Connect with us

POLITIK

Indonesia akan Seret BWF ke Arbitrase Internasional

Avatar

Published

on

Indonesia akan Seret BWF ke Arbitrase Internasional

[ad_1]

Perlakuan diskriminatif dialami tim bulu tangkis Indonesia di turnamen All England 2021. Tim bulu tangkis Indonesia tidak diperbolehkan menggunakan shuttle bus dan lift usai diberhentikan dari turnamen tersebut. Buntut kejadian itu, federasi tertinggi bulu tangkis dunia Badminton World Federation (BWF) akan diperkarakan ke arbitrase internasional.

VOA – Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, mengecam tindakan diskriminatif yang dialami tim bulu tangkis Indonesia di turnamen All England 2021. Penyelenggara turnamen tersebut tidak memperbolehkan tim bulu tangkis Indonesia menggunakan shuttle bus dan lift saat keluar dari arena.

“Kita minta penjelasan secara transparan serta perlakuan yang adil atas apa yang dialami tim bulu tangkis Indonesia. Informasi yang masuk ke kami, tentu perasaan sebagai bangsa merasa sakit karena kita diperlakukan dengan tidak baik. Bayangkan tim kita sudah bertanding kemudian dihentikan. Bahkan setelah dikeluarkan dari arena disuruh jalan kaki, dan biasanya disiapkan shuttle bus, naik lift pun tidak bisa ini penyampaian dari teman-teman kita di sana. Ini sesuatu yang diskriminatif,” kata Zainudin, Jumat (19/3).

Zainudin melanjutkan, saat ini pemerintah hanya bisa mendorong Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) untuk meminta klarifikasi kepada BWF dan penyelenggara All England terkait tindakan diskriminatif yang dialami tim bulu tangkis Indonesia. BWF pun dianggap tidak profesional, dan tak transparan.

“BWF diskriminatif karena cukup bukti untuk saya mengatakan ini. Oleh karena itu kami sangat kecewa atas perlakuan ini, dan BWF tidak boleh buang badan berlindung pada aturan yang ada di Inggris,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden National Olympic Committee (NOC) Indonesia, Raja Sapta Oktohari meminta agar BWF tidak buang badan terkait permasalahan ini. NOC Indonesia juga telah melayangkan surat protes kepada BWF.

“Karena yang melaksanakan kegiatan bukan pemerintah Inggris tapi panitia pelaksana All England dan ini sangat mengecewakan. BWF harusnya bertanggung jawab atas keteledoran yang terjadi di All England. Kalau peraturan protokol kesehatan itu pasti dijalankan oleh setiap negara tapi BWF tidak boleh melempar tanggung jawabnya kepada pemerintah Inggris,” katanya.

Dalam kejadian ini, BWF sebagai federasi bulu tangkis dunia diminta untuk meminta maaf atas tindakan diskriminatif yang terjadi. NOC Indonesia pun akan membawa kejadian ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS).

“Kami juga akan meneruskan skandal ini ke level paling tinggi atau memungkinkan ke arbitrase internasional karena apa yang dilakukan telah menyakiti perasaan masyarakat Indonesia. Mereka harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia secara resmi dan juga mesti ada pertanggung jawaban apa yang dilakukan BWF kepada atlet kita,” jelasnya.

Sebelumnya, tim bulu tangkis Indonesia tiba di Birmingham, Inggris, pada Sabtu (13/3) siang waktu setempat. Rombongan kemudian menjalani tes PCR ketika tiba di Hotel Crowne Plaza Birmingham City Centre dan hasil tes dinyatakan negatif COVID-19 untuk seluruh anggota tim. Para atlet kemudian berlatih pada Senin (15/3) sore dan Selasa (16/3) pagi.

Pada Rabu (17/3) waktu setempat, turnamen All England 2021 dimulai. Pasangan ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon menjadi wakil Indonesia pertama yang berlaga dan berhasil menang dari tim Inggris. Pada nomor tunggal putra, Jonatan Christie juga berhasil melaju ke babak selanjutnya usai mengalahkan pebulu tangkis Thailand. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan juga lolos ke babak kedua.

Namun, pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, dan tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting gagal tampil karena dinyatakan kalah WO. Begitu pun dengan wakil Indonesia lainnya yang telah menang juga dinyatakan kalah WO karena berada satu pesawat dengan penumpang yang terpapar COVID-19 saat terbang dari Istanbul menuju Birmingham. Sesuai aturan kesehatan Inggris, tim Indonesia yang terdiri dari 24 orang harus menjalani isolasi mandiri selama 10 hari sampai 23 Maret 2021 di Crowne Plaza Birmingham City Centre. [aa/ab]

[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

POLITIK

Giring: Gubernur DKI Jakarta yang Cocok Harus Kader PSI

Avatar

Published

on

Giring: Gubernur DKI Jakarta yang Cocok Harus Kader PSI
Ketua Umum PSI, Giring Nidja. fokussatu.id

BuzzFeed – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha menilai sosok yang cocok untuk memimpin DKI Jakarta adalah kader dari PSI. Karena selama satu periode atau lima tahun kader-kader PSI memiliki pengalaman mengawal uang rakyat.

“Gubernur DKI Jakarta yang cocok harus kader PSI,” ujar Giring saat berkunjung ke Bantul, Rabu (12/1/2022).

Saat ini ada 7 orang kader PSI yang duduk di legislatif, mereka duduk dalam satu fraksi. Ketujuh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI tersebut ia anggap luar biasa karena memiliki kemampuan yang sangat baik tentang keuangan daerah.

“Mereka juga sangat mengetahui tantangan-tantangan ke depan untuk warga DKI Jakarta,” ujar dia.

Ketika nanti, lanjutnya, PSI mendapatkan kursi sebanyak 15 hingga 20 kursi pada pemilihan legislatif 2024 nanti, maka siapapun yang memimpin maka Giring menandaskan harus dari kader internal PSI.

Pada kesempatan di Bantul ini, pelantikan pengurus PSI Bantul juga diisi dengan kegiatan pameran UMKM serta pentas seni jathilan. Pameran UMKM tersebut juga sebagai bentuk dari dukungan PSI terhadap pertumbuhan UMKM di Bantul dan DIY pada umumnya.

“Bantul adalah kota kreatif, banyak UMKM tumbuh subur di sini. Kita harus support itu,” tandas dia.

 

Continue Reading

POLITIK

Dugaan Hakim “Bermain” Pada Kasus The Kuningan Place, KY Diminta Berani Bertindak

Avatar

Published

on

Dugaan Hakim “Bermain” Pada Kasus The Kuningan Place, KY Diminta Berani Bertindak
Ilustrasi Karikatur Mafia Hukum. Pos Garut

BuzzFeed -Mantan Kuasa Hukum PT Brahma Adhiwidia (BA), Andreas FK kepada wartawan, Senin (10/1/2022) mengungkapkan bahwa Berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial (KY), tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 283/PID/2019/PT.DKI., tanggal 17 September 2019 silam. Maka KY diharapkan memberikan terobosan kreatif dan berani.

Kendati demikian, kasus yang dimaksud yakni terdapat dugaan mafia hukum dalam persidangan melibatkan PT Brahma Adhiwidia (BA) dengan PT Kemuliaan Megah Perkasa (KMP).

Dalam pengakuannya meskipun tidak lagi menjadi kuasa hukum dari PT Brahma Adhiwidia, Andreas mengaku tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di KY. Bahkan, sepengetahuan dirinya, sudah ada dua saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak KY.

Dua saksi yang dimaksud yakni Tjin Pit Fan atau Theresia selaku Sekretaris dari PT BA. Disampaikan Andreas, pada saat pemanggilan Theresia, dirinya turut mendampingi bersama Geraldy Sinaga sebagai kuasa hukum sekaligus sosok yang mendapatkan petunjuk adanya indikasi pelanggaran hukum. Saat diminta keterangan, mereka mengaku mengatakan apa adanya sesuai petunjuk yang ada dalam rekaman.

Sedangkan pihak kedua yang dipanggil KY adalah Zulvia, yang diduga menemui seseorang bernama Jack di Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun Zulvia tidak kunjung memenuhi panggilan dari KY hingga pemanggilan kedua, dan KY akan berencana menjemput paksa apabila pada panggilan ketiga Zulvia kembali tidak datang. Andreas menduga, Zulvia ada main dengan pihak KMP karena kerap mengelak untuk dimintai keterangan.

“Sayangnya Ibu Zulvia ini tidak datang, dengan berbagai alasan, seperti wah saya sudah tidak kerja lagi sama PT Brahma atau bilang wah saya lupa,” kata Andreas dalam keterangan kepada wartawan, Senin (10/1/2022) dilansir dari Telusur.co.id.

Andreas menjelaskan, PT BA sempat mendapatkan tawaran dari Purwani untuk menemui Jack di Pengadilan Tinggi. Belum diketahui secara jelas apa profesi dari sosok yang bernama Jack. PT BA memenuhi tawaran untuk menemui Jack, yang diwakili oleh Zulvia dan Theresia, karena keduanya merupakan bagian dari PT BA. Tanpa sepengetahuan mereka, terdapat tim dari kuasa hukum PT BA yang bernama Geraldy Sinaga merekam pembicaraan mereka.

“Setelah didengarkan itulah ada indikasi suap, dari pihak lawan yakni Indri Gautama kepada hakim,” katanya.

Sehingga hal tersebut menjadi alasan munculnya dugaan kepada sosok Zulvia. Karena dalam rekaman tersebut,  Zulvia dan Jack paling berperan di situ, dan mengindikasikan bahwa hakim pengadilan tinggi telah disuap oleh pihak Indri Gautama.

“Begini loh, kenapa dia diduga, Bu Zul juga diduga, itu kan akhirnya bicara uang, jadi intinya kalau PT Brahma mau bayar sekian-sekian ya dibantu, kalau tidak ya mereka bela yang bayar,” katanya.

Untuk membongkar dugaan mafia hukum ini, KY juga harus berani untuk menyelidiki pengacara dari pihak tersangka untuk menemui petunjuk secara kuat bahwa hakim-hakim telah terindikasi suap. Andreas menduga, pengacara dari pihak tersangka lebih mengetahui dugaan korupsi yang melibatkan jaksa dan hakim karena berperan sebagai mediator. Sehingga, apabila KY serius menangani persoalan ini, maka ia meminta agar pengacara Indri Gautama juga patut untuk diselidiki.

“Jadi sebenarnya kalau memang mau terbongkar semuanya lawyernya pun harusnya diselidiki. Cuma lawyer kan punya undang-undang advokat, tetapi untuk membongkar ini ya memang diperlukan cara-cara kreatif, inovatif, dan keberanian,” kata Andreas.

Selain itu, dia berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dapat memberikan perannya dalam membongkar dugaan permainan mafia hukum yang ada di persidangan. Peran Kemenpolhukam semakin penting, terlebih orang-orang yang terlibat dalam kasus ini adalah orang yang paham secara hukum, sehingga untuk menemukan bukti-bukti maka dinilai akan lebih sulit.

“Perlu pendekatan atau pembicaraan secara khusus, biasanya supaya ini bisa terbongkar dengan baik, ya memang dibutuhkan semua petunjuk, karena kalau bukti saja susah,” ujarnya.

Secara spesifik, Andreas berharap Kemenpolhukam melakukan tindakan yang berani dan tidak hanya sekedar dengan kata-kata dan teori. Tetapi juga mampu mengungkap bagaimana kejadian yang ada di lapangan.

“Harus berani, dan menerima bukan hanya pendapat, tapi pengalaman dilapangan yang berhubungan dengan kasus, jangan pendapat jangan teori, bosen kita,” kata dia.

 

Dugaan Penipuan

Sengketa ini bermula ketika Indri Gautama menawarkan unit Lt 7 dan Lt 8 dengan peruntukan kantor atau Gedung Komersil dengan dukungan buku panduan Fit Out dan buku Tata Tertib Jones Lang LaSelle pada 2011 lalu, kepada PT Brahma Adhiwidia.

Bangunan seluas 2.000 meter persegi itu pun dibeli seharga Rp34,661,426,800, pada November tahun 2011 dari pihak pengembang, yakni PT KMP. PT Brahma Adhiwidia melakukan pembayaran pertama sebesar dua miliar rupiah yang ditransfer ke Gereja Generasi Apostolik milik Indri Gautama. Sedangkan sisa angsurannya sampai dengan lunas ke rekening PT KMP.

Selanjutnya PT KMP pada 14 Januari 2013 mengajukan Revisi RTLB dan IMB menjadi Sarana Pendidikan dengan merujuk pada Permohonan Izin Sekolah tertanggal 7 Desember 2010 dengan Surat No. 003/KMP/2013 yang disetujui Gubernur DKI saat itu.

Lalu, Indri Gautama membuat Surat Pernyataan yang menyatakan mewakili pemilik dari lantai 6,7,8,9,10,11 Lumina Tower untuk merubah peruntukan menjadi sarana pendidikan, padahal lantai 7 dan 8 jelas-jelas milik PT Brahma Adhiwidia.

Atas itu, PT KMP diadukan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penipuan, penggelapan dan memberikan keterangan palsu. Sejumlah Pasal disangkakan diantaranya pasal 263, 266, 372, 378 dengan Laporan Polisi No.LP/557/V/2017/Bareskrim dengan terlapor Indri Gautama (yang mengaku sebagai pemegang saham sekaligus Komisaris Utama KMP) dan Yusuf Valent (Direktur Utama Kemuliaan Mega Perkasa).

Indri Gautama dan Yusuf Valent juga diduga berbohong ke Gubernur DKI Jakarta kala itu Joko Widodo, dengan mengaku mendapatkan izin dari pemilik dan merubah peruntukan aset orang lain menjadi sekolah, hingga Gubernur DKI mengeluarkan izin prinsip perubahan peruntukan menjadi sekolah milik Indri Gautama.

 

Persidangan PN Jaksel

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indri Gautama dan adiknya Gunarto telah dihadirkan sebagai saksi pada persidangan yang digelar  28 November lalu. Dalam kesaksiannya, Indri mengaku jika dirinya yang menjual lantai itu ke PT Brahma, di mana saat itu kapasitas dirinya selaku Komisaris PT KMP, meski awalnya sempat tidak mengakuinya. Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Asiadi Sembiring, Indri yang juga seorang Pendeta itu terlihat tegang menjawab pertanyaan hakim yang tegas itu.

Persoalan PPBJ, IMB dan peruntukkan Lumina Tower yang dibangun pun sempat membuat berang Hakim, karena Indri Gautama terkesan berbelit memberikan keterangan. Setelah dicecar oleh Hakim bahkan sampai berkali-kali diingatkan kalau dirinya berada di bawah sumpah, Indri akhirnya akui jika di PPBJ tertulis untuk Kantor Non Hunian, padahal IMB tertulis Hunian.

Saat dikonfrontir dengan Terdakwa, Indri dengan emosi menyatakan sejak awal memang bangunan tersebut untuk rumah ibadah dan auditorium.

Sementara saksi Gunarto yang merupakan direktur keuangan PT. KMP tidak jadi memberikan keterangannya karena terlalu tegang sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan hakim dengan baik dan diminta hakim untuk memberikan keterangan pada sidang berikutnya yang digelar Senin 3 Desember.

Dan keterangan berbelit yang diberikan Indri sebagai  Komisaris Utama dan Yusuf Valent sebagai Direktur Utama di persidangan justru menimbulkan pertanyaan besar. Siapakah pemegang saham sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap hal ini?

Terlepas dari siapa sosok di belakang Indri, PN Jaksel pada tanggal 15 Juli 2019, Majelis Hakim yang diketuai Asiady Sembiring telah memutuskan bahwa Yusuf Valent selaku Dirut PT. Kemuliaan Megah Perkasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan atas perbuatan menjual unit ruang kantor yang ternyata adalah auditorium, dengan menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara dengan masa percobaan 1,5 tahun.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum selama satu tahun penjara, padahal tuntutan Jaksa sudah sangat ringan dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang merugikan konsumennya.

Berharapan memperolaeh keadilan dari Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Jakarta, justru tidak didapat pihak PT. BA yang telah mengalami kerugian mencapai lebih dari  Rp100 Miliar.

Majelis hakim banding PT DKI, justru memutuskan tujuh amar. Pertama. membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kedua, membebaskan terdakwa Valent Yusuf dari dakwaan-dakwaan JPU terkait dengan delik penipuan atau membuat surat palsu. Tiga, merehabilitasi nama baik Valent dalam kedudukan harkat dan martabatnya.

Putusan PT DKI dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA), yang memvonis bebas Valent Yusuf dalam perkara penipuan pembelian unit apartemen seharga Rp34,661,426,800 di tahap kasasi. PT KMP merupakan developer yang membangun 3 tower The Kuningan Place, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan.

Perkara di tahap kasasi ditangani dan diadili oleh majelis hakim agung kasasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Kamar Pidana MA Suhadi dengan anggota Desnayeti dan Soesilo. Kasasi perkara ini lebih dulu diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) pada 29 Oktober 2019. Kasasi dimohonkan JPU menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Nomor: 283/PID/2019/PT DKI tertanggal 17 September 2019.

Majelis hakim agung kasasi menyatakan, telah membaca secara saksama memori kasasi dan alasan-alasan yang diajukan JPU pada Kejari Jaksel, salinan putusan PN Jaksel, salinan putusan PT DKI Jakarta, dan surat-surat lain yang bersangkutan. Majelis menilai, alasan permohonan kasasi JPU tidak dapat dibenarkan. Majelis menyatakan, sepakat dengan putusan judex facti atau PT DKI Jakarta yang telah membebaskan terdakwa Valent Yusuf.

“Mengadili, satu, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Dua, membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara,” kata Ketua Majelis Hakim Agung Kasasi Suhadi saat pengucapan putusan.

Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada Senin, 18 Mei 2020 oleh Suhadi sebagai ketua majelis bersama dua hakim anggota yakni Desnayeti dan Soesilo. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis yang dihadiri dua hakim anggota serta Dwi Sugiarto sebagai panitera pengganti. JPU pada Kejari Jaksel dan Valent Yusuf tidak hadir saat pengucapan putusan.

 

Continue Reading

POLITIK

Seknas PMP, Besutan Relawan Puan Maharani Resmi Diluncurkan

Arie Gutomo

Published

on

Seknas PMP, Besutan Relawan Puan Maharani Resmi Diluncurkan
Ketua Umum Seknas PMP Firman Tendry Masengi. BUZZFEED

BuzzFeed – Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu Nasional 2021, dukungan terhadap Ketua DPR RI yang juga Ketua PDIP, Puan Maharani kembali bertambah, adalah Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP). Soft launching jaringan relawan itu diresmikan dengan diawali dengan sebuah diskusi bertema “Refleksi Akhir Tahun Perempuan Hebat” dengan membahas terkait peran kepemimpinan perempuan dalam perspektif kebangsaan, serta peluncuran tagar #PeremPuanHebat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

“Kegiatan ini merupakan kegiatan awal kami di Seknas PMP sekaligus soft launching,” kata Ketua Umum Seknas PMP Firman Tendry Masengi.

Diskusi yang dipandu oleh moderator Sasmaya Hati yang merupakan perwakilan Seknas PMP Sumatera Utara itu juga menghadirkan peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Guru Besar Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, dan akademisi Bambang Haryanto.

Siti Zuhro dalam pandangannya juga mengajak agar peringatan Hari Ibu dipahami secara utuh. Tidak hanya ditarik dari sisi politik saja.

“Tapi ini betul-betul memahami suatu peran penting perempuan dalam konteks dia ada di dalam rumah, di luar rumah, dan di dalam tingkat yang lebih besar makro negara bangsa,” kata Zuhro.

Diskusi Refleksi Akhir Tahun Perempuan Hebat bertema Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Kebangsaan, yang digelar Seknas PMP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (22/12). (Foto: Seknas PMP)

Menurutnya, peran perempuan masih sedikit yang terakomodir dalam berbagai bidang kehidupan. Ia mengatakan bahwa di parlemen, perempuan memiliki kuota sebanyak 30 persen. Namun, angka itu belum pernah terpenuhi, hanya terisi sebatas sampai 21 persen saja dan belum bisa lebih. Ia juga meminta kepada partai khususnya PDI Perjuangan agar bisa mendorong lagi peran dan keterlibatan perempuan di dalam kaderisasinya.

“Ini apa yang salah? Ini parpol gimana? PDIP partai besar, jadi kita dorong lagi kaum perempuan betul-betul dipertimbangkan, diakomodasi, dimuliakan, dan diperankan maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Emrus Sihombing lebih menekankan peran perempuan dengan meminta agar perempuan memperluas akses diri sebagai aktor yang bisa mempengaruhi.

“Perempuan harus bersaing dengan laki-laki, harus lebih hebat,” katanya.

Emrus mencontohkan terkait peran perempuan ialah dirinya menilai tentang peran dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Emrus menilai bahwa Puan adalah sosok perempuan yang mumpuni untuk digadang maju pada Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, Puan memiliki ideologi nasionalisme yang kuat dan akar biologis yang tidak perlu untuk diragukan lagi.

“Harus saya sampaikan bahwa Puan satu-satunya calon yang saat ini memiliki jejak ideologis yang jelas dan pasti. Jangan lupa, Puan adalah anak ideologis sekaligus anak biologis nasionalis,” terangnya.

Sementara itu Bambang Haryanto menyatakan soal kesetaraan kepemimpinan perempuan dengan laki-laki sudah berlangsung dari dulu, Ia mencontohkan bahwa pada zaman Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga di abad ke-7, perempuan sudah dikenal dengan kepemimpinannya yang penuh keadilan dan hebat.

“Distruksi kepemimpinan oleh perempuan, mungkin saja bisa terjadi,” kata Bambang.

Continue Reading

Trending Dari BuzzFeed

Part of Telegraf. Copyright © 2022 BuzzFeed. KBI Media Holding. All Rights Reserved.

close