Connect with us

POLITIK

Jokowi Tegas Larang Masyarakat Mudik Lebaran 2021

Avatar

Published

on

Jokowi Tegas Larang Masyarakat Mudik Lebaran 2021

[ad_1]

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melarang masyarakat mudik ke kampung halaman mereka masing-masing untuk merayakan hari raya Idul Fitri nanti, karena pandemi virus corona belum usai.

Berdasarkan pengalaman tahun 2020, katanya, pasca liburan panjang lebaran terjadi kenaikan kasus harian positif COVID-19 hingga 93 persen. Bahkan, liburan panjang hari kemerdekaan pada Agustus tahun lalu pun menyumbang kenaikan kasus harian sebanyak 119 persen.

“Oleh karena itu, Pak Presiden minta kebijakan pengendalian agar segera dilaksanakan dan pemerintah melalui Kemenko PMK sudah menyampaikan sudah ada larangan mudik dan juga sudah disiapkan Surat Edaran dari Menteri Agama yang mengatur berbagai kegiatan keagamaan selama bulan Ramadhan,”ungkap Airlangga dalam telekonferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, 07 April 2021 sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi memberikan keterangan pers usai Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, 07 April 2021 sore. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Langkah pelarangan mudik ini, kata Airlangga, harus diambil mengingat di sejumlah negara-negara di Kawasan Eropa dan Asia, terjadi lagi kenaikan kasus positif corona gelombang ketiga atau third wave. Pemerintah juga mewaspadai penyebaran varian baru virus corona yang sudah masuk ke tanah air.

“Di mana di Inggris terjadi kenaikan di bulan Januari demikian pula di Belanda, Spanyol. Dan untuk negara Asia seperti di India dan juga di Papua Nugini sehingga ini menunjukkan bahwa COVID-19 belum selesai dan kita harus tetap berhati-hati,” tuturnya.

Lanjutnya, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara mikro, diklaim telah menurunkan angka kasus aktif COVID-19 di tanah air, hingga single digit yaitu 7,4 persen, di mana kasus aktif corona di tingkat global masih 17,3 persen. Tingkat kesembuhan berada di level 89,9 persen Di mana global 80,5 persen. Namun, kasus kematian masih 2,7 persen sementara global 2,17 persen.

Jutaan Masyarakat Berpotensi Mudik

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan berdasarkan hasil survei diperkirakan jutaan masyarakat bakal mudik ke kampung halaman apabila tidak ada larangan mudik.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jutaan masyarakat akan mudik apabila pemerintah tidak melarang. (Biro Setpres)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jutaan masyarakat akan mudik apabila pemerintah tidak melarang. (Biro Setpres)

“Menhub melakukan suatu survei terhadap satu jumlah responden yang banyak, di mana apabila tidak ada larangan mudik, maka 33 persen orang masih mudik. Artinya ada 81 juta orang akan mudik. Tetapi kalau ada larangan mudik, orang yang ingin mudik 11 persen dengan angka 27 juta. Itu jumlah yg banyak,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, tujuan mudik paling banyak adalah dari Jabodetabek ke wilayah Jawa Tengah sebanyak 37 persen atau 12 juta orang, Jawa Barat 23 persen atau enam juta orang, dan Jawa Timur.

Budi mengatakan beberapa alasan penting mengapa mudik lebaran pada tahun ini tetap dilarang. Pertama, pasca liburan panjang natal tahun lalu, kenaikan kasus positif COVID-19 yang drastis telah menyebabkan kematian ratusan tenaga kesehatan.

“Kemudian negara-negara maju pun sekarang sedang mengalami satu kenaikan yang sangat signifikan, seperti USA, India, dan beberapa negara di eropa,” tuturnya.

Maka dari itu, pemerintah akan melakukan berbagai mitigasi untuk mencegah masyarakat mudik ke kampung halamannya. Ia mengatakan untuk jalur darat pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kakorlantas untuk melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi.

Untuk jalur laut, dan juga jalur kereta api pemerintah pun akan memberikan layanan secara terbatas, untuk mencegah masyarakat bepergian.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita tegas melarang mudik dan kami juga mengimbau agar yang berkeinginan mudik untuk tinggal di rumah saja,” kata Budi.

Ahli Epidemiologi: Larangan Mudik Tidak 100 Persen Efektif Tekan Kasus COVID-19

Ahli Epidemilogi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan memang larangan mudik akan berdampak kepada berkurangnya mobilitas dan interaksi manusia dalam jumlah yang besar. Namun, kebijakan ini menurutnya tidak akan efektif menekan perebakan wabah virus corona secara maksimal.

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Tidak akan 100 persen karena (kebijakan) ini juga dilakukan di mana sebagian pasti sudah pergi (mudik) atau sudah merencanakan pergi,” ujar Dicky kepada VOA.

Menurutnya, kebijakan pelarangan mudik harus dibarengi dengan tetap mengoptimalkan kualitas dan kuantitas daripada kebijakan “3T” yakni testing, tracing dan treatment beserta sosialisasi protokol kesehatan “5M”.

“Apalagi dengan ancaman strain baru. Dengan mutasi E484K yang sudah ditemukan di Indonesia kan ini suatu sinyal sangat serius, bahwa kita harus menguatkan respon “3T” dan “5M” kita secara kuantitas dan kualitas, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan harus komitmennya tinggi dan konsisten, itu yang harus dilakukan di setiap level pemerintahan,” jelasnya.

Di sisi lain, Dicky juga meragukan klaim pemerintah bahwa kasus aktif COVID-19 telah turun akibat kebijakan PPKM Mikro. Pasalnya, positivity rate COVID-19 di Indonesia masih bergerak fluktuatif.

“Kemudian tentang klaim kasus turun ini menurut saya argumentasinya masih lemah. Kalau kasus turun, terus positivity rate-nya juga sudah setidaknya di bawah delapan persen, lebih bagus lima persen ke bawah, sehingga itu lebih valid, lebih kuat argumentasinya. Tapi kalau tes positivity rate kita masih begitu fluktuatif dengan rata-rata jauh di atas 10 persen, itu lemah klaimnya,” kata Dicky. [gi/ab]

[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

POLITIK

PK Ditolak MA, Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Bakal Jalani 18 Tahun Kurungan

Avatar

Published

on

By

PK Ditolak MA, Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Bakal Jalani 18 Tahun Kurungan
Terpidana 18 tahun penjara kasus suap impor daging Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

BuzzFeed – Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sehingga, Luthfi tetap akan menjalani hukuman penjara selama 18 tahun.

“Tolak,” demikian petikan amar putusan dikutip dari situs MA, Selasa (16/11/2021).

Putusan perkara nomor:385 PK/Pid.Sus/2021 itu dijatuhkan pada 15 November 2021. Adapun perkara ini diadili oleh ketua majelis hakim Suhadi dengan hakim anggota masing-masing ialah Ansory dan Eddy Army.

Kuasa hukum Luthfi Hasan, Sugiyono, sebelumnya mengajukan upaya hukum luar biasa PK usai mencermati tiga putusan hukum kasus korupsi. Ketiganya yakni putusan PK atas nama Irman Gusman, putusan kasasi Idrus Marham dan putusan kasasi atas nama kliennya sendiri, Luthfi Hasan.

Luthfi mengajukan PK atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

“Setelah menjalani 7 tahun pidana, pemohon menemukan alasan-alasan agar majelis Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas atau ringan kepada pemohon dengan alasan kekeliruan dan kekhilafan hakim,” kata kuasa hukum Luthfi Hasan, Sugiyono, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12/2020), melansir Antara.

“Dalam 3 putusan itu mengandung perbedaan, padahal ketiga terpidana sama-sama didakwa menerima sesuatu sebagai penyelenggara negara dengan pertimbangan tidak terkait dengan kewenangannya,” bebernya.

Diketahui, majelis hakim kasasi MA pada Februari 2019 memotong masa hukuman mantan Menteri Sosial Idrus Marham dari 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan menjadi 2 tahun penjara dalam kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Sementara pada September 2019, majelis PK MA memotong vonis Irman Gusman dari 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan menjadi 3 tahun penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan dalam perkara penerimaan suap terkait kuota gula impor di Perum Bulog.

Pada 15 September 2014, majelis hakim kasasi MA yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar dan anggota majelis Hakim Agung, M Askin dan MS Lumme memutuskan untuk menambah vonis Luthfi menjadi pidana penjara 18 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah dengan pencabutan hak politik.

Putusan kasasi tersebut lebih berat dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi pada 25 April 2014 lalu yang hanya memutuskan agar Luthfi dipidana selama 16 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Continue Reading

POLITIK

Anies Baswedan Pilih “Balapan Mobil” Daripada Atasi Banjir, Ini Komentar Puan Maharani

Avatar

Published

on

By

Anies Baswedan Pilih “Balapan Mobil” Daripada Atasi Banjir, Ini Komentar Puan Maharani
Anies Baswedan Banjir. FILE/IST. PHOTO

BuzzFeed – Musim hujan sudah tiba, hujan mengguyur di banyak daerah, termasuk di Jabodetabek. Lagi-lagi, permasalahan banjir belum terselesaikan. Sebaliknya, semakin mengkhawatirkan dengan bertambahnya pemukiman yang terendam. Banjir seakan menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Pada Minggu, 7 November 2021, sejumlah area di DKI Jakarta terendam banjir. Pos Pemantau Pintu Air Manggarai Jakarta Selatan mengantisipasi peningkatan debit air.

Pada Minggu malam, dilaporkan tinggi muka air di Pos Pemantau Pintu Sungai (PS) Depok terpantau berstatus siaga 2. Memang, sejumlah wilayah di DKI Jakarta diguyur hujan dengan intensitas deras pada Minggu siang hingga sore.

Bahkan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebenarnya telah mengeluarkan peringatan potensi hujan deras disertai petir dan angin kencang di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat, pada Minggu sore.

Jangan bangga dulu

Banjir yang masih terjadi di sebagian wilayah di Ibu Kota mendorong Advokat Peradi, Dusri Mulya untuk mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melalui akun Twitter pribadinya, dia mengingatkan Anies untuk bersiap-siap.

“DKI Jakarta mulai dikepung banjir. Siap-siap die hard Anies Baswedan,” kata Dusri Mulya, Senin (8/11/2021).

Menurutnya, banjir tersebut akan membuat Anies Baswedan dan kolega kembali bekerja keras di tengah rasa bangga yang sempat diungkapkan Anies pada beberapa bulan sebelumnya.

“Kalian akan kerja keras setelah kemarin berbangga diri DKI Jakarta tak banjir walau dihantam hujan deras,” tulis pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Departemen Propaganda dan Anti Hoaks Partai Bulan Bintang itu.

Dia pun berharap ke depannya Anies Baswedan tidak cepat berbangga diri dengan hasil yang diraih selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, khususnya yang berkaitan dengan persoalan banjir.

Jika ditarik ke belakang, Anies Baswedan pernah mengungkapkan perasaan bangganya atas keberhasilannya dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta.
Cipinang Melayu, Jakarta Timur, menurut Anies, merupakan satu dari sekian banyak bukti keberhasilan dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta.

Dianggap boros

Banjir yang masih belum teratasi ini membuat berbagai pihak berkomentar terhadap kebijakan Anies selama ini. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra menyebut Anies lebih memilih “acara balap mobil” ketimbang mengatasi banjir di DKI Jakarta.

“Pada 30 Desember 2019 Dispora membayar termin kedua sebesar 10 juta poundsterling atau Rp180 miliar menggunakan APBD, sehingga total yang disetor Rp360 miliar,” kata Anggara dalam keterangan resminya.

“Sementara itu, anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung Rp 160 miliar malah dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir,” lanjut dia.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut pernah meminjam uang untuk membayar biaya komitmen atau commitment fee Formula E pada 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau sekitar Rp180 miliar.

Hal tersebut diungkapkan dalam keterangan persnya, Senin, 8 November 2021.
Disebutkan, utang untuk membayar Formula E tersebut terungkap dari Surat Kuasa no.747/-072.26 tanggal 21 Agustus 2019.

“Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balapan mobil, bukan untuk hal yang mendesak seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir,” pungkasnya.

Perlu upaya semua pihak

Banjir terus berulang dari tahun ke tahun setiap musim hujan tiba. Tak hanya DKI Jakarta, wilayah lain pun kerap mengalami kejadian serupa. Oleh karena itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan upaya terbaik dan memprioritaskan keselamatan rakyat.

“Saya turut prihatin dengan terjadinya musibah banjir, longsor, dan banjir bandang di sejumlah daerah di Tanah Air. Pemerintah harus sigap menyelamatkan warga yang tempat tinggalnya mengalami banjir,” kata Puan pada Selasa (9/11/2021).

Hal itu dikatakannya terkait banjir yang melanda sejumlah titik di wilayah Jakarta, Karawang, Sintang, Aceh Selatan, Mamuju (Sulbar), dan daerah lainnya.
Puan meminta pemerintah menyiapkan segala fasilitas dan kebutuhan untuk warga yang rumahnya terendam banjir, termasuk logistik.

“Pastikan warga yang harus mengungsi ditempatkan di s​​elter-selter yang aman dan nyaman. Pemerintah harus menjamin kebutuhan pokok mereka, termasuk air bersih, keperluan anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah harus memastikan kebutuhan terpenuhi untuk warga yang tetap memilih bertahan di rumahnya yang terendam banjir dan pasokan listrik harus terjamin dengan mengedepankan prinsip keamanan.

Selain itu, Puan menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya warga yang menjadi korban banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah, seperti di Kota Batu yang menyebabkan tujuh orang meninggal.

Dia meminta pemerintah, khususnya pemda yang wilayahnya rawan bencana untuk melakukan langkah antisipasi terjadinya bencana karena peringatan BMKG terhadap fenomena La Nina yang memicu peningkatan potensi kejadian bencana hidrometeorologi.

Continue Reading

FEED

Protes Razia PPKM Membesar, Sampai Ada Promo Khusus Aparat Bayar Kopi Lebih Mahal

Avatar

Published

on

Protes Razia PPKM Membesar, Sampai Ada Promo Khusus Aparat Bayar Kopi Lebih Mahal

[ad_1]

Pengusaha

Petugas Satpol PP di Jakarta Timur memaksa pemilik warung pecel lele di Duren Sawit tutup lebih cepat selama pandemi. Foto oleh  Dasril Roszandi/NurPhoto via Getty Images

Hampir dua minggu berjalan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, laporan aparat yang dianggap asal-asalan merazia lapak pengusaha kecil bertebaran di lini masa media sosial. Ini terkait aturan usaha makanan yang hanya boleh buka sampai pukul 20.00, dan tidak boleh melayani makan di tempat. Sejumlah pelaku usaha makanan mengaku tetap kena semprot, bahkan sampai mengalami penyitaan aset, meski sudah menuruti aturan.

Di Bandung, Jawa Barat, misalnya, muncul laporan Satpol PP merazia dua kursi plastik milik pedagang siomay bernama Nana. Aparat menilai kursi itu adalah tanda lapak siomay Nana membolehkan pembeli makan di tempat. Mau kursi kembali? Harus menebus Rp100 ribu.

“Sebelum memutuskan menyita kursi, aparat lebih memilih tabung gas. Tapi, ditolak keras [oleh pedagang] karena memang digunakan untuk memanaskan barang dagangan,” kata Novrianto, pembeli siomay yang jadi saksi mata kejadian, saat dihubungi VICE.

Menurut cerita Novrianto, kursi plastik itu disediakan untuk pembeli yang sedang menunggu makanan mereka dibungkus.

“Awalnya sebelum PPKM, pedagang memang menyediakan kursi dengan jumlah yang banyak, sekitar lima kursi lah untuk makan di tempat. Tapi, semenjak kena razia pertama pas awal PPKM [darurat], dia mengurangi jadi dua kursi untuk pembeli yang bawa pulang. Ketika kejadian, saya enggak melihat ada yang sedang makan di tempat, tapi karena melihat ada dua kursi jadi aparat menganggap pedagang menyediakan makan di tempat,” tambah Novrianto.

Masih di Bandung, pedagang lontong padang bernama Jefri Naldi mengaku dibentak polisi karena melihat ada satu kursi di lapaknya, di kawasan Tamansari. Padahal satu kursi itu untuk dirinya sendiri kala menunggu pembeli dan kadang dipakai pembeli yang beli bungkus.

“Yang ngebentak saya polisi. Saya tidak sempat menjelaskan apa-apa. Tahu sendiri gimana keadaannya di lapangan, [mereka] ramean gitu. [Saya] langsung tersentak tiba-tiba dibentak,” keluh Jefri kepada VICE.

Setelah para polisi pergi, Jefri kembali memasang kursi karena mustahil ia terus berdiri sejak jualan dari jam enam pagi sampai jam satu siang. “Cuma jika nanti dibentak lagi, dan kondisi saya siap, saya akan adu argumen,” jelas pria 33 tahun tersebut.

Pindah ke Semarang, Jawa Tengah, akun Twitter @adistyaratu melaporkan bahwa usaha orang tuanya dirazia Satpol PP setempat, juga dengan alasan membolehkan pembeli makan di tempat. Pemilik merasa telah mematuhi prasyarat bisnis selama PPKM Darurat. Selain tidak melayani makan di tempat, ia juga bingung karena saat dirazia kondisi warung sedang sepi.

Berbagai kasus dan protes terhadap kebijakan polisi atau Satpol PP, pelan-pelan membesar menjadi sinisme terhadap pemerintah. Timbul perbincangan netizen soal betapa enaknya menjadi pegawai pemerintah yang gajinya tidak terganggu selama PPKM Darurat, sehingga dianggap abai pada pergulatan pelaku wirausaha skala kecil-menengah yang bergantung pada pemasukan harian.

Kesenjangan ini yang mendorong Cahya Sinda, pemilik usaha kafe Atitud Coffee di Kota Malang, Jawa Timur, membuat protes unik. Pengusaha 24 tahun tersebut menggelar program “Big Promo” bayar tiga kali lipat harga normal khusus bagi aparat dan pegawai pemerintahan yang belanja di kafenya. Alasan Cahya, program sebagai “bentuk implementasi bantuan sosial untuk pelaku usaha kecil dan menengah.”

Saat diwawancarai VICE, Cahya menjelaskan maksudnya membuat promo itu. “Kedai kopi kami baru buka tanggal 28 Juni [2021] karena dulu Kementerian [Pendidikan] bilang Juli semua aktivitas pendidikan kembali normal tanpa tawar-menawar. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, munculah PPKM Darurat dan semua rencana jadi berantakan. Jadi bikin diskon tiga kali lipat untuk pemasaran semuanya, selain bentuk protes,” ujarnya kepada VICE.

Saat ditanya mengapa aparat dan pegawai pemerintahan yang dipilih, Cahya mengaku itu sebagai sampel saja. “Orang tua saya PNS, kakak saya petugas kesehatan. Mereka saya jadikan sampel kelompok yang punya penghasilan tetap sehingga punya peluang nyata memberikan bansos. Sebagai pelaku bisnis UKM saya merasa keberatan sama PPKM ini. Pemasukan, tanggungan, dan pengeluaran, semuanya tidak masuk akal dan tidak mungkin terbayar. Peluang bangkrut sangat besar padahal baru buka.”

Pertanyaan besarnya justru di teknis pelaksanaan “Big Promo” ini. Apakah setiap pembeli yang datang akan ditanyain pekerjaannya masing-masing? Kalau ojek on line, apakah sang sopir harus nanya dulu profesi pemesannya?

“Jangan ditanya, yang beli aja enggak ada. Paling yang datang karyawan sendiri, sama pemilik ruko yang saya sewa,” ujar Cahya masygul.

Banyak pihak menilai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sekarang PPKM dipakai pemerintah untuk mengelak dari opsi karantina wilayah yang diamanatkan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi dan/atau terkontaminasi penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Mekanisme ini berbeda dari PSBB, yang sama-sama diamanatkan UU tersebut, yang hanya membatasi kegiatan.

Menurut Pasal 53 beleid tersebut, karantina wilayah dapat dilakukan ketika terjadi kedaruratan kesehatan dan yang berhak memutuskan hanya pemerintah pusat. Lalu diatur dalam Pasal 55 bahwa ketika karantina wilayah diberlakukan, pemerintah pusat wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak.

Kewajiban membiayai hidup penduduk ini yang diduga membuat Presiden Joko Widodo selalu menghindar memberlakukan karantina wilayah, kadang juga disebut kuncitara. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi berulang kali menegaskan tak akan ada karantina wilayah, tapi tak menyebut alasan eksplisit.

“Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak memilih jalan itu [karantina wilayah],” ujar Jokowi pada 24 Maret 2020, dilansir Kompas.

Kuncitara itu apa sih? Orang enggak boleh keluar rumah, transportasi harus semua berhenti, baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda mobil, kereta api, pesawat, berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Kan kita tidak mengambil jalan yang itu,” ulang presiden pada 1 April 2020.

Menurut sumber anonim Waktu, sebetulnya ada desakan dari pemerintah daerah agar karantina wilayah diberlakukan. Salah satunya dari Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang ingin Provinsi D.I. Yogyakarta dikarantina. Menurut sumber Waktu, usul itu ditolak karena dikhawatirkan mengganggu target pertumbuhan ekonomi.

Masih untuk Waktu, Juni lalu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa biaya untuk mengadakan karantina wilayah sangat mahal. Ia menjelaskan, karena pandemi dan PSBB saja, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 minus 5,32 persen.

Gantinya, seperti yang sudah disaksikan saat ini, pemerintah memilih meluncurkan aturan dengan bermacam nama, mulai dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat. Modifikasi aturan tersebut lah, dan implementasinya di lapangan yang seakan tidak jelas, yang akhirnya membuat pengusaha mengeluh, lantaran bingung mencari nafkah selama masa pembatasan.



[ad_2]

Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

VIDEO FEED

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

Part of Telegraf. Copyright © 2021 BuzzFeed. KBI Media Holding. All Rights Reserved.

close