Connect with us

INDONESIA

Keluarga Korban Kekerasan di Papua: Kami Butuh Jawaban, Bukan Jamsostek Semata

Keluarga Korban Kekerasan di Papua: Kami Butuh Jawaban, Bukan Jamsostek Semata

[ad_1]

Foto Windy, gadis kecil berusia 10 tahun yang menangis pilu di pelukan neneknya ketika ayahnya, Harry Bonatama Siregar, dimakamkan di TPU Pondok Kopi, Jakarta, setelah diterbangkan dari Timika, Papua, pada 11 April 2011, masih membekas. Kini Windy dan anak salah seorang korban lainnya yaitu Daniel Mansawan, sudah sama-sama berkuliah di Institut Pariwisata Bali Internasional dan ia sudah bisa bertanya, siapa yang membunuh dan membakar ayah mereka di Timika sepuluh tahun lalu.

Diwawancarai melalui telepon akhir pekan lalu, Linda Gurning, istri mendiang Harry Siregar, masih tak kuasa menahan kesedihan mengingat peristiwa itu.

Foto-foto keluarga Harry Bonatama Siregar saat masih bertugas di Departemen Security Risk Management PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, sebelum tewas dibunuh 7 April 2011. (Foto: pribadi)

Foto-foto keluarga Harry Bonatama Siregar saat masih bertugas di Departemen Security Risk Management PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, sebelum tewas dibunuh 7 April 2011. (Foto: pribadi)

“Saya masih ingat betul tanggal 7 April 2011 itu mengantarnya pergi bekerja dalam keadaan sehat wal’afiat. Dia sempat pulang untuk makan siang jam 12 dan kembali bekerja jam 1. Kemudian seharian itu saya disibukkan dengan pekerjaan lain dan baru menyadari ada insiden itu sore hari. Saya telepon-telepon tidak masuk. Lalu ada informasi ada dua korban masuk di klinik. Tetangga-tetangga saya mengatakan “kita kena, kita kena” dan saya tidak paham maksudnya, tapi kami langsung berangkat,” kenangnya.

“Saya bersama Windy. Waktu itu dia baru duduk di kelas tiga SD. Sejak kami menunggu di klinik, semua orang diam. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mengapa suami saya ditembak dan dibakar sehingga mayatnya pun tidak bisa kami kenali lagi. Siapa yang melakukannya? Kenapa? Ada apa di mil 37 itu?,” tanyanya beruntun.

Lulusan Universitas Indonesia itu pun kemudian mendatangi pihak Freeport Indonesia di mana suaminya bekerja, kepolisian dan TNI di Timika, Komnas HAM, DPR, Ombudsman dan beberapa lembaga lain guna mendapat jawaban. Namun hingga sepuluh tahun berlalu, tidak pernah ada penjelasan resmi tentang insiden di mil 37 Timika pada 7 April 2011 itu.

Linda Gurning: “Setiap Kali Bertanya, Dibalas dengan Jamsostek Sudah Dibayarkan Khan?”

“Tolong bantu saya sebagai keluarga korban, ini ada apa? Ia (Harry) pergi kerja dalam keadaan sehat, mengapa pulangnya luluh lantak begini. Hasil otopsi dokter RSCM mengatakan ia dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Paru-parunya masih mengembang ketika ia dibakar. Darahnya jadi arang. Bagi saya kondisi ini mengenaskan dan pedih. Ia sebagai warga negara Indonesia, pergi dalam keadaan baik dan pulang luluh lantak tanpa ada penjelasan,” jelasnya.

Linda Gurning, istri mendiang Harry Siregar, yang datang menabur bunga di Mil 37, TImika, Papua, dengan pengawalan ketat karena rentannya situasi keamanan. (Foto: pribadi)

Linda Gurning, istri mendiang Harry Siregar, yang datang menabur bunga di Mil 37, TImika, Papua, dengan pengawalan ketat karena rentannya situasi keamanan. (Foto: pribadi)

“Saya pernah datang ke mil 37 di mana Harry dibunuh untuk menabur bunga, karena nyawanya dicabut di tempat itu. Kami datang dengan pengawalan ketat. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk bertanya pada warga sekitar,” ujar Linda yang sepeninggal suaminya menjadi tulang punggung keluarga.

Yang lebih menyakitkan lagi, kata Linda, adalah setiap kali ia bertanya, “mereka justru bertanya… Jamsostek sudah dibayar khan? Bagi saya, kok begitu. Ini nyawa orang. Ini nyawa suami saya, ayah anak saya. Jamsostek atau dana apapun itu tidak seharga dengan nyawanya. Nyawa itu Tuhan yang kasih, bukan manusia. Saya tahu saya bukan siapa-siapa dan sudah terlalu banyak kepentingan di Papua, tapi saya akan terus bertanya mengapa suami saya dan temannya (Daniel Mansawan), yang naik mobil dengan plat Brimob itu dihabisi,” ujarnya lirih.

Harry Bonatama Siregar dan putrinya Windy, ketika bertugas di Departemen Security Risk Management PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, sebelum tewas dibunuh 7 April 2011. (Foto: Pribadi)

Harry Bonatama Siregar dan putrinya Windy, ketika bertugas di Departemen Security Risk Management PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, sebelum tewas dibunuh 7 April 2011. (Foto: Pribadi)

Pemerintah Tetapkan KSB di Papua Sebagai Organisasi Teroris

Beberapa tahun terakhir ini aksi kekerasan di sebagian Papua kembali melonjak. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam laporan tahunan Desember lalu mengatakan ada 40 aksi kekerasan sepanjang tahun 2020, baik yang dilakukan TNI, Polri, maupun keduanya. Sebagian besar terjadi di empat wilayah konflik, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Maybrat dan Kota Timika.

Namun KontraS tidak melaporkan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata yang menurut aparat keamanan juga ikut memperkeruh suasana. Yang terakhir adalah kontak tembak di Kabupaten Puncak yang menewaskan Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI I Putu Danny Karya Nugraha pada 25 April dan disusul kontak tembak lain di daerah yang sama pada 27 April yang menewaskan seorang polisi dan melukai dua lainnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris. (Foto: Facebook/Kemenko Polhukam RI)

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris. (Foto: Facebook/Kemenko Polhukam RI)

Menko Polhukam Mahfud MD pada 29 April menetapkan kelompok kriminal bersenjata yang terus menerus melakukan kekerasan masif di Papua dan Papua Barat sebagai teroris. Menurutnya, berdasarkan UU Tindak Pidana Terorisme, kekerasan yang dilakukan sudah masuk kategori terorisme. “Untuk itu pemerintah sudah meminta Polri, TNI, BIN dan aparat-aparat terkait untuk segera melakukan tindakan cepat, tegas dan terukur menurut hukum,” tegas Mahfud.

Kebijakan Baru Pemerintah Dinilai “Jalan Pintas”

Penetapan itu dikecam keras sejumlah LSM dan pemerhati isu Papua, tapi tidak sedikit pula yang mendukung langkah pemerintah itu.

Ketua Setara Institute Hendardi. Foto: Setara

Ketua Setara Institute Hendardi. Foto: Setara

Setara Institute menyebut penetapan pemerintah itu sebagai “jalan pintas.” Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan “kebijiakan pelabelan pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua dan ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua. Bukannya membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua.”

Ia menilai kebijakan itu kontraproduktif, “rentan menimbulkan pelanggaran HAM serius” dan “menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan banyak pihak sebagai jalan membangun perdamaian.

Hal senada disampaikan Amnesty International Indonesia. Diwawancarai melalui telepon, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan “pelabelan itu mendorong Papua memasuki fase berbahaya.”

Ia menjabarkan bagaimana pada beberapa tahun terakhir ini melonjak pesat apa yang disebutnya sebagai “pembunuhan di luar hukum,” yang tahun lalu saja, kata Usman Hamid, mencapai 50-an kasus. “Untuk tiga bulan pertama tahun ini saja sudah ada lima kasus dan total korban tujuh orang,” ujarnya tanpa memberi perincian lebih jauh.

“Jadi kami khawatir sekali dengan kebijakan baru sekarang, penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), atau Kelompok Kriminal Bersenjata KKB, yang semuanya merupakan label dari pemerintah, sebagai organisasi teroris. Ini akan menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk menggelar operasi keamanan yang berpotensi menimbulkan persoalan HAM yang lebih besar,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Usman Hamid, yang sudah puluhan tahun malang melintang menjadi aktivis HAM, mengatakan ia tidak menutup mata atas aksi kekerasan yang juga dilakukan kelompok bersenjata.

“Ini juga tidak dapat dibenarkan. Negara wajib menegakkan hukum, menyelidiki dan menuntut pelaku sehingga akan memberi rasa keadilan pada korban yang menjadi korban pembunuhan, penyiksaan, pelanggaran HAM. Kita tidak berharap kelompok bersenjata atau kelompok pro-kemerdekaan yang melangsungkan penyelidikan dan penuntutan, karena itu merupakan tugas negara. Hukum internasional mewajibkan negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan kekerasan, menuntut siapapun pelakunya lewat mekanisme pengadilan,” jelasnya,

UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dinilai Tepat

Namun Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, menilai penggunaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan penetapan kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris sudah tepat karena “penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu yang melawan pemerintah yang sah telah sampai pada kekerasan yang mengarah pada terorisme.”

Pakar hukum internasional UI, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana (Foto: Courtesy).

Pakar hukum internasional UI, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana (Foto: Courtesy).

Dengan jernih Hikmahanto melihat tiga bentuk aksi kekerasan yang terjadi di Papua, yang bersifat kriminal semata, yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI, dan yang berniat menciptakan dan melanggengkan teror. Menurutnya Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan jelas menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik dan fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.”

Lebih jauh Hikmahanto mengatakan “penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu di Papua tidak mungkin dihadapi pemerintah dengan kesejahteraan semata, tetapi juga penggunaan kekerasan.”

Menurutnya dunia dan masyarakat internasional akan “sangat bisa memahami bila pemerintah memberlakukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu,” dan bahwa penggunaan kekerasan oleh pemerintah “bukanlah justifikasi untuk bertindak represif di Tanah Papua.”

Linda Gurning dan putri semata wayangnya Windy hingga hari ini masih terus mencari jawaban atas kematian Harry Siregar. (Foto: pribadi)

Linda Gurning dan putri semata wayangnya Windy hingga hari ini masih terus mencari jawaban atas kematian Harry Siregar. (Foto: pribadi)

Linda Gurning, salah seorang keluarga korban kekerasan di Papua, mengatakan memahami ketegasan pemerintah saat ini karena menurutnya “sudah terlalu lama hal ini dibiarkan berlarut-larut.” Pemerintah, ujarnya, sudah berusaha keras tidak saja dengan membangun sumber daya manusia dan infrastruktur di Papua, juga dialog, “tetapi jika saya berdiskusi dengan teman-teman di Papua mereka tetap ada persoalan yang belum selesai, bahwa mereka merasa dibohongi. Saya juga bingung tidak tahu harus bilang apa.”

Ibu satu anak yang hingga kini masih mencari jawaban atas pembunuhan suaminya itu berharap persoalan kekerasan di Papua segera selesai agar tidak ada lagi korban baru. “Juga agar tidak ada lagi istri atau ibu yang setiap kali memperingati kepergian suami atau anggota keluarganya hanya dapat memasang berita atau foto-foto di sosial media, guna menjaga ingatan kami sementara menunggu jawaban dari pihak berwenang.” [em/jm]

[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

COVID-19: Startup, sukarelawan turun tangan untuk mengamankan pasokan oksigen secure

COVID-19: Startup, sukarelawan turun tangan untuk mengamankan pasokan oksigen secure

[ad_1]

Startup, pemodal ventura, selebritas, dan sukarelawan telah berkumpul, terlepas dari minat individu

Jakarta (ANTARA) – Startup, investor, dan relawan bergandengan tangan melalui gerakan ‘Oksigen untuk Indonesia’ untuk memastikan pasokan oksigen bagi pasien COVID-19 di tanah air.Melalui gerakan tersebut, perusahaan dan kelompok seperti Ventura East Ventures, gerakan relawan WargaBantuWarga, dan Indonesia Pasti Bisa menargetkan dapat mengumpulkan hingga US$10 juta untuk membeli konsentrator oksigen untuk rumah sakit COVID-19.

“Di hotline WargaBantuWarga, setiap hari relawan kita dihadapkan pada keputusasaan dari masyarakat akan oksigen. Menkes juga mengatakan bahwa masalah suplai oksigen adalah masalah nasional,” kata Aldi Haryopratomo, relawan WargaBantuWarga di Jakarta, Jumat.

“Startup, pemodal ventura, selebriti, dan relawan telah berkumpul, terlepas dari kepentingan individu. Hanya dalam lima hari, dana yang terkumpul cukup untuk memesan seribu konsentrator yang siap dikirim ke rumah sakit. Oksigen adalah masalah penting hari ini, tetapi perang melawan COVID-19 masih jauh dari selesai,” kata Haryopratomo.

Koalisi ‘Oxygen For Indonesia’ menargetkan untuk menyediakan 10 ribu oksigen konsentrator yang akan didistribusikan ke setidaknya 1.500 rumah sakit nasional untuk 30 ribu pasien COVID-19 dalam jangka pendek, dan 7 juta pasien dalam jangka panjang, katanya.

Koalisi ini berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Kesehatan, tambahnya.

Selain menggalang dana dari korporasi dan masyarakat, anggota koalisi juga telah membentuk tim untuk proses hulu hingga hilir secara keseluruhan, ujarnya.

Misalnya, satu tim fokus pada pengadaan dan impor, tim lain pada alokasi unit ke rumah sakit, dan tim lain pada proses verifikasi dan hotline bagi mereka yang menggunakan peralatan yang disumbangkan.

Perusahaan rintisan yang berpengalaman dalam mengalokasikan konsentrator oksigen di bawah Indonesia Pasti Bisa, akan didukung oleh relawan dari WargaBantuWarga.com dan startup lainnya dalam koalisi ‘Oksigen untuk Indonesia’, kata Haryopratomo.

Untuk memenuhi target pendanaan, gerakan ini digalakkan baik di dalam maupun di luar negeri, tambahnya.

Perusahaan modal ventura lokal dan regional menggunakan jaringan mereka untuk membantu mencapai target. Mereka termasuk East Ventures, Sequoia India, Intudo, Goventures, Golden Gate Ventures, AC Ventures, Jungle Ventures, Asia Partners, Monk’s Hill Ventures, dan Open Space Ventures, ujarnya.

Startup yang tergabung dalam gerakan tersebut antara lain Kitabisa, Pluang, Mapan, BukuWarung, Halodoc, TokoCrypto, Payfazz, Advotics, eFishery, Waresix, KAYA.ID, Bibit, Flip, dan Bonza, tambahnya.

“Satu minggu setelah gerakan ini dimulai, kami mengirimkan 200 oksigen konsentrator pertama ke 33 rumah sakit di 10 provinsi secara transparan, 800 oksigen konsentrator berikutnya akan dikirim dalam waktu dekat,” kata Founding Partner East Ventures Willson Weather.

Ia berharap lebih banyak kabar baik, seperti kabar kesembuhan, bagi masyarakat Indonesia setelah upaya yang dilakukan oleh gerakan penanganan COVID-19.

Koalisi ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menggalang dana untuk membawa oksigen ke Indonesia, tambahnya.

Donasi untuk masyarakat umum dan institusi akan dibuka mulai Jumat melalui platform kitabisa.com, gofundme.com, dan YCAB Foundation, sebuah organisasi nirlaba Indonesia dengan perwakilan di Amerika Serikat, ujarnya.

Informasi lebih lanjut dapat diakses di https://oxygenforindonesia.com/. Pembaruan terbaru dari gerakan akan tersedia di pegangan Instagram @oxygenforindonesia dan pegangan Twitter @OxygenForINA.esia.

Berita Terkait: MRT, WeCare sumbang tabung oksigen untuk pasien COVID-19 Jakarta
Berita Terkait: Bantuan oksigen mengalir saat Indonesia berjuang untuk bernafas
Berita Terkait: RS Lapangan Tembak Surabaya siapkan 100 oksigen konsentrator

[ad_2]

Continue Reading

INDONESIA

Anak-anak harus tetap bahagia meskipun ada kegiatan di rumah: Presiden

Anak-anak harus tetap bahagia meskipun ada kegiatan di rumah: Presiden

[ad_1]

Semua anak-anakku masa depan Indonesia harus terus semangat belajar, tetap semangat, rajin beribadah, dan tak lupa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memohon perlindungan bagi kita semua, demi keselamatan kita semua. bangsa indonesia

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo menekankan agar anak-anak di Indonesia tetap semangat belajar, bersenang-senang, dan tetap rajin beribadah meski harus beraktivitas di rumah selama pandemi COVID-19.“Seluruh anak-anakku masa depan Indonesia harus terus semangat belajar, tetap semangat, rajin beribadah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memohon perlindungan bagi kita semua, selama-lamanya. bangsa Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat menyapa siswa sekolah dasar dalam konferensi video dalam rangka Hari Anak Nasional 2021 di Jakarta, Jumat.

Kepala negara menyoroti bahwa rencana untuk memulai sekolah tatap muka, yang semula dijadwalkan dibuka pada Juli 2021, dibatalkan sambil menunggu perbaikan situasi.

Widodo mengimbau anak-anak untuk terus belajar, selalu memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan mengingatkan teman dan tetangga untuk mengikutinya.

Sebanyak 548 ribu anak dari target 11,9 juta anak kelompok usia 12-17 tahun telah mendapat suntikan vaksin COVID-19, Kementerian Kesehatan sebelumnya mengumumkan.

“Gerakan vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun difokuskan di fasilitas kesehatan setempat atau sekolahnya masing-masing,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dalam dialog daring yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Covid-19 Nasional. -19 Komite Penanganan dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN) di Jakarta, Kamis.

Berita Terkait: 548.000 anak Indonesia mendapatkan suntikan vaksin COVID-19: Kemenkes

Berita Terkait: Pandemi meningkatkan prevalensi stunting: BKKBN

Upaya vaksinasi di fasilitas kesehatan setempat (Fasyankes) difokuskan untuk memvaksinasi remaja berusia 12-17 tahun, yang tidak terdaftar di lembaga pendidikan mana pun, sedangkan remaja yang terdaftar di sekolah diarahkan untuk divaksinasi di sekolah yang menyelenggarakan program vaksinasi, Tarmizi mengungkapkan.

Vaksin untuk remaja telah didistribusikan secara nasional, 50 persen vaksin dialokasikan untuk provinsi Jawa-Bali sedangkan sisanya secara proporsional untuk provinsi lain, katanya.

“Saat ini kami memiliki kebijakan untuk mendistribusikan 50 persen vaksin ke provinsi Jawa-Bali karena lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini di sana, sedangkan sisanya akan didistribusikan secara proporsional ke provinsi lain. Porsi itu sudah termasuk vaksin. untuk remaja,” kata Tarmizi.

Stok vaksin di Indonesia saat ini baru mencapai 130 juta dosis, hanya 30% dari 426 juta dosis yang dibutuhkan untuk memenuhi target vaksinasi nasional, ujarnya.

Target program vaksinasi juga ditingkatkan menjadi 208 juta dari 181,5 juta, kata Tarmizi.

Berita Terkait: APBN dukung tumbuh kembang anak wujudkan mimpi

Berita Terkait: Jangan pandang anak nakal sebagai penjahat junior: Menteri

[ad_2]

Continue Reading

INDONESIA

Kementerian masih menyiapkan program subsidi upah 2021 untuk pekerja

Kementerian masih menyiapkan program subsidi upah 2021 untuk pekerja

[ad_1]

Jakarta (ANTARA) – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya masih menyiapkan kebijakan penyaluran program subsidi upah (BSU) bagi pekerja pada 2021.Kebijakan tersebut dibuat untuk membantu sektor ketenagakerjaan yang terkena dampak COVID-19, terutama pada masa pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM).

“Melalui program BSU 2021 yang diluncurkan untuk umum pada Rabu (21 Juli) malam, (saya) berharap dapat mencegah kehilangan pekerjaan (PHK) dan membantu pekerja yang diberhentikan atau yang dipotong gajinya karena keterbatasan jam kerja. Upaya ini jelas untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” kata Fauziyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Kementerian telah meluncurkan empat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak 2020 yang secara langsung menangani masalah ketenagakerjaan di Indonesia, menurut Fauziyah.

Program pertama adalah BSU yang ditawarkan kepada 12,2 juta orang, sedangkan yang kedua adalah kartu pra kerja untuk 5,5 juta orang, yang ketiga adalah bantuan produktif untuk usaha mikro dengan target 12 juta orang, sedangkan yang keempat adalah program padat karya di kementerian untuk 2,6 juta orang. jutaan orang.

“Empat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemenaker sebagai salah satu pengelola PEN yang selalu berupaya mengatasi dampak COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan,” tegasnya.

Mereka juga meluncurkan beberapa program di tahun 2020 untuk mengatasi dampak COVID-19, seperti pelatihan vokasi yang melibatkan 121 ribu peserta, pelatihan untuk meningkatkan produktivitas bagi 11 ribu pekerja, dan sertifikasi kompetensi bagi hampir 750 ribu peserta.

Program lainnya terdiri dari program kewirausahaan, padat karya, dan program inkubasi bisnis, dengan total peserta 322 ribu orang.

Kementerian juga menjalin jaringan kerja sama penempatan tenaga kerja di masa pandemi, sehingga berhasil menempatkan 948 ribu tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kita bisa simpulkan sejauh mana upaya pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi di sektor tenaga kerja, dan angkanya bisa mencapai 34,6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja yang terkena dampak COVID-19, yang menurut survei BPS, mencapai 29,12 juta orang,” ungkapnya.

Menkeu mencatat, pemerintah pusat telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan izin investasi agar investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.

Langkah tersebut dipandang perlu, agar investasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah serta memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.

“Pemerintah juga menerapkan strategi kerjasama lintas sektor dalam hal pengembangan investasi, khususnya dalam pelaksanaan proyek strategis nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dalam proses itu. Misalnya, program pengembangan kawasan pariwisata super prioritas, di mana Kementerian Ketenagakerjaan melalui BLK terlibat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada,” kata Fauziyah.

Berita Terkait: Program subsidi upah diharapkan dapat mencegah hilangnya pekerjaan di Indonesia: pemerintah
Berita Terkait: Kemenaker alokasikan Rp37,7 triliun untuk subsidi upah
Berita Terkait: Pemerintah mengucurkan subsidi upah Rp5,84 triliun dalam dua tahap

[ad_2]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close