Connect with us

VIRUS CORONA

Indonesia Beri Bantuan Hibah Untuk India

Indonesia Beri Bantuan Hibah Untuk India


​Dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia mengirimkan bantuan hibah untuk penanganan COVID-19 di India berupa 200 unit alat pengubah udara menjadi oksigen siap hirup (oxygen concentrator).

Sebelumnya pada 10 Mei lalu, pemerintah bersama asosiasi dan pelaku industri Indonesia juga sudah mengirimkan 1.400 tabung oksigen silinder ke India.

“Bantuan kemanusiaan ini adalah wujud solidaritas bangsa dan rakyat Indonesia kepada India. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu India dalam menangani pandemi COVID-19,” kata Retno.

Retno menambahkan pemerintah mengikuti perkembangan situasi pandemi COVID-19 di India, termasuk kebutuhan mendesak terhadap oksigen. Sejak awal pandemi, Indonesia dan India sudah bekerjasama menghadapi penyebaran virus COVID-19.

Retno pernah menelpon Menteri Luar Negeri India untuk memfasilitasi sehingga impor bahan baku obat dari India yang waktu ketika itu sangat diperlukan Indonesia dapat diperoleh Indonesia. India juga berperan penting dalam pengadaan vaksin COVID-19 dari lewat jalur multilateral melalui kerangka fasilitas Covax.

Retno menekankan Indonesia akan terus mendukung India dalam menghadapi saat-saat sulit karena pandemi di negara Gangga itu.

Menurut Retno, ini bukan kali pertama Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara sahabat terkait penanganan pandemi COVID-19. Indonesia sebelumnya memberikan bantuan alat kemanusiaan berupa sarung tangan,maser, dan cairan pencuci tangan kepada China. Indonesia juga pernah memberikan bantuan buat Palestina dan negara-negara Pasifik.

Pemberian hibah ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya Indonesia juga mengirim bantuan alat kemanusiaan, antara lain sarung tangan, masker, dan penyanitasi tangan kepada Tiongkok. Bantuan serupa juga pernah diberikan pada Palestina dan negara-negara Pasifik.

Untuk melawan pandemi COVID-19, lanjut Retno, Indonesia yakin meyakini solidaritas, kolaborasi dan kerjasama merupakan sebuah keharusan.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti mengatakan Indonesia India sekarang ini menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 yang menyebabkan infrastruktur layanan kesehatan menghadapi tekanan sangat berat sehingga mengakibatkan memicu kelangkaan peralatan medis dan obat-obatan. Situasi ini berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya.

Seorang dokter berbicara melalui interkom dengan konsultan senior memberikan informasi terbaru tentang pasien di rumah sakit khusus untuk perawatan pasien COVID-19 terbesar di Mumbai, India, Kamis, 6 Mei 2021. (AP Photo / Rafiq Maqbool)

Seorang dokter berbicara melalui interkom dengan konsultan senior memberikan informasi terbaru tentang pasien di rumah sakit khusus untuk perawatan pasien COVID-19 terbesar di Mumbai, India, Kamis, 6 Mei 2021. (AP Photo / Rafiq Maqbool)

Hingga 22 Maret 2021, India telah memasok 60,4 juta dosis vaksin ke 76 negara melalui beragam skema termasuk hibah, bantuan, hadiah, secara komersial melalui aliansi Covax GAVI. India juga memasok vaksin COVID-19 ke negara-negara di Asia Selatan, Afrika, Amerika Selatan, Karibia, Asia Tenggara, dan Pasifik, ketika gelombang kedua pandemi COVID-19 mulai terjadi,” ujar Manoj Kumar.

Sehabis itu, menurut Manoj Kumar, India menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 yang mematikan. Lebih dari 300 ribu kasus baru terjadi setiap hari dan ribuan orang meninggal. Stok alat pengubah udara menjadi oksigen siap hirup, respirator dan oksigen cair pun menipis.

Manoj Kumar mengatakan bantuan 200 alat pengubah udara menjadi oksigen siap hirup bantuan pemerintah Indonesia ini akan diterima oleh Palang Merah India di New Delhi besok hari Kamis (13/5). [fw/em]



Source link

Advertisement
Click to comment

VIRUS CORONA

Singapura Setujui 24 Klinik Swasta untuk Inokulasi Vaksin Sinovac

Singapura Setujui 24 Klinik Swasta untuk Inokulasi Vaksin Sinovac



Sejak Kementerian Kesehatan Singapura menyetujui kualifikasi 24 klinik swasta untuk menginokulasi vaksin COVID-19 Sinovac dari Tiongkok, Rabu (24/6), sejumlah besar penduduk berbondong-bondong ke tempat-tempat ini untuk mendaftar di lokasi.

Di luar Rophi Clinic, yang diberi wewenang oleh Kementerian Kesehatan Singapura untuk mengelola vaksin Sinovac, warga antre sejak dini hari karena terbatasnya slot untuk vaksinasi.

“Putri saya bilang mereka datang untuk mengantre di sini setelah pukul 07.00, tetapi baru saja seorang pria mengatakan kepada saya bahwa mereka datang pada pukul 05:00. Kita harus datang lebih awal karena jika terlambat, kita tidak akan mendapat nomor giliran,” kata seorang warga Tiongkok yang tinggal di Singapura.

“Klinik kami sangat sangat sibuk. Telepon berdering tanpa henti. Terdapat lebih dari 1.000 orang yang mendaftar, yang ingin mendapatkan vaksin Sinovac sekarang,” kata Leong Hoe Nam, dokter penyakit menular di Klinik Rophi.

Singapura mengizinkan penggunaan Sinovac berdasar rute akses khusus setelah Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) menyetujui penggunaan darurat vaksin tersebut. Negara kota itu memiliki persediaan 200.000 dosis yang tiba pada Februari tahun ini. Ke-24 klinik swasta tersebut akan menerima pasokan dari pemerintah berdasarkan kemampuan mereka untuk menyuntikkannya.

Lebih dari setengah populasi Singapura setidaknya telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19 di bawah kampanye vaksinasi nasional yang memberikan vaksin Pfizer atau Moderna. Para pakar medis mengatakan bahwa penyerapannya sudah baik tetapi tidak luar biasa. Harapannya kini pemberian vaksin alternatif seperti Sinovac akan mempercepat upaya vaksin Singapura.[ka/uh]



Source link

Continue Reading

VIRUS CORONA

PPKM Mikro dan ‘Lockdown’ Esensinya Sama, Tidak Perlu Dipertentangkan

PPKM Mikro dan ‘Lockdown’ Esensinya Sama, Tidak Perlu Dipertentangkan



Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait desakan semua unsur masyarakat, untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau bahkan lockdown nasional untuk meredam penyebaran varian baru virus corona atau varian delta yang menyebabkan naiknya kasus COVID-19 dengan cepat dan signifikan.

Jokowi mengatakan setelah memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di tanah air, serta melihat pengalaman penanganan pandemi di negara lain, ia masih meyakini bahwa strategi PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju perebakan wabah virus corona sampai ke tingkat terkecil di komunitas masyarakat.

“Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan,” ungkap Jokowi dalam telekonferensi pers dari Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (23/6).

PPKM Mikro Belum Merata

Presiden yakin jika kebijakan tersebut bisa terimplementasi dengan baik di lapangan, maka seharusnya penanganan pandemi bisa terkendali. Ia memang mengakui bahwa PPKM Mikro masih belum dipraktekkan secara menyeluruh di Indonesia. Maka dari itu, Jokowi meminta kepada semua kepala daerah untuk memperkuat penerapan kebijakan ini, seperti mengoptimalkan fungsi posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah, seperti Desa atau Kelurahan.

Menurutnya, keberadaan posko COVID-19 sampai di tingkat terkecil ini sangat penting yakni untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat seperti menerapkan protokol kesehatan “3M” (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) untuk mendukung penguatan “3T” (testing, tracing, treatment) yang dilakukan oleh pemerintah.

“Oleh sebab itu mari kita semua lebih berdisiplin. Disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini. Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras, maupun diskriminasi, setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya, maupun suku bangsanya. Semuanya, dapat terkena, ini penyakit yang tidak melihat siapa kita, jika kita tidak berhati-hati, dan berdisiplin menjaga diri, kita bisa kena,” kata Jokowi.

Vaksinasi COVID-19

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19, karena hal ini merupakan salah satu cara guna mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

Kapolsek Galih Apria memberikan hadiah ayam kepada Jeje Jaenudin, warga Desa Sindanglaya, menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19, saat program vaksinasi jemput bola di Kabupated Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 15 Juni 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Re

Kapolsek Galih Apria memberikan hadiah ayam kepada Jeje Jaenudin, warga Desa Sindanglaya, menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19, saat program vaksinasi jemput bola di Kabupated Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 15 Juni 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Re

“Jika sudah ada kesempatan untuk mendapatkan vaksin, segera ambil, jangan ada yang menolak. Karena agama apa pun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita, vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker, dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” pesan Presiden Jokowi.

“Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi, tanpa kesatuan itu, kita tidak akan mampu menghentikan penyebaran COVID-19,” pungkasnya.

PSBB Sudah Terbukti Tekan Kasus COVID-19

Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman memaparkan berdasarkan data yang ada, sudah terbukti bahwa kebijakan PSBB yang diberlakukan pada tahun lalu bisa menekan laju perebakan wabah virus corona.

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Dijelaskannya, pada April 2020 ketika PSBB dilakukan angka reproduksi virus mencapai 1,5 kemudian angkanya menurun menjadi 1,08 di bulan Mei 2020. Penurunan ini, ujar Dicky cukup signifikan, meskipun pada waktu itu PSBB yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi dan tidak terlalu ketat. Lanjutnya, PSBB pada periode waktu yang sama juga berkontribusi menurunkan angka pertumbuhan kasus positif COVID-19 di mana pada April lalu mencapai 90 persen, kemudian dengan intervensi PSBB turun menjadi 2,8 persen di Mei tahun lalu.

“Kemudian kalau bicara PPKM, saya analisa dari Januari-Juni , PPKM ini dalam angka reproduksi di Januari 1,19 meningkat dan saat ini di Juni sudah 1,36. Kemudian bagaimana pertumbuhannya (kasus)? Di periode penerapan PPKM ini growth rate-nya dari 30 persen di Januari, artinya 30 persen penambahan (kasus) per minggu, saat ini di Juni sudah 54 persen. Jadi meningkat signifikan. Ini artinya dari 30 persen ke 54 persen kemudian angka reproduksinya meningkat dari 1,19 menjadi 1,36, ini menunjukkan bahwa dibandingkan PSBB , PPKM tentu kurang efektif. Itu data yang berbicara,” ujar Dicky kepada VOA.

Seorang pengendara sepeda motor melewati sebuah kampung di Jakarta, yang diisolasi setelah beberapa warganya terpapar virus COVID-19, 22 Juni 2021. (Foto: BAY ISMOYO / AFP)

Seorang pengendara sepeda motor melewati sebuah kampung di Jakarta, yang diisolasi setelah beberapa warganya terpapar virus COVID-19, 22 Juni 2021. (Foto: BAY ISMOYO / AFP)

Tambahnya, dalam periode mulai diberlakukannya PPKM Mikro yakni dari Januari-Juni 2021 terbukti tidak memperkuat aspek “3T” secara signifikan. Menurutnya, hal ini sangat fatal mengingat aspek tersebut merupakan hal yang utama dalam memutus mata rantai penularan.

Selain itu, kebijakan bekerja dari rumah atau working from home (WFH) dalam implementasi di lapangan tidak berjalan dengan baik, di mana banyak perusahaan yang masih menyuruh pegawai-pegawainya untuk tetap bekerja dari kantor. Sehingga bisa dikatakan aspek pengawasan daripada kebijakan PPKM Mikro ini juga tidak berjalan dengan baik.

Spanduk pelaksanaan PPKM Mikro di Jakarta. (Foto: VOA/Indra)

Spanduk pelaksanaan PPKM Mikro di Jakarta. (Foto: VOA/Indra)

Meski begitu, ujar Dicky keputusan PPKM Mikro ini sudah terlanjur diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Dicky pun menyarankan pemerintah nantinya untuk melakukan evaluasi dari kebijakan PPKM Mikro ini per minggu untuk mengetahui dampaknya terhadap pengendalian pandemi di tanah air.

“Dan nanti kalau dari hasil evaluasi hasil growth rate-nya yang tadi saya sampaikan 54 persen terus meningkat mendekati 90 persen seperti di awal April lalu, ya saya katakan, kita harus pertimbangkan lagi, bahwa harus ada penguatan lagi, karena masalahnya bukan menyelamatkan ekonomi tapi ini menyelamatkan nyawa dalam jumlah yang besar. Dan untuk diketahui dalam satu studi dikatakan bahwa satu kali lockdown yang katakanlah dua minggu saja, itu bisa menyelamatkan setidaknya 50,000 kehidupan, dan itu besar sekali nilainya,” pungkasnya. [gi/ka]



Source link

Continue Reading

VIRUS CORONA

Lonjakan Kasus COVID-19 Menunda Mimpi Bekerja dari Yogya

Lonjakan Kasus COVID-19 Menunda Mimpi Bekerja dari Yogya



Perjalanan kurang dari satu jam, dari kota Yogyakarta ke Kampung Turgo di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman, menyuguhkan keindahan lansekap dan hawa dingin yang khas. Di sisi utara, rumah-rumah warga berbatasan langsung dengan hutan. Kabut akan menyelimuti kawasan ini pada sore hari, waktu yang tepat menikmati sajian kopi di warung kopi Merapi, yang dikelola Musimin dan istrinya, Sari.

“Kopinya kami tanam sendiri, memang sudah ada sejak dulu. Di hutan belakang rumah ini ada banyak pohon kopi, sebagian besar tinggalan dari orang tua dulu,” kata Sari kepada VOA.

Bu Sari, pemilik warung kopi Merapi menyeduh kopi untuk tamu. (Foto:VOA/ Nurhadi)

Bu Sari, pemilik warung kopi Merapi menyeduh kopi untuk tamu. (Foto:VOA/ Nurhadi)

Meski jauh di lereng gunung, warung kopi ini menyediakan akses internet cukup cepat berkat bantuan bank daerah. Pengunjung bisa menikmati kopi dan hawa dingin, sembari mengerjakan tugas kuliah atau pekerjaan kantor. Jika program work from destination yang digaungkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa pekan lalu bisa berjalan, warung kopi Merapi di Turgo ini mungkin akan kedatangan lebih banyak konsumen.

“Kami biasa rame kalau Sabtu dan Minggu,” lanjut Sari.

Destinasi wisata alam yang sepi dan dinilai lebih aman dari risiko penularan tersebar merata di sekitar Yogya. Rata-rata hanya dibutuhkan perjalanan satu jam untuk sampai ke Menoreh di barat, kaki Merapi di utara, pantai di sisi selatan, atau kawasan wisata alam gunung purba hingga Mangunan di sisi tenggara. Ini adalah pilihan menarik bagi pekerja di Jakarta atau kota besar lain, yang bosan bekerja dari rumah dan mencari nuansa berbeda.

Kebijakan yang Adaptif

Sayang, pemerintah harus mengevaluasi program ini karena lonjakan kasus dalam dua pekan terakhir. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menekankan ini dalam keterangan pers mingguan, yang dia sampaikan dari Balkondes Borobudur, Jawa Tengah, Selasa (22/6). Sandi menyebut, work from destination jika dilakukan dengan bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, merupakan salah satu inovasi dan adaptasi di tengah pandemi dan tantangan ekonomi.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

“Namun kita mengambil kebijakan berbasis data dan berbasis sains, dan data dan sains ini bergerak terus. Data dua minggu lalu sama data hari ini tentunya berbeda, dan kebijakan kita akan sangat berbeda. Jadi, waktu kita mengambil kebijakan dua minggu lalu dan hari ini, semua harus disesuaikan. Dan itu adalah komitmen kita untuk menyesuaikan kebijakan berbasis data dan sains,” ujar Sandi.

Sandi memastikan Kemenparekraf memperhatikan data kasus dan status zona tempat wisata berada. Jika memang berstatus merah, kementerian bahkan sudah memberi arahan penutupan destinasi wisata. Panduan untuk menghadapi situasi yang genting saat ini telah ditetapkan, dan pelaku wisata serta wisatawan diharapkan mematuhinya.

Salah satu penerapan kebijakan adalah bahwa program work from destination akan menyesuaikan penerapan PPKM Mikro. Daerah dengan status kuning misalnya, tentu diperbolehkan, sedangkan yang berstatus merah diminta untuk dihindari.

“Di tengah-tengah situasi yang sangat volatile, uncertain, complex dan ambigue, kebijakan model sandbox yang harus kita hadirkan, sehingga kita akan mampu melewati periode yang penuh tantangan ini,” tambahnya.

Pelaku Wisata Berhati-Hati

Doto Yogantoro, pengelola desa wisata Pentingsari di Kabupaten Sleman, Yogyakarta meyakini pelaku wisata dan pemerintah daerah memegang peran penting terkait buka atau tidaknya destinasi wisata.

Pengelola desa wisata Pentingsari, Doto Yogantoro. (Foto: dok pribadi)

Pengelola desa wisata Pentingsari, Doto Yogantoro. (Foto: dok pribadi)

“Kalau dihentikan total, saya kira juga mengurangi semangat masyarakat, tetapi pintar-pintarnya pengelola memilih dan memilah, kira-kira tamu yang diterima latar belakangnya apa, tujuannya apa, asalnya darimana,” kata Doto kepada VOA.

Dia memberi contoh, beberapa hari lalu ada rombongan yang terpaksa ditolak untuk menginap di Pentingsari, karena pemberitahuan yang mendadak. Pengelola telah menyepakati skala prioritas dalam menerima wisatawan. Keputusan untuk menerima atau tidak rombongan wisata ada di masyarakat. Status kesehatan wisatawan juga menjadi perhatian penting, dan karena itu seluruh proses tersebut tidak bisa mendadak.

“Kalau tamu dari kalangan pemerintah biasanya kita terima, karena secara protokol kesehatan mereka sudah bisa dipastikan,” ujar Doto.

Diakui Doto, ketika pemerintah menerapkan program work from destination, euforia memang terjadi. Terobosan ini disambut baik setelah sekitar setahun sektor pariwisata prihatin. Namun dia juga mengakui, tidak semua pengelola destinasi wisata siap dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Tetap ada kemungkinan kenaikan kasus karena pelaku perjalanan, dalam hal ini wisatawan, yang datang ke destinasi di zona hijau.

Pilihan untuk selektif menerima wisatawan tentu berdampak pada pemasukan pengelola destinasi. Namun, dalam kasus desa wisata, menurut Doto dampaknya bisa ditekan karena pelakunya adalah warga desa yang hidup dari sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan jenis pekerjaan lain. Ketika wisatawan tidak datang, mereka tetap hidup menjalani profesi asalnya.

Kunjungan wisatawan asing sebelum pandemi di Pentingsari. (Foto: dok/ Doto Y)

Kunjungan wisatawan asing sebelum pandemi di Pentingsari. (Foto: dok/ Doto Y)

Pada destinasi yang khusus menggantungkan pendapatan dari perjalanan wisata, kasusnya tentu berbeda dan membutuhkan jalan keluar lain.

Prinsipnya, kata Doto, pelaku sektor wisata tidak menyalahkan siapapun atas kondisi yang ada.

“Semua harus berpikir positif, bahwa ini kondisi kita bersama. Pemerintah tetap harus mengupayakan program yang dirasa benar, koordinasi dengan daerah. Masyarakat harus bisa antisipasi, kalau dibuka dan menerima wisatawan dampaknya bagaimana. Bukan hanya ekonomi, tetapi juga dampak psikologis,” tambah Doto yang juga Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata DIY.

Daerah Lakukan Penyesuaian

Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta menerapkan kebijakan khusus untuk menekan laju penyebaran COVID 19. Salah satunya adalah menutup wisata pantai, yang sangat populer di daerah ini, pada Sabtu dan Minggu untuk menghindari penumpukan wisatawan. Dalam keterangannya pada Selasa (22/6), Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta pelaku wisata bersabar menghadapi kenyataan ini. Dia menegaskan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X setuju dengan kebijakan itu.

Menparekraf Sandiaga Uno (kiri) berdialog dengan Doto Y Yogantoro (kanan) dalam kunjungan pada 5 Juni 2021 lalu di desa wisata Pentingsari. (foto: Doto Y)

Menparekraf Sandiaga Uno (kiri) berdialog dengan Doto Y Yogantoro (kanan) dalam kunjungan pada 5 Juni 2021 lalu di desa wisata Pentingsari. (foto: Doto Y)

“Penanggulangan pandemi harus diutamakan meskipun ada dampak ekonominya. Jadi secara prinsip, Sri Sultan bisa memahami langkah Pemkab Bantul, karena toh hanya Sabtu dan Minggu. Masih ada lima hari lainnya dan hanya dua akhir pekan, begitu beliau bilang,” kata Abdul Halim.

Kebijakan ini diambil karena wisata pantai menjadi tujuan bagi wisatawan luar daerah. Ada kekhawatiran, wisatawan yang datang dari zona merah kemungkinan sudah terpapar virus, dan bisa menularkan di kawasan wisata.

“Di situ bahayanya. Dampaknya tetap akan di warga dan pemerintah setempat,” tambah Abdul Halim.

Sebuah andong wisata melintas di Alun-Alun Utara Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Sebuah andong wisata melintas di Alun-Alun Utara Yogyakarta. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Kebijakan penutupan tempat wisata ini menjadi lebih penting sementara varian Delta diyakini sudah menyebar dalam beberapa pekan terakhir. Lonjakan kasus di daerah maupun angka nasional membuktikan kekhawatiran itu.

Kebijakan penutupan, menurut Abdul Halim, akan dievaluasi. Jika kasus menurun dan instruksi penutupan tidak berlaku lagi, maka pembukaan tempat wisata bisa dilakukan dengan pengawasan ketat aparat. Secara teknis, dimungkinkan pembatasan pengunjung dengan menghitung berapa yang masuk dan berapa yang keluar dari lokasi wisata maupun tempat makan. [ns/ka]



Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close