Connect with us

VIRAL

Gubernur Jatim Khofifah Positif Covid-19 Lagi, Batal Hadiri Sertijab Bupati Tuban

Gubernur Jatim Khofifah Positif Covid-19 Lagi, Batal Hadiri Sertijab Bupati Tuban

[ad_1]

Jumat, 25 Juni 2021 – 13:04 WIB

Gubernur Jatim Khofifah Positif Covid-19 Lagi, Batal Hadiri Sertijab Bupati Tuban

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jpnn.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali terjangkiti Covid-19.

Khofifah pun batal menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Riyadi di DPRD Kabupaten Tuban, Jatim, Jumat (25/6).

Dia batal hadir setelah tahu hasil tes usap PCR-nya positif Covid-19.

Akhirnya acara tersebut dilaksanakan secara virtual untuk menyampaikan sambutannya. 

Sementara itu, penandatanganan berita acara sertijab diwakilkan Kepala BPKAD Bobby Sumarsono. 

“Yang rencananya beliau mau hadir secara langsung sertijab bupati akhirnya dilakukan virtual,” kata Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai saat dikonfirmasi, Jumat (25/6).

Sebelum berangkat mantan menteri sosial itu menjalani tes usap terlebih dahulu, Kamis (24/6) malam.

Kemudian, hasilnya baru keluar keesokan harinya.

SPONSORED CONTENT

loading…

loading…



[ad_2]

Source link

Advertisement
Click to comment

VIRAL

Isu Pilpres 2024 Mencuat, PDIP Fokus Ciptakan Pemimpin Bangsa Lewat Kaderisasi

Isu Pilpres 2024 Mencuat, PDIP Fokus Ciptakan Pemimpin Bangsa Lewat Kaderisasi

BuzzFeed – Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto, dalam keterangan resminya, keputusan Capres dan Cawapres merupakan hak preogratif keputusan partai yang didasarkan pada Kongres V.

Hal demikian, Keputusan Calon Presiden menunggu momentum sesuai dengan mekanisme tahapan pemilu.

Namun, dengan dinamika politik saat ini, ia tegaskan komitmennya untuk terus memerkuat tradisi demokrasi Pancasila yang mengakar pada budaya bangsa.

“Demokrasi di Indonesia bukan demokrasi elektoral-individual. Demokrasi Indonesia mengacu pada budaya bangsa yang mengedepankan gotong rotong, musyawarah, dan kepemimpinan yang didukung oleh spirit kolektivitas gotong royong,  bukan individual. PDI Perjuangan sendiri telah membangun demokrasi yang semakin matang, agar lahir pemimpin bangsa yang hebat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin politik dari tingkat pusat hingga daerah yang disiapkan melalui mekanisme kaderisasi kepemimpinan Partai” tulis Hasto Kristiyanto dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan Keputusan soal capres dan cawapres PDIP berdasarkan pada Kongres V Partai telah memberikan mandat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Pengumuman akan dilakukan pada momentum yang tepat. Semua memerlukan pertimbangan yang matang, bukan asal deklarasi. Itulah tata cara melahirkan pemimpin, perlu pertimbangan matang dan jernih”, ketiknya.

Kendati demikian, PDIP akan persiapkan capres yang sudah mempunyai kapasitas dan kabapilitas dan mengacu pada mekanisme kaderisasi Partai.

Salah satu contohnya kader yang melalui mekanisme kaderisasi partai seperti halnya Presiden Jokowi, Gubernur Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Prananda Prabowo, Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Wayan Koster, Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Mardani, Sultan Riska.

“PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi dan kaderisasi Partai. Itu semua perlu kerja sistemik melalui bangunan organisasi kepartaian. Jadi terkait dengan capres dan cawapres, Partai memiliki banyak kader yang mumpuni yang telah dipersiapkan Partai” ungkapnya.

PDIP menilai melihat ada sekelompok kepentingan yang tidak mau bekerja keras melakukan kaderisasi secara sistemik lalu memgambil jalan pintas dengan mencalonkan tertentu dengan berbagai subyektivitas kepentingan.

“Partai terus mencermati dinamika politik yang berkembang. Seluruh kader dan anggota Partai terus memegang disiplin dan lebih memilih membantu rakyat di dalam seluruh program recovery atas dampak pandemi” pungkasnya.

Continue Reading

VIRAL

Pengamat Millenial Pertanyakan Peran DPD RI Sebagai Lembaga Negara

Pengamat Millenial Pertanyakan Peran DPD RI Sebagai Lembaga Negara

BuzzFeed – Direktur Eksekutif Millenial Aktivis Institute, Muhammad Ferdiansyah Kritisi peran DPD RI sebagai lembaga negara yang belum mendapatkan kewenangan dalam menjalankan fungsinya dalam usul, pembahasan, dan pertimbangan atas rancangan undang-undang.

Menurutnya, hal tersebut menjadi problem yang serius dihadapi oleh masyarakat, selain itu, bahkan masyarakat publik belum mengetahui peran DPD RI sesungguhnya.

“Problematika yang terjadi dalam fungsi dan peran DPD hari ini yang dimana mestinya DPD menajalankan tugas dan fungsi secara Legislasi untuk mengajukan usul, pembahasan, dan pertimbangan atas rancangan undang-undang, seharusnya DPD RI memiliki andil dan peran juga dalam perumusan Rancangan undang undangan, namun pada kenyataanya hari ini DPD RI belum mendapat kewenangan tersebut secara luas, atas ketidak efektifan kinerja lembaga tersebut menyebabkan banyak pihak yang mempertanyakan apa sebenarnya tugas dan fungsi serta peranan DPD itu sendiri sebagai lembaga negara, serta tidak terlihat secara nyata produk kinerja dari kelembagaan DPD pada hari ini” ujarnya.

Kendati demikian, pemuda millenial tersebut, pertanyakan peran dari DPD RI yang tidak nampak, pasalnya justru yang berperan mendominasi dalam pengusulan dan pembahasan yakni DPR RI yang didominasi oleh orang Partai Politik yang mempunyai ideologi dan kepentingan yang berbeda, sehingga diduga masih belum maksimal dalam perumusan undang-undang.

“Sebenarnya pada DPD melekat fungsi dan kewenangan yang meski terbatas. Kewenangan itu berkaitan dengan pengajuan rancangan undang-undang tertentu, pengawasan pelaksanaan undang-undang, serta fungsi pertimbangan”, katanya.

Ferdi menilai, peran DPR-RI justru lebih mendominasi sebagai lembaga legislatif daripada DPD RI.

“Namun dalam prakteknya, fungsi dan kewenangan itu tidak didapatkan oleh lembaga ini. Dalam hal pengajuan rancangan undang-undang tertentu misalnya, gerak langkah DPD dalam fungsi legislasi amat bergantung pada itikad DPR apakah pengajuan itu dapat diteruskan atau atau hanya berhenti menjadi usulan semata, jadi seperti tidak ada kewenangan legislatifnya kalau kita lihat realitanya seperti ini,” ucapnya.

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa lembaga DPD RI sebagai perwakilan dari masyarakat daerah, justru diduga mengalami pembatasan.

“Kalau pun ada, peran tersebut hanya berhenti sampai pada pengajuan rancangan undang undang saja. Kalau begitu lembaga ini jadinya terkesan hanya sebagai lembaga pajangan saja. DPD ini kan perwakilan dari masyarakat daerah, kenapa terkesan jadi ada pembatasan kewenangan seperti ini? perannya pun sebatas perwakilan dalam bentuk kehadiran utusan daerah di pusat (representation in present) bukan perwakilan ideal dalam bentuk diperjuangkannya aspirasi daerah di tingkat pusat” tambahnya.

Menurutnya, lembaga DPD harus diperkuat secara legal formil dari sisi peran dan fungsinya secara spesifik dan disosialisasikan kepada masyarakat.

“Kalau kedepan DPD tidak di perkuat kedudukanya secara yuridis, serta di perkuat kewenangan legislasinya, dibubarkan saja lembaga ini, buang buang anggaran negara saja jadinya”. pungkasnya.

Continue Reading

VIRAL

Anak Walikota Korupsi, Wartawan Dipenjara, Hukum Berpihak Kemana ?

Anak Walikota Korupsi, Wartawan Dipenjara, Hukum Berpihak Kemana ?

BuzzFeed – Mungkin kasus yang cukup menggelitik di seantreo republik ini, pasalnya pejabat negara diisi oleh oknum pegawai yang seharusnya menjadi pelayan dan pengayom rakyat, justru sebaliknya menindas dan menjerumuskan ke jeruji besi.

Kondisi bobroknya penegakan dan penerapan hukum di negeri tercinta Indonesia, sesungguhnya belum dapat menggambarkan dengan tepat

Pelaku yang berbuat salah dilindungi hukum, siapa berbuat benar justru masuk penjara.

Kasus Beni Eduward, Youtuber di Medan yang dipenjara karena memvideokan oknum polisi-polisi kriminal pelaku pungutan liar di berbagai tempat, kasus wartawan Muhammad Yusuf yang mati di penjara Kalsel karena memberitakan kezoliman kelompok Haji Isam yang diduga merampok tanah-tanah rakyat di sana, dan kasus ibu pedagang kaki lima di Sumatera Utara yang jadi korban keganasan preman, tiba-tiba dijadikan tersangka oleh polisi, hanyalah segelintir kecil dari ribuan kasus ‘miris’ yang terjadi di persada ini.

Sebangun dengan kasus-kasus tersebut di atas, hari-hari ini jagat media kita juga diramaikan dengan pemberitaan kasus kriminalisasi wartawan Muhammad Asrul, Jurnalis Media Online Berita News, yang ditahan di Polda Sulsel karena memberitakan dugaan tindak pidana korupsi anak walikota Palopo. Saat ini kasusnya sudah bergulir di PN Palopo dan dituntut 1 tahun penjara oleh JPU.

Oknum pejabat itu yang korupsi, yang dihukum malah orang yang memberitakan. Hukum apa yang digunakan di negara hukum ini? Demikianlah berbagai komentar liar yang berkeliaran di benak rakyat melihat kondisi penerapan hukum yang terbolak-balik tersebut.

Menaggapi fenomena itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, diberitakan di restorasihukum.com, mengatakan dirinya kehilangan kata-kata untuk mendeskripsikan kegalauan hati masyarakat pers di Indonesia.

Di negara yang mengaku menjunjung tinggi demokrasi dan negara hukum, namun fakta lapangan menunjukan jauh panggang dari api.

“Yang salah jadi benar, yang benar dipersalahkan. Orang korup dibela mati-matian, rakyat teriak duitnya dimaling koruptor malah dipenjarakan. Saya kira ada masalah genetik gagal logika di bangsa ini yaa, terutama di kalangan aparat penegak hukum kita,” ujar lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, kepada media ini, Kamis, 14 Oktober 2021.

Wilson kemudian melanjutkan bahwa sebelum negara ini menghapuskan segala aturan yang bertolak-belakang dengan idealisme demokrasi yang menuntut adanya keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, maka bangsa ini akan terus terbelenggu dalam kotak hukum yang biadab.

“Hampir semua kasus hukum yang ditangani PPWI berkaitan erat dengan perilaku aparat penegak hukum yang bukan menerapkan hukum untuk kebenaran dan keadilan, tetapi menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka tidak peduli dengan keadilan, yang penting bagi mereka adalah membela pihak yang memberikan benefit atau keuntungan, baik materi maupun non-materi. Itulah kondisi kita selama ini,” beber pria yang juga menyelesaikan program pasca sarjananya di bidang Applied Ethics dari Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, ini dengan nada pesimis.

Namun begitu, Wilson tetap berharap dan berdoa semoga ada keajaiban di kasus wartawan Asrul, dia bisa diputus bebas oleh hakim yang menyidangkan kasusnya.

“Walau kita semua tahu lembaga dewan pers, yang diagung-agungkan segelintir wartawan itu, tidak berdaya sama sekali dalam membela wartawan Asrul di PN Palopo, tapi saya tetap yakin ada keajaiban bagi rekan kita Asrul untuk dibebaskan. Jika tidak, berarti kita masih berada di Indonesia, negara dengan sejuta keanehan dan absurditasnya,” pungkas tokoh pers nasional yang dikenal gigih membela wartawan di Indonesia itu.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close