Connect with us

INDONESIA

Komnas HAM Dorong Kejagung Segera Sidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Dorong Kejagung Segera Sidik Kasus Pelanggaran HAM Berat


Dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, (6/4), Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengakui penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu memang mandek. Padahal Komnas HAM sudah menyelesaikan penyelidikan terhadap 15 perkara pelanggaran HAM berat.

Damanik menambahkan memang sudah pernah ada pertemuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung membahas solusi atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tersebut namun belum tercapai kesepakatan.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. (Foto: VOA).

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. (Foto: VOA).

Meski begitu, Damanik mendorong Kejaksaan Agung agar segera menyidik atas 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dirampungkan proses investigasinya oleh Komnas HAM.

Dia mengakui ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang tidak mungkin lagi diselesaikan melalui proses hukum, karena itu perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR).

“Ada beberapa isu tertentu yang sudah diselesaikan (penyelidikannya oleh) Komnas HAM, itu diharapkan bisa penyelesaian secara yudisial, terutama yang terkait dengan Papua, untuk membangun kepercayaan masyarakat di Papua maupun internasional,” kata Damanik.

Anggota DPR: Pelanggaran HAM Sebelum 1990 Tak Perlu Diselesaikan Lewat Proses Hukum Lagi

Dalam rapat kerja tersebut, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada 1965-1966 tidak pantas lagi untuk diselesaikan melalui proses hukum.

“Kalau yudisial diartikan sebagai proses peradilan, yang mau diadili ini siapa? Kalaupun teridentifikasi, jangan-jangan orangnya sudah jadi nama jalan semua di kampungnya masing-masing,” ujar Arsul.

Arsul menambahkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 1990 tidak layak diproses secara hukum, seperti kasus Talangsari dan kasus Petrus.

Dia meragukan kalau pelakunya masih hidup, apakah masih pantas untuk menjalani proses hukum. Dia meminta kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelum 1990 diselesaikan lewat proses non-yudisial.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Santoso sependapat dengan Arsul Sani dari Fraksi PPP. Dia meminta Komnas HAM jangan terlalu terpaku pada penyelesaian melalui proses hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu.

Santoso juga meminta Komnas HAM jangan sampai disetir oleh negara asing dalam isu HAM di Indonesia. Dia bahkan mengklaim penegakan hak asasi manusia di Indonesia lebih baik ketimbang negara lain.

“HAM di Indonesia lebih baik dibandingkan mereka. Sampai saat ini mereka malah melakukan pelanggaran hak asasi manusia baik di negaranya maupun di negara lain,” tutur Santoso.

Jaksa Agung Paparkan Kesulitan Menuntaskan Kasus

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan sejumlah hambatan dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin. (Foto: Wikipedia)

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin. (Foto: Wikipedia)

Dalam kasus yang terjadi sebelum tahun 2000, ST Burhanuddin mengaku pihaknya kesulitan untuk memperoleh alat bukti. Sebab, faktor waktu yang sudah terlampau lama dan tempat kejadian perkara yang sudah berubah.

Menurut Burhanuddin, pembuktian peristiwa pelanggaran HAM berat tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Aturan dalam KUHAP menyatakan, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti kecuali didukung alat bukti lain seperti keterangan ahli forensik, hasil uji balistik, dan dokumen terkait lainnya

Hambatan lain yakni belum dibentuknya pengadilan HAM ad hoc. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc.

12 Kasus Pelanggaran HAM Tak Kunjung Diadili

Dari 15 kasus dugaan pelanggaran HAM berat telah diselesaikan investigasinya oleh Komnas HAM, baru tiga kasus yang selesai menjalani sidang, yakni Peristiwa Timor-Timur pasca Jajak Pendapat (1999), Peristiwa Tanjung Priok (1984) serta Peristiwa Abepura, Papua (2000).

Masih ada 12 kasus yang belum memasuki proses peradilan, yakni Peristiwa Tahun 1965, Peristiwa Penembakan Misterius (1982-1985), Peristiwa Talangsari (1989), Peristiwa Semanggi I dan II (1998-1999), Peristiwa Simpang KAA (1999), Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet (1998), Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998), Peristiwa Kerusuhan Mei (1998), dan Peristiwa Rumah Geudong (1989-1998).

Memasuki tahun 2000-an terdapat empat kasus dugaan pelanggaran HAM masih mengganjal, yaitu Peristiwa Wasior (2001-2002) Peristiwa Wamena (2003), Peristiwa Jambo Keupok (2003), dan Kasus Paniai (2014). [fw/em]



Source link

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

Indonesia mengharapkan turis domestik untuk kebangkitan pariwisata pada tahun 2021

Indonesia mengharapkan turis domestik untuk kebangkitan pariwisata pada tahun 2021


Jakarta (ANTARA) – Pemerintah optimistis ekowisata menjadi salah satu pendorong penerapan ekonomi hijau secara komprehensif untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia. Ekowisata dapat diartikan sebagai pariwisata yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan menopang kesejahteraan masyarakat setempat. Manfaatnya terdiri dari mempromosikan kesadaran lingkungan, menawarkan manfaat finansial langsung untuk konservasi, dan memberi manfaat finansial serta memberdayakan masyarakat lokal.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menegaskan, pengelolaan kawasan wisata alam dapat mendatangkan devisa bagi daerah dan masyarakat selain menciptakan lapangan kerja dengan tidak melakukan tindakan merusak dan eksploitasi.

Jawa Barat memiliki beberapa destinasi ekowisata, seperti Taman Nasional Gede Pangrango yang dapat mendongkrak aktivitas ekonomi masyarakat, dan jembatan gantung Situgunung yang menjadi objek wisata populer.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian LHK telah membuka kembali Gunung Rinjani di Pulau Lombok dan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat untuk pendaki dan wisatawan sejak 1 April 2021.

Kegiatan wisata pendakian di kedua lokasi tersebut sebelumnya telah ditutup sejak 1 Januari 2021, akibat cuaca pegunungan yang tidak bersahabat yang membahayakan nyawa manusia.

“Kegiatan pendakian di Gunung Rinjani masih dibatasi kuota maksimal 50 persen dari kapasitas normalnya, dan lama tinggal pendaki hanya tiga hari dua malam,” Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dedy Asriady berkomentar.

Wisatawan yang ingin melakukan aktivitas pendakian diharuskan memesan tiket pendakian melalui aplikasi e-Rinjani yang dapat diunduh melalui Playstore.

Petugas TNGR juga memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat pada wisatawan, langsung dari pintu masuk, di lokasi wisata dan saat meninggalkan kawasan taman nasional.

Selain itu, tiga zona hijau COVID-19 di Bali rencananya akan dibuka mulai Juli tahun ini di tengah penurunan jumlah kasus penyakit virus korona harian di Indonesia dan kampanye vaksinasi massal secara nasional.

“Saya melihat di Provinsi Bali kami ingin berkonsentrasi pada tiga zona hijau yang ditetapkan, yakni Ubud, Sanur, dan Nusa Dua. Kami optimis ini menjadi zona hijau, kawasan hijau yang bisa kami buka sepenuhnya untuk wisatawan,” Presiden Joko Kata Widodo saat menyaksikan kampanye vaksinasi massal di Puri Saren Agung, Kabupaten Gianyar, Bali, belum lama ini.

Ubud terletak di Kabupaten Gianyar, Sanur terletak di Kota Denpasar, dan Nusa Dua terletak di Kabupaten Badung. Otoritas Bali telah memberikan vaksin COVID-19 untuk pekerja pariwisata, tokoh agama Bali, dan perwakilan budaya dan pemuda, antara lain.

“Sehingga nantinya mereka (wisatawan) akan merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Bali. Dengan fokus kita pada ketiga zona tersebut, maka kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai,” tegasnya.

Berita Terkait: Perekonomian Indonesia mendapatkan dorongan yang signifikan dari industri kuliner

Berita Terkait: Menteri memproyeksikan masuknya pengunjung di tujuan wisata

Berita Terkait: Indonesia, Singapura menyelidiki kemungkinan pembukaan akses pariwisata

Continue Reading

INDONESIA

Peta jalan kesiapan pemerintah untuk Making Indonesia 4.0: Presiden

Peta jalan kesiapan pemerintah untuk Making Indonesia 4.0: Presiden


Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah menyiapkan roadmap implementasi Making Indonesia 4.0, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) sembari mengajak Jerman bermitra dengan Indonesia untuk mewujudkan transformasi digital di Tanah Air.

“Saya ingin mengajak Jerman untuk menjalin kerjasama dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia sedang mempersiapkan roadmap implementasi Making Indonesia 4.0,” kata Presiden dalam sambutan pembukaannya di pameran Hannover Messe 2021 yang disampaikan secara online dari The State. Istana di sini pada hari Senin.

Dia diapit Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Ada tiga hal pokok. Pertama, di era industri 4.0, penguatan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan,” kata Presiden.

Indonesia juga memiliki bonus demografis, ujarnya.

“Pada 2030 nanti, jumlah usia produktif (WNI) di Indonesia akan berlipat ganda. Tantangannya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan, tantangan big data, artificial intelligence, internet of things,” tandasnya.

Ia yakin Jerman dapat mendukung penguatan sumber daya manusia Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi dan penguatan perguruan tinggi berbasis riset dan teknologi.

Kedua, menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi Industri 4.0. Perbaikan iklim investasi membutuhkan reformasi struktural, salah satunya pengesahan UU Cipta Karya, ”imbuhnya.

Berita Terkait: Hannover Messe akan menampilkan Making Indonesia 4.0: Minister

Berita Terkait: Jokowi dan Merkel akan bersama-sama membuka Hannover Messe 2021 Digital Edition

UU Cipta Kerja akan mempermudah izin usaha untuk diperoleh, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif, ucapnya.

“UU Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi ekonomi digital. UU Cipta Kerja akan mendukung perkembangan Industri 4.0,” kata Presiden.

Ketiga adalah investasi dalam pembangunan hijau, katanya.

“Pandemi ini menjadi momentum untuk mendorong pembangunan hijau. Menurut WEF (World Economy Forum), potensi ekonomi hijau atau pembangunan hijau sangat besar – peluang bisnis mencapai US $ 10,1 triliun dan (ada) peluang 395 juta lapangan kerja baru. pada tahun 2030, “katanya.

Menurut Presiden Widodo, Indonesia telah melakukan beberapa terobosan dalam pengembangan industri hijau, di antaranya mendapatkan biodiesel dari kelapa sawit dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap untuk rumah tangga.

“Proyek ini tidak hanya akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca,” ucapnya.

Sebagai produsen nikel terbesar dunia, Indonesia juga sedang mengembangkan bijih nikel untuk diolah menjadi baterai lithium, komponen utama baterai ponsel dan mobil listrik, tambahnya.

“Kemitraan Indonesia dan Jerman untuk pembangunan hijau masa depan merupakan salah satu prioritas. Saya mengapresiasi German Green Infrastructure Initiative senilai 2,5 miliar euro. Program ini diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia,” tandasnya.

Dia mengatakan dia berharap Jerman akan keluar dari krisis, pulih, dan tumbuh lebih kuat.

“Saya yakin Indonesia dan Jerman bisa bermitra untuk keluar dari pandemi ini sebagai pemenang,” tandasnya. (INE)

Berita Terkait: Hannover Messe membuka perspektif global terhadap Indonesia ‘: Minister

Berita Terkait: Hannover Messe untuk menampilkan potensi industri Indonesia

Continue Reading

INDONESIA

Orang-orang di zona oranye, merah didesak untuk beribadah di rumah

Orang-orang di zona oranye, merah didesak untuk beribadah di rumah


Aturan ini tidak berlaku untuk wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah dan oranye, mohon beribadah di rumah Anda sendiri. Upaya ini bertujuan untuk melindungi kita semua agar dapat beribadah dengan baik dan tenang.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat yang tinggal di zona oranye dan merah untuk beribadah di rumah selama Ramadhan agar terhindar dari penularan COVID-19.

Kementerian Agama sebelumnya telah mengeluarkan pedoman ibadah untuk Ramadhan dan Idul Fitri, mengizinkan sholat tarawih, sholat Idul Fitri, dan khotbah tujuh menit (kultum) di masjid atau halaman di bawah beberapa batasan.

“Aturan ini tidak berlaku untuk wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah dan oranye, mohon beribadah di rumah Anda sendiri. Upaya ini bertujuan untuk melindungi kita semua agar bisa beribadah dengan baik dan tenang, ”kata Qoumas dalam jumpa pers online di Jakarta, Senin.

Orang yang tinggal di zona kuning dan hijau dapat melakukan sholat tarawih di masjid atau masjid kecil (musala) sambil mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti aturan hunian 50 persen di masjid, tambahnya.

“Ramadhan adalah bulan yang spesial. Mereka yang mencintai amal saleh, semestinya berbahagia dan memanfaatkan keistimewaan di dalamnya, ”kata menteri.

“Sebaliknya, mereka yang masih melakukan hal-hal buruk dihimbau untuk berhenti dan melakukan introspeksi diri. Ramadhan menawarkan kesempatan untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik, ”tambahnya.

Qoumas juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan bulan suci Ramadhan sebagai kesempatan untuk mendidik pikiran mereka dan menjadi orang-orang beragama yang bertoleransi, menghormati, dan menghargai satu sama lain meskipun ada perbedaan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Marhaban Ya Ramadhan (selamat datang Ramadhan). Selamat berpuasa. Taqabbalallahu minna waminkum, shiyamana wa shiiyamakum. Semoga Tuhan menerima kinerja puasa kami dan mengabulkan doa kami, ”ujarnya.

Sebelumnya pada Senin, pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan hari pertama Ramadhan 1442/2021 adalah 13 April 2021, berdasarkan keputusan yang dicapai dalam rapat isbat (pengukuhan).

“Keputusan ‘isbat’ dibuat tanpa ada perbedaan. Kami sepakat dan menetapkan hari pertama Ramadhan pada 13 April, ”kata Menkeu. (INE)

Berita Terkait: Ramadhan 2021: Masjid Istiqlal mengadakan sholat tarawih pertama

Berita Terkait: Ramadhan 2021: Puasa dimulai pada hari Selasa, kata pemerintah

DIEDIT OLEH INE

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close