Connect with us

EKONOMI

Jokowi Perintahkan Penguatan ‘Green Economy’ dan ‘Blue Economy’

Jokowi Perintahkan Penguatan ‘Green Economy’ dan ‘Blue Economy’


Presiden Joko Widodo gencar mengumandangkan green economy atau ekonomi hijau di hampir semua kesempatan. Hal ini bukan tanpa sebab. Pasalnya seluruh dunia sudah mulai mengembangkan perekonomian hijau yang juga bisa berdampak baik bagi lingkungan di masa depan. Apalagi, menurut Jokowi, Indonesia bisa memperoleh manfaat yang cukup besar dari pengembangan ekonomi hijau tersebut karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia.

Presiden Jokowi dalam acara Musrembangnas Tahun 2021 di Istana Negara , Jakarta, Selasa (4/5) mengatakan Green dan Blue Economy bisa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Presiden Jokowi dalam acara Musrembangnas Tahun 2021 di Istana Negara , Jakarta, Selasa (4/5) mengatakan Green dan Blue Economy bisa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

“Oleh sebab itu transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” ungkap Jokowi dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5).

Pemerintah pun, kata Jokowi, sudah mempersiapkan pengembangan green economy tersebut dengan membangun green industrial park atau kawasan industri hijau di Kalimantan Utara, yang akan memanfaatkan hydro power dari Sungai Kayan yang nantinya akan menghasilkan energi hijau, serta energi baru dan terbarukan (EBT) yang akan disalurkan ke kawasan industri hijau ini.

“Sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Inilah kekuatan kita ke depan,” kata Jokowi.

Selain itu, Indonesia ujar Jokowi juga memiliki kekuatan di dalam blue economy atau ekonomi biru. Menurutnya, Indonesia merupakan negara terkaya dalam hal keanekaragaman hayati di laut. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan berbagai anugerah Tuhan ini secara bijak, dengan tetap menjaga kelestarian alam, namun bisa melakukan keberlanjutan produksi dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Sustainable blue economy harus menjadi agenda yang harus diprioritasikan di seluruh wilayah pantai yang kita miliki,” paparnya.

Lebih jauh, Jokowi menjelaskan pertumbuhan ekonomi tanah air harus inklusif, dan bisa menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah pembangunan yang berkelanjutan atau suistainable development goals (SDGs). Pertumbuhan ekonomi, katanya, harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah maupun antar desa dan kota, serta harus bisa meningkatkan kelas UMKM agar dapat semakin bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

Potensi Besar Indonesia

Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudistira mengatakan dengan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia sebenarnya berpotensi besar untuk bisa mengembangkan green dan blue economy ini pada masa yang akan datang.

Presiden Jokowi dalam acara Musrembangnas Tahun 2021 di Istana Negara , Jakarta, Selasa (4/5) mengatakan Green dan Blue Economy bisa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Presiden Jokowi dalam acara Musrembangnas Tahun 2021 di Istana Negara , Jakarta, Selasa (4/5) mengatakan Green dan Blue Economy bisa menjadi kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

“Potensinya ada di Indonesia semua, green economy kita punya cadangan hutan tropis yang besar, kemudian perikanan juga berkembang pesat. Jadi maksudnya kenapa Indonesia tidak punya komitmen yang spesifik disitu, karena kalau sudah punya komitmen itu artinya bisa mengurangi terhadap sektor-sektor yang justru kontradiksi dengan green economy itu sendiri,” ungkapnya kepada VOA.

Selain itu ada beberapa faktor penting mengapa Indonesia harus mengembangkan perekonomian berbasis lingkungan tersebut. Bhima menjelaskan mitra dagang terbesar Indonesia seperti Amerika Serikat, lalu negara-negara di Afrika dan Eropa sudah mulai concern dan fokus terhadap pembangunan yang berkelanjutan atau suistainable development yang sejalan dengan upaya pengurangan emisi.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

Maka dari itu, Indonesia harus menerapkan standar yang tinggi dalam setiap rantai pasok industri maupun barang yang akan diekspor, seperti contohnya, bagaimana Indonesia harus bisa mengurangi ketergantungan terhadap komoditas, karena banyak komoditas yang sifatnya esktraktif.

“Karena memang ada standar global yang meningkat. Kalau Indonesia tidak mengikuti standar global itu, maka khawatirnya para investor dan juga para negara-negara maju itu akan mencari negara lain untuk menjadi mitra artinya ada kehilangan potensi ekonomi, kalau kita tidak menerapkan standar yang tinggi,” jelasnya.

Selain itu, katanya, pemerintah lewat BUMN harus bisa menciptakan insentif yang lebih besar untuk penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti pengembangan mobil listrik. Menurutnya, ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam upaya pengembangan green economy di Indonesia, karena pengembangan mobil listrik bisa juga menurunkan polusi udara. Kemudian dari segi perbankan, ujar Bhima, Bank BUMN harus mulai menurunkan porsi pembiayaan untuk sektor-sektor yang merusak lingkungan, dan lebih besar masuk ke dalam pembiayaan hijau atau green banking.

Burung terbang di atas unit pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) milik PT. Geo Dipa Energi (Persero) di kawasan pegunungan Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah, 15 November 2020. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Burung terbang di atas unit pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) milik PT. Geo Dipa Energi (Persero) di kawasan pegunungan Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah, 15 November 2020. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

“Jadi sebelum menyuruh pelaku usaha lainnya pemerintah harus memberikan contoh, mulai dari anggarannya, BUMN-nya, kebijakannya. Jangan mau mendorong mobil listrik tapi yang diturunkan pajak atau PPNBM nya malah mobil dengan bahan bakar fosil. Itu juga kontradiksi,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah perlu membuat suatu Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur tentang green dan blue economy tersebut. UU tersebut, ujarnya harus bisa meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

“Karena dengan UU Cipta Kerja kemarin banyak mendapatkan protes dan kritik bahwa safe guard lingkungan dikurangi untuk meningkatkan investasi padahal banyak investasi sekarang yang Namanya ESG atau environmental social governance. Jadi harusnya Indonesia mulai menargetkan kebijakan investasi yang berkualitas,” paparnya.

Investasi di Bidang Teknologi

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyoroti penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mutakhir yang tidak bisa dihindarkan khususnya ketika dunia dilanda pandemi COVID-19. Berbagai pelayanan seperti pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan berbagai bisnis beralih dari luring menjadi daring. Dunia, kata Jokowi, berubah begitu cepat dan Indonesia harus bisa menghadapi kompetisi yang semakin ketat seiring dengan perkembangan teknologi tersebut.

Maka dari itu, Jokowi pun ingin Indonesia bisa menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri, sehingga bisa memperoleh manfaat yang maksimal dari perkembangan teknologi yang cepat ini.

“Apalagi akan dimulainya konektivitas digital 5G. Hati-hati kita jangan hanya menjadi pengguna. Kita jangan hanya menjadi smart digital users, tetapi kita harus mampu mencetak smart digital specialist, mencetak para teknolog yang handal, yang mampu bersaing yang kompetitf, dan harus mengembangkan smart digital preneur yang mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja di dalam negeri,” ungkap Jokowi.

Jokowi menyebut, hampir semua perusahaan saat ini bergerak di bidang teknologi. Ia mencontohkan, di sektor keuangan banyak bermunculan perusahaan financial technology (fintech) yang mampu mengoperasikan bisnisnya dengan sangat efisien, sehingga industri keuangan sudah mulai bergeser ke dalam perusahaan yang mengandalkan teknologi dan inovasi.

Lalu di bidang kesehatan, pengembangan juga semakin pesat sehingga memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan atau konsultasi medis dengan jarak jauh serta pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk diagnosis.

Menurutnya, semua perkembangan-perkembangan ini mencerminkan bahwa dunia berubah dengan sangat cepat. Maka dari itu semua pihak harus responsif dengan berbagai perkembangan IPTEK tersebut.

“Belanja teknologi harus diperlukan sebagai belanja investasi, kita garis bawahi ini harus jelas manfaatnya terutama manfaat publik, manfaat bagi masyarakat dan negara, tapi harus juga dihitung efisiensinya, harus dihitung kontribusinya untuk perkembangan teknologi di dalam negeri, harus dihitung return of investment-nya sehingga bisa berkelanjutan terus,” jelasnya. [gi/ab]



Source link

Advertisement
Click to comment

EKONOMI

Klaim Tunjangan Pengangguran di AS Naik Sedikit Pertengahan Juni 2021

Klaim Tunjangan Pengangguran di AS Naik Sedikit Pertengahan Juni 2021



Lebih banyak pekerja AS yang menganggur minggu lalu mengajukan tunjangan pengangguran, mengakhiri penurunan jumlah klaim enam minggu berturut-turut. Demikian seperti dilaporkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS hari Kamis (17/6).

Ekonomi terbesar di dunia itu berada di jalur pemulihan dari pandemi virus corona, tetapi 412.000 pekerja yang baru dirumahkan mengajukan kompensasi pengangguran pekan lalu, naik 37.000 dari angka minggu sebelumnya, kata badan tersebut. Ini pertama kalinya dalam tiga minggu, angka mingguan mencapai 400.000.

Beberapa gubernur negara bagian dan pejabat kota di seluruh AS telah mengakhiri pembatasan virus corona, yang memungkinkan bisnis untuk pertama kalinya kembali buka sepenuhnya melayani para pelanggan. Keadaan demikian berdampak pada perekrutan lebih banyak pekerja.

California, negara bagian terpadat di AS membuka aktivitas ekonomi dan kembali beroperasi sepenuhnya minggu ini.

Hampir 55% orang dewasa AS telah sepenuhnya divaksinasi COVID-19, meningkatkan pemulihan ekonomi, meskipun laju inokulasi telah menurun tajam dari puncaknya beberapa minggu lalu. Para pejabat di banyak negara bagian sekarang menawarkan berbagai insentif untuk menarik mereka yang belum divaksinasi agar bersedia disuntik, termasuk tawaran lotere yang menguntungkan.

AS menambahkan 559.000 pekerjaan pada Mei 2021, dua kali lipat melebihi angka 266.000 pada April lalu. Namun, sekitar 9,3 juta orang tetap menganggur di AS, menurut pemerintah.

Banyak pengusaha melaporkan kekurangan pekerja ketika sejumlah bisnis kembali beroperasi, terutama pekerjaan dengan upah yang rendah seperti pelayan restoran dan pegawai toko.

Banyak bisnis mengeluh tidak cukup mendapatkan pelamar untuk lowongan pekerjaan yang mereka tawarkan. Tingkat pengangguran turun menjadi 5,8% bulan Mei tahun ini, masih lebih tinggi dibandingkan angka 3,5% pada Maret 2020 sebelum pandemi COVID-19.

Pemerintah federal menyetujui pemberian tunjangan pengangguran tambahan sebesar $300 per minggu kepada para pekerja yang menganggur hingga awal September 2021 sebagai tambahan tunjangan pengangguran dari pemerintah negara bagian yang jumlahnya berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya.

Sedikitnya 25 dari 50 negara bagian, yang seluruhnya dipimpin oleh gubernur dari Partai Republik, mulai mengakhiri keikutsertaan dalam program pembayaran tunjangan federal dengan alasan sebagian pekerja menerima lebih banyak uang dari tunjangan pengangguran daripada penghasilan yang diterima jika kembali bekerja. Mereka menilai hal itu merusak pemulihan ekonomi dengan tidak mengisi sejumlah lowongan pekerjaan yang dibutuhkan.

Sebagian ekonom berpendapat, faktor-faktor lain yang mencegah orang kembali bekerja, termasuk kurangnya jasa pengasuhan anak atau ketakutan tertular virus corona.

Pemerintah federal AS menyatakan tidak berwewenang untuk memaksa negara bagian untuk terus memberikan tunjangan pengangguran hingga September mendatang. Presiden Joe Biden baru-baru ini menegaskan kembali aturan untuk menerima bantuan federal tambahan tersebut sehingga pekerja yang menganggur tidak dapat mempermainkan sistem. [mg/lt]



Source link

Continue Reading

EKONOMI

Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Ditargetkan 2 Tahun

Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Ditargetkan 2 Tahun


PANDEGLANG – Pembangunan jalan tol dari Serang hingga Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten seksi 3 ditargetkan selesai dalam dua tahun setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

“Pembangunan seksi 3 membutuhkan anggaran sekitar Rp4,5 triliun, dan target penyelesaian pelaksanaan sekitar dua tahun setelah SPMK,” kata Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten Wida Nurfaida saat rapat koordinasi progres pembangunan jalan tol Serang-Pandeglang bersama Bupati Pandeglang Irna Narulita serta para kontraktor di Pandeglang, dikutip Antara, Kamis, 17 Juni.

Wida menjelaskan peletakan batu pertama pembangunan jalan tol Serang-Panimbang seksi 3 diperkirakan pada akhir Agustus 2021. Tanda tangan kontrak dari November 2020. Oleh karena pembangunan seksi 3 ini menggunakan anggaran pinjaman luar negeri sehingga prosesnya berbeda dengan anggaran APBN.

“Pengurusan daftar kegiatan dari kami selesai ke Bappenas, sekarang posisinya ada di Kemenkeu untuk loan aplikasi, insyaallah akhir bulan Agustus 2021 sudah pelaksanaan,” ungkapnya.

Mengenai pengerjaan seksi 3, menurut dia, kontraktornya konsorsium yaitu PT Sino, PT Adikarya, dan PT Wijaya Karya.

Dalam pengerjaan tol Serang-Panimbang seksi 3, kata dia, PT Sino mendapatkan pengerjaan sebanyak 50,5 persen dari total 33 km.

“Sisanya nanti oleh Adikarya dan Wika, pembagiannya nanti kesepakatan dari kontraktor,”ujarnya.

Untuk pembebasan lahan, Wida memastikan saat ini sudah tidak ada permasalahan bahkan mencapai kurang lebih 81 persen.

“Untuk lahan TNI yang ada di Gombong sudah terselesaikan, begitu juga yang milik Perhutani,” imbuhnya.

Pengerjaan tol Serang-Panimbang dibagi dalam tiga seksi sepanjang 83,67 kilometer. Seksi 1 yaitu Serang hingga Rangkasbitung sekitar 26,5 kilometer, seksi 2 dari Rangkasbitung hingga Cileles sepanjang 24,1 kilometer dan seksi 3 dari Cileles hingga Panimbang sepanjang 33 kilometer.

Jalan tol ini dilengkapi dengan tujuh persimpangan yang saling berhubungan. Ketujuh akses tersebut terdiri dari simpang Petir, Cikeusal, Rangkasbitung, Cikulur, Bojong, Cileles dan Pagelaran.

.



Sumber Berita

Continue Reading

EKONOMI

Dorong Pemulihan Ekonomi, Ini 4 Tips dari Bank Dunia untuk Indonesia

Dorong Pemulihan Ekonomi, Ini 4 Tips dari Bank Dunia untuk Indonesia


JAKARTA – Bank Dunia melalui laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Boosting The Recovery merekomendasikan empat kebijakan untuk mendorong pemulihan sehingga Indonesia mampu bangkit dari dampak krisis pandemi COVID-19.

“Kami akan membahas kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis 17 Juni.

Kahkonen menyatakan pandemi dalam satu tahun terakhir mampu menyebabkan dunia mengalami resesi mencapai 3 persen termasuk Indonesia meski di level yang lebih kecil.

Ia menuturkan resesi Indonesia lebih kecil daripada tingkat dunia, tapi jutaan orang kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan sehingga sekitar 3 juta orang jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan.

Di sisi lain, ia mengatakan respons kebijakan dari pemerintah Indonesia erhasil menghindari hasil ekonomi dan sosial yang lebih buruk.

Meski demikian, Kahkonen menegaskan pemerintah masih memerlukan kebijakan-kebijakan lain dalam rangka mendorong pemulihan yang lebih cepat, salah satunya melalui empat rekomendasi dari Bank Dunia.

Rekomendasi pertama adalah keteguhan pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19 karena akan mampu mengakhiri krisis kesehatan sekaligus ekonomi.

Hal itu dapat dilakukan dengan akselerasi vaksinasi, memastikan kapasitas untuk testing dan tracing tercukupi dengan baik, serta upaya untuk membatasi mobilitas masyarakat.

Rekomendasi kedua adalah menjaga kebijakan moneter serta menstimulasi kredit untuk terus bertumbuh dengan cara mengelola proses keuangan eksternal.

“Kemudian beberapa program memberikan dukungan seperti subsidi dan suku bunga ini juga bisa digunakan untuk terus mendorong kredit,” ujarnya.

Rekomendasi ketiga adalah memberikan dukungan fiskal dalam jangka pendek dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal di jangka menengah.

Ia menjelaskan strategi fiskal jangka menengah akan memberikan ruang fiskal dan meningkatkan rasa percaya para investor.

“Kita juga perlu terus mendukung rumah tangga miskin dan rentan serta firma-firma kecil sehingga pemulihan bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Rekomendasi terakhir yakni peningkatan penciptaan lapangan kerja produktif baik bagi perempuan maupun laki laki.

“Pandemi memberikan tantangan lapangan pekerjaan bagi Indonesia namun di masa krisis kita punya peluang untuk mereformasi dan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

.



Sumber Berita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close