Connect with us

INDONESIA

Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Jadi Ancaman Kebebasan Pers di Indonesia

Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Jadi Ancaman Kebebasan Pers di Indonesia

[ad_1]

Kasus kekerasan yang disertai dengan penyekapan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi di Surabaya pada Maret 2021, menjadi salah satu kasus kekerasan yang menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya, Lukman Rozaq, menyebut aksi kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap jurnalis sebagai hal memalukan dan memilukan.

“Kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi, ini adalah peristiwa yang sangat memalukan sekaligus memilukan. Bagaimana aparat begitu represif dan keras sekali terhadap jurnalis ini yang pada waktu itu memang sedang bertugas untuk melakukan investigasi terkait kasus suap di Dirjen Pajak di Jakarta,” kata Lukman Rozaq.

Miftah Farid Rahman, dari Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, meminta aparat penegak hukum membaca dan mempelajari secara cermat Undang-Undang Pers, sehingga dapat memahami kerja para pekerja media. Kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, merupakan bukti tren kekerasan tidak pernah terselesaikan, khususnya yang terkait isu korupsi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Ini sudah berkali-kali jurnalis menjadi korban kekerasan, korban intimidasi, juga korban alat kerjanya dirusak. Kami harap polisi mau belajar, mau membaca Undang-Undang Pers, dan mau memahami bahwa kerja pers adalah untuk kerja publik, kerja pers adalah untuk mencari informasi agar kebutuhan publik akan informasi itu terpenuhi. Kalau polisi masih menghalangi maka polisi sama saja menghalangi publik untuk mendapatkan informasi,” kata Miftah Farid Rahman.

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mencatat terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Angka ini meningkat dari periode yang sama sebelumnya yaitu 57 kasus. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis mulai dari intimidasi, perusakan alat kerja, kekerasan fisik, ancaman dan teror, hingga pemidanaan atau kriminalisasi. AJI mencatat 58 kasus melibatkan polisi sebagai pelaku kekerasan.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung, menyebut kasus penyebaran informasi pribadi secara publik atau doxing, menjadi ancaman baru kekerasan yang dialami jurnalis dalam dua tahun terakhir. Dalam setahun terakhir, terdapat 14 kasus teror digital yang dialami jurnalis.

“Doxing terhadap jurnalis Detik.com pada Mei 2020, terkait pemberitaan Rencana Presiden Jokowi Meninjau Persiapan New Normal, di salah satu mall di Bekasi. Teman jurnalis ini, dia dipersekusi, bahkan sampai akun project-nya diretas dan dipesankan makanan yang banyak dan diantar ke rumahnya. Ini sudah mengancam hingga ke kenyamanan dan keselamatan sang jurnalis,” jelasnya.

Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang juga deklarator LBH Pers, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan serangan digital terhadap jurnalis akhir-akhir ini telah menunjukkan semakin menurunnya demokrasi di Indonesia, yang tidak lagi menghargai kebebasan sipil maupun kebebasan pers. Herlambang mengatakan, hukum harus ditegakkan untuk menjamin kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

“Kasus ini merupakan tren serangan terhadap kebebasan sipil yang terjadi juga di isu kebebasan pers, seiring dengan kemunduran demokrasi di Indonesia sejak 2015, jadi trennya semakin menurun terus. Oleh sebab itu, hari ini tantangan terbesarnya di dalam upaya mendorong kebebasan pers adalah bagaimana memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan lebih berintegritas dan progresif, termasuk mengakhiri impunitas,” komentarnya.

Meski memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, Herlambang menyebut kebebasan pers masih jauh dari harapan karena kekerasan masih menjadi pilihan tindakan bila terjadi masalah dalam pemberitaan. Maka, komitmen politik dari penyelenggara kekuasaan perlu dibuktikan untuk memastikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia dijalankan secara konsekuen.

“Tidak akan ada upaya membangun iklim yang baik kebebasan pers, tanpa dukungan atau komitmen politik yang kuat dari penyelenggara kekuasaan. Terlebih kalau situasi demokrasinya turun kualitasnya. Jadi dukungan politik kekuasaan itu juga menjadi kunci, kalau demokrasinya tidak pernah dianggap penting, maka kita akan mendapatkan ruang kebebasan sipil yang mengerdil, dan itu termasuk represi terhadap kebebasan pers,” imbuh Herlambang. [pr/ab]

[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

INDONESIA

Elektabilitas Menurun, Peluang Prabowo Menang pada Pilpres 2024 Mengecil

Elektabilitas Menurun, Peluang Prabowo Menang pada Pilpres 2024 Mengecil

BuzzFeed – Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani sampaikan dalam keterangannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Gerindra Sulawesi Selatan. , bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mempunyai peluang besar mencalonkan sebagai presiden di 2024.

“Saya katakan, 2024 Pak Prabowo Insya Allah akan maju dalam laga pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua,” ujar Muzani lewat keterangannya, Ahad (10/10/2021).

Berdasarkan hasil Survei, Menurut Direktrur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai peluang Prabowo mencalonkan diri pada kontestasi Pilpres 2024 kian mengecil.

Hal ini terlihat dari tren penurunan elektabilitasnya di sejumlah lembaga survei.

“Jika dilihat dari data sejumlah hasil survei, elektabilitas Prabowo memang masih cukup tinggi, tetapi kecenderungannya mulai menurun,” ujar Karyono Wibowo Kamis (14/10/2021).

Elektabilitas Prabowo yang kian menurun, dapat dilihat melalui survei SMRC September 2021. Pada simulasi pertanyaan tertutup, elektabilitas Prabowo sebagai capres pada Oktober 2020 berada di posisi 22,2 persen. Pada Maret 2021 menurun menjadi 20,8 persen.

Meskipun, Survei pada Mei 2021 Elektabilitas Prabowo Elektabilitas Prabowo sempat naik menjadi 24,4 persen, Namun menurun cukup drastis pada September 2021 tinggal 20,7 persen atau bersaing sangat ketat dengan Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas 19,0 persen.

“Secara metodologi survei, posisi Prabowo dengan Ganjar tidak bisa disimpulkan bahwa Prabowo yang unggul karena selisihnya hanya 1,7 persen, masih berada di ambang margin of error sebesar kurang lebih 3,19 persen. Sementara itu, elektabilitas Anies Baswedan cenderung stagnan berada di posisi 14,3 persen,” kata Karyono.

Ketatnya persaingan antara Prabowo dan Ganjar juga terbaca dari hasil survei Charta Politika Survei yang dilakukan pada periode 12–20 Juli 2021 kepada 1.200 responden dengan margin of error 2,83 persen. Dalam simulasi, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 16,2 persen bersaing dengan Prabowo dengan elektabilitas sebesar 14,8 persen, Anies Baswedan 14,6 persen.

Dalam simulasi 10 nama yang diuji, Ganjar Pranowo mendapat angka 20,6 persen, Anies Baswedan 17,8 persen, dan Prabowo Subianto 17,5 persen.

“Kecenderungan menurunnya elektabilitas Prabowo boleh jadi disebabkan sejumlah faktor. Pertama, ada kecenderungan masyarakat jenuh dengan figur lama dan menginginkan figur baru. Kedua, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan membuat sebagian pemilihnya kecewa dan migrasi ke tokoh lain,” ucap Karyono.

Continue Reading

INDONESIA

Oknum Polisi Smack Down Mahasiswa, Tunjukan Arogansi Aparatur Keamanan

Oknum Polisi Smack Down Mahasiswa, Tunjukan Arogansi Aparatur Keamanan

BuzzFeed – Insiden yang memilukan bagi Aparatur Negara yang seharusnya menjadi pelayan rakyat. Dimana video beredar Oknum Polisi ‘Smack Down’ Pendemi di Tangerang beredar di Media Sosial.

Insiden tersebut diketahui saat Polisi sedang menjaga para peserta pendemo yang tergabung didalam Aliansi BEM se-Kabupaten Tangerang dalam rangka HUT Kab. Tangerang ke – 389, Rabu (13/10/2021)

Video beredar bahwa seorang polisi yang mengenakan baju berwarna cokelat menendang korban. FA pun sempat mengalami kejang-kejang.

Hingga, smackdown yang dilakukan oleh Oknum Polisi, pedemo yang berinisial FA dipiting lehernya lalu digiring oleh petugas berinisal NP. Setelah itu, NP membanting korban ke trotoar hingga terdengar suara benturan yang cukup keras.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan mengatakan, tindakan represif pihak keamanan yang kerap terjadi bukan merupakan sebuah arogansi.

“Lebih karena situasi di lapangan dan oknum yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan diri,” kata Edi Kamis (14/10/2021).

Peristiwa ini menjadi catatan atas kembali terjadinya aksi represif aparat keamanan terhadap para pedemo.

Menurut dia, tindakan itu terjadi lebih karena situasi di lapangan dan ketidakmampuan anggota dalam mengendalikan diri. Sehingga harus jadi pelajaran untuk kepolisian, .

“Aturan sudah ada, pengarahan pimpinan sudah ada. Dalam pelaksanaan suka berbeda dengan yang ada,” ujar dia.

Edi mengatakan, insiden-insiden semacam ini harus bisa menjadi pelajaran untuk seluruh jajaran Polri. Ia pun mengaku prihatin atas aksi penganiayaan mahasiswa pedemo yang dilakukan oleh polisi.

Sanksi tegas Meski pelaku sudah meminta maaf, Edi menyebut tindakan itu tidak bisa ditolelir dan harus diberikan sanksi tegas. “Berbagai penyuluhan dan pembinaan sudah banyak dilakukan.

Namun demikian, terkadang situasi di lapangan berbeda,” jelas dia.

Ia mengatakan, pelaku penganiayaan pedemo itu bisa dikenakan sanksi disiplin Polri, mulai dari teguran, mutasi, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Diketahui, Polda Banten dan Polres Kota Tangerang telah meminta maaf kepada korban.

“Polda Banten meminta maaf. Saya sebagai Kapolresta Tangerang juga meminta maaf kepada saudara FA, usia 21 tahun, yang mengalami tindakan kekerasan,” ujar Kapolres Kota Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro kepada awak media, Rabu.

Kepolisian berjanji akan menindak personal yang membanting korban.

Kendati demikian, Edi mengapresiasi sikap Kapolda Banten dan Kapolresta Tangerang yang meminta maaf kepada korban serta orangtuanya. “Mereka kita lihat merasa bertanggung jawab ketika melihat ada anak buahnya ada ke salahan dalam pengamanan demo.

Ada SOP yang dilanggar sesuai Perkap yang mengatur penggunaan kekuatan,” ujar Edi.

Continue Reading

INDONESIA

BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Dikabarkan Cair, Cek Status Pencairannya

BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Dikabarkan Cair, Cek Status Pencairannya

BuzzFeed –  Dikabarkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sampaikan bahwa BLT Subsidi Gaji tersalurkan kepada 4,91 juta pekerja. Kendati Demikian, BLT Subsidi Gaji tersebut tidak dikenakan potongan apapun, termasuk di dalamnya biaya administrasi. Sehingga, BSU bisa ditarik atau dicairkan seluruhnya.

“Jadi bantuan BSU sebesar 1 juta rupiah tersebut dapat ditarik atau dicairkan seluruhnya,” tegas Ida, dikutip dari laman resmi Kemnaker.

Untuk diketahui, Besaran dana BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan atau BSU 2021 adalah Rp1 juta per penerima. Itu merupakan rapelan dua bulan, yang harusnya per bulan pekerja mendapat Rp500 ribu.

Pada BLT Subsidi Gaji tahap 5, ada 3,8 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU. Ditargetkan, BSU selesai disalurkan pada bulan ini.

Sehingga, Tak perlu cek link BLT di www.kemnaker.go.id dan BPJS Ketenagakerjaan, berikut tanda baru penerima BSU Subsidi Gaji tahap 5.

Sementara secara keseluruhan di 2021, terdapat 8,7 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BLT Subsidi Gaji. Pencairan BSU dilakukan sejak Agustus 2021.

Pada BLT Subsidi Gaji tahap 1 hingga 4, ada 4,91 juta pekerja yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan dapat BSU.

Syarat penerima BSU 2021 sendiri WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021 dan memiliki upah paling besar Rp3,5 juta.

Pekerja yang menerima BSU juga harus bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 dan diprioritaskan bagi mereka yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan.

Jika masuk dalam daftar penerima BLT Subsidi Gaji, nantinya pekerja akan dapat BSU sebesar Rp1 juta yang pencairannya hanya sekali.

Selain itu, penerima BLT Subsidi Gaji diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di mana kepesertaannya wajib aktif hingga 30 Juni 2021.

Berikut cara cek status pencairan BLT Subsidi Gaji:

  1. Login ke link bsu.kemnaker.go.id menggunakan username dan password yang dimiliki
  2. Jika belum memiliki akun, daftar dulu di menu registrasi
  3. Setelah berhasil login, lengkapi profil yang ada
  4. Setelah lengkap kemudian cek pemberitahuan
  5. Lalu akan muncul informasi apakah karyawan terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak

Sebenarnya, ada 2 link cek penerima BSU Subsidi Gaji. Selain Kemnaker, terdapat link untuk cek daftar penerima BLT yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, kini ada pemberitahuan terbaru yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika lolos jadi penerima BSU, akan dapat notifikasi langsung dari lembaga tersebut.

Cara pencairannya pun mudah. Tinggal mengisi formulir yang disediakan HR dari BPJS Ketenagakerjaan, nantinya BSU bakal langsung dicairkan.

Rencananya, penyaluran bakal dilakukan hingga akhir Oktober 2021. Demikian tanda baru penerima BSU Subsidi Gaji yang diterima penerima.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close