Connect with us

INDONESIA

Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Jadi Ancaman Kebebasan Pers di Indonesia

Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Jadi Ancaman Kebebasan Pers di Indonesia

[ad_1]

Kasus kekerasan yang disertai dengan penyekapan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi di Surabaya pada Maret 2021, menjadi salah satu kasus kekerasan yang menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya, Lukman Rozaq, menyebut aksi kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap jurnalis sebagai hal memalukan dan memilukan.

“Kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi, ini adalah peristiwa yang sangat memalukan sekaligus memilukan. Bagaimana aparat begitu represif dan keras sekali terhadap jurnalis ini yang pada waktu itu memang sedang bertugas untuk melakukan investigasi terkait kasus suap di Dirjen Pajak di Jakarta,” kata Lukman Rozaq.

Miftah Farid Rahman, dari Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, meminta aparat penegak hukum membaca dan mempelajari secara cermat Undang-Undang Pers, sehingga dapat memahami kerja para pekerja media. Kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, merupakan bukti tren kekerasan tidak pernah terselesaikan, khususnya yang terkait isu korupsi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Ini sudah berkali-kali jurnalis menjadi korban kekerasan, korban intimidasi, juga korban alat kerjanya dirusak. Kami harap polisi mau belajar, mau membaca Undang-Undang Pers, dan mau memahami bahwa kerja pers adalah untuk kerja publik, kerja pers adalah untuk mencari informasi agar kebutuhan publik akan informasi itu terpenuhi. Kalau polisi masih menghalangi maka polisi sama saja menghalangi publik untuk mendapatkan informasi,” kata Miftah Farid Rahman.

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mencatat terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Angka ini meningkat dari periode yang sama sebelumnya yaitu 57 kasus. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis mulai dari intimidasi, perusakan alat kerja, kekerasan fisik, ancaman dan teror, hingga pemidanaan atau kriminalisasi. AJI mencatat 58 kasus melibatkan polisi sebagai pelaku kekerasan.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung, menyebut kasus penyebaran informasi pribadi secara publik atau doxing, menjadi ancaman baru kekerasan yang dialami jurnalis dalam dua tahun terakhir. Dalam setahun terakhir, terdapat 14 kasus teror digital yang dialami jurnalis.

“Doxing terhadap jurnalis Detik.com pada Mei 2020, terkait pemberitaan Rencana Presiden Jokowi Meninjau Persiapan New Normal, di salah satu mall di Bekasi. Teman jurnalis ini, dia dipersekusi, bahkan sampai akun project-nya diretas dan dipesankan makanan yang banyak dan diantar ke rumahnya. Ini sudah mengancam hingga ke kenyamanan dan keselamatan sang jurnalis,” jelasnya.

Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang juga deklarator LBH Pers, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan serangan digital terhadap jurnalis akhir-akhir ini telah menunjukkan semakin menurunnya demokrasi di Indonesia, yang tidak lagi menghargai kebebasan sipil maupun kebebasan pers. Herlambang mengatakan, hukum harus ditegakkan untuk menjamin kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

“Kasus ini merupakan tren serangan terhadap kebebasan sipil yang terjadi juga di isu kebebasan pers, seiring dengan kemunduran demokrasi di Indonesia sejak 2015, jadi trennya semakin menurun terus. Oleh sebab itu, hari ini tantangan terbesarnya di dalam upaya mendorong kebebasan pers adalah bagaimana memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan lebih berintegritas dan progresif, termasuk mengakhiri impunitas,” komentarnya.

Meski memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, Herlambang menyebut kebebasan pers masih jauh dari harapan karena kekerasan masih menjadi pilihan tindakan bila terjadi masalah dalam pemberitaan. Maka, komitmen politik dari penyelenggara kekuasaan perlu dibuktikan untuk memastikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia dijalankan secara konsekuen.

“Tidak akan ada upaya membangun iklim yang baik kebebasan pers, tanpa dukungan atau komitmen politik yang kuat dari penyelenggara kekuasaan. Terlebih kalau situasi demokrasinya turun kualitasnya. Jadi dukungan politik kekuasaan itu juga menjadi kunci, kalau demokrasinya tidak pernah dianggap penting, maka kita akan mendapatkan ruang kebebasan sipil yang mengerdil, dan itu termasuk represi terhadap kebebasan pers,” imbuh Herlambang. [pr/ab]

[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

COVID-19: Startup, sukarelawan turun tangan untuk mengamankan pasokan oksigen secure

COVID-19: Startup, sukarelawan turun tangan untuk mengamankan pasokan oksigen secure

[ad_1]

Startup, pemodal ventura, selebritas, dan sukarelawan telah berkumpul, terlepas dari minat individu

Jakarta (ANTARA) – Startup, investor, dan relawan bergandengan tangan melalui gerakan ‘Oksigen untuk Indonesia’ untuk memastikan pasokan oksigen bagi pasien COVID-19 di tanah air.Melalui gerakan tersebut, perusahaan dan kelompok seperti Ventura East Ventures, gerakan relawan WargaBantuWarga, dan Indonesia Pasti Bisa menargetkan dapat mengumpulkan hingga US$10 juta untuk membeli konsentrator oksigen untuk rumah sakit COVID-19.

“Di hotline WargaBantuWarga, setiap hari relawan kita dihadapkan pada keputusasaan dari masyarakat akan oksigen. Menkes juga mengatakan bahwa masalah suplai oksigen adalah masalah nasional,” kata Aldi Haryopratomo, relawan WargaBantuWarga di Jakarta, Jumat.

“Startup, pemodal ventura, selebriti, dan relawan telah berkumpul, terlepas dari kepentingan individu. Hanya dalam lima hari, dana yang terkumpul cukup untuk memesan seribu konsentrator yang siap dikirim ke rumah sakit. Oksigen adalah masalah penting hari ini, tetapi perang melawan COVID-19 masih jauh dari selesai,” kata Haryopratomo.

Koalisi ‘Oxygen For Indonesia’ menargetkan untuk menyediakan 10 ribu oksigen konsentrator yang akan didistribusikan ke setidaknya 1.500 rumah sakit nasional untuk 30 ribu pasien COVID-19 dalam jangka pendek, dan 7 juta pasien dalam jangka panjang, katanya.

Koalisi ini berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Kesehatan, tambahnya.

Selain menggalang dana dari korporasi dan masyarakat, anggota koalisi juga telah membentuk tim untuk proses hulu hingga hilir secara keseluruhan, ujarnya.

Misalnya, satu tim fokus pada pengadaan dan impor, tim lain pada alokasi unit ke rumah sakit, dan tim lain pada proses verifikasi dan hotline bagi mereka yang menggunakan peralatan yang disumbangkan.

Perusahaan rintisan yang berpengalaman dalam mengalokasikan konsentrator oksigen di bawah Indonesia Pasti Bisa, akan didukung oleh relawan dari WargaBantuWarga.com dan startup lainnya dalam koalisi ‘Oksigen untuk Indonesia’, kata Haryopratomo.

Untuk memenuhi target pendanaan, gerakan ini digalakkan baik di dalam maupun di luar negeri, tambahnya.

Perusahaan modal ventura lokal dan regional menggunakan jaringan mereka untuk membantu mencapai target. Mereka termasuk East Ventures, Sequoia India, Intudo, Goventures, Golden Gate Ventures, AC Ventures, Jungle Ventures, Asia Partners, Monk’s Hill Ventures, dan Open Space Ventures, ujarnya.

Startup yang tergabung dalam gerakan tersebut antara lain Kitabisa, Pluang, Mapan, BukuWarung, Halodoc, TokoCrypto, Payfazz, Advotics, eFishery, Waresix, KAYA.ID, Bibit, Flip, dan Bonza, tambahnya.

“Satu minggu setelah gerakan ini dimulai, kami mengirimkan 200 oksigen konsentrator pertama ke 33 rumah sakit di 10 provinsi secara transparan, 800 oksigen konsentrator berikutnya akan dikirim dalam waktu dekat,” kata Founding Partner East Ventures Willson Weather.

Ia berharap lebih banyak kabar baik, seperti kabar kesembuhan, bagi masyarakat Indonesia setelah upaya yang dilakukan oleh gerakan penanganan COVID-19.

Koalisi ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menggalang dana untuk membawa oksigen ke Indonesia, tambahnya.

Donasi untuk masyarakat umum dan institusi akan dibuka mulai Jumat melalui platform kitabisa.com, gofundme.com, dan YCAB Foundation, sebuah organisasi nirlaba Indonesia dengan perwakilan di Amerika Serikat, ujarnya.

Informasi lebih lanjut dapat diakses di https://oxygenforindonesia.com/. Pembaruan terbaru dari gerakan akan tersedia di pegangan Instagram @oxygenforindonesia dan pegangan Twitter @OxygenForINA.esia.

Berita Terkait: MRT, WeCare sumbang tabung oksigen untuk pasien COVID-19 Jakarta
Berita Terkait: Bantuan oksigen mengalir saat Indonesia berjuang untuk bernafas
Berita Terkait: RS Lapangan Tembak Surabaya siapkan 100 oksigen konsentrator

[ad_2]

Continue Reading

INDONESIA

Anak-anak harus tetap bahagia meskipun ada kegiatan di rumah: Presiden

Anak-anak harus tetap bahagia meskipun ada kegiatan di rumah: Presiden

[ad_1]

Semua anak-anakku masa depan Indonesia harus terus semangat belajar, tetap semangat, rajin beribadah, dan tak lupa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memohon perlindungan bagi kita semua, demi keselamatan kita semua. bangsa indonesia

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo menekankan agar anak-anak di Indonesia tetap semangat belajar, bersenang-senang, dan tetap rajin beribadah meski harus beraktivitas di rumah selama pandemi COVID-19.“Seluruh anak-anakku masa depan Indonesia harus terus semangat belajar, tetap semangat, rajin beribadah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memohon perlindungan bagi kita semua, selama-lamanya. bangsa Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat menyapa siswa sekolah dasar dalam konferensi video dalam rangka Hari Anak Nasional 2021 di Jakarta, Jumat.

Kepala negara menyoroti bahwa rencana untuk memulai sekolah tatap muka, yang semula dijadwalkan dibuka pada Juli 2021, dibatalkan sambil menunggu perbaikan situasi.

Widodo mengimbau anak-anak untuk terus belajar, selalu memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan mengingatkan teman dan tetangga untuk mengikutinya.

Sebanyak 548 ribu anak dari target 11,9 juta anak kelompok usia 12-17 tahun telah mendapat suntikan vaksin COVID-19, Kementerian Kesehatan sebelumnya mengumumkan.

“Gerakan vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun difokuskan di fasilitas kesehatan setempat atau sekolahnya masing-masing,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dalam dialog daring yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Covid-19 Nasional. -19 Komite Penanganan dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN) di Jakarta, Kamis.

Berita Terkait: 548.000 anak Indonesia mendapatkan suntikan vaksin COVID-19: Kemenkes

Berita Terkait: Pandemi meningkatkan prevalensi stunting: BKKBN

Upaya vaksinasi di fasilitas kesehatan setempat (Fasyankes) difokuskan untuk memvaksinasi remaja berusia 12-17 tahun, yang tidak terdaftar di lembaga pendidikan mana pun, sedangkan remaja yang terdaftar di sekolah diarahkan untuk divaksinasi di sekolah yang menyelenggarakan program vaksinasi, Tarmizi mengungkapkan.

Vaksin untuk remaja telah didistribusikan secara nasional, 50 persen vaksin dialokasikan untuk provinsi Jawa-Bali sedangkan sisanya secara proporsional untuk provinsi lain, katanya.

“Saat ini kami memiliki kebijakan untuk mendistribusikan 50 persen vaksin ke provinsi Jawa-Bali karena lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini di sana, sedangkan sisanya akan didistribusikan secara proporsional ke provinsi lain. Porsi itu sudah termasuk vaksin. untuk remaja,” kata Tarmizi.

Stok vaksin di Indonesia saat ini baru mencapai 130 juta dosis, hanya 30% dari 426 juta dosis yang dibutuhkan untuk memenuhi target vaksinasi nasional, ujarnya.

Target program vaksinasi juga ditingkatkan menjadi 208 juta dari 181,5 juta, kata Tarmizi.

Berita Terkait: APBN dukung tumbuh kembang anak wujudkan mimpi

Berita Terkait: Jangan pandang anak nakal sebagai penjahat junior: Menteri

[ad_2]

Continue Reading

INDONESIA

Kementerian masih menyiapkan program subsidi upah 2021 untuk pekerja

Kementerian masih menyiapkan program subsidi upah 2021 untuk pekerja

[ad_1]

Jakarta (ANTARA) – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya masih menyiapkan kebijakan penyaluran program subsidi upah (BSU) bagi pekerja pada 2021.Kebijakan tersebut dibuat untuk membantu sektor ketenagakerjaan yang terkena dampak COVID-19, terutama pada masa pembatasan kegiatan masyarakat darurat (PPKM).

“Melalui program BSU 2021 yang diluncurkan untuk umum pada Rabu (21 Juli) malam, (saya) berharap dapat mencegah kehilangan pekerjaan (PHK) dan membantu pekerja yang diberhentikan atau yang dipotong gajinya karena keterbatasan jam kerja. Upaya ini jelas untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” kata Fauziyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Kementerian telah meluncurkan empat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak 2020 yang secara langsung menangani masalah ketenagakerjaan di Indonesia, menurut Fauziyah.

Program pertama adalah BSU yang ditawarkan kepada 12,2 juta orang, sedangkan yang kedua adalah kartu pra kerja untuk 5,5 juta orang, yang ketiga adalah bantuan produktif untuk usaha mikro dengan target 12 juta orang, sedangkan yang keempat adalah program padat karya di kementerian untuk 2,6 juta orang. jutaan orang.

“Empat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemenaker sebagai salah satu pengelola PEN yang selalu berupaya mengatasi dampak COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan,” tegasnya.

Mereka juga meluncurkan beberapa program di tahun 2020 untuk mengatasi dampak COVID-19, seperti pelatihan vokasi yang melibatkan 121 ribu peserta, pelatihan untuk meningkatkan produktivitas bagi 11 ribu pekerja, dan sertifikasi kompetensi bagi hampir 750 ribu peserta.

Program lainnya terdiri dari program kewirausahaan, padat karya, dan program inkubasi bisnis, dengan total peserta 322 ribu orang.

Kementerian juga menjalin jaringan kerja sama penempatan tenaga kerja di masa pandemi, sehingga berhasil menempatkan 948 ribu tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kita bisa simpulkan sejauh mana upaya pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi di sektor tenaga kerja, dan angkanya bisa mencapai 34,6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja yang terkena dampak COVID-19, yang menurut survei BPS, mencapai 29,12 juta orang,” ungkapnya.

Menkeu mencatat, pemerintah pusat telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan izin investasi agar investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.

Langkah tersebut dipandang perlu, agar investasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah serta memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.

“Pemerintah juga menerapkan strategi kerjasama lintas sektor dalam hal pengembangan investasi, khususnya dalam pelaksanaan proyek strategis nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dalam proses itu. Misalnya, program pengembangan kawasan pariwisata super prioritas, di mana Kementerian Ketenagakerjaan melalui BLK terlibat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada,” kata Fauziyah.

Berita Terkait: Program subsidi upah diharapkan dapat mencegah hilangnya pekerjaan di Indonesia: pemerintah
Berita Terkait: Kemenaker alokasikan Rp37,7 triliun untuk subsidi upah
Berita Terkait: Pemerintah mengucurkan subsidi upah Rp5,84 triliun dalam dua tahap

[ad_2]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close