Connect with us

VIRUS CORONA

Indonesia Sentuh Angka Positivity Rate COVID-19 Terendah Selama Pandemi

Indonesia Sentuh Angka Positivity Rate COVID-19 Terendah Selama Pandemi


Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan positivity rate COVID-19 di Indonesia per Mei 2021 mencapai 11,3 persen. Angka ini, menurut Wiku, terendah selama pandemi, di mana terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pada Januari hingga Februari 2021. Ketika itu, jumlah kasus positif menyentuh level 27,2 persen.

Penurunan ini, menurut Wiku, disebabkan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, seperti adanya kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro.

“Perbaikan dengan penghapusan cuti bersama pada tanggal merah, serta intervensi kebijakan melalui pelaksanaan PPKM Mikro dan pembentukan posko di tingkat Desa atau Kelurahan terbukti berpengaruh dalam menurunkan angka penambahan kasus positif dan kasus aktif dari waktu ke waktu sehingga positivity rate juga menurun. Positivity rate di Indonesia pada Mei adalah 11,3 persen, terendah selama pandemi,” ungkap Wiku dalam telekonferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (11/5).

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito. (Foto:VOA)

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito. (Foto:VOA)

Meski terjadi penurunan, Wiku berharap masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, belajar dari situasi pandemi yang terjadi di India, peningkatan kasus secara signifikan sangat mungkin terjadi.

Wiku menjelaskan, positivity rate COVID-19 di India pada awalnya lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia, yakin berkisar 2-3 persen dan paling tinggi mencapai delapan persen pada September tahun lalu.

Namun, kondisi ini berubah sejak April 2021, di mana positivity rate corona di India mencapai 14 persen, dan menyentuh level 21,7 persen pada Mei 2021, dengan penambahan kasus harian mencapai 400.000 kasus.

“Ini menunjukkan, tidak butuh waktu lama untuk menaikkan kasus yang diakibatkan oleh abainya kita dalam menjaga protokol kesehatan. Sedangkan di Indonesia, butuh belajar selama 12 bulan menangani pandemi untuk akhirnya menemukan formulasi yang tepat dalam menjaga agar kasus semakin turun setiap harinya,” paparnya.

Maka dari itu, Wiku meminta masyarakat untuk tidak pulang ke kampung halaman pada masa libur Idul Fitri. Ia menekankan, apabila masyarakat tetap nekat mudik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib sama seperti India.

“Sebagai gambaran, keadaan di India saat ini sangat mengkhawatirkan, di mana rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien, baik COVID-19 maupun non COVID-19. Bukan hanya rumah sakit, tenaga kesehatan maupun alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan juga tidak mencukupi lagi. Jangan sampai kita berada dalam kondisi seperti ini. Maka dari itu, jangan lakukan silaturahmi fisik. Ketahuilah, jika kita masih memaksakan untuk bertemu dalam rangka silaturahmi fisik, baik dengan keluarga ataupun dengan kerabat di manapun, maka kemungkinan besar kita dapat tertular dan menularkan virus COVID-19,” tegasnya.

Zonasi COVID-19

Per 9 Mei 2021, ujar Wiku, terdapat 12 kabupaten/kota yang masuk zona merah atau risiko tinggi. Sedangkan untuk daerah dengan risiko sedang atau zona oranye tercatat 324 kabupaten/kota.

Wiku memperingatkan satgas dan pemerintah di daerah agar menyiapkan sarana dan fasilitas kesehatan guna menangani potensi peningkatan kasus. Pasalnya, zonasi oranye didominasi oleh daerah tujuan mudik.

“Sebagai catatan jumlah kabupaten/kota di zona oranye didominasi oleh kabupaten/kota yang berasal dari provinsi tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat di provinsi-provinsi ini penularan lebih mungkin terjadi dengan cepat,” kata Wiku.

Ribuan Pemudik Positif Corona

Dalam kesempatan yang lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil dari pengetatan dan penyekatan yang dilakukan pihak kepolisian di 381 titik lokasi terdapat ribuan pemudik yang positif COVID-19.

“Jumlah pemudik yang dirandom testing dari 6.700, 4.123 orang positif, dan dilakukan isolasi mandiri 1.686 orang dan yang dirawat 75 orang. Kemudian untuk kendaraan di operasi ketupat, jumlah yang diperiksa 113.694 dan yang diputar balikkan 41.097 dan pelanggaran 346 kendaraan,” ungkap Airlangga.

Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta untuk mudik menjelang perayaan Idulfitri, di tengah wabah COVID-19 di Tangerang . (REUTERS)

Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta untuk mudik menjelang perayaan Idulfitri, di tengah wabah COVID-19 di Tangerang . (REUTERS)

Ia menambahkan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga telah tiba di Indonesia mendekati libur lebaran kali ini. Tecatat, 24.215 PMI tiba di tanah air pada April kemarin, sementara pada Mei diprediksi setidaknya akan ada 25.467 PMI yang akan pulang.

Pemerintah, ujar Airlangga, akan melakukan penanganan secara khusus terkait kedatangan PMI untuk mencegah terjadinya imported cases di tanah air. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Airlangga, akan berkoordinasi dengan Pemda setempat dan pihak TNI/Polri untuk melakukan karantina, serta screening ketat dengan tes swab PCR.

“Dan hasil positif yang cukup tinggi ini diantisipasi di daerah yang memang masuk untuk PMI dan kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah Sumatera, termasuk dengan Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar terkait kebutuhan tempat, karantina bagi PMI dan diantisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana RS Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut,” pungkasnya.

Epidemiolog: Indonesia Termasuk Negara Dengan Risiko Paparan COVID-19 yang Tinggi

Ahli Epidemilogi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan kenekatan masyarakat yang tetap mudik pada masa lebaran kali ini berpotensi besar dalam menyebar virus corona, apalagi sebagian besar pemudik tidak mengetahui apakah dirinya positif atau negatif corona.

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Kita ini memiliki tes positivity rate di atas 10 persen. Berapa pun pokoknya di atas 10 persen itu adalah daerah atau negara yang memiliki risiko paparan tinggi. Eksposurenya tinggi sehingga setiap orang yang mobile itu besar kemungkinan membawa virus,” ujar Dicky kepada VOA.

Menurut Dicky, tingkat penularan virus corona di Indonesia sudah masuk level transmisi komunitas atau community transmission. Ini artinya, pemerintah, kata Dicky, tidak bisa mendeteksi sebagian besar infeksi virus corona yang ada di masyarakat. “Jadi baru puncak gunung esnya yang bisa dideteksi,” tuturnya.

Maka dari itu, arus mudik memang berpotensi meningkatkan kasus COVID-19 di Indonesia, namun memang tidak akan serta merta meningkat seperti yang terjadi di India.

Bom Waktu

Lebih jauh Dicky mengungkapkan ia meragukan validitas klaim pemerintah bahwa kurva kasus COVID-19 di tanah air sudah turun. Menurutnya, laporan COVID-19 yang disajikan pemerintah selama ini tidak memadai untuk bisa dijadikan sebuah kurva epidemiologi. Hal ini dikarenakan data-data yang disajikan tidak secara real time, dengan jeda yang cukup panjang dan jumlah tes yang tidak memenuhi standar WHO dan tidak merata di seluruh daerah.

Para petugas memeriksa sebuah bus penumpang pada hari pertama penerapan larangan mudik nasional untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Mei 2021. (Foto: Adeng Bustomi/ Antara Foto via Reuters)

Para petugas memeriksa sebuah bus penumpang pada hari pertama penerapan larangan mudik nasional untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, di Tasikmalaya, Jawa Barat, 6 Mei 2021. (Foto: Adeng Bustomi/ Antara Foto via Reuters)

“Saat ini sebenarnya kurva kita ini masih panjang, lama dan menguat, dan masih di gelombang pertama, artinya ketika satu gelombang belum selesai dalam waktu satu tahun itu artinya strateginya salah, tidak efektif dan itu tidak berhasil melandaikan kurva. Kita belum melandaikan kurva ini dan ini berbahaya karena artinya kita menyimpan bom waktu, dan itulah yang menyebabkan kita masih berada dalam level community transmission,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Dicky menyarankan pemerintah melakukan perbaikan mulai dari sistem pengawasan di komunitas, puskesmas, rumah sakit serta surveillance genomic. Selain itu, ia berharap pemerintah juga bisa memperbaiki sistem kesehatan dengan baik, mulai dari semua fasilitas kesehatan beserta sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan memadai.

“PSBB (pembatasan sosial berskala besar) menjadi sangat penting, mungkin 2 minggu paling tidak, di Jawa Bali serentak untuk mencegah, karena ini saya sampaikan alarmnya sudah semakin serius, sudah saatnya kita lakukan respon yang jauh lebih serius,” pungkasnya. [g/ab]



Source link

Advertisement
Click to comment

VIRUS CORONA

Singapura Setujui 24 Klinik Swasta untuk Inokulasi Vaksin Sinovac

Singapura Setujui 24 Klinik Swasta untuk Inokulasi Vaksin Sinovac



Sejak Kementerian Kesehatan Singapura menyetujui kualifikasi 24 klinik swasta untuk menginokulasi vaksin COVID-19 Sinovac dari Tiongkok, Rabu (24/6), sejumlah besar penduduk berbondong-bondong ke tempat-tempat ini untuk mendaftar di lokasi.

Di luar Rophi Clinic, yang diberi wewenang oleh Kementerian Kesehatan Singapura untuk mengelola vaksin Sinovac, warga antre sejak dini hari karena terbatasnya slot untuk vaksinasi.

“Putri saya bilang mereka datang untuk mengantre di sini setelah pukul 07.00, tetapi baru saja seorang pria mengatakan kepada saya bahwa mereka datang pada pukul 05:00. Kita harus datang lebih awal karena jika terlambat, kita tidak akan mendapat nomor giliran,” kata seorang warga Tiongkok yang tinggal di Singapura.

“Klinik kami sangat sangat sibuk. Telepon berdering tanpa henti. Terdapat lebih dari 1.000 orang yang mendaftar, yang ingin mendapatkan vaksin Sinovac sekarang,” kata Leong Hoe Nam, dokter penyakit menular di Klinik Rophi.

Singapura mengizinkan penggunaan Sinovac berdasar rute akses khusus setelah Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) menyetujui penggunaan darurat vaksin tersebut. Negara kota itu memiliki persediaan 200.000 dosis yang tiba pada Februari tahun ini. Ke-24 klinik swasta tersebut akan menerima pasokan dari pemerintah berdasarkan kemampuan mereka untuk menyuntikkannya.

Lebih dari setengah populasi Singapura setidaknya telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19 di bawah kampanye vaksinasi nasional yang memberikan vaksin Pfizer atau Moderna. Para pakar medis mengatakan bahwa penyerapannya sudah baik tetapi tidak luar biasa. Harapannya kini pemberian vaksin alternatif seperti Sinovac akan mempercepat upaya vaksin Singapura.[ka/uh]



Source link

Continue Reading

VIRUS CORONA

PPKM Mikro dan ‘Lockdown’ Esensinya Sama, Tidak Perlu Dipertentangkan

PPKM Mikro dan ‘Lockdown’ Esensinya Sama, Tidak Perlu Dipertentangkan



Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait desakan semua unsur masyarakat, untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau bahkan lockdown nasional untuk meredam penyebaran varian baru virus corona atau varian delta yang menyebabkan naiknya kasus COVID-19 dengan cepat dan signifikan.

Jokowi mengatakan setelah memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di tanah air, serta melihat pengalaman penanganan pandemi di negara lain, ia masih meyakini bahwa strategi PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju perebakan wabah virus corona sampai ke tingkat terkecil di komunitas masyarakat.

“Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan,” ungkap Jokowi dalam telekonferensi pers dari Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (23/6).

PPKM Mikro Belum Merata

Presiden yakin jika kebijakan tersebut bisa terimplementasi dengan baik di lapangan, maka seharusnya penanganan pandemi bisa terkendali. Ia memang mengakui bahwa PPKM Mikro masih belum dipraktekkan secara menyeluruh di Indonesia. Maka dari itu, Jokowi meminta kepada semua kepala daerah untuk memperkuat penerapan kebijakan ini, seperti mengoptimalkan fungsi posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah, seperti Desa atau Kelurahan.

Menurutnya, keberadaan posko COVID-19 sampai di tingkat terkecil ini sangat penting yakni untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat seperti menerapkan protokol kesehatan “3M” (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) untuk mendukung penguatan “3T” (testing, tracing, treatment) yang dilakukan oleh pemerintah.

“Oleh sebab itu mari kita semua lebih berdisiplin. Disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini. Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras, maupun diskriminasi, setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya, maupun suku bangsanya. Semuanya, dapat terkena, ini penyakit yang tidak melihat siapa kita, jika kita tidak berhati-hati, dan berdisiplin menjaga diri, kita bisa kena,” kata Jokowi.

Vaksinasi COVID-19

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19, karena hal ini merupakan salah satu cara guna mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

Kapolsek Galih Apria memberikan hadiah ayam kepada Jeje Jaenudin, warga Desa Sindanglaya, menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19, saat program vaksinasi jemput bola di Kabupated Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 15 Juni 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Re

Kapolsek Galih Apria memberikan hadiah ayam kepada Jeje Jaenudin, warga Desa Sindanglaya, menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19, saat program vaksinasi jemput bola di Kabupated Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 15 Juni 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Re

“Jika sudah ada kesempatan untuk mendapatkan vaksin, segera ambil, jangan ada yang menolak. Karena agama apa pun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita, vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker, dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” pesan Presiden Jokowi.

“Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi, tanpa kesatuan itu, kita tidak akan mampu menghentikan penyebaran COVID-19,” pungkasnya.

PSBB Sudah Terbukti Tekan Kasus COVID-19

Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman memaparkan berdasarkan data yang ada, sudah terbukti bahwa kebijakan PSBB yang diberlakukan pada tahun lalu bisa menekan laju perebakan wabah virus corona.

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Dijelaskannya, pada April 2020 ketika PSBB dilakukan angka reproduksi virus mencapai 1,5 kemudian angkanya menurun menjadi 1,08 di bulan Mei 2020. Penurunan ini, ujar Dicky cukup signifikan, meskipun pada waktu itu PSBB yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi dan tidak terlalu ketat. Lanjutnya, PSBB pada periode waktu yang sama juga berkontribusi menurunkan angka pertumbuhan kasus positif COVID-19 di mana pada April lalu mencapai 90 persen, kemudian dengan intervensi PSBB turun menjadi 2,8 persen di Mei tahun lalu.

“Kemudian kalau bicara PPKM, saya analisa dari Januari-Juni , PPKM ini dalam angka reproduksi di Januari 1,19 meningkat dan saat ini di Juni sudah 1,36. Kemudian bagaimana pertumbuhannya (kasus)? Di periode penerapan PPKM ini growth rate-nya dari 30 persen di Januari, artinya 30 persen penambahan (kasus) per minggu, saat ini di Juni sudah 54 persen. Jadi meningkat signifikan. Ini artinya dari 30 persen ke 54 persen kemudian angka reproduksinya meningkat dari 1,19 menjadi 1,36, ini menunjukkan bahwa dibandingkan PSBB , PPKM tentu kurang efektif. Itu data yang berbicara,” ujar Dicky kepada VOA.

Seorang pengendara sepeda motor melewati sebuah kampung di Jakarta, yang diisolasi setelah beberapa warganya terpapar virus COVID-19, 22 Juni 2021. (Foto: BAY ISMOYO / AFP)

Seorang pengendara sepeda motor melewati sebuah kampung di Jakarta, yang diisolasi setelah beberapa warganya terpapar virus COVID-19, 22 Juni 2021. (Foto: BAY ISMOYO / AFP)

Tambahnya, dalam periode mulai diberlakukannya PPKM Mikro yakni dari Januari-Juni 2021 terbukti tidak memperkuat aspek “3T” secara signifikan. Menurutnya, hal ini sangat fatal mengingat aspek tersebut merupakan hal yang utama dalam memutus mata rantai penularan.

Selain itu, kebijakan bekerja dari rumah atau working from home (WFH) dalam implementasi di lapangan tidak berjalan dengan baik, di mana banyak perusahaan yang masih menyuruh pegawai-pegawainya untuk tetap bekerja dari kantor. Sehingga bisa dikatakan aspek pengawasan daripada kebijakan PPKM Mikro ini juga tidak berjalan dengan baik.

Spanduk pelaksanaan PPKM Mikro di Jakarta. (Foto: VOA/Indra)

Spanduk pelaksanaan PPKM Mikro di Jakarta. (Foto: VOA/Indra)

Meski begitu, ujar Dicky keputusan PPKM Mikro ini sudah terlanjur diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Dicky pun menyarankan pemerintah nantinya untuk melakukan evaluasi dari kebijakan PPKM Mikro ini per minggu untuk mengetahui dampaknya terhadap pengendalian pandemi di tanah air.

“Dan nanti kalau dari hasil evaluasi hasil growth rate-nya yang tadi saya sampaikan 54 persen terus meningkat mendekati 90 persen seperti di awal April lalu, ya saya katakan, kita harus pertimbangkan lagi, bahwa harus ada penguatan lagi, karena masalahnya bukan menyelamatkan ekonomi tapi ini menyelamatkan nyawa dalam jumlah yang besar. Dan untuk diketahui dalam satu studi dikatakan bahwa satu kali lockdown yang katakanlah dua minggu saja, itu bisa menyelamatkan setidaknya 50,000 kehidupan, dan itu besar sekali nilainya,” pungkasnya. [gi/ka]



Source link

Continue Reading

VIRUS CORONA

Lonjakan Kasus COVID-19 Menunda Mimpi Bekerja dari Yogya

Lonjakan Kasus COVID-19 Menunda Mimpi Bekerja dari Yogya



Perjalanan kurang dari satu jam, dari kota Yogyakarta ke Kampung Turgo di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman, menyuguhkan keindahan lansekap dan hawa dingin yang khas. Di sisi utara, rumah-rumah warga berbatasan langsung dengan hutan. Kabut akan menyelimuti kawasan ini pada sore hari, waktu yang tepat menikmati sajian kopi di warung kopi Merapi, yang dikelola Musimin dan istrinya, Sari.

“Kopinya kami tanam sendiri, memang sudah ada sejak dulu. Di hutan belakang rumah ini ada banyak pohon kopi, sebagian besar tinggalan dari orang tua dulu,” kata Sari kepada VOA.

Bu Sari, pemilik warung kopi Merapi menyeduh kopi untuk tamu. (Foto:VOA/ Nurhadi)

Bu Sari, pemilik warung kopi Merapi menyeduh kopi untuk tamu. (Foto:VOA/ Nurhadi)

Meski jauh di lereng gunung, warung kopi ini menyediakan akses internet cukup cepat berkat bantuan bank daerah. Pengunjung bisa menikmati kopi dan hawa dingin, sembari mengerjakan tugas kuliah atau pekerjaan kantor. Jika program work from destination yang digaungkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa pekan lalu bisa berjalan, warung kopi Merapi di Turgo ini mungkin akan kedatangan lebih banyak konsumen.

“Kami biasa rame kalau Sabtu dan Minggu,” lanjut Sari.

Destinasi wisata alam yang sepi dan dinilai lebih aman dari risiko penularan tersebar merata di sekitar Yogya. Rata-rata hanya dibutuhkan perjalanan satu jam untuk sampai ke Menoreh di barat, kaki Merapi di utara, pantai di sisi selatan, atau kawasan wisata alam gunung purba hingga Mangunan di sisi tenggara. Ini adalah pilihan menarik bagi pekerja di Jakarta atau kota besar lain, yang bosan bekerja dari rumah dan mencari nuansa berbeda.

Kebijakan yang Adaptif

Sayang, pemerintah harus mengevaluasi program ini karena lonjakan kasus dalam dua pekan terakhir. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menekankan ini dalam keterangan pers mingguan, yang dia sampaikan dari Balkondes Borobudur, Jawa Tengah, Selasa (22/6). Sandi menyebut, work from destination jika dilakukan dengan bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, merupakan salah satu inovasi dan adaptasi di tengah pandemi dan tantangan ekonomi.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

“Namun kita mengambil kebijakan berbasis data dan berbasis sains, dan data dan sains ini bergerak terus. Data dua minggu lalu sama data hari ini tentunya berbeda, dan kebijakan kita akan sangat berbeda. Jadi, waktu kita mengambil kebijakan dua minggu lalu dan hari ini, semua harus disesuaikan. Dan itu adalah komitmen kita untuk menyesuaikan kebijakan berbasis data dan sains,” ujar Sandi.

Sandi memastikan Kemenparekraf memperhatikan data kasus dan status zona tempat wisata berada. Jika memang berstatus merah, kementerian bahkan sudah memberi arahan penutupan destinasi wisata. Panduan untuk menghadapi situasi yang genting saat ini telah ditetapkan, dan pelaku wisata serta wisatawan diharapkan mematuhinya.

Salah satu penerapan kebijakan adalah bahwa program work from destination akan menyesuaikan penerapan PPKM Mikro. Daerah dengan status kuning misalnya, tentu diperbolehkan, sedangkan yang berstatus merah diminta untuk dihindari.

“Di tengah-tengah situasi yang sangat volatile, uncertain, complex dan ambigue, kebijakan model sandbox yang harus kita hadirkan, sehingga kita akan mampu melewati periode yang penuh tantangan ini,” tambahnya.

Pelaku Wisata Berhati-Hati

Doto Yogantoro, pengelola desa wisata Pentingsari di Kabupaten Sleman, Yogyakarta meyakini pelaku wisata dan pemerintah daerah memegang peran penting terkait buka atau tidaknya destinasi wisata.

Pengelola desa wisata Pentingsari, Doto Yogantoro. (Foto: dok pribadi)

Pengelola desa wisata Pentingsari, Doto Yogantoro. (Foto: dok pribadi)

“Kalau dihentikan total, saya kira juga mengurangi semangat masyarakat, tetapi pintar-pintarnya pengelola memilih dan memilah, kira-kira tamu yang diterima latar belakangnya apa, tujuannya apa, asalnya darimana,” kata Doto kepada VOA.

Dia memberi contoh, beberapa hari lalu ada rombongan yang terpaksa ditolak untuk menginap di Pentingsari, karena pemberitahuan yang mendadak. Pengelola telah menyepakati skala prioritas dalam menerima wisatawan. Keputusan untuk menerima atau tidak rombongan wisata ada di masyarakat. Status kesehatan wisatawan juga menjadi perhatian penting, dan karena itu seluruh proses tersebut tidak bisa mendadak.

“Kalau tamu dari kalangan pemerintah biasanya kita terima, karena secara protokol kesehatan mereka sudah bisa dipastikan,” ujar Doto.

Diakui Doto, ketika pemerintah menerapkan program work from destination, euforia memang terjadi. Terobosan ini disambut baik setelah sekitar setahun sektor pariwisata prihatin. Namun dia juga mengakui, tidak semua pengelola destinasi wisata siap dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Tetap ada kemungkinan kenaikan kasus karena pelaku perjalanan, dalam hal ini wisatawan, yang datang ke destinasi di zona hijau.

Pilihan untuk selektif menerima wisatawan tentu berdampak pada pemasukan pengelola destinasi. Namun, dalam kasus desa wisata, menurut Doto dampaknya bisa ditekan karena pelakunya adalah warga desa yang hidup dari sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan jenis pekerjaan lain. Ketika wisatawan tidak datang, mereka tetap hidup menjalani profesi asalnya.

Kunjungan wisatawan asing sebelum pandemi di Pentingsari. (Foto: dok/ Doto Y)

Kunjungan wisatawan asing sebelum pandemi di Pentingsari. (Foto: dok/ Doto Y)

Pada destinasi yang khusus menggantungkan pendapatan dari perjalanan wisata, kasusnya tentu berbeda dan membutuhkan jalan keluar lain.

Prinsipnya, kata Doto, pelaku sektor wisata tidak menyalahkan siapapun atas kondisi yang ada.

“Semua harus berpikir positif, bahwa ini kondisi kita bersama. Pemerintah tetap harus mengupayakan program yang dirasa benar, koordinasi dengan daerah. Masyarakat harus bisa antisipasi, kalau dibuka dan menerima wisatawan dampaknya bagaimana. Bukan hanya ekonomi, tetapi juga dampak psikologis,” tambah Doto yang juga Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata DIY.

Daerah Lakukan Penyesuaian

Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta menerapkan kebijakan khusus untuk menekan laju penyebaran COVID 19. Salah satunya adalah menutup wisata pantai, yang sangat populer di daerah ini, pada Sabtu dan Minggu untuk menghindari penumpukan wisatawan. Dalam keterangannya pada Selasa (22/6), Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta pelaku wisata bersabar menghadapi kenyataan ini. Dia menegaskan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X setuju dengan kebijakan itu.

Menparekraf Sandiaga Uno (kiri) berdialog dengan Doto Y Yogantoro (kanan) dalam kunjungan pada 5 Juni 2021 lalu di desa wisata Pentingsari. (foto: Doto Y)

Menparekraf Sandiaga Uno (kiri) berdialog dengan Doto Y Yogantoro (kanan) dalam kunjungan pada 5 Juni 2021 lalu di desa wisata Pentingsari. (foto: Doto Y)

“Penanggulangan pandemi harus diutamakan meskipun ada dampak ekonominya. Jadi secara prinsip, Sri Sultan bisa memahami langkah Pemkab Bantul, karena toh hanya Sabtu dan Minggu. Masih ada lima hari lainnya dan hanya dua akhir pekan, begitu beliau bilang,” kata Abdul Halim.

Kebijakan ini diambil karena wisata pantai menjadi tujuan bagi wisatawan luar daerah. Ada kekhawatiran, wisatawan yang datang dari zona merah kemungkinan sudah terpapar virus, dan bisa menularkan di kawasan wisata.

“Di situ bahayanya. Dampaknya tetap akan di warga dan pemerintah setempat,” tambah Abdul Halim.

Sebuah andong wisata melintas di Alun-Alun Utara Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Sebuah andong wisata melintas di Alun-Alun Utara Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Kebijakan penutupan tempat wisata ini menjadi lebih penting sementara varian Delta diyakini sudah menyebar dalam beberapa pekan terakhir. Lonjakan kasus di daerah maupun angka nasional membuktikan kekhawatiran itu.

Kebijakan penutupan, menurut Abdul Halim, akan dievaluasi. Jika kasus menurun dan instruksi penutupan tidak berlaku lagi, maka pembukaan tempat wisata bisa dilakukan dengan pengawasan ketat aparat. Secara teknis, dimungkinkan pembatasan pengunjung dengan menghitung berapa yang masuk dan berapa yang keluar dari lokasi wisata maupun tempat makan. [ns/ka]



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close