Lifestyle

Hari Solidaritas Hijab Internasional, Masih Perlukah?

Hari Solidaritas Hijab Internasional (IHSD) diperingati sebagai buah konferensi di London pada 4 September 2004 untuk merespons diskriminasi yang dialami Muslimah di berbagai negara, termasuk di beberapa negara besar di Eropa. Sebelum itu di Inggris misalnya, ada larangan berhijab dan mengenakan simbol-simbol keagamaan. Di Prancis, larangan serupa berlaku di lingkungan pendidikan. Di Turki, Muslimah berhijab tidak bisa mendapatkan perawatan medis, sementara di Tunisia, mereka disiksa bahkan dipenjarakan. Hari Solidaritas ini diprakarsai oleh oleh Muslim terutama di Prancis, Jerman, Tunisia, juga Turki.

Ratna Widyastuti berhijab pada masa ia kuliah pada tahun 2000. Sarjana lulusan STT Telkom Bandung itu meraih gelar masternya di RWTH Aachen dan kini bermukim di kota Gottingen. Karena tinggal di Jerman sejak 2005, Ratna mengatakan pengalamannya berhijab lebih banyak ia rasakan di Jerman daripada di Indonesia.

Ratna mengatakan, “Saya sendiri belum pernah mengalami diskriminasi di dalam penggunaan jilbab, alhamdulillah. Jadi tidak ada pengalaman yang sangat tidak mengenakkan selama di sini. Dan memang yang saya ketahui juga, dari tahun ke tahun, penerimaan masyarakat di sini, juga pemerintah, membaik terhadap hijab.”

Ratna Widyastuti, Senior Software Developer di Xplace GmbH, Gottingen, Jerman. (Foto: pribadi)

Ratna, yang mulai resmi bekerja di Jerman pada tahun 2011, mengatakan, ia mengetahui sempat ada larangan untuk berhijab, yang kini telah dicabut, bagi para guru di sekolah-sekolah di 16 provinsi di Jerman.

Kini menjadi Senior Software Developer di Xplace GmbH, ia pun tidak merasakan diskriminasi di tempat kerjanya, di mana ia sempat menjadi satu-satunya karyawan perempuan di Departemen Software Development, dan yang sampai kini menjadi satu-satunya muslimah berhijab di perusahaan tersebut. Kalaupun ada pengalaman pribadi yang ia ingat, itu hanya dua hal.

Pertama, ketika pewawancara kerjanya menanyakan apakah ia bersedia melepaskan jilbab kalau customer perusahaan yang ia lamar itu kurang menyukai konsultan yang berhijab. “Ya saya jawab saja sambil tersenyum, maaf saya nggak bisa. Jadi saya akan tetap memakai hijab saya, mungkin dengan memberikan penjelasan yang baik kepada customer itu, bahwa hijab tidak akan mengurangi profesionalitas kerja saya. Tapi itu satu-satunya yang menanyakan hal itu dari sekian perusahaan yang mewawancarai saya,” ujarnya.

Pengalaman kedua, ketika ia bersama rombongan Muslimah yang sebagian besar berhijab bepergian ke kota di kawasan Jerman Timur sekitar tahun 2005, ia merasa orang di sana memperhatikannya ‘dari atas ke bawah, depan belakang.’ Ia mengira hal itu disebabkan karena masyarakat di Jerman Timur tidak seterbuka masyarakat di kawasan barat.

Ia juga mengatakan masyarakat Gottingen tampaknya lebih berpikiran terbuka, mengingat sebagai kota pelajar, di kota itu banyak mahasiswa internasional.

Nida Asma Amaniy, diaspora Indonesia di Poitiers, Prancis. (Foto: pribadi)

Nida Asma Amaniy, diaspora Indonesia di Poitiers, Prancis. (Foto: pribadi)

Di negara Eropa lainnya, Prancis, Nida Asma Aminiy tinggal di kota Poitiers, berjarak sekitar 1,5 jam dengan kereta cepat ke Paris, salah satu kiblat fashion dunia. Poirtiers juga seperti Gottingen, banyak mahasiswa yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Pernah bermukim di Inggris dan Belanda sebelumnya, Nida menemukan bahwa ia melihat banyak juga Muslimah berhijab di kota sekecil itu. Keberagaman cara mereka berbusana cukup mengagetkannya. Ada yang mengenakan abaya warna gelap, ada orang-orang asal Afrika yang senang mengenakan jilbab warna mencolok dan ‘tabrak’ warna dengan busana mereka, ada anak-anak muda dengan modis dengan hijab pasmina mereka, bahkan yang berhijab sambil mengenakan jins sobek-sobek pun ada.

Berjilbab sebagai busana sehari-hari tidak bermasalah di Prancis, ujar Nida. Tetapi berbeda dengan saat berurusan di ranah publik seperti di institusi pendidikan atau pekerjaan di sektor publik dan swasta, di mana netralitas agama dijunjung tinggi. Siapapun tanpa kecuali tidak diizinkan menunjukkan identitas agama mereka

Nida sendiri, selama 2,5 tahun bermukim di negara itu, baru sekali ia mengalami pelarangan berhijab. Ia mengemukakan, “Ketika saya mengurus izin tinggal, saya melampirkan pas foto berjilbab dari Indonesia yang saya gunakan juga untuk visa. Waktu itu kami minim info. Jadi pas datang, (saya) ditolak tidak boleh foto dengan memakai jilbab.”

Peraturan negara sudah tegas menetapkan bahwa di sektor publik, pemerintahan, perusahaan dan lain-lain, tidak boleh ada orang berjilbab yang bekerja, kata Nida. Meskipun larangan berjilbab tidak berlaku untuk mahasiswi, tidak seperti di jenjang pendidikan di bawahnya, larangan bagi dosen yang pegawai negeri tetap berlaku.

Yang paling merasakan dampak peraturan mengenai netralitas agama itu tentunya Muslimah dengan busana tertutup mereka. Nida mengatakan, “Saya tanya ke teman yang orang lokal, apa pekerjaannya di sana. jawabnya ‘aku ibu rumah tangga saja, habis bagaimana, aku tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bekerja, meskipun dia sarjana, memiliki pendidikan, tetapi itu tidak bisa dipakai untuk bekerja. Kalau bekerja, dia harus menanggalkan jilbab.”

Jilbab swap, salah satu acara peringatan IHSD 2023 yang digelar Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab. (Foto:Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab)

Jilbab swap, salah satu acara peringatan IHSD 2023 yang digelar Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab. (Foto:Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab)

Di Indonesia, Amalia Dian Ramadhini, bersama seorang temannya, pada tahun 2012 mendirikan gerakan peduli hijab sebagai aktivitas yang ingin mereka tekuni selesai kuliah. Mereka berfokus pada edukasi mengenai jilbab, dan memulainya dengan membuka kesempatan bagi orang untuk berdonasi jilbab dan orang mengajukan permintaan jilbab kalau mereka membutuhkannya.

Dengan mengandalkan jaringan pertemanan dan media sosial dalam urusan donasi, kata Amalia, “Pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, kami menyebarkan jilbab, alhamdulillah dari Padang sampai Papua, ada paket-paket yang terkirim ke sana. Semuanya free.”

Permintaan donasi dari berbagai tempat jauh puluhan kali lipat dari perkiraan mereka sampai-sampai mereka kewalahan untuk memenuhinya. Ketika mendapati bahwa ada donasi yang dijual kembali, barulah mereka membangun tim solidaritas peduli jilbab untuk merapikan penyelenggaraan donasi. Tim itu tersebar di berbagai penjuru Indonesia, bahkan di luar negeri seperti di Jerman dan Taiwan, dengan misi untuk ‘membumikan’ jilbab.

Pada 10 tahun pertama perjalanan gerakan mereka, fokus peduli jilbab adalah pada orang yang belum memakainya. Memasuki 10 tahun kedua, mereka menggeser fokus untuk meningkatkan pemahaman orang-orang yang sudah berhijab, membuat jilban bukan sekadar pakaian, tetapi agar apa yang sudah mereka kenakan selaras dengan apa yang mereka lakukan dan yang mereka pikirkan.

Ketika ditanya apakah ini masih perlu dilakukan di Indonesia yang praktis tidak membatasi orang berhijab, Amalia mengatakan, “Tetap perlu. Ibaratnya, walaupun kita sudah ada di lingkungan yang sudah kuat, tetapi butuh, tetap perlu dikuatkan. PR-nya bukan edukasi, tetapi bagaimana membangun support system yang baik, untuk saling menyemangati agar mereka tetap istiqomah berjilbab.”

Amalia Dian Ramadhini, pembina Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab. (Foto:Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab)

Amalia Dian Ramadhini, pembina Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab. (Foto:Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab)

Sejak 2021, Amalia membangun Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab. Sebagai pembinanya, inilah salah satu kesibukan ibu empat anak itu selain sebagai aktivis sosial dan pelaku bisnis. Ketika banyak tim peduli jilbab sudah tersebar di berbagai kota, peringatan IHSD dianggap sebagai salah satu momen yang pas dengan gerakan mereka.

Tahun ini, yayasannya membuka posko di mana mereka yang belum berjilbab dapat mencoba mengenakannya, selain mendukung mereka yang sudah berjilbab namun perlu penguatan. Bentuk kegiatan terakhir itu adalah marriage talks, mengingat ada fenomena ketika pasangan suami istri bercerai, sang istri pun menanggalkan jilbabnya.

Kegiatan lain adalah jilbab swap, tukar menukar jilbab yang mendapat sambutan baik. Selain menjadi solusi yang lebih baik dari membeli jilbab baru, ini sebagai partisipasi mereka untuk mengurangi limbah industri.

Sementara itu, Ratna mengakui selain Hari Hijab Internasional pada bulan Februari, ia belum pernah mendengar mengenai IHSD di bulan September. Ia tidak pernah memperingati atau mengikuti kegiatan terkait itu. Tetapi ia menyambut baik sharing pengalaman Muslimah berhijab dari berbagai negara saat IHSD untuk mengetahui kondisi mereka dan untuk saling menguatkan.

Ratna menjelaskan, “Jadi misalnya ada seorang yang mengalami kesulitan, o tahu, di tempat lain ada yang seperti itu, atau kalau di tempat lain mengalami kemudahan, o alhamdulillah, di situ sudah ada kemajuan. Mungkin dulu masih sulit sekarang jadi lebih mudah. Ini akan memberi motivasi.”

Ia juga semakin bersyukur dan merasa dikuatkan karena bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman berlatar belakang sama di luar Indonesia. Ia juga sangat bersyukur dapat bertemu dengan teman-teman nonmuslim yang juga baik, yang tidak mendiskriminasi.

Bersyukur juga dikatakan oleh Amalia. Mengingat adanya keterbatasan dalam berhijab di negara lain, ia mengingatkan kaum muslimah di Indonesia perlu banyak-banyak bersyukur. Masyarakat tidak lagi berstigma negatif terhadap jilbab, katanya seraya mengingatkan betapa stigma negatif itu sangat tinggi pada tahun 2005, karena ketika itu diketahui istri tersangka kasus bom Bali mengenakan jilbab.

“Saya juga kena stigma tersebut dan saya buktikan stigma itu salah. Makanya saat ini di tahun 2023, kita bisa berjilbab, ini adalah sebuah nikmat yang jarang sekali disyukuri. Kemerdekaan kita untuk berjibab, beribadah dan beragama, alhamdulillah, di Indonesia sudah jauh lebih baik,” jelas Amalia.

Sedangkan untuk sesama Muslimah berhijab di luar Indonesia, ia berharap mereka tetap istiqomah berjilbab apa pun kondisinya.

Marriage Talks, salah satu acara peringatan IHSD 2023 oleh Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab. (Foto:Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab)

Marriage Talks, salah satu acara peringatan IHSD 2023 oleh Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab. (Foto:Yayasan Solidaritas Peduli Jilbab)

Lantas, hampir dua dekade setelah IHSD pertama kali diperingati, apakah hari semacam ini diperlukan?

Bagi Nida, IHSD masih sangat perlu diperingati. Selain membantu syiar tentang hijab sendiri, yang sekaligus akan mengurangi diskriminasi terhadap Muslimah berhijab, kata Nida,

“IHSD tuh kan tujuannya untuk menyemangati dan membersamai para muslimah terutama di negara minoritas muslim termasuk Prancis bahwa mereka tidak sendiri, mereka ada yang membela haknya untuk menggunakan hijab,“ ujarnya.

Dengan adanya peringatan itu, lanjut Nida, muslimah lebih percaya diri menunjukkan eksistensinya dengan hijab, bahwa dunia internasional memihak mereka. Kapan pun hak penggunaan hijab itu ditentang, akan selalu ada yang mendukung dan menyuarakan hak Muslimah untuk berhijab.

Amalia juga menganggap IHSD masih perlu diperingati untuk menjadi momen kesadaran bersama. Ia mengemukakan, “Prinsipnya itu kan kita memperbaiki diri, mengajak orang lain, dan jangan menghakimi. Jangan sampai stop hanya di memperbaiki diri.” [uh/ab]

Sumber Berita

Apa Reaksimu?

Lainnya Dari BuzzFeed