Connect with us

INDONESIA

Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Jadi Ancaman Kebebasan Pers di Indonesia

Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Jadi Ancaman Kebebasan Pers di Indonesia


Kasus kekerasan yang disertai dengan penyekapan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi di Surabaya pada Maret 2021, menjadi salah satu kasus kekerasan yang menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya, Lukman Rozaq, menyebut aksi kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap jurnalis sebagai hal memalukan dan memilukan.

“Kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi, ini adalah peristiwa yang sangat memalukan sekaligus memilukan. Bagaimana aparat begitu represif dan keras sekali terhadap jurnalis ini yang pada waktu itu memang sedang bertugas untuk melakukan investigasi terkait kasus suap di Dirjen Pajak di Jakarta,” kata Lukman Rozaq.

Miftah Farid Rahman, dari Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, meminta aparat penegak hukum membaca dan mempelajari secara cermat Undang-Undang Pers, sehingga dapat memahami kerja para pekerja media. Kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, merupakan bukti tren kekerasan tidak pernah terselesaikan, khususnya yang terkait isu korupsi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Ini sudah berkali-kali jurnalis menjadi korban kekerasan, korban intimidasi, juga korban alat kerjanya dirusak. Kami harap polisi mau belajar, mau membaca Undang-Undang Pers, dan mau memahami bahwa kerja pers adalah untuk kerja publik, kerja pers adalah untuk mencari informasi agar kebutuhan publik akan informasi itu terpenuhi. Kalau polisi masih menghalangi maka polisi sama saja menghalangi publik untuk mendapatkan informasi,” kata Miftah Farid Rahman.

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mencatat terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Angka ini meningkat dari periode yang sama sebelumnya yaitu 57 kasus. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis mulai dari intimidasi, perusakan alat kerja, kekerasan fisik, ancaman dan teror, hingga pemidanaan atau kriminalisasi. AJI mencatat 58 kasus melibatkan polisi sebagai pelaku kekerasan.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung, menyebut kasus penyebaran informasi pribadi secara publik atau doxing, menjadi ancaman baru kekerasan yang dialami jurnalis dalam dua tahun terakhir. Dalam setahun terakhir, terdapat 14 kasus teror digital yang dialami jurnalis.

“Doxing terhadap jurnalis Detik.com pada Mei 2020, terkait pemberitaan Rencana Presiden Jokowi Meninjau Persiapan New Normal, di salah satu mall di Bekasi. Teman jurnalis ini, dia dipersekusi, bahkan sampai akun project-nya diretas dan dipesankan makanan yang banyak dan diantar ke rumahnya. Ini sudah mengancam hingga ke kenyamanan dan keselamatan sang jurnalis,” jelasnya.

Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang juga deklarator LBH Pers, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan serangan digital terhadap jurnalis akhir-akhir ini telah menunjukkan semakin menurunnya demokrasi di Indonesia, yang tidak lagi menghargai kebebasan sipil maupun kebebasan pers. Herlambang mengatakan, hukum harus ditegakkan untuk menjamin kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

“Kasus ini merupakan tren serangan terhadap kebebasan sipil yang terjadi juga di isu kebebasan pers, seiring dengan kemunduran demokrasi di Indonesia sejak 2015, jadi trennya semakin menurun terus. Oleh sebab itu, hari ini tantangan terbesarnya di dalam upaya mendorong kebebasan pers adalah bagaimana memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan lebih berintegritas dan progresif, termasuk mengakhiri impunitas,” komentarnya.

Meski memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, Herlambang menyebut kebebasan pers masih jauh dari harapan karena kekerasan masih menjadi pilihan tindakan bila terjadi masalah dalam pemberitaan. Maka, komitmen politik dari penyelenggara kekuasaan perlu dibuktikan untuk memastikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia dijalankan secara konsekuen.

“Tidak akan ada upaya membangun iklim yang baik kebebasan pers, tanpa dukungan atau komitmen politik yang kuat dari penyelenggara kekuasaan. Terlebih kalau situasi demokrasinya turun kualitasnya. Jadi dukungan politik kekuasaan itu juga menjadi kunci, kalau demokrasinya tidak pernah dianggap penting, maka kita akan mendapatkan ruang kebebasan sipil yang mengerdil, dan itu termasuk represi terhadap kebebasan pers,” imbuh Herlambang. [pr/ab]



Source link

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

Beyond2020 memasang solusi pencahayaan di kamp pengungsi terbesar di dunia di Bangladesh

Beyond2020 memasang solusi pencahayaan di kamp pengungsi terbesar di dunia di Bangladesh


Penyebaran tersebut meningkatkan keamanan dan membuka jalan bagi peningkatan aktivitas komunitas setelah gelap

Abu Dhabi, Uni Emirat Arab – (Antara / Business Wire) – Beyond2020, prakarsa kemanusiaan yang digerakkan oleh UEA telah mengumumkan penyebaran solusi penerangan energi surya kritis di kamp pengungsi Kutupalong Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh, menerangi kehidupan 4.500 warga. Penyebaran di Bangladesh, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk kegiatan sosial dan komunitas setelah gelap, menandai fase kedua ’20by2020′, yang baru-baru ini diganti namanya menjadi ‘Beyond2020’ untuk berfungsi sebagai platform unggulan untuk penjangkauan global yang berkelanjutan.

Melampaui generasi ‘,’ melampaui batas ‘dan’ melampaui batas ‘, Beyond2020 menawarkan solusi penting yang mengubah hidup untuk lebih banyak penerima manfaat di seluruh dunia, menyediakan teknologi untuk kebaikan dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Electricians Without Borders, organisasi nirlaba terkemuka yang berbasis di Prancis dan pemenang Zayed Sustainability Prize 2020 di bawah kategori ‘Energi’, ditugaskan untuk memasang teknologi atas nama Beyond2020, di kamp pengungsi terbesar di dunia. Pemenang Hadiah sebelumnya memanfaatkan pengalamannya yang memenangkan penghargaan dari proyek ‘Cahaya untuk Rohingya’ yang sangat terkenal yang meningkatkan kehidupan ribuan orang melalui energi terbarukan dan bimbingan kewirausahaan.

Membangun warisan almarhum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan dengan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dari pendiri UEA, Beyond2020 menyumbangkan teknologi dan solusi berkelanjutan untuk komunitas yang rentan, dengan total sembilan negara yang dijangkau, hingga saat ini. Setiap solusi atau teknologi telah mengubah komunitas lain di seluruh dunia dan telah diakui oleh Zayed Sustainability Prize sebagai pemenang atau finalis.

Yang Mulia Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Menteri Perindustrian dan Teknologi Canggih UEA dan Direktur Jenderal Zayed Sustainability Prize mengatakan: “Memberdayakan komunitas yang rentan dan memajukan kemajuan global menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menjadi prinsip panduan dari Inisiatif Beyond2020. Beyond2020 dan mitranya senang berperan dalam membantu komunitas yang membutuhkan di Bangladesh dan mendukung upaya kemanusiaan nirlaba untuk meringankan kesulitan yang diderita komunitas. ”

HE Al Jaber menambahkan, “UEA telah lama memiliki pandangan kemanusiaan holistik yang diperkuat oleh kepemimpinan yang bijaksana dengan tujuan mendukung solusi berkelanjutan dan meluncurkan serta mendorong inisiatif yang bertujuan untuk melayani umat manusia di berbagai belahan dunia. Kami senang dengan pengenalan solusi pencahayaan penting ini pada Beyond2020, yang membawa kemudahan yang lebih besar untuk kehidupan sehari-hari komunitas dan meningkatkan keamanan, sambil membangun lingkungan yang lebih mendukung untuk kegiatan komunitas yang lebih luas. Kami akan terus memperluas jangkauan dan aksesibilitas solusi berkelanjutan inovatif pemenang dan finalis Zayed Sustainability Prize ke komunitas yang lebih luas di wilayah ini dan secara global. ”

Kemajuan pesat, ketekunan, dan perluasan Beyond2020 terus menjadi penting saat dunia menavigasi dampak ekonomi dari pandemi, yang membutuhkan upaya kolaboratif yang dipercepat oleh semua pemangku kepentingan di seluruh komunitas keberlanjutan internasional.

Bapak Johannes van der Klaauw, Perwakilan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Bangladesh mengatakan: “Inisiatif Beyond2020 adalah terobosan baru dalam memberikan akses ke solusi energi berkelanjutan. Di Bangladesh, donasi yang murah hati ini akan membuat perbedaan positif yang nyata dalam kehidupan pengungsi Rohingya yang rentan. Cahaya di malam hari meningkatkan keamanan dan memiliki dampak sosial positif yang penting di masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas dan bagi wanita serta gadis muda. Penggunaan teknologi berkelanjutan, seperti perluasan penggunaan solusi energi terbarukan, adalah prioritas utama UNHCR di Bangladesh. ”

Electricians Without Borders memberikan keahlian internasionalnya di bidang proyek energi terbarukan untuk komunitas off grid dengan memasang 240 Solar Home System dan 640 lampu surya di kamp pengungsi sambil melatih penduduknya dalam perawatan peralatan untuk rumah tangga masing-masing. Penyebaran Beyond2020 di Bangladesh menargetkan semua pengungsi, dengan fokus pada penyandang disabilitas, wanita hamil, dan gadis muda.

Sebagai bagian dari fase pertama inisiatif, total delapan penerapan telah diluncurkan hingga saat ini, termasuk solusi terkait energi, kesehatan, air, dan makanan di Nepal, Tanzania, Uganda, Yordania, Mesir, Kamboja, Madagaskar, dan Indonesia. Selain Bangladesh, 11 negara lainnya telah diidentifikasi untuk tahap kedua.

Beyond2020 menyatukan daftar mitra terkemuka dan internasional yang berbasis di UEA dan internasional yang meliputi Pasar Global Abu Dhabi, Dana untuk Pembangunan Abu Dhabi, Mubadala Petroleum, Kementerian Toleransi dan Koeksistensi, Masdar, dan BNP Paribas.

Tentang Zayed Sustainability Prize

Didirikan oleh kepemimpinan UEA, pada tahun 2008, untuk menghormati warisan bapak pendiri, almarhum Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Zayed Sustainability Prize adalah penghargaan global perintis UEA untuk mengakui keberlanjutan dan solusi kemanusiaan di seluruh dunia.

Zayed Sustainability Prize mengakui dan menghargai para pelopor dan inovator global yang berkomitmen untuk mempercepat solusi berkelanjutan yang berdampak.

Selama 12 tahun terakhir, Hadiah tersebut telah memberikan 86 pemenang. Secara kolektif, mereka secara langsung dan tidak langsung telah memberikan dampak positif bagi kehidupan lebih dari 335 juta orang di seluruh dunia. Kategori Penghargaan Keberlanjutan Zayed adalah: Kesehatan, Makanan, Energi, Air, dan Sekolah Menengah Global.

Kontak

Medhat Juma

Strategi Hill + Knowlton

T: +971 561399482

Erika Spagakou

Strategi Hill + Knowlton

T: +971 551398765

Sumber: Hadiah Keberlanjutan Zayed

Continue Reading

INDONESIA

Mendapat Sertifikasi ISO 37001: 16, Pertamina menerapkan Manajemen Anti Suap di seluruh operasional

Mendapat Sertifikasi ISO 37001: 16, Pertamina menerapkan Manajemen Anti Suap di seluruh operasional


Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan memastikan penerapan ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) berjalan dengan baik di seluruh operasional perusahaan. Langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di perusahaan.

Upaya tersebut telah mendapatkan pengakuan dan sertifikat dari PT SGS Indonesia, sebagai lembaga sertifikasi, setelah audit eksternal selesai pada akhir Maret 2021. Pada tahun 2019 implementasi SMAP telah dimulai di lingkup Fungsi Pengadaan dan Direktorat Hulu dan telah berhasil memperoleh sertifikat dari lembaga sertifikasi pada bulan Maret dan Agustus 2020.

Plt. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relation Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan penerapan SMAP merupakan wujud nyata dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan korupsi di Indonesia, yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan. serta Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta beberapa surat dari Kementerian BUMN tahun 2019 dan 2020 sebagai pelaksana Inpres dan Perpres tersebut. Pertamina ditunjuk sebagai salah satu pilot project penerapan SMAP berdasarkan ISO 37001: 2016.

“Dengan sertifikasi ISO 37001, kami berharap kepercayaan stakeholders terus meningkat karena perusahaan telah melaksanakan program antikorupsi sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Hal tersebut tentunya mendukung visi perusahaan menjadi World Class Energy Company,” ujarnya. .

Direktur Utama PT SGS Indonesia Shashibhushan Jogani mengatakan pengembangan dan implementasi SMAP bersertifikat yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memperkuat citra organisasi di dunia internasional.

“ISO 37001 SMAP dirancang untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan perusahaan guna mencegah, mendeteksi dan merespon penyuapan serta memastikan penegakan peraturan anti penyuapan melalui penerapannya dalam kegiatan operasional dan bisnis perusahaan,” kata Shasi.

Fajriyah juga menyampaikan bahwa penerapan SMAP merupakan upaya untuk memperkuat tata kelola bisnis yang bersih dan transparan sejalan dengan tuntutan Environment Social Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16, yaitu terkait tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

“Manajemen berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan dengan integritas untuk mewujudkan perusahaan yang transparan dan bersih melalui penerapan SMAP dan prinsip 4 No, yaitu No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality,” tutup Fajriah.

Continue Reading

INDONESIA

Indonesia bergabung dengan koalisi aksi iklim global

Indonesia bergabung dengan koalisi aksi iklim global


Sasaran adaptasi kita adalah mengurangi risiko dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas dan ketahanan adaptif di semua sektor dan bidang pembangunan.

Jakarta (ANTARA) – Indonesia telah bergabung dengan Adaptation Action Coalition (AAC) dalam upaya mendukung dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas untuk meningkatkan ketahanan iklim di semua skala dan tingkatan untuk mencapai tujuan adaptasi global. Dalam keterangan tertulis yang dirilis Rabu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aule Dohong mengatakan untuk mencapai tujuan adaptasi global, Indonesia berharap dapat bekerjasama dengan masyarakat global untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas guna meningkatkan ketahanan iklim.

Perubahan iklim merupakan tantangan besar bagi ekonomi, kehidupan, dan mata pencaharian masyarakat Indonesia dan dampaknya terhadap produksi dan distribusi pangan, air, dan energi serta kesehatan lingkungan telah terbukti, katanya.

Indonesia telah menetapkan target adaptasi yang ambisius, baik dalam revisi dokumen National Determined Contribution (NDC) maupun Long-Term Strategy for Carbon and Climate Resilience 2050, ujarnya.

Dalam peluncuran online Adaptation Action Coalition (AAC) on Water Workstream pada Selasa (4 Mei 2021), Aule Dohong mengatakan Indonesia membutuhkan upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim – dua langkah yang tidak dapat dipisahkan yang masing-masing tidak dapat dilihat sebagai alternatif karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Semakin besar upaya mitigasi, semakin sedikit dampak yang diadaptasi dan semakin kecil risiko untuk dikelola, katanya.

“Target adaptasi kita adalah mengurangi risiko dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas dan ketahanan adaptif di semua sektor dan bidang pembangunan,” ujarnya.

Menurut Dohong, sumber daya air merupakan salah satu fokus wilayah Indonesia dalam upaya mengembangkan kapasitas dan ketahanan adaptif terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Hilangnya sumber daya air akibat terganggunya neraca air mencapai 0,33 hingga 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, ujarnya.

AAC diluncurkan oleh Inggris dan Mesir pada KTT Adaptasi Iklim pada Januari 2021. AAC dikembangkan dalam kemitraan dengan Bangladesh, Malawi, Belanda, Saint Lucia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Melalui salah satu program NDC utama, pengelolaan wilayah sungai terpadu, Indonesia telah mengelola wilayah aliran sungai di bawah skema ketahanan iklim; pertama, melalui perbaikan perencanaan pengelolaan wilayah sungai yang memperhitungkan kerentanan, risiko, dan dampak iklim; kedua, mengembangkan kebijakan dan instrumen untuk menilai ketahanan kawasan DAS; dan ketiga, meningkatkan sinergi lintas sektoral dan teritorial melalui integrasi pendekatan hulu dan hilir dalam rehabilitasi dan pemulihan hutan, ujarnya.

Upaya lain yang dilakukan antara lain mengintegrasikan pengelolaan wilayah DAS dengan penataan ruang, perbaikan kawasan permukiman, pengelolaan sumber daya air, dan mendorong pembangunan infrastruktur tahan perubahan iklim, imbuhnya.

Hal ini mencerminkan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mengatasi masalah lintas sektor, termasuk pengelolaan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam aksi iklim lokal, ujarnya. (INE)

Berita Terkait: PEN, program vaksinasi, kunci insentif untuk mempertahankan pemulihan

Berita Terkait: Kontraksi ekonomi 0,74 persen tercatat di Q1 2021: BPS

DIEDIT OLEH INE

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close