Connect with us

FEED

Kata Pengamat, Julukan Kepada Pejabat Negara dari Mahasiswa adalah Bentuk Kegelisahan dan Ketidakpercayaan

Avatar

Published

on

Kata Pengamat, Julukan Kepada Pejabat Negara dari Mahasiswa adalah Bentuk Kegelisahan dan Ketidakpercayaan

[ad_1]

JAKARTA – Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat julukan The King of Lip Service dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, kini giliran Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat julukan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes).

BEM KM Unnes menyebut Ma’ruf Amin sebagai The King of Silent dan Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting. Julukan tersebut diunggah ke akun Instagram mereka yang belakangan diretas dan menghilang.

Lantas apa yang menyebabkan mahasiswa ini memberikan julukan terhadap para pejabat tersebut?

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan apa yang dilakukan BEM UI dan BEM KM Unnes serta badan kemahasiswaan lain yang menyuarakan hal serupa adalah pertanda mereka sudah tak percaya lagi dengan pemerintah saat ini.

Selain itu, julukan ini juga muncul karena sikap pejabat tersebut bisa saja berbeda dengan janji mereka.

“Julukan-julukan itu lahir dan muncul karena pejabat tersebut banyak tak merealisasikan janjinya. Apa yang diucapkan dengan apa yang direalisasikan selalu berbeda,” kata Ujang kepada MENTEGA, Jumat, 9 Juli.

Selain itu, dia juga menyebut sikap ini bisa saja bukan hanya dirasakan oleh mahasiswa tapi juga masyarakat pada umumnya dan hal ini wajar. “Karena aspirasi dan keinginan rakyat tidak pernah didengar,” tegas Ujang.

Ada banyak peristiwa yang mengindikasikan pemerintah kerap tak mendengar suara masyarakat. Salah satunya adalah saat pemerintah memutuskan merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019 lalu.

“Rakyat tidak mau tapi mereka merevisi dan sudah melemahkan serta membunuh KPK,” ungkapnya.

Tak hanya revisi UU KPK, Ujang juga menyinggung pengesahan Omnibus Law UU Hak Cipta. Saat itu, masyarakat juga menolak namun pejabat justru mengesahkan undang-undang tersebut.

“Faktanya rakyat selalu dibelakangi dan dirugikan. Sehingga wajar jika rakyat, mahasiswa mulai kritis dan melawan,” ujarnya.

Ujang punya saran bagi para pejabat negara untuk menghentikan julukan aneh disematkan pada mereka. Menurutnya, seluruh pejabat di pemerintahan tanpa terkecuali harus merealisasikan janji mereka.

“Pemerintah mesti merealisasikan janji kampanyenya. Realisasikan apa yang diucapkan, jangan apa yang diucapkannya A tapi yang dilakukan B. Jangan,” kata Ujang.

Diberitakan sebelumnya, BEM KM Unnes menyebut Ma’ruf sebagai The King of Silent karena dia dianggap nihil eksistensi di muka publik terutama di tengah pandemi COVID-19. Padahal sebagai Wakil Presiden, Ma’ruf harusnya bisa mengisi kekosongan peran yang tak bisa diisi Presiden Jokowi.

“Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlihat absen dan diam,” demikian dikutip dari Instagram @bemkmunnes yang sudah hilang pada Rabu, 7 Juli.

Lebih lanjut, mereka menganggap Ma’ruf hanya sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim bias yang dikaitkan pada identitas dan agama tertentu.

“Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi COVID-19,” tulis BEM KM Unnes.

Selain Ma’ruf, mereka menjuluki Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting. Julukan ini diberikan BEM KM Unnes karena berbagai produk legislasi yang dihasilkan di tengah pandemi COVID-19 tak berparadigma kerakyatan dan tak berpihak pada kelompok rentan.

“(Contohnya, red) UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya,” ungkap mereka.

Berikutnya, sama seperti BEM UI mereka juga menjuluki Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service. Menurut mereka Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya.

Hal ini tampak dengan tinjauan perbandingan fakta dan janji yang pernah disampaikan eks Gubernur DKI Jakarta tersebut selama menjabat.

“Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal,” pungkas mereka.

.

[ad_2]

Sumber Berita

Advertisement
Click to comment

FEED

Pemulihan Ekonomi dengan Menggerakan Ekonomi dari Desa

Rina Latuperissa

Published

on

Pemulihan Ekonomi dengan Menggerakan Ekonomi dari Desa
Simposium Kolaborasi dan Sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDES. doc/Ist.


BuzzFeed – Dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi, PT. Mitra Bumdes Nusantara (MBN) menggelar kegiatan Simposium Kolaborasi dan Sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDES, dengan tema Pemulihan Ekonomi dengan Menggerakan Ekonomi dari Desa.  Kegiatan simposium diselenggarakan di Hotel Preanger Bandung, Jum’at, 26 November 2021.

MBN membawa semangat sinergi dan kolaborasi dalam bentuk bisnis yang riil, mendukung pembangunan ekosistem bisnis yang kuat di desa, serta upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dimulai dari desa.

Semangat ini dituangkan dalam Nota Deklarasi Dukungan Bersama yang ditandatangani bersama berbagai pihak pembangun ekosistem bisnis yaitu Wiyoto, Direktur Utama PT. Mitra Bumdes Nusantara, Burmansyah, PT Pupuk Indonesia, Beny Riswandi, SEVP Bisnis BJB, Kurnia Fajar, Direktur Utama Agro Jabar, Herry Hermawan, Perumda Pasar Kota Bandung, Perwakilan Bumdes, serta Dicky Saromi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan Nota Deklarasi Dukungan Bersama ini langsung disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Simposium diawali dengan paparan materi yaitu : Peta dan Arah Pengembangan BUMDes di Jawa Barat, Peran Mitra Bumdes Nusantara dalam menggerakkan Perekonomian Desa, Model sinergi dan kolaborasi Program Makmur Agro Solusi, serta Peran BJB dalam menggairahkan kembali perekonomian desa pasca pandemi, kemudian dilanjutkan dengan Diskusi, Gagasan Aspirasi, dan Bussiness Matching BUMDES.  Simoposium dimoderatori oleh R. Nurtafiyyana Kabid PUEM DPM-Desa Jabar.

“Kegiatan ini memadukan antara Program Makmur Agrosol Kementerian BUMN dengan Project Leader yaitu PIHC, Program Petani Milenial Jawa Barat, dan Program Bumdes, sehingga diharapkan menjadi ekosistem bisnis yang lebih kuat dan lebih besar dan saling mendukung, semata-mata untuk menggerakan perekonomian dan memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat desa”, kata Wiyoto. “Peran PT. MBN adalah menjadi  Offtaker, Agregator, dan Pembina Bumdes”.

Berdasar sumber dari websitenya https://mitrabumdes.co.id/ PT. MBN adalah perusahaan yang dibentuk pada tahun 2017 . Pemegang saham dari PT MBN terdiri dari 7 BUMN strategis, dengan Perum Bulog sebagai pemilik saham mayoritas, diikuti Danareksa, PTPN III, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT. PIHC) , PT. RNI , PT. PPI dan PT. Pertamina Ritel.

Simposium Kolaborasi Dan Sinergi Bumn 2

Simposium Kolaborasi dan Sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDES. doc/Ist.

MBN memiliki visi yaitu menjadi penggerak perekonomian pedesaan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa yang berkeadilan, dengan mengemban 3 misi yaitu  Menjalankan peran sebagai agregator, Melakukan usaha secara profesional dan bersinergi dengan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk berkualitas, serta Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa.

Saat ini PT MBN mempunyai 29 entitas Anak Perusahaan diseluruh Indonesia dan 10 anak perusahaan diantaranya berada di Provinsi Jawa Barat.


 

Continue Reading

FEED

NU CARE LAZISNU Memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik

Tia Mutiara

Published

on

NU CARE LAZISNU Memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik

 

BuzzFeed – Berdasarkan hasil audit keuangan dari dari Kantor Akuntan Publik (KAP), NU CARE LAZISNU memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas program kemaslahatan yang dikerjasamakan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI pada 2020. Pengelolaan dana yang dilakukan NU CARE-LAZISNU dinilai sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ketua Pengurus Pusat (PP) NU CARE-LAZISNU Muhammad Wahib menjelaskan bahwa program kemaslahatan bersama BPKH sudah dilakukan sejak 2019, dengan pengelolaan keuangan sebesar Rp300 juta.

Lalu pada 2020, NU CARE-LAZISNU terus bekerja secara maksimal. Melalui good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang disingkat Mantap (modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional), NU CARE-LAZISNU dianugerahi menjadi mitra terbaik dari 25 mitra yang lain.

Dari yang semula mendapatkan dana program yang harus dikelola sebesar Rp300 juta, NU CARE-LAZISNU kemudian mendapat Rp25,6 miliar pada 2020. Selanjutnya, program kemaslahatan bersama BPKH RI itu diaudit secara syariah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Kita juga melaksanakan (audit) dari eksternal, lembaga independen, yaitu kantor akuntan publik (KAP),” terang Wahib, ditemui team media, di lantai 2 Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, pada Selasa (16/11/2021).

KAP merupakan lembaga independen yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan RI dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. KAP memiliki tugas untuk melaksanakan audit secara independen kepada perusahaan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan.

“Karena NU CARE-LAZISNU ini termasuk lembaga pelayanan, sehingga banyak pengelolaan dana yang dilakukan maka perlu dilaksanakan audit. Transparansi, untuk melakukan pelaporan kepada masyarakat. Karena ada banyak juga kita menggunakan dana publik,” katanya.

Terkait program kemaslahatan itu, NU CARE-LAZISNU telah menyampaikan kepada BPKH RI untuk bisa melaksanakan audit keuangan secara eksternal. Hal itu disadari sebagai upaya untuk melaporkan dana yang telah dititipkan dan dilaksanakan NU CARE-LAZISNU sebagai mitra yang telah sesuai dengan koridor pengelolaan sistem akuntansi keuangan.

“Alhamdulillah, secara opini sudah memberikan kepada kita. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi kita semua diaudit, baik dari sistem keuangan dan juga dikunjungi programnya. Itu sampai 30 persen program lebih yang diaudit dan juga disurvei langsung ke lokasi. Itu tidak ada temuan penyimpangan, tetapi kita alhamdulillah malah sangat bagus menurut KAP sehingga kita dianugerahi nilai tertinggi, Opini WTP itu,” jelasnya.

Tingkatkan SDM dan manajemen pengelolaan Ke depan, Wahib berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM), sistem manajemen pengelolaan, dan mengaktifkan kembali ISO 9000:2015. Tujuannya agar performa dan manajemen pengelolaan NU CARE-LAZISNU, baik pelaksanaan maupun manajemen keuangan sudah sesuai dengan standar internasional.

“Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pelatihan sertifikasi di Good Corporate Governance (GCG) agar manajemen di NU CARE-LAZISNU, terutama program-program kemasyarakatan ini sesuai dengan standar bukan hanya nasional, tetapi juga internasional,” harapnya.

NU CARE-LAZISNU juga akan melaksanakan audit untuk setiap program kemasyarakatan yang dilakukan. Selain meningkatkan mutu SDM dan kapasitas manajemen pengelolaan, Wahib menegaskan akan terus menumbuhkan militansi bagi para pengurus di lembaga filantropi NU ini.

“(Tujuannya) supaya kepercayaan umat terjaga untuk berdonasi, berzakat, infak, dan bersedekah melalui NU CARE-LAZISNU. Bahkan kalau perlu harus meningkat. Karena target kita, di 2020 Rp1,8 triliun, tetapi pada 2021 ini kita target mencapai Rp2 triliun pengelolaan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

 

Continue Reading

FEED

Peduli Bencana Banjir Kota Batu, GMNI Fisipol UINSA Gelar Aksi Galang Dana

Avatar

Published

on

Peduli Bencana Banjir Kota Batu, GMNI Fisipol UINSA Gelar Aksi Galang Dana

BuzzFeed – Beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (FISIP UINSA) yang tergabung dalam wadah Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINSA (DPK GMNI FISIPOL UINSA), gelar aksi galang dana pada Minggu (14/10/2021) di Perempatan Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya.

Aksi galang dana ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan. Penggalangan dana dilakukan melalui beberapa cara yaitu, turun langsung ke jalan serta open donasi melalui rekening dan pamflet yang di sebar di media massa.

Koordinator lapangan aksi galang dana ini Raqin Rafa Raditya, menuturkan bahwasannya dalam aksi galang dana ini banyak masyarakat yang bersimpati memberikan bantuan sesuai dengan kerelaan, keikhlasan dan kemampuannya

“Aksi penggalangan dana ini murni panggilan kemanusiaan agar para korban bencana banjir di Kota Batu dapat terbantu” ujar Raqin, mahasiswa Hubungan Internasional FISIP UINSA.

Selain itu, Irsyad Miftachussalim menambahkan bahwa aksi ini untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan juga aksi peduli terhadap sesama umat manusia.

“Kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong dan peduli kepada saudara kita yang tertimpa musibah, apalagi musibah tersebut terjadi di daerah sekitar kita. Kita harus segera tanggap untuk membantu serta mengulurkan tangan kepada para korban bencana banjir yang melanda Kota Batu, Malang” ujar Bung Irsyad menjabat sebagai Sekretaris DPK GMNI FISIPOL UIN Sunan Ampel Surabaya.

Di lain kesempatan, Muhammad Dwi Arifin, Komisaris DPK GMNI FISIPOL UIN Sunan Ampel Surabaya mengungkapkan bahwasannya aksi galang dana ini adalah sebuah aksi tindakan konkrit yang dilakukan kawan-kawan GMNI.

Dilain itu, pihaknya sebagai kader marhaenis, tentu tidak boleh acuh terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Kita harus bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.

“Semoga kegiatan-kegiatan positif semacam ini bisa menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kemanusiaan serta kepedulian yang tinggi pada kader-kader GMNI” tutup Bung Arifin.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

VIDEO FEED

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

Part of Telegraf. Copyright © 2021 BuzzFeed. KBI Media Holding. All Rights Reserved.

close