Connect with us

INDONESIA

Keluarga Korban Kekerasan di Papua: Kami Butuh Jawaban, Bukan Jamsostek Semata

Keluarga Korban Kekerasan di Papua: Kami Butuh Jawaban, Bukan Jamsostek Semata


Foto Windy, gadis kecil berusia 10 tahun yang menangis pilu di pelukan neneknya ketika ayahnya, Harry Bonatama Siregar, dimakamkan di TPU Pondok Kopi, Jakarta, setelah diterbangkan dari Timika, Papua, pada 11 April 2011, masih membekas. Kini Windy dan anak salah seorang korban lainnya yaitu Daniel Mansawan, sudah sama-sama berkuliah di Institut Pariwisata Bali Internasional dan ia sudah bisa bertanya, siapa yang membunuh dan membakar ayah mereka di Timika sepuluh tahun lalu.

Diwawancarai melalui telepon akhir pekan lalu, Linda Gurning, istri mendiang Harry Siregar, masih tak kuasa menahan kesedihan mengingat peristiwa itu.

Foto-foto keluarga Harry Bonatama Siregar saat masih bertugas di Departemen Security Risk Management PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, sebelum tewas dibunuh 7 April 2011. (Foto: pribadi)

Foto-foto keluarga Harry Bonatama Siregar saat masih bertugas di Departemen Security Risk Management PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, sebelum tewas dibunuh 7 April 2011. (Foto: pribadi)

“Saya masih ingat betul tanggal 7 April 2011 itu mengantarnya pergi bekerja dalam keadaan sehat wal’afiat. Dia sempat pulang untuk makan siang jam 12 dan kembali bekerja jam 1. Kemudian seharian itu saya disibukkan dengan pekerjaan lain dan baru menyadari ada insiden itu sore hari. Saya telepon-telepon tidak masuk. Lalu ada informasi ada dua korban masuk di klinik. Tetangga-tetangga saya mengatakan “kita kena, kita kena” dan saya tidak paham maksudnya, tapi kami langsung berangkat,” kenangnya.

“Saya bersama Windy. Waktu itu dia baru duduk di kelas tiga SD. Sejak kami menunggu di klinik, semua orang diam. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mengapa suami saya ditembak dan dibakar sehingga mayatnya pun tidak bisa kami kenali lagi. Siapa yang melakukannya? Kenapa? Ada apa di mil 37 itu?,” tanyanya beruntun.

Lulusan Universitas Indonesia itu pun kemudian mendatangi pihak Freeport Indonesia di mana suaminya bekerja, kepolisian dan TNI di Timika, Komnas HAM, DPR, Ombudsman dan beberapa lembaga lain guna mendapat jawaban. Namun hingga sepuluh tahun berlalu, tidak pernah ada penjelasan resmi tentang insiden di mil 37 Timika pada 7 April 2011 itu.

Linda Gurning: “Setiap Kali Bertanya, Dibalas dengan Jamsostek Sudah Dibayarkan Khan?”

“Tolong bantu saya sebagai keluarga korban, ini ada apa? Ia (Harry) pergi kerja dalam keadaan sehat, mengapa pulangnya luluh lantak begini. Hasil otopsi dokter RSCM mengatakan ia dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Paru-parunya masih mengembang ketika ia dibakar. Darahnya jadi arang. Bagi saya kondisi ini mengenaskan dan pedih. Ia sebagai warga negara Indonesia, pergi dalam keadaan baik dan pulang luluh lantak tanpa ada penjelasan,” jelasnya.

Linda Gurning, istri mendiang Harry Siregar, yang datang menabur bunga di Mil 37, TImika, Papua, dengan pengawalan ketat karena rentannya situasi keamanan. (Foto: pribadi)

Linda Gurning, istri mendiang Harry Siregar, yang datang menabur bunga di Mil 37, TImika, Papua, dengan pengawalan ketat karena rentannya situasi keamanan. (Foto: pribadi)

“Saya pernah datang ke mil 37 di mana Harry dibunuh untuk menabur bunga, karena nyawanya dicabut di tempat itu. Kami datang dengan pengawalan ketat. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk bertanya pada warga sekitar,” ujar Linda yang sepeninggal suaminya menjadi tulang punggung keluarga.

Yang lebih menyakitkan lagi, kata Linda, adalah setiap kali ia bertanya, “mereka justru bertanya… Jamsostek sudah dibayar khan? Bagi saya, kok begitu. Ini nyawa orang. Ini nyawa suami saya, ayah anak saya. Jamsostek atau dana apapun itu tidak seharga dengan nyawanya. Nyawa itu Tuhan yang kasih, bukan manusia. Saya tahu saya bukan siapa-siapa dan sudah terlalu banyak kepentingan di Papua, tapi saya akan terus bertanya mengapa suami saya dan temannya (Daniel Mansawan), yang naik mobil dengan plat Brimob itu dihabisi,” ujarnya lirih.

Harry Bonatama Siregar dan putrinya Windy, ketika bertugas di Departemen Security Risk Management PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, sebelum tewas dibunuh 7 April 2011. (Foto: Pribadi)

Harry Bonatama Siregar dan putrinya Windy, ketika bertugas di Departemen Security Risk Management PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, sebelum tewas dibunuh 7 April 2011. (Foto: Pribadi)

Pemerintah Tetapkan KSB di Papua Sebagai Organisasi Teroris

Beberapa tahun terakhir ini aksi kekerasan di sebagian Papua kembali melonjak. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam laporan tahunan Desember lalu mengatakan ada 40 aksi kekerasan sepanjang tahun 2020, baik yang dilakukan TNI, Polri, maupun keduanya. Sebagian besar terjadi di empat wilayah konflik, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Maybrat dan Kota Timika.

Namun KontraS tidak melaporkan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata yang menurut aparat keamanan juga ikut memperkeruh suasana. Yang terakhir adalah kontak tembak di Kabupaten Puncak yang menewaskan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI I Putu Danny Karya Nugraha pada 25 April dan disusul kontak tembak lain di daerah yang sama pada 27 April yang menewaskan seorang polisi dan melukai dua lainnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris. (Foto: Facebook/Kemenko Polhukam RI)

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris. (Foto: Facebook/Kemenko Polhukam RI)

Menko Polhukam Mahfud MD pada 29 April menetapkan kelompok kriminal bersenjata yang terus menerus melakukan kekerasan masif di Papua dan Papua Barat sebagai teroris. Menurutnya, berdasarkan UU Tindak Pidana Terorisme, kekerasan yang dilakukan sudah masuk kategori terorisme. “Untuk itu pemerintah sudah meminta Polri, TNI, BIN dan aparat-aparat terkait untuk segera melakukan tindakan cepat, tegas dan terukur menurut hukum,” tegas Mahfud.

Kebijakan Baru Pemerintah Dinilai “Jalan Pintas”

Penetapan itu dikecam keras sejumlah LSM dan pemerhati isu Papua, tapi tidak sedikit pula yang mendukung langkah pemerintah itu.

Ketua Setara Institute Hendardi. Foto: Setara

Ketua Setara Institute Hendardi. Foto: Setara

Setara Institute menyebut penetapan pemerintah itu sebagai “jalan pintas.” Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan “kebijiakan pelabelan pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua dan ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua. Bukannya membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua.”

Ia menilai kebijakan itu kontraproduktif, “rentan menimbulkan pelanggaran HAM serius” dan “menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan banyak pihak sebagai jalan membangun perdamaian.

Hal senada disampaikan Amnesty International Indonesia. Diwawancarai melalui telepon, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan “pelabelan itu mendorong Papua memasuki fase berbahaya.”

Ia menjabarkan bagaimana pada beberapa tahun terakhir ini melonjak pesat apa yang disebutnya sebagai “pembunuhan di luar hukum,” yang tahun lalu saja, kata Usman Hamid, mencapai 50-an kasus. “Untuk tiga bulan pertama tahun ini saja sudah ada lima kasus dan total korban tujuh orang,” ujarnya tanpa memberi perincian lebih jauh.

“Jadi kami khawatir sekali dengan kebijakan baru sekarang, penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), atau Kelompok Kriminal Bersenjata KKB, yang semuanya merupakan label dari pemerintah, sebagai organisasi teroris. Ini akan menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk menggelar operasi keamanan yang berpotensi menimbulkan persoalan HAM yang lebih besar,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Usman Hamid, yang sudah puluhan tahun malang melintang menjadi aktivis HAM, mengatakan ia tidak menutup mata atas aksi kekerasan yang juga dilakukan kelompok bersenjata.

“Ini juga tidak dapat dibenarkan. Negara wajib menegakkan hukum, menyelidiki dan menuntut pelaku sehingga akan memberi rasa keadilan pada korban yang menjadi korban pembunuhan, penyiksaan, pelanggaran HAM. Kita tidak berharap kelompok bersenjata atau kelompok pro-kemerdekaan yang melangsungkan penyelidikan dan penuntutan, karena itu merupakan tugas negara. Hukum internasional mewajibkan negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan kekerasan, menuntut siapapun pelakunya lewat mekanisme pengadilan,” jelasnya,

UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dinilai Tepat

Namun Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, menilai penggunaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan penetapan kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris sudah tepat karena “penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu yang melawan pemerintah yang sah telah sampai pada kekerasan yang mengarah pada terorisme.”

Pakar hukum internasional UI, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana (Foto: Courtesy).

Pakar hukum internasional UI, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana (Foto: Courtesy).

Dengan jernih Hikmahanto melihat tiga bentuk aksi kekerasan yang terjadi di Papua, yang bersifat kriminal semata, yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI, dan yang berniat menciptakan dan melanggengkan teror. Menurutnya Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan jelas menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik dan fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.”

Lebih jauh Hikmahanto mengatakan “penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu di Papua tidak mungkin dihadapi pemerintah dengan kesejahteraan semata, tetapi juga penggunaan kekerasan.”

Menurutnya dunia dan masyarakat internasional akan “sangat bisa memahami bila pemerintah memberlakukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu,” dan bahwa penggunaan kekerasan oleh pemerintah “bukanlah justifikasi untuk bertindak represif di Tanah Papua.”

Linda Gurning dan putri semata wayangnya Windy hingga hari ini masih terus mencari jawaban atas kematian Harry Siregar. (Foto: pribadi)

Linda Gurning dan putri semata wayangnya Windy hingga hari ini masih terus mencari jawaban atas kematian Harry Siregar. (Foto: pribadi)

Linda Gurning, salah seorang keluarga korban kekerasan di Papua, mengatakan memahami ketegasan pemerintah saat ini karena menurutnya “sudah terlalu lama hal ini dibiarkan berlarut-larut.” Pemerintah, ujarnya, sudah berusaha keras tidak saja dengan membangun sumber daya manusia dan infrastruktur di Papua, juga dialog, “tetapi jika saya berdiskusi dengan teman-teman di Papua mereka tetap ada persoalan yang belum selesai, bahwa mereka merasa dibohongi. Saya juga bingung tidak tahu harus bilang apa.”

Ibu satu anak yang hingga kini masih mencari jawaban atas pembunuhan suaminya itu berharap persoalan kekerasan di Papua segera selesai agar tidak ada lagi korban baru. “Juga agar tidak ada lagi istri atau ibu yang setiap kali memperingati kepergian suami atau anggota keluarganya hanya dapat memasang berita atau foto-foto di sosial media, guna menjaga ingatan kami sementara menunggu jawaban dari pihak berwenang.” [em/jm]



Source link

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

Beberapa orang Papua bersenjata mengakhiri perlawanan: Kapolda Papua

Beberapa orang Papua bersenjata mengakhiri perlawanan: Kapolda Papua


Alhamdulillah, banyak anggota kelompok bersenjata yang telah menyampaikan sumpah setia kepada Indonesia dan telah bersatu kembali dengan anggota masyarakat di desa masing-masing.

Jayapura, Papua (ANTARA) – Beberapa anggota kelompok separatis dan teroris Papua yang bersenjata telah mengakhiri perlawanannya dan menyatakan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Inspektur Kapolda Papua. Jenderal Mathius Fakhiri menyatakan.

Alhamdulillah, banyak anggota kelompok bersenjata yang telah mengikrarkan sumpah setia kepada Indonesia dan telah berkumpul kembali dengan masyarakat di desanya masing-masing, kata Fakhiri dalam keterangan yang dikutip ANTARA di Jakarta, Kamis.

Namun, enam kelompok bersenjata yang beroperasi di beberapa daerah terus menimbulkan ancaman keamanan bagi warga sipil yang tidak bersenjata dan tidak bersalah serta personel keamanan, kata Fakhiri.

Kelompok bersenjata terkenal yang dipimpin oleh Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, dan Serbinus Waker, antara lain, ungkapnya, menambahkan bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam membujuk mereka untuk mengakhiri perlawanan mereka.

Bupati, yang ditunjuk langsung oleh anggota masyarakat melalui pemilihan demokratis, relatif lebih berhubungan secara emosional dengan anggota kelompok bersenjata daripada tentara dan polisi, katanya.

Dalam melakukan operasi penegakan hukum terhadap teroris separatis bersenjata, aparat keamanan berupaya menangkap mereka hidup-hidup, sehingga bisa mengungkap jaringannya, ungkapnya.

Polisi Papua telah memetakan enam kelompok teroris separatis bersenjata Papua yang secara aktif beroperasi di daerah pegunungan di kecamatan Ilaga dan Beoga di Kabupaten Puncak; Kecamatan Sugapa di Kabupaten Intan Jaya; dan Distrik Nduga.

Selama beberapa tahun terakhir, kelompok bersenjata Papua sering melakukan taktik tabrak lari terhadap aparat keamanan Indonesia dan melakukan aksi teror terhadap warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Nduga, dan Puncak hingga memicu rasa takut di antara masyarakat.

Sasaran teror yang terjadi belakangan ini antara lain pekerja bangunan, tukang ojek, guru, pelajar, pedagang kaki lima, hingga pesawat sipil.

Pada 2 Desember 2018, sekelompok pemberontak bersenjata Papua secara brutal membunuh 31 pekerja dari PT Istaka Karya yang terlibat dalam pembangunan proyek Trans Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak di Kecamatan Yigi, Kabupaten Nduga.

Di hari yang sama, penyerang bersenjata juga membunuh seorang tentara yang diidentifikasi bernama Handoko, dan melukai dua personel keamanan lainnya, Sugeng dan Wahyu.

Tindakan kekerasan seperti itu terus berlanjut tahun ini. Pada 6 Januari 2021, setidaknya 10 teroris separatis bersenjata merusak dan membakar pesawat Quest Kodiak milik Mission Aviation Fellowship (MAF) di lapangan terbang desa Pagamba.

Pada 8 Februari 2021, seorang pria berusia 32 tahun ditembak dari jarak dekat di Desa Bilogai, Kecamatan Sugapa.

Korban yang diidentifikasi dengan inisial RNR ini mengalami luka tembak di bagian wajah dan bahu kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika di Kabupaten Mimika pada 9 Februari.

Dalam insiden terpisah pada 9 Februari, enam orang Papua bersenjata menikam seorang pengemudi ojek hingga tewas.

Seorang pengemudi ojek ditembak mati oleh seorang pria bersenjata tak dikenal di Papua.

Pada 8 April 2021, beberapa pemberontak bersenjata Papua menembaki sebuah kios di Desa Julukoma, Kecamatan Beoga, Kabupaten Puncak.

Penembakan tersebut mengakibatkan kematian seorang guru sekolah dasar negeri Beoga, yang diidentifikasi sebagai Oktovianus Rayo.

Setelah membunuh Rayo, penyerang bersenjata membakar tiga ruang kelas di SMA negeri Beoga.

Pada 9 April 2021, separatis bersenjata dilaporkan menembak mati guru lain, Yonatan Randen, di dada.

Dua hari kemudian, sembilan ruang kelas di SMP Negeri Beoga dibakar oleh sekelompok bersenjata.

Hampir empat hari kemudian, Ali Mom, siswa SMA Negeri Ilaga di Kecamatan Beoga, dibunuh secara brutal oleh penyerang bersenjata.

Pada 25 April 2021, separatis Papua yang beroperasi di Beoga menyergap Kepala Badan Intelijen Negara (Papua) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha dan beberapa aparat keamanan saat berkunjung ke Desa Dambet.

Berita Terkait: Komunitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah sebagian besar adalah orang asli Papua

Berita Terkait: Dua guru yang terbunuh di Beoga Papua menerima Penghargaan Pendidikan

DIEDIT OLEH INE

Continue Reading

INDONESIA

Beyond2020 memasang solusi pencahayaan di kamp pengungsi terbesar di dunia di Bangladesh

Beyond2020 memasang solusi pencahayaan di kamp pengungsi terbesar di dunia di Bangladesh


Penyebaran tersebut meningkatkan keamanan dan membuka jalan bagi peningkatan aktivitas komunitas setelah gelap

Abu Dhabi, Uni Emirat Arab – (Antara / Business Wire) – Beyond2020, prakarsa kemanusiaan yang digerakkan oleh UEA telah mengumumkan penyebaran solusi penerangan energi surya kritis di kamp pengungsi Kutupalong Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh, menerangi kehidupan 4.500 warga. Penyebaran di Bangladesh, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk kegiatan sosial dan komunitas setelah gelap, menandai fase kedua ’20by2020′, yang baru-baru ini diganti namanya menjadi ‘Beyond2020’ untuk berfungsi sebagai platform unggulan untuk penjangkauan global yang berkelanjutan.

Melampaui generasi ‘,’ melampaui batas ‘dan’ melampaui batas ‘, Beyond2020 menawarkan solusi penting yang mengubah hidup untuk lebih banyak penerima manfaat di seluruh dunia, menyediakan teknologi untuk kebaikan dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Electricians Without Borders, organisasi nirlaba terkemuka yang berbasis di Prancis dan pemenang Zayed Sustainability Prize 2020 di bawah kategori ‘Energi’, ditugaskan untuk memasang teknologi atas nama Beyond2020, di kamp pengungsi terbesar di dunia. Pemenang Hadiah sebelumnya memanfaatkan pengalamannya yang memenangkan penghargaan dari proyek ‘Cahaya untuk Rohingya’ yang sangat terkenal yang meningkatkan kehidupan ribuan orang melalui energi terbarukan dan bimbingan kewirausahaan.

Membangun warisan almarhum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan dengan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dari pendiri UEA, Beyond2020 menyumbangkan teknologi dan solusi berkelanjutan untuk komunitas yang rentan, dengan total sembilan negara yang dijangkau, hingga saat ini. Setiap solusi atau teknologi telah mengubah komunitas lain di seluruh dunia dan telah diakui oleh Zayed Sustainability Prize sebagai pemenang atau finalis.

Yang Mulia Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Menteri Perindustrian dan Teknologi Canggih UEA dan Direktur Jenderal Zayed Sustainability Prize mengatakan: “Memberdayakan komunitas yang rentan dan memajukan kemajuan global menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menjadi prinsip panduan dari Inisiatif Beyond2020. Beyond2020 dan mitranya senang berperan dalam membantu komunitas yang membutuhkan di Bangladesh dan mendukung upaya kemanusiaan nirlaba untuk meringankan kesulitan yang diderita komunitas. ”

HE Al Jaber menambahkan, “UEA telah lama memiliki pandangan kemanusiaan holistik yang diperkuat oleh kepemimpinan yang bijaksana dengan tujuan mendukung solusi berkelanjutan dan meluncurkan serta mendorong inisiatif yang bertujuan untuk melayani umat manusia di berbagai belahan dunia. Kami senang dengan pengenalan solusi pencahayaan penting ini pada Beyond2020, yang membawa kemudahan yang lebih besar untuk kehidupan sehari-hari komunitas dan meningkatkan keamanan, sambil membangun lingkungan yang lebih mendukung untuk kegiatan komunitas yang lebih luas. Kami akan terus memperluas jangkauan dan aksesibilitas solusi berkelanjutan inovatif pemenang dan finalis Zayed Sustainability Prize ke komunitas yang lebih luas di wilayah ini dan secara global. ”

Kemajuan pesat, ketekunan, dan perluasan Beyond2020 terus menjadi penting saat dunia menavigasi dampak ekonomi dari pandemi, yang membutuhkan upaya kolaboratif yang dipercepat oleh semua pemangku kepentingan di seluruh komunitas keberlanjutan internasional.

Bapak Johannes van der Klaauw, Perwakilan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Bangladesh mengatakan: “Inisiatif Beyond2020 adalah terobosan baru dalam memberikan akses ke solusi energi berkelanjutan. Di Bangladesh, donasi yang murah hati ini akan membuat perbedaan positif yang nyata dalam kehidupan pengungsi Rohingya yang rentan. Cahaya di malam hari meningkatkan keamanan dan memiliki dampak sosial positif yang penting di masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas dan bagi wanita serta gadis muda. Penggunaan teknologi berkelanjutan, seperti perluasan penggunaan solusi energi terbarukan, adalah prioritas utama UNHCR di Bangladesh. ”

Electricians Without Borders memberikan keahlian internasionalnya di bidang proyek energi terbarukan untuk komunitas off grid dengan memasang 240 Solar Home System dan 640 lampu surya di kamp pengungsi sambil melatih penduduknya dalam perawatan peralatan untuk rumah tangga masing-masing. Penyebaran Beyond2020 di Bangladesh menargetkan semua pengungsi, dengan fokus pada penyandang disabilitas, wanita hamil, dan gadis muda.

Sebagai bagian dari fase pertama inisiatif, total delapan penerapan telah diluncurkan hingga saat ini, termasuk solusi terkait energi, kesehatan, air, dan makanan di Nepal, Tanzania, Uganda, Yordania, Mesir, Kamboja, Madagaskar, dan Indonesia. Selain Bangladesh, 11 negara lainnya telah diidentifikasi untuk tahap kedua.

Beyond2020 menyatukan daftar mitra terkemuka dan internasional yang berbasis di UEA dan internasional yang meliputi Pasar Global Abu Dhabi, Dana untuk Pembangunan Abu Dhabi, Mubadala Petroleum, Kementerian Toleransi dan Koeksistensi, Masdar, dan BNP Paribas.

Tentang Zayed Sustainability Prize

Didirikan oleh kepemimpinan UEA, pada tahun 2008, untuk menghormati warisan bapak pendiri, almarhum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Zayed Sustainability Prize adalah penghargaan global perintis UEA untuk mengakui keberlanjutan dan solusi kemanusiaan di seluruh dunia.

Zayed Sustainability Prize mengakui dan menghargai para pelopor dan inovator global yang berkomitmen untuk mempercepat solusi berkelanjutan yang berdampak.

Selama 12 tahun terakhir, Hadiah tersebut telah memberikan 86 pemenang. Secara kolektif, mereka secara langsung dan tidak langsung telah memberikan dampak positif bagi kehidupan lebih dari 335 juta orang di seluruh dunia. Kategori Penghargaan Keberlanjutan Zayed adalah: Kesehatan, Makanan, Energi, Air, dan Sekolah Menengah Global.

Kontak

Medhat Juma

Strategi Hill + Knowlton

T: +971 561399482

Erika Spagakou

Strategi Hill + Knowlton

T: +971 551398765

Sumber: Hadiah Keberlanjutan Zayed

Continue Reading

INDONESIA

Mendapat Sertifikasi ISO 37001: 16, Pertamina menerapkan Manajemen Anti Suap di seluruh operasional

Mendapat Sertifikasi ISO 37001: 16, Pertamina menerapkan Manajemen Anti Suap di seluruh operasional


Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan memastikan penerapan ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) berjalan dengan baik di seluruh operasional perusahaan. Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di perusahaan.

Upaya tersebut telah mendapatkan pengakuan dan sertifikat dari PT SGS Indonesia, sebagai lembaga sertifikasi, setelah audit eksternal selesai pada akhir Maret 2021. Pada tahun 2019 implementasi SMAP telah dimulai di lingkup Fungsi Pengadaan dan Direktorat Hulu dan telah berhasil memperoleh sertifikat dari lembaga sertifikasi pada bulan Maret dan Agustus 2020.

Plt. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relation Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan penerapan SMAP merupakan wujud nyata dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi di Indonesia, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan. serta Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta beberapa surat dari Kementerian BUMN tahun 2019 dan 2020 sebagai pelaksana Inpres dan Perpres tersebut. Pertamina ditunjuk sebagai salah satu pilot project penerapan SMAP berdasarkan ISO 37001: 2016.

“Dengan sertifikasi ISO 37001, kami berharap kepercayaan stakeholders terus meningkat karena perusahaan telah melaksanakan program antikorupsi sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Hal tersebut tentunya mendukung visi perusahaan menjadi World Class Energy Company,” ujarnya. .

Direktur Utama PT SGS Indonesia Shashibhushan Jogani mengatakan pengembangan dan implementasi SMAP bersertifikat yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memperkuat citra organisasi di dunia internasional.

“ISO 37001 SMAP dirancang untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan perusahaan guna mencegah, mendeteksi dan merespon penyuapan serta memastikan penegakan peraturan anti penyuapan melalui penerapannya dalam kegiatan operasional dan bisnis perusahaan,” kata Shasi.

Fajriyah juga menyampaikan bahwa penerapan SMAP merupakan upaya untuk memperkuat tata kelola bisnis yang bersih dan transparan sejalan dengan tuntutan Environment Social Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16, yaitu terkait tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

“Manajemen berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan dengan integritas untuk mewujudkan perusahaan yang transparan dan bersih melalui penerapan SMAP dan prinsip 4 No, yaitu No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality,” tutup Fajriah.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close