Connect with us

EKSBIS

Jadi Pelaku Importir Pangan Besar, Ini Masalah Yang Dihadapi Indonesia

Kyandra

Published

on

Jadi Pelaku Importir Pangan Besar, Ini Masalah Yang Dihadapi Indonesia
Seorang pekerja menyiapkan jagung untuk dikemas. ANTARA

BuzzFeed – Jelang Kongres IV, PA GMNI adakan webinar yang menghadirkan antara lain sejumlah pembicara, seperti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Direktur Pengembangan Usaha LPDB Kemenkop UKM, Djarot Wahyu Wibowo, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santoso, Co Founder MSMB dari UGM Bayu Dwi Apri Nugroho serta Pemerhati Pangan dan Lingkungan Hidup Andre Notohamijoyo pada, Jumat (19/11/2021).

Webinar yang dibuka oleh Ketua Umum PA GMNI Ahmad Basarah itu antara lain membahas soal kedaulatan pangan di Indonesia, yang dinilai masih jauh dari harapan, dikarenakan masih banyaknyaa impor bahan pangan yang kini masih terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hal itu diungkapkan oleh Dewan Kehormatan PA GMNI Siswono Yudo Husodo, yang juga mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) saat menjadi keynote speaker.

Sebelumnya, Siswono memaparkan tentang impor pangan yang terus meningkat, kemudia ia menjelaskan soal empat konsep yang harus dipahami jika membahas masalah pangan.

Pertama, kedaulatan pangan adalah kemampuan untuk mengatur sendiri hal yang terbaik di bidang pangan. Kedua, ketahanan pangan, yakni tersedianya pangan pada setiap waktu, di setiap tempat, dan dengan harga yang terjangkau.

Ketiga, keamanan pangan, yakni pangan yang aman untuk dipakai dengan nutrisi baik dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Keempat, kemandirian pangan, yakni kemampuan kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negara.

“Jika melihat keempat konsep itu, sekarang kita menyadari Indonesia menjadi importir pangan yang sangat besar,” katanya.

Menurutnya, sejak 2013 hingga saat ini, Indonesia menjadi importir gula terbesar menggeser China dan Rusia. Indonesia importir gula terbesar di dunia, padahal jika ditarik kebelakang, di zaman Belanda, Indonesia merupakan eksportir gula terbesar dunia.

Tak hanya gula, Siswono juga menyebut 50 persen garam Indonesia adalah impor. Padahal, panjang pantai di Indonesia mencapai 80.000 kilo meter. Bahkan impor gandum Indonesia pun terus meningkat dikarenakan masyarakat doyan makan mi instan dan roti.

“Kita tak berdaulat dalam masalah ini. Impor gandum naik karena ada pembatasan impor jagung, yang ternyata gandum impor itu juga dipakai buat pakan ternak lantaran pakan ternak kita tak bisa dicukupi oleh produksi jagung dalam negeri,” jelasnya.

Lebih jauh Siswono menyebut Indonesia masih mengimpor 70 persen kebutuhan kedelai nasional. Padahal bahan baku tempe itu termasuk makanan pokok sehari-hari.

Tak hanya itu, 12 persen kebutuhan jagung untuk ternak masih impor, serta 16 persen kacang tanah dari impor, bahkan 90 persen bawang putih dalam negeri adalah impor.

“Konsumsi daging sapi 30 persen kita mengimpor. Kita menjadi negara importir pangan yang besar. Belum lagi sayur mayur dan buah buahan, masih impor,” imbuhnya.

Melihat semua kenyataan tersebut, Siswono meminta pada semua pihak melakukan introspeksi diri, kenapa Indonesia lebih menyukai barang impor. Padahal dilihat dari sudut pandang mana pun, Indonesia sangat bisa meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

“Rasanya tidak pantas kita menjadi pengimpor pangan, mengingat lokasi kita di daerah tropis dengan luas lahan hampir 2 juta kilo meter persegi. Kita mendapat sinar matahari sepanjang tahun dan dengan curah hujan yang sangat cukup. Kita harus bersikap untuk membangun kemandirian pangan,” pungkasnya.

Advertisement
2 Comments

EKSBIS

CHATIME Kios, Gerai Minimalis dan Praktis yang Ramah Lingkungan

Tia Mutiara

Published

on

CHATIME Kios, Gerai Minimalis dan Praktis yang Ramah Lingkungan

BuzzFeed – Merayakan pembukaan gerai ke-400 setelah lebih dari satu dekade menemani masyarakat Indonesia, CHATIME Indonesia menghadirkan konsep gerai terbaru CHATIME Kios yang mulai hadir di berbagai SPBU di Jabodetabek sejak 6 Oktober 2021. Konsep gerai terbaru ini terinspirasi konsep warung atau kios yang hadir dengan ukuran minimalis, di berbagai area publik dan lokasi strategis, dan berkonsep grab & go atau hanya melayani pesanan take away. Selain itu, sejalan dengan komitmen CHATIME untuk mengembangkan konsep bisnis yang berkelanjutan (sustainable), CHATIME Kios dibangun dengan teknik pembangunan prefabricated building yang lebih ramah lingkungan.

Dari konstruksinya yang menggunakan metode prefabricated building membuat CHATIME Kios berbeda dengan gerai CHATIME lainnya. Metode ini dikenal lebih hemat biaya dan efisien dalam penggunaan material hingga proses pembangunannya. Material yang digunakan pada prefabricated building bersifat reusable atau dapat dengan mudah dibongkar pasang dan difungsikan menjadi bangunan lain pada lokasi berbeda sehingga menghemat biaya pembangunan. Prosesnya pun membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan metode konstruksi konvensional, karena seluruh komponen bangunan dirakit secara bersamaan terlebih dahulu di suatu tempat untuk menjaga keseragaman kualitas dan meminimalisasi kerusakan lingkungan saat membangun. Kemudian setelah selesai, akan dipindahkan ke lokasi yang sebenarnya.

“CHATIME Kios adalah konsep terbaru dari gerai CHATIME yang didesain lebih modern dengan konsep rumah masa depan melalui metode prefabricated building. Perencanaan pembangunannya pun dipikirkan matang-matang terlebih dahulu, sehingga kita bisa meminimalisir limbah bangunan yang mungkin bisa berdampak bagi lingkungan. Bisa dikatakan bahwa pembangunan CHATIME Kios leaving no trail dan mendukung sustainable environment. Untuk saat ini, CHATIME Kios bisa ditemukan di area SPBU Jabodetabek dan semoga ke depannya juga bisa hadir di area luar Jawa dan public space lainnya”, kata Devin Widya Krisnadi selaku Business Director CHATIME Indonesia.

Saat ini CHATIME Kios dapat ditemukan di beberapa area di Jabodetabek, seperti SPBU Kembang Kerep, SPBU Ciledug, ACE Silk Town, SPBU Kampung Rambutan, dan akan segera tersedia lokasi strategis dan area publik lainnya. Selain melayani pesanan take away, CHATIME Kios juga melayani pembelian secara online melalui aplikasi CHATIME Indonesia dan layanan pesan antar online pilihan, lengkap dengan berbagai varian menu CHATIME termasuk promo-promo yang sedang berlangsung.

Continue Reading

EKSBIS

Pemulihan Ekonomi dengan Menggerakan Ekonomi dari Desa

Rina Latuperissa

Published

on

Pemulihan Ekonomi dengan Menggerakan Ekonomi dari Desa
Simposium Kolaborasi dan Sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDES. doc/Ist.

BuzzFeed – Dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi, PT. Mitra Bumdes Nusantara (MBN) menggelar kegiatan Simposium Kolaborasi dan Sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDES, dengan tema Pemulihan Ekonomi dengan Menggerakan Ekonomi dari Desa.  Kegiatan simposium diselenggarakan di Hotel Preanger Bandung, Jum’at, 26 November 2021.

MBN membawa semangat sinergi dan kolaborasi dalam bentuk bisnis yang riil, mendukung pembangunan ekosistem bisnis yang kuat di desa, serta upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dimulai dari desa.

Semangat ini dituangkan dalam Nota Deklarasi Dukungan Bersama yang ditandatangani bersama berbagai pihak pembangun ekosistem bisnis yaitu Wiyoto, Direktur Utama PT. Mitra Bumdes Nusantara, Burmansyah, PT Pupuk Indonesia, Beny Riswandi, SEVP Bisnis BJB, Kurnia Fajar, Direktur Utama Agro Jabar, Herry Hermawan, Perumda Pasar Kota Bandung, Perwakilan Bumdes, serta Dicky Saromi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan Nota Deklarasi Dukungan Bersama ini langsung disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Simposium diawali dengan paparan materi yaitu : Peta dan Arah Pengembangan BUMDes di Jawa Barat, Peran Mitra Bumdes Nusantara dalam menggerakkan Perekonomian Desa, Model sinergi dan kolaborasi Program Makmur Agro Solusi, serta Peran BJB dalam menggairahkan kembali perekonomian desa pasca pandemi, kemudian dilanjutkan dengan Diskusi, Gagasan Aspirasi, dan Bussiness Matching BUMDES.  Simoposium dimoderatori oleh R. Nurtafiyyana Kabid PUEM DPM-Desa Jabar.

“Kegiatan ini memadukan antara Program Makmur Agrosol Kementerian BUMN dengan Project Leader yaitu PIHC, Program Petani Milenial Jawa Barat, dan Program Bumdes, sehingga diharapkan menjadi ekosistem bisnis yang lebih kuat dan lebih besar dan saling mendukung, semata-mata untuk menggerakan perekonomian dan memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat desa”, kata Wiyoto. “Peran PT. MBN adalah menjadi  Offtaker, Agregator, dan Pembina Bumdes”.

Berdasar sumber dari websitenya https://mitrabumdes.co.id/ PT. MBN adalah perusahaan yang dibentuk pada tahun 2017 . Pemegang saham dari PT MBN terdiri dari 7 BUMN strategis, dengan Perum Bulog sebagai pemilik saham mayoritas, diikuti Danareksa, PTPN III, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT. PIHC) , PT. RNI , PT. PPI dan PT. Pertamina Ritel.

Simposium Kolaborasi Dan Sinergi Bumn 2

Simposium Kolaborasi dan Sinergi BUMN, BUMD, dan BUMDES. doc/Ist.

MBN memiliki visi yaitu menjadi penggerak perekonomian pedesaan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa yang berkeadilan, dengan mengemban 3 misi yaitu  Menjalankan peran sebagai agregator, Melakukan usaha secara profesional dan bersinergi dengan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk berkualitas, serta Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa.

Saat ini PT MBN mempunyai 29 entitas Anak Perusahaan diseluruh Indonesia dan 10 anak perusahaan diantaranya berada di Provinsi Jawa Barat.

 

Continue Reading

EKSBIS

Setiap Pemilik NIK Dikabarkan Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Menteri Keuangan!

Avatar

Published

on

Setiap Pemilik NIK Dikabarkan Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Menteri Keuangan!

BuzzFeed – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak serta merta menjadikan semua pemilik NIK harus membayar pajak.

“Banyak yang bilang kalau kamu punya NIK, berarti anak-anak umur 17 tahun yang sudah mulai punya KTP berarti kamu harus bayar pajak. Itu judul berita yang dibuat seolah-olah semua yang punya NIK harus bayar pajak. Itu salah, sangat salah. Jadi itu hoax,” ujarnya dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP, Jumat (19/11/2021) melalui keterangan resminya.

Menkeu mengungkapkan integrasi NPWP menjadi NIK merupakan bentuk transformasi dan reformasi administrasi perpajakan, guna mempermudah Setiap wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Penarikan pajak hanya dilakukan untuk wajib pajak penghasilan tertentu. Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah yang berpenghasilan di atas Rp. 54 juta per tahun atau setara Rp. 4,5 juta per bulan.

Sedangkan, yang berpenghasilan di bawah Rp. 4,5 juta per bulan atau tidak memiliki penghasilan tidak dikenakan pajak. Dan untuk pengusaha dengan omzet dibawah Rp. 500 juta juga tidak dikenakan pajak.

“Betul NIK menjadi NPWP untuk konsistensi dan administrasi perpajakan yang lebih simpel, namun tidak berarti bahwa semua yang punya NIK harus bayar pajak. Kita masih memberikan pemihakan, keadilan,” pungkasnya.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

VIDEO FEED

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

Part of Telegraf. Copyright © 2021 BuzzFeed. KBI Media Holding. All Rights Reserved.

close