meninggal karena infeksi COVID-19, katanya.

Polisi juga menanyai 18 narapidana lainnya atas kematian Gebze dan Basik-Basik, katanya.

“Penyidik ​​telah mengantongi nama-nama orang yang diduga menyiksa kedua narapidana tersebut hingga tewas,” katanya.

Namun, dia menolak untuk mengungkapkan nama-nama tersangka, dengan alasan penyelidikan masih dilakukan.

Dia mengatakan penyidik ​​telah menyita beberapa benda yang diduga digunakan untuk menyiksa kedua korban sebagai barang bukti.

Dia membenarkan bahwa banyak senjata tajam telah ditemukan di Lapas dan kini telah disita.

Jumlah mereka bisa mencapai ratusan dan kebanyakan dibuat oleh narapidana di Lapas, katanya.

Berita Terkait: Lapas Cianjur menghancurkan ponsel narapidana untuk meredam peredaran narkoba
Berita Terkait: Tidak ada rencana membebaskan narapidana korupsi karena kekhawatiran COVID-19: Jokowi

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close