Connect with us

#AHY

Gantikan AHY, Partai Demokrat Akan Gelar KLB

Gantikan AHY, Partai Demokrat Akan Gelar KLB


Gantikan AHY, Partai Demokrat Akan Gelar KLB


Telegraf – Para pendiri dan senior Partai Demokrat mendesak untuk segera diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) guna menghasilkan Ketua Umum baru untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena dianggap gagal memimpin partai dan akan mencari sosok baru yang dianggap mampu membuat Partai Demokrat kembali disukai oleh masyarakat.

“Hari ini kami melaksanakan pertemuan antara pendiri Partai Demokrat dan senior Partai Demokrat untuk membahas tentang krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat AHY,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat Darmizal lewat keterangan yang diterima, Sabtu (20/02/2021).

Hadir dalam pertemuan tersebut Subur Budhisantoso sebagai Pendiri Partai dan Ketua Umum Pertama, Umar Said selaku mantan Sekjen Partai Demokrat dan Senior Partai Demokrat, I Wayan Sugiana sebagai pendiri dan senior Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Senior Partai, dan Agus Abubakar sebagai Senior Partai Demokrat.

“Dari kesimpulan pertemuan ini menyepakati harus segera diadakan KLB untuk memilih Ketua Umum yang baru yang dianggap mampu dan memiliki kapasitas jadi Ketua Umum Partai Demokrat dan membawa Partai Demokrat disukai masyarakat Indonesia, dan membuat Partai Demokrat besar,” imbuhnya.

Sebelumnya, senior Partai Demokrat Jawa Barat Yan Rizal Usman menyatakan Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020 yang mengangkat AHY sebagai Ketua Umum cacat prosedur. Yan RIzal mengklaim bahwa Kongres 2020 itu penuh dengan rekayasa dan tidak taat azas.

“Sebab Kongres Maret 2020 tanpa ada laporan pertanggung jawaban Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan kata lain, tidak melengkapi layaknya persidangan partai politik,” katanya kepada media di Bandung, Senin (15/02/2021) lalu.

Menurutnya, hal ini berbeda saat KLB PD pada tahun 2013 atas Ketua Umum Anas Urbaningrum yang kemudian digantikan oleh SBY, saat itu menjabat sebagai Presiden RI pada periode kedua.

“Karena itu wajar kalau ada tuntutan Kongres Luar Biasa. Ada hal-hal mendasar yang mendorong munculnya keinginan untuk menggelar KLB,” ucapnya.

“Partai Demokrat perlu hadirkan penyelamat partai untuk atasi kondisi terpuruk seperti ini,” ujarnya.


Photo Credit: Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti (AHY) pada saat menyampaikan pidato akan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa atau kudeta. ANTARA/Muhammad Adimaja

 

Edo W.





Source link

Advertisement
Click to comment

#AHY

Demokrat Versi KLB Ditolak Kemenkumham, Moeldoko Tak Terbukti Dibacking Istana

Demokrat Versi KLB Ditolak Kemenkumham, Moeldoko Tak Terbukti Dibacking Istana


Demokrat Versi KLB Ditolak Kemenkumham, Moeldoko Tak Terbukti Dibacking Istana


Telegraf – Dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang diketuai oleh Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Penolakan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkumham terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, penolakan tersebut menunjukkan sikap pemerintah tetap obyektif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan yang ada di Partai Demokrat.

Karyono menambahkan, sikap pemerintah yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB telah menggugurkan tudingan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa Moeldoko menggunakan kekuasaan istana untuk mengambil-alih kepemimpinan Demokrat.

Ia menambahkan bahwa tudingan kubu AHY yang menyebut istana terlibat dalam pengambil-alihan kepemimpan Demokrat terlalu lemah. Tudingan keterlibatan istana yang hanya didasarkan pada asumsi yang menghubungkan posisi Moledoko sebagai kepala Kantor Staf Presiden (KSP) cenderung gegabah.

Dengan ditolaknya permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB oleh Kemenkumham mengafirmasi netralitas pemerintah dan membuktikan Moeldoko tidak menggunakan pendekatan kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi.

Oleh karena itu, dengan adanya keputusan Kemkumham ini, kubu AHY semestinya meralat dan mencabut pernyataan sebelumnya yang berkaitan dengan tudingan ke pihak istana.

“Keputusan Kemenkumham ini mematahkan semua tuduhan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pemerintah. Sebaiknya kubu AHY mencabut pernyataan sebelumnya,” kata Karyono melalui keterangannya, Jumat (02/04/2021).

Lebih lanjut, Karyono mengatakan, jika kubu AHY tidak meralat dan mencabut pernyataan yang menyudutkan Moeldoko dan pemerintah, dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kubu AHY.

“Dengan keputusan Kemenkumham ini sebaiknya ditindaklanjuti kubu AHY dengan meralat pernyataan sebelumnya agar tidak menimbulkan fitnah,” pungkasnya.


Photo Credit: Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Jenderal (Purn) Moeldoko yang juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). ANTARA/Endi Ahmad

 

A. Chandra S.
Latest posts by A. Chandra S. (see all)





Source link

Continue Reading

#AHY

Benny K Harman: Max Cs Main Drama Politik

Benny K Harman: Max Cs Main Drama Politik


Benny K Harman: Max Cs Main Drama Politik


Telegraf – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Benny K Harman membela Ketua Fraksi PD DPR Edhie Baskoroyo Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas. Benny menilai Max Sopacua cs sedang bermain drama politik.

Hal itu terkait tudingan Max yang menyebut Ibas terlibat skandal kasus korupsi proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

“Saya pernah panggil Mas Ibas menanyakan itu. Setelah kita melakukan klarifikasi, sama sekali tidak ada hubungannya Mas Ibas dan kasus Hambalang. Itu teman-teman (Max cs) kan mau main drama politik saja,” kata Benny di Serang, Banten, Sabtu (27/03/2021).

Benny meminta Max dan kubu kongres luar biasa (KLB) PD lainnya agar tidak sembarangan menebar fitnah yang merusak nama Ibas, termasuk Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Tudingan Max itu agenda untuk merusak partai, untuk merusak nama baik Pak SBY. Saya tahu persis. Saya hanya mau ingatkan teman teman berhentilah mendiskreditkan SBY,” ungkapnya.

“Saya selama ini diam, tapi pada saat kasus itu meledak saya adalah ketua Komisi III. Saya tahu persis, saya tahu siapa-siapa terlibat. Saya tahu ada orang yang nama-namanya disebutkan saja untuk membela diri, tapi saya ingatkan Max Sopacua berhentilah mendiskreditkan Pak SBY dan Mas Ibas,” ujarnya.


Photo Credit: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Benny K Harman. ANTARA/Hafidz Mubarak A

A. Chandra S.
Latest posts by A. Chandra S. (see all)





Source link

Continue Reading

#AHY

Na’as Peserta KLB Dijanjikan 100 Juta Cuma Dapat 5 Juta, Ini Video Kesaksiannya

Na’as Peserta KLB Dijanjikan 100 Juta Cuma Dapat 5 Juta, Ini Video Kesaksiannya


Na’as Peserta KLB Dijanjikan 100 Juta Cuma Dapat 5 Juta, Ini Video Kesaksiannya


Telegraf – Gerald Pieter Runtuthomas, mantan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kota Kotamobagu, memberikan kesaksian mengenai keikutsertaannya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kesaksian itu disampaikan Gerald melalui sebuah video yang ditayangkan di hadapan Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Juga para pengurus DPD dan DPC Partai di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta Pusat.

AHY menampilkan testimoni Gerald tersebut yang mengaku diimingi-imingi uang sebesar Rp100 juta rupiah untuk hadir dalam KLB, tapi na’asnya dalam pengakuannya, ternyata ia hanya mendapat Rp10 juta saja. Gerald pun mengklaim ikut sebagai salah satu peserta dalam KLB Demokrat itu, setelah diimingi uang senilai Rp100 juta tersebut.



Setelah dua kali ajakan, ia akhirnya menuju ke Sumatra Utara tanpa izin dan sepengetahuan Ketua DPC Kotamobagu Ishak. Meskipun pergi ke KLB, Gerald mengaku telah menyampaikan kepada Vecky Lumentut, sosok yang mengajak Gerald bahwa dirinya tidak memiliki hak suara. Akan tetapi Vecky disebut tetap memintanya untuk ikut. Belakangan diketahui, Vecky ternyata telah dipecat dari partai itu sejak 2018.

Dari penuturannya, Vecky mengiming-imingi uang sebesar Rp100 juta jika dirinya hadir pada KLB tersebut. Saat hadir di KLB, imbuhnya, ia akan diberikan 25 persen lebih dulu yaitu Rp25 juta, kemudian sisanya akan diberikan menyusul usai KLB yaitu sebesar Rp75 juta.

“Total kita dapat uang 10 juta,” katanya dalam konferensi pers Partai Demokrat, (08/02/2021).

Ia menjelaskan, usai KLB mereka hanya mendapatkan uang Rp5 juta dari panitia. Setelah mengetahui kenyataannya, para peserta memberontak. Akhirnya, eks kader Demokrat yang dipecat dari partai karena kasus korupsi, M. Nazaruddin menambah lagi pemberian uang sebesar Rp5 juta sehingga total menjadi Rp10 juta.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V Jakarta, AHY menuturkan bahwa pernyataan itu cukup mudah dimengerti dan faktual. Dia mengaku sulit berkata-kata setelah mendengar langsung pernyataan tersebut.

“Tetapi sekali lagi testimoni semacam ini semakin meyakinkan kita semua bahwa apa yang sedang kita lakukan ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,” katanya.

Menurutnya, banyak kader yang menjadi korban dan merasa bersalah kepada kader lainnya. Dia menyebut di satu sisi kader berat untuk berangkat ke Deli Serdang, di sisi lain mereka dimungkinkan tengah memiliki kebutuhan finansial sehingga mengikuti KLB tersebut.


Photo Credit: Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Versi Kongres V Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). FILE/IST. PHOTO

 

Indra Christianto
Latest posts by Indra Christianto (see all)





Source link

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending Dari BuzzFeed

close