Connect with us

TIMUR TENGAH

Konferensi Mengenai Libya Berfokus pada Pemilu dan Keamanan

Konferensi Mengenai Libya Berfokus pada Pemilu dan Keamanan

[ad_1]

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan PM sementara Libya Abdulhamid Dabaiba pada hari Kamis (24/6) mengadakan pembicaraan di Berlin setelah konferensi internasional yang berfokus pada dukungan bagi transisi Libya ke pemerintahan yang stabil dan permanen.

Konferensi yang diselenggarakan Jerman dan PBB itu melibatkan para pejabat dari 17 negara dan memperkuat dukungan bagi pemilu nasional di Libya yang dijadwalkan berlangsung akhir Desember.

“Kami ingin memanfaatkan momen kesempatan ini, dengan ucapan terima kasih banyak kepada Jerman karena mempertemukan semua orang, atas pekerjaan yang dilakukan terus menerus dalam upaya membantu Libya bergerak menuju masa depan yang lebih baik, lebih kuat dan independen,” kata Blinken dalam konferensi itu hari Rabu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Libya Abdulhamid Dbeibeh di Berlin Marriott Hotel di Berlin, Jerman 24 Juni 2021. (Foto: Andrew Harnik via REUTERS)

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Libya Abdulhamid Dbeibeh di Berlin Marriott Hotel di Berlin, Jerman 24 Juni 2021. (Foto: Andrew Harnik via REUTERS)

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa pemilu itu penting “bukan hanya untuk melegitimasi pemerintah Libya yang kredibel dan berjangka panjang,” tetapi juga untuk membantu mencapai tujuan melaksanakan seruan yang ada sekarang ini bagi para pejuang asing agar meninggalkan negara itu.

“Pemerintahan Libya yang sah dan berdaya penuh akan berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi para pemain asing ini dan mengatakan, ‘terima kasih banyak, ini negara kami sekarang dan kami ingin menjadi pihak yang menentukan hubungan kerja sama keamanan yang akan kami miliki dan bukannya mereka yang memberlakukannya terhadap kami,’” kata pejabat itu.

Sebuah pernyataan resmi dari para peserta konferensi menyebutkan “semua kekuatan asing dan tentara bayaran harus ditarik keluar dari Libya tanpa ditunda-tunda,” tetapi mengenai hal tersebut Turki menyatakan keberatannya.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan Turki melihat personelnya di Libya bertindak sebagai pelatih berdasarkan kesepakatan yang dicapainya dengan pemerintah sementara sebelumnya, yakni Pemerintah Perjanjian Nasional yang diakui PBB.

Libya telah mengalami instabilitas politik sejak pemberontakan tahun 2011 yang didukung NATO menyingkirkan pemimpin lama negara itu, Moammar Gadhafi dari kekuasaannya. Pemerintah yang saling bersaingan bekerja di tempat-tempat terpisah di negara itu selama bertahun-tahun sebelum tercapai kesepakatan gencatan senjata Oktober lalu, yang mencakup tuntutan bagi semua pejuang asing dan tentara bayaran untuk meninggalkan Libya dalam 90 hari.

Pada jumpa pers setelah konferensi hari Rabu, Menteri Luar Negeri Libya Najla Mangoush mengatakan ada kemajuan ke arah keluarnya pasukan asing dan bahwa “harapannya dalam beberapa hari mendatang tentara bayaran dari kedua pihak akan ditarik.”

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada wartawan bahwa mencapai sasaran tersebut merupakan langkah penting “yang kini harus dibuat operasional.”

Blinken sedang dalam lawatan ke beberapa negara di Eropa dan pada hari Kamis dijadwalkan untuk bersama Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengunjungi sebuah monumen Holokos sebagai bagian dari upaya untuk menyoroti pentingnya menghadapi mereka yang menyangkal atau mendistorsi sejarah pembunuhan 6 juta orang Yahudi oleh Nazi pada tahun 1940-an. [uh/ka]

[ad_2]

Advertisement
Click to comment

TIMUR TENGAH

Irak Harapkan Pengumuman bagi Diakhirinya Misi Tempur AS

Irak Harapkan Pengumuman bagi Diakhirinya Misi Tempur AS

[ad_1]

Anggota delegasi tinggi Irak berharap mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Biden Jumat (23/7) untuk mengakhiri misi tempur Amerika di Irak, kata menteri luar negeri negara itu kepada VOA, Kamis (22/7).

Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein membahas sifat kerja sama yang diusulkan antara negaranya dan pasukan Amerika setelah kesepakatan tercapai, khususnya dalam perang melawan kelompok ISIS.

“Menurut saya, kami akan mencapai kesepakatan pada Jumat dan kemudian akan diumumkan bahwa pasukan tempur Amerika – saya bicara tentang pasukan tempur – tidak akan ada lagi di Irak. Tetapi bagaimana mereka keluar dan kapan mereka keluar akan bergantung pada batas waktu yang disepakati kedua pihak serta masalah teknis dan masalah lain yang terkait keamanan pasukan,” kata Hussein.

Diskusi di Washington terjadi hanya beberapa hari sebelum pertemuan Senin antara Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi di Gedung Putih. Keduanya berencana membahas beragam topik, termasuk kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan kebudayaan.

Hussein akan bertemu pada Jumat (23/7) dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken. Pejabat Irak itu mengatakan kepada VOA bahwa mereka “akan membahas berbagai masalah termasuk minyak, energi, listrik, gas, kebudayaan, kesehatan, militer dan keamanan, dan keuangan.”

Awal pekan ini, serangan bom bunuh diri melanda ibu kota Irak, menewaskan sedikitnya 34 orang. Serangan itu, yang diklaim kelompok ISIS, adalah jenis kekerasan yang hendak dicegah oleh pasukan Irak, yang dilatih dan dilengkapi oleh Amerika Serikat.

Ketika ditanya tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok ISIS, Hussein mengatakan, “Tentu saja, sektor keamanan dan militer akan menjadi topik penting dalam pembicaraan. Amerika dan Irak telah menjadi sekutu dan akan tetap menjadi sekutu melawan ISIS.” [ka/ab]

[ad_2]

Continue Reading

TIMUR TENGAH

Iran Ekspor Minyak Mentah Melewati Selat Hormuz

Iran Ekspor Minyak Mentah Melewati Selat Hormuz

[ad_1]

Iran, Kamis (22/7) mulai mengekspor minyak mentah melewati Teluk Oman untuk pertama kalinya, dan tidak melewati Selat Hormuz yang strategis.

Dalam sebuah upacara yang menandai peresmian proyek tersebut, Presiden Hassan Rouhani menyebut rencana itu “paling strategis.”

Media pemerintah Iran menggambarkan langkah itu sebagai suatu indikasi bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan AS sedang dikalahkan.

Presiden Iran Hassan Rouhani (atas-kanan) meresmikan terminal minyak Jask secara virtual di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Presiden Iran Hassan Rouhani (atas-kanan) meresmikan terminal minyak Jask secara virtual di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Washington menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Teheran setelah mantan Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia.

Proyek yang dimulai tahun 2019 diperkirakan menelan biaya sekitar 2 miliar dolar AS itu, membantu Iran mengurangi ketergantungan pada terminal ekspor minyak utamanya di pulau Kharg, Teluk Persia.

Menteri Perminyakan Iran Bijan Namdar Zanganeh, menyampaikan pidato saat peresmian terminal minyak Jask di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Menteri Perminyakan Iran Bijan Namdar Zanganeh, menyampaikan pidato saat peresmian terminal minyak Jask di ibu kota Teheran, 22 Juli 2021. (AFP/Iranian Presidency)

Jalan pintas itu juga mengurangi biaya transportasi dan asuransi untuk kapal tanker minyak.

Fasilitas tersebut saat ini memungkinkan pemompaan sekitar 30.000 barel minyak mentah per jam ke kapal-kapal tanker, lewat dermaga lepas pantai yang mengapung. Dermaga itu terletak sekitar tujuh kilometer (4,7 mil) di lepas pantai. [mg/jm]

[ad_2]

Continue Reading

TIMUR TENGAH

Es Krim “Ben & Jerry’s” Hentikan Penjualan di Wilayah Pendudukan Tepi Barat

Es Krim “Ben & Jerry’s” Hentikan Penjualan di Wilayah Pendudukan Tepi Barat

[ad_1]

Es krim Ben & Jerry’s sangat populer di Israel dan Palestina. Perusahaan ini didirikan di negara bagian Vermont, AS pada tahun 1978 dan kini dimiliki jaringan perusahaan barang-barang konsumen Unilever.

Meskipun didirikan di AS, negara yang dianggap bersahabat dengan Israel, namun perusahaan ini tidak segan menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam praktik penjualannya.

Ben & Jerry’s sebagaimana dilaporkan kantor berita Associated Press sebelumnya mengatakan penjualan es krimnya di wilayah pendudukan Tepi Barat, yang dituntut oleh Palestina sebagai negara mereka kelak, tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Pengumuman tersebut merupakan salah satu teguran yang paling keras dan paling menonjol dari perusahaan terkenal, terkait kebijakan Israel yang menempatkan warganya di daerah pendudukan, yang direbut Israel melalui perang.

Pabrik es krim Ben & Jerry's di Beer-Tuvia, Israel (foto: dok).

Pabrik es krim Ben & Jerry’s di Beer-Tuvia, Israel (foto: dok).

Menurut pernyataan yang dipasang di situs web perusahaan, Ben & Jerry’s memberi tahu pemegang lisensi lama yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mendistribusikan es krim di Israel bahwa perusahaan itu tidak akan memperbarui perjanjian lisensi ketika berakhir pada akhir tahun depan.

Pejabat dan penduduk Israel bereaksi marah terhadap pengumuman oleh perusahaan es krim Ben & Jerry’s setelah mengatakan akan berhenti menjual produknya di Tepi Barat yang diduduki Israel dan memperebutkan Yerusalem timur.

Yossi Dagan, kepala Dewan Regional Samaria, yang mewakili pemukiman di Tepi Barat utara meminta pelanggan untuk memboikot Unilever.

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menyebut keputusan itu sebagai sikap menyerah yang memalukan terhadap pihak-pihak yang anti-Yahudi

Banyak perusahaan bersikap lunak terkait kebijakan politik, karena khawatir akan kehilangan pelanggan, tapi pembuat es krim ini justru mengambil pendekatan yang berlawanan, yang kerap dianggap sebagai mendukung upaya-upaya progresif. [my/jm]

[ad_2]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close